Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN BARAT

MENGENAL SERAM BAGIAN BARAT

 

Aspek Geografi

 

PETA

kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0  Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kondisi
Desa Dusun
1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir
2 Kairatu Barat Kamal 5 Pesisir
3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir
4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan
5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & Pengunungan
6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & Pegunungan
7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir
8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & Pegunungan
9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 Pesisir
10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir
11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir
  Jumlah   92 112 5.176.00  

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat  bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun  2010 – 2014

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
2010 173 222
2011 178 020 2.77
2012 180 398 1.34
2013 179 781 0.5
2014 180 256 0.01

Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014

Kecamatan  Luas  Penduduk Kepadatan
Km2 % Jiwa %
1 2 3 4 5 6
Kairatu 329,65 4,74 24190 13,42 73
Kairatu Barat 132,25 1,90 13680 7,59 103
Amalatu 665,35 9,58 11425 6,34 17
Inamosol 504,61 7,26 5527 3,07 11
Elpaputih 1.165,74 16,78 5108 2.83 4
Seram Barat 503,33 7,24 28420 15,77 56
Huamual 1.162,99 16,74 40909 22,69 35
Waesala 409,65 5,90 26732 14,83 65
Kep. Manipa 159,71 2,30 6046 3,35 37
Taniwel 1.181,32 17,00 12626 7,00 11
Taniwel Timur 733,80 10,56 5593 3,10 8
Seram Bagian Barat 6.948,40 100 180256 100 26

Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.

Data pertumbuhan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.

No   2011 2012 2013 2014
    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 11,00 3,25 12,40 4,52 12,84 3,34 11,91 6,14
2 Pertambangan dan Penggalian 18,00 9,42 15,75 9,58 11,80 4,37 21,40 8,51
3 Industri Pengolahan 13,95 5,13 12,44 5,74 12,13 4,55 13,99 8,03
4 Pengadaan Listrik dan Gas (3,70) 7,77 5,79 8,59 (6,57) 3,12 38,75 31,85
5 Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 9,16 4,14 6,01 2,49 4,93 2,45 4,69 2,39
6 Kontruksi 22,10 9,43 15,90 5,03 17,40 8,02 16,45 6,70
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,68 8,65 15,94 9,60 12,85 5,72 9,63 4,14
8 Transportasi dan Pergudangan 9,63 6,18 8,99 6,87 16,33 6,00 16,00 8,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 11,82 3,64 18,35 8,94 14,83 6,55 10,93 4,89
10 Informasi dan Komunikasi 7,90 7,71 6,55 6,35 10,30 7,67 16,00 8,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 30,54 22,98 18,98 8,37 16,32 11,19 15,63 9,97
12 Real Estat 11,13 3,88 13,69 6,72 8,57 2,64 11,53 6,94
13 Jasa Perusahaan 8,60 4,58 13,97 8,29 12,64 7,14 15,05 8,86
14 Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 24,99 7,98 20,21 9,08 12,19 4,23 15,80 5,30
15 Jasa Pendidikan 9,31 1,69 15,10 6,76 12,12 6,18 19,64 9,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,94 5,07 16,87 9,60 8,57 0,03 8,74 2,19
17 Jasa Lainnya 8,94 0,83 6,42 1,08 13,59 0,92 10,58 4,74
  PDRB 15,36 5,87 14,65 6,39 13,12 4,55 13,52 6,16

 

PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2,38 2,63 2,86 3,16 3,54
Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13
Industri Pengolahan 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 0,34 0,43 0,66 0,81 0,93
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,51 0,57 0,64 0,73 0,84
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Informasi dan Komonikasi 0,08 0,09 0,010 0,11 0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,13 0,14 0,15 0,19 0,23
Real Estat 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 0,84 1,11 1,22 1,52 1,82
Jasa Pendidikan 0,15 0,18 0,19 0,21 0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
Jasa Lainnya 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19

 

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU SERAM BAGIAN BARAT


Lambang Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat “SAKA MESE NUSA” yang  berarti “JAGA DAN PERTAHANKAN PULAU”.

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah “SAKA MESE NUSA” sesuai  Keputusan Bupati Nomor: 001-32-56 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

  • STRUKTUR DESIGN BENTUK

Logo ini didesign dengan mengambil bentuk perisai sebagai wadah yang memuat instrumen sebagai berikut:

  1. Nama Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. Bidang warna kuning  biru di atas warna dasar  merah dengan dilingkari warna  hitam pada bagian tepinya;
  3. Padi dan kapas yang bersilang pada bagian tangkainya yang diikat dengan tiga simpul tali;
  4. Tiga buah gunung dengan dasar warna hijau;
  5. Satu buah bintang tepat diatas gunung;
  6. Parang dan Tombak;
  7. Pita yang bertuliskan “SAKA MESE NUSA”.
  • KOMPOSISI DAN MAKNA WARNA

Logo ini memiliki komposisi dan makna warna sebagai berikut:

  1. Warna Merah sebagai warna dasar bermakna keberanian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
  2. Warna Putih mengandung makna kesucian dan keluhuran jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  3. Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. Warna Kuning mengandung makna kemakmuran  dan kebebasan jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga alamnya.
  5. Warna Biru mengandung makna kedalaman cinta seluruh relasi Kabupaten Seram Bagian Barat baik dalam relasi sosial budaya maupun terhadap lainnya.
  6. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  • FILOSOFI LOGO
  1. Bentuk Perisai mengandung makna filosofi perjuangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Bangsa Indonesia untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru (termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat) sebagai bukti upaya nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Tulisan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan warna putih di atas warna dasar merah ecara filosofi bermakna adanya keberanian dari seluruh masyarakat Maluku khususnya asyarakat Seram Bagian Barat untuk membentuk suatu pemerintahan pada tingkat kabupaten dimana hal tersebut telah diperjuangkan secara berjenjang, terstruktur, dan pada akhirnya endapatkan legitimasi dengan Undang-undang No.  40 Tahun 2003.
  3. Lambang bintang tepat di atas gunung mengandung filosofi religius yang sangat dalam bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah meridhoi pembentukan Seram Bagian Barat sehingga akan menyejahterakan  seluruh masyarakat dan bangsa yang berdiam didalamnya.
  4. Tiga buah gunung dalam satu pulau di atas laut mengandung filosofi budaya Maluku yang sangat kuat melekat dengan masyarakat pendukungnya sehingga secara strategis konsep pembangunan dibangun dalam pendekatan LOU NUSA LOU HATA. Tiga buah gunung juga melambangkan pendekatan sejarah budaya Tiga Batang Air ETI, TALA, dan SAPALEWA. Bahwa tidak dilukiskannya pancaran air, hal tersebut didasari pada konsep pikir bahwa pada gunung itulah terkandung mata air yang memancar menjad tiga aliran di atas.
  5. Secara filosofi bidang kuning menggambarkan kemakmuran yang akan dicapai oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Bidang biru melambangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Padi dan kapas mengandung filosofi kesejahteraan sosial  yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah 18 pada padi dan 11 pada kapas, melambangkan tanggal 18 November 2003 saat Kabupaten Seram Bagian Barat  ditetapkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2003.
  8. Parang dan tombak mengandung filosofi pertahanan rakyat secara tradisional untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Konsep menjaga yang dimaksud tidak diartikan secara fisik dan atau tidak diarahkan kepada anarkisme tetapi konsep pertahanan  dalam bentuk pendekatan pemikiran yang terstruktur dalam dimensi hukum yang memiliki kepastian.
  9. Tiga ikatan tali pada tangkai padi dan kapas mengandung makna filosofi sejarah budaya Tiga Batang Air dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  10. Pita dengan tulisan SAKA MESE NUSA secara filosofi memiliki makna kesetiaan untuk menjaga pulau/Kabupaten Seram Bagian Barat.
  11. Moto SAKA MESE NUSA mengandung pengertian yang sangat dalam. Sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman datuk-datuk, yaitu suatu himbauan dan dapat juga dikatakan panggilan kepada siapa saja yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai satu kesatuan teritorial pada Pulau Seram/Nusa Ina untuk menjaga dan memper-tahankan pulau ini sekuat-kuatnya dengan bertumpu pada kekuatan adat istiadat. SAKA MESE NUSA artinya jaga dan pertahankan pulau ini.

 

VISI DAN MISI

Visi

"TERWUJUDNYA SERAM BAGIAN BARAT YANG AMAN, RELIGIUS, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA"

 

Misi

  • Menciptakan kestabilan daerah dengan kehidupan masyarakat yang aman serta menghargai kemajemukan dan budaya lokal.
  • Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius, saling menghargai, dan toleransi dalam kebersamaan.
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
  • Mewujudkan kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan memadai.

 

 

Admin

Thursday, 25 October 2018 01:20

Dokumen Petunjuk Teknis

 

AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Maluku meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) Provinsi yang telah menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.  
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo, dalam Rapat Pemutakhiran Data TLHP Nasional Tahun 2018 di Bengkulu, yang diterima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua. Selain Pemprov Maluku, Pemprov lain yang mendapatkan penghargaan serupa yakni, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur,  Sumatera Selatan,  Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Bengkulu, Sumatera Utara, Dan Banten.

Demikian disampaikan Inspektur Provinsi Maluku, Semmy Risambessy kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/10).Risambessy menjelaskan, setiap tahun Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ada rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti.
“Kita tahu bahwa Itjen Kemendagri setiap tahun melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Terkait dengan itu, maka Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan,” ungkap Risambessy.


Terkait TLHP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 27 Ayat(5) telah mengatur bahwa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, setelah hasil pengawasan diterima.
“Jadi, setelah hasil pengawasan Itjen diterima oleh Inspektorat Provinsi, paling lambat 60 hari kerja sudah ditindaklanjuti,” kata Risambessy menjelaskan.
Risambessy juga mengatakan, Inspektorat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Ketika Hasil pemeriksaan berupa temuan Itjen itu diserahkan ke kita, maka kita langsung tindaklanjuti dengan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan pendampingan dengan memberikan arahan supaya setiap SKPD bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencegah, meminimalisir temuan, sehingga ketika Itjen melakukan pemeriksaan, temuan semakin hari semakin kecil,” harapnya.
Inspektorat Maluku, sebut Risambessy, selama ini telah bekerja maksimal. Pasalnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah menerima penghargaan dari Mendagri.
 “Jadi, kami juga telah bekerja maksimal terkait dengan penyelesaian tindaklanjut temuan Itjen. Nah, disitulah yang menjadi salah satu kriteria penilaian, provinsi mana yang cepat melakukan tindak lanjut. Dan saat ini sudah tahun ke-4, Pemerintah Provinsi Maluku mendapat penghargaan dari Mendagri,” tandas Risambessy (**)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Tuesday, 23 October 2018 01:44

Laporan IPK Juni 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Juni 2018

 

Laporan IPK Juni 2018.xlxs


AMBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya.

Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional.

“Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku,” ungkap Thahir.

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

“Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya,” papar Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu.

“Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

“Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018,” kata Utomo.

Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

“Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya,” tandas Utomo. (*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

AMBON - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacifik, Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Walikota Tual, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Buru, Bupati Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halamahera Utara, Kepualauan Sula, Mirotai, Taliabu, Walikota Ternate dan Walikita Tidore Kepulauan

Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima.

Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham.

“Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut),” ungkap Bachmid.

Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut. “Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon,” paparnya.

Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw.

“Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi.

“Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian,” harapnya.

Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama.

“Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif,” ucapnya.

Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur.

“Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun,” pungkas Bachmid.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 bersama ini mengumumkan dan menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN I PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

LAMPIRAN II PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

 

 

Thursday, 18 October 2018 08:01

OPINI BPK 2017

Berikut kami lampirkan OPINI BPK 2017

 

OPINI BPK 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:52

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017.pdf

Page 9 of 56

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 
Top