Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN BARAT

MENGENAL SERAM BAGIAN BARAT

 

Aspek Geografi

 

PETA

kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0  Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kondisi
Desa Dusun
1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir
2 Kairatu Barat Kamal 5 Pesisir
3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir
4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan
5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & Pengunungan
6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & Pegunungan
7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir
8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & Pegunungan
9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 Pesisir
10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir
11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir
  Jumlah   92 112 5.176.00  

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat  bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun  2010 – 2014

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
2010 173 222
2011 178 020 2.77
2012 180 398 1.34
2013 179 781 0.5
2014 180 256 0.01

Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014

Kecamatan  Luas  Penduduk Kepadatan
Km2 % Jiwa %
1 2 3 4 5 6
Kairatu 329,65 4,74 24190 13,42 73
Kairatu Barat 132,25 1,90 13680 7,59 103
Amalatu 665,35 9,58 11425 6,34 17
Inamosol 504,61 7,26 5527 3,07 11
Elpaputih 1.165,74 16,78 5108 2.83 4
Seram Barat 503,33 7,24 28420 15,77 56
Huamual 1.162,99 16,74 40909 22,69 35
Waesala 409,65 5,90 26732 14,83 65
Kep. Manipa 159,71 2,30 6046 3,35 37
Taniwel 1.181,32 17,00 12626 7,00 11
Taniwel Timur 733,80 10,56 5593 3,10 8
Seram Bagian Barat 6.948,40 100 180256 100 26

Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.

Data pertumbuhan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.

No   2011 2012 2013 2014
    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 11,00 3,25 12,40 4,52 12,84 3,34 11,91 6,14
2 Pertambangan dan Penggalian 18,00 9,42 15,75 9,58 11,80 4,37 21,40 8,51
3 Industri Pengolahan 13,95 5,13 12,44 5,74 12,13 4,55 13,99 8,03
4 Pengadaan Listrik dan Gas (3,70) 7,77 5,79 8,59 (6,57) 3,12 38,75 31,85
5 Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 9,16 4,14 6,01 2,49 4,93 2,45 4,69 2,39
6 Kontruksi 22,10 9,43 15,90 5,03 17,40 8,02 16,45 6,70
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,68 8,65 15,94 9,60 12,85 5,72 9,63 4,14
8 Transportasi dan Pergudangan 9,63 6,18 8,99 6,87 16,33 6,00 16,00 8,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 11,82 3,64 18,35 8,94 14,83 6,55 10,93 4,89
10 Informasi dan Komunikasi 7,90 7,71 6,55 6,35 10,30 7,67 16,00 8,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 30,54 22,98 18,98 8,37 16,32 11,19 15,63 9,97
12 Real Estat 11,13 3,88 13,69 6,72 8,57 2,64 11,53 6,94
13 Jasa Perusahaan 8,60 4,58 13,97 8,29 12,64 7,14 15,05 8,86
14 Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 24,99 7,98 20,21 9,08 12,19 4,23 15,80 5,30
15 Jasa Pendidikan 9,31 1,69 15,10 6,76 12,12 6,18 19,64 9,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,94 5,07 16,87 9,60 8,57 0,03 8,74 2,19
17 Jasa Lainnya 8,94 0,83 6,42 1,08 13,59 0,92 10,58 4,74
  PDRB 15,36 5,87 14,65 6,39 13,12 4,55 13,52 6,16

 

PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2,38 2,63 2,86 3,16 3,54
Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13
Industri Pengolahan 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 0,34 0,43 0,66 0,81 0,93
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,51 0,57 0,64 0,73 0,84
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Informasi dan Komonikasi 0,08 0,09 0,010 0,11 0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,13 0,14 0,15 0,19 0,23
Real Estat 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 0,84 1,11 1,22 1,52 1,82
Jasa Pendidikan 0,15 0,18 0,19 0,21 0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
Jasa Lainnya 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19

 

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU SERAM BAGIAN BARAT


Lambang Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat “SAKA MESE NUSA” yang  berarti “JAGA DAN PERTAHANKAN PULAU”.

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah “SAKA MESE NUSA” sesuai  Keputusan Bupati Nomor: 001-32-56 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

  • STRUKTUR DESIGN BENTUK

Logo ini didesign dengan mengambil bentuk perisai sebagai wadah yang memuat instrumen sebagai berikut:

  1. Nama Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. Bidang warna kuning  biru di atas warna dasar  merah dengan dilingkari warna  hitam pada bagian tepinya;
  3. Padi dan kapas yang bersilang pada bagian tangkainya yang diikat dengan tiga simpul tali;
  4. Tiga buah gunung dengan dasar warna hijau;
  5. Satu buah bintang tepat diatas gunung;
  6. Parang dan Tombak;
  7. Pita yang bertuliskan “SAKA MESE NUSA”.
  • KOMPOSISI DAN MAKNA WARNA

Logo ini memiliki komposisi dan makna warna sebagai berikut:

  1. Warna Merah sebagai warna dasar bermakna keberanian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
  2. Warna Putih mengandung makna kesucian dan keluhuran jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  3. Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. Warna Kuning mengandung makna kemakmuran  dan kebebasan jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga alamnya.
  5. Warna Biru mengandung makna kedalaman cinta seluruh relasi Kabupaten Seram Bagian Barat baik dalam relasi sosial budaya maupun terhadap lainnya.
  6. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  • FILOSOFI LOGO
  1. Bentuk Perisai mengandung makna filosofi perjuangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Bangsa Indonesia untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru (termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat) sebagai bukti upaya nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Tulisan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan warna putih di atas warna dasar merah ecara filosofi bermakna adanya keberanian dari seluruh masyarakat Maluku khususnya asyarakat Seram Bagian Barat untuk membentuk suatu pemerintahan pada tingkat kabupaten dimana hal tersebut telah diperjuangkan secara berjenjang, terstruktur, dan pada akhirnya endapatkan legitimasi dengan Undang-undang No.  40 Tahun 2003.
  3. Lambang bintang tepat di atas gunung mengandung filosofi religius yang sangat dalam bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah meridhoi pembentukan Seram Bagian Barat sehingga akan menyejahterakan  seluruh masyarakat dan bangsa yang berdiam didalamnya.
  4. Tiga buah gunung dalam satu pulau di atas laut mengandung filosofi budaya Maluku yang sangat kuat melekat dengan masyarakat pendukungnya sehingga secara strategis konsep pembangunan dibangun dalam pendekatan LOU NUSA LOU HATA. Tiga buah gunung juga melambangkan pendekatan sejarah budaya Tiga Batang Air ETI, TALA, dan SAPALEWA. Bahwa tidak dilukiskannya pancaran air, hal tersebut didasari pada konsep pikir bahwa pada gunung itulah terkandung mata air yang memancar menjad tiga aliran di atas.
  5. Secara filosofi bidang kuning menggambarkan kemakmuran yang akan dicapai oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Bidang biru melambangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Padi dan kapas mengandung filosofi kesejahteraan sosial  yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah 18 pada padi dan 11 pada kapas, melambangkan tanggal 18 November 2003 saat Kabupaten Seram Bagian Barat  ditetapkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2003.
  8. Parang dan tombak mengandung filosofi pertahanan rakyat secara tradisional untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Konsep menjaga yang dimaksud tidak diartikan secara fisik dan atau tidak diarahkan kepada anarkisme tetapi konsep pertahanan  dalam bentuk pendekatan pemikiran yang terstruktur dalam dimensi hukum yang memiliki kepastian.
  9. Tiga ikatan tali pada tangkai padi dan kapas mengandung makna filosofi sejarah budaya Tiga Batang Air dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  10. Pita dengan tulisan SAKA MESE NUSA secara filosofi memiliki makna kesetiaan untuk menjaga pulau/Kabupaten Seram Bagian Barat.
  11. Moto SAKA MESE NUSA mengandung pengertian yang sangat dalam. Sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman datuk-datuk, yaitu suatu himbauan dan dapat juga dikatakan panggilan kepada siapa saja yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai satu kesatuan teritorial pada Pulau Seram/Nusa Ina untuk menjaga dan memper-tahankan pulau ini sekuat-kuatnya dengan bertumpu pada kekuatan adat istiadat. SAKA MESE NUSA artinya jaga dan pertahankan pulau ini.

 

VISI DAN MISI

Visi

"TERWUJUDNYA SERAM BAGIAN BARAT YANG AMAN, RELIGIUS, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA"

 

Misi

  • Menciptakan kestabilan daerah dengan kehidupan masyarakat yang aman serta menghargai kemajemukan dan budaya lokal.
  • Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius, saling menghargai, dan toleransi dalam kebersamaan.
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
  • Mewujudkan kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan memadai.

 

 

Admin


AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.“Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,”ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur, rabu (10/10).


Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.
“Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,”ucapnya.


Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.


“Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,”pungkasnya.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. “Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,”tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.


Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.


“untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba,’pintanya.(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan turut mendoakan, atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di sana," ungkap Gubernur Asaagaff di Ambon, Minggu (30/9).

Untuk meringankan beban korban yang terkena musibah, Assagaff menyebutkan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan bantuan dimaksud.

Bantuan tersebut, menurut Assagaff, berupa uang sebesar Rp.100 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening milik pemerintah daerah setempat.

''Untuk sementara, kami akan mengirimkan bantuan uang yang akan ditransfer melalui rekening Pemda Sulawesi Tengah," ujarnya.

Assagaff mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pemda setempat untuk membantu menangani korban bencana.

Dirinya juga nengajak masyarakat Maluku untuk turut bersama-sama mendoakan masyarakat yang ada di Donggala dan Palu.

"Saya juga berharap solidaritas masyarakat Maluku untuk mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di sana," ajaknya.(*)



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff minta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Maluku agar kehandalan menghadapi persaingan pasar bebas harus menjadi afirmasi diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff juga menitipkan dua pesan lainnya, yaitu Gapensi Maluku menghidupkan dan menumbuhkan terus semangat cinta organisasi, agar wadah ini tetap kondusif, terutama dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Saya yakin, Gapensi yang solid dan amanah, merupakan kunci dari infrastruktur Maluku yang baik,” ujarnya.

Pesan ketiga Assagaff kepada Gapensi Maluku, yaitu etika bersaing harus ditunjang dan dijadikan prinsip dasar. Bersaing dalam hal ini, bukan soal siapa terbaik, tetapi siapa bisa berbuat baik. 

“Persaingan memang sangat penting, sebab dari situ bisa mengukur siapa kita sesungguhnya.  Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, bukan sebaliknya berpikir tentang bagaimana ia bisa berkuasa. Dengan begitu, lewat Musda ini, saya berharap, ada sejumlah evaluasi atas hari kemarin dan merencanakan program yang berkualitas untuk hari esok. Ini penting, sebab Prioritas tanpa kualitas adalah ketertinggalan. Dan kualitas tanpa kerja keras adalah kemalangan,” paparnya mengngatkan.

Dia menyebutkan, Gapensi sebagai salah satu organisasi profesional yang memayungi komunitas dunia usaha memiliki kedudukan strategis, utamanya menjawab permasalahan pembangunan pusat dan daerah.

Kedudukan yang sangat penting ini, dinilai Assagaff, sejatinya harus diresponi dengan tanggung jawab yang tidak ringan, berkaitan dengan mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan semua kemampuan usaha, serta kegiatan anggota agar mencapai tujuan.

“Point pada tujuan yang dimaksud itu sangatlah beragam, salah satunya bagaimana dalam konteks pembangunan daerah bisa terasa, dimajukan dan diunggulkan. Apa yang diartikulasikan ini secara eksplisit, hanya bisa terintegrasi, bilamana Gapensi menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun global secara baik dan sistematik,” terangnya.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah ini, disebut Assagaff, merupakan momentum mendesain sebuah orchestra yang menyejarah tentang keberhasilan pembangunan daerah, yang ikut diperani Gapensi.

“Saya tidak akan menakar berapa prosentase keterlibatan Gapensi dalam mengerjakan setiap proyek-proyek pembangunan daerah, tetapi saya yakin andil organisasi ini sudah cukup membanggakan kita semua,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, Gapensi telah menjadi mitra pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang. Tidak ada Pemda yang hebat tanpa Gapensi yang kuat, dan tidak ada Gapensi yang hebat, tanpa Pemda yang kuat.

“Saya memang tidak sedang beretorika soal ini, tetapi mengakui, bahwa karena peran Gapensi bersama semua asosiasi sejenis, kita bisa hampir mewujudkan visi membangun Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan,” pungkas Assagaff

Turut hadir pada Pembukaan Musda BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018, Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Hartawi dan Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman.(*)

Monday, 08 October 2018 22:19

Investor China Lirik Maluku Untuk Investasi


AMBON- Investor asal China dari berbagai perusahaan skala internasional kembali melirik Maluku untuk berinvestasi. Keinginan rombongan pengusaha dari negeri tirai bambu itu disampaikan saat melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff di ruang rapat lantai II, Kantor Gubernur Maluku Senin (08/10).
Duta Besar (Dubes) RI untuk China, Djauhari Oratmangun sendiri yang langsung mendanpingi rombongan investor yang ingin menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku.


Beberapa hal ditanyakan oleh rombongan seperti Andrew Zheng (Zheng Lie-Lie) dari perusahaan Shenzhen Foontain Corporation, Chen Jie dari TBEA Xin Jiang dan Andrew Zheng (Zheng Zhi Qiang) PT Nusa Ina Gempita-Jakarta mulai dari iklim investasi sampai dengan potensi yang paling potensial di daerah bertajuk seribu pulau ini.
Dalam paparannya, gubernur menyebutkan tentang potensi ikan di Laut Maluku.  “Kita punya 4 juta ton ikan dan potensialnya di laut Banda, Arafura dan laut Seram.  “Sampai saat ini, yang baru tereksplore atau ditangkap sebanyak 600 ribu ton,” papar Assagaff.


Untuk mendukung pengembangan industri perikanan, Maluku juga memiliki infrastruktur pendukung berupa pelabukan perikanan. “Ada 12 pelabuhan perikanan yang nantinya bisa dikelola. Pelabuhan  ini ada juga beberapa yang belum aktif.  Dan kedepan juga akan ada pengembangan industri perikanan terbesar di Dobo dan di Pulau Ambon yakni di Wai,” jelasnya.


Masih kata gubernur, terkait dengan ekspor termasuk ekspor ikan, sejak Januari lalu, kepengurusan dokumen ekspor telah dikeluarkan di Ambon. “Jika sebelumnya, pengurusan dokumen dikeluarkan di Bali, Jawa Timur dan Jakarta, sekarang tidak lagi. Dan tiap hari, dengan menggunakan jasa cargo penerbangan Garuda setiap pagi,  itu  bisa kita kirim ikan segar 3 sampai 4 ton ke Jakarta, Tokyo, Australia, Singapura dan Malaysia,” ungkap Assagaff.


Kedepan untuk pembukaan rute penerbangan, melalui Dubes RI di Jepang, telah memastikan akan ada penerbangan dari Hokaido ke Ambon.   “Untuk itu, saya berharap, pasar China juga bisa mengambil peran yang cukup besar,  karena kami tahu, saat ini dari China ke Manado sekarang sudah ada penerbangan langsung. Ini tentunya akan lebih mudah, dari Manado ke Ambon saja kita sudah bisa mengirimkan ikan segar ke China,” tuturnya.


Selain perikanan, gubernur juga memaparkan komoditi-komoditi tradisional yang unggul di pasar dunia, seperti cengkeh, pala dan kelapa. “Sekarang, ini sudah mulai dipasarkan air kelapa sebagai bahan dasar mineral water.  Kami disini punya luas lahan tanaman kelapa 114 ribu hektar,  dengan produksi kelapa sekitar 113 ribu ton,” imbuhnya.
Begitupula dengan potensi pala, dimana di China banyak di manfaatkan untuk pengobatan herbal. “Kami sudah tanam di SBT  hanpir 1 juta  anakan dan sekarang ini sudah mulai produksi,” kata Assagaff.


Sedangkan untuk potensi pariwisata, sebut Assagaff, Maluku memiliki potensi wisata bahari, alam dan sejarah. “Di Pulau Buru misalnya ada Danau Rana. Pulau Seram,  Pulau Banda dan Pasir Panjang yang terletak di Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk, Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada bandaranya dan kita juga sedang usahakan untuk pembukaan jalur penerbangan dengan rute Darwin-Ambon. Untuk Pulau Banda juga sudah ada bandara, dan saat ini kita juga sudah merencanakan pengembangan infrastruktur bandaranya,”  jelasnya.


Potensi lainnya, kata Assagaff, Bahan baku untuk pengolahan semen di Pulau Buru dan SBT. “Ini juga bisa dilakukan survey karena potensinya juga cukup besar untuk kedepan bisa dikembangkan pabrik semen di sana,” ujarnya.


Berkaitan dengan sejumlah investor yang menaruh hati untuk berkiprah di Maluku, Assagaff juga menyampaikan, dalam waktu dekat Pemprov Maluku akan menerima Duta Besar Turki. “Dan 15 November mendatang juga akan datang Duta Besar New Zealand bersama beberapa pengusaha ke Maluku berkaitan dengan sektor energi terbarukan,” ucapnya.


Dirinya berharap, semakin dilirik, maka perekonomian Maluku akan terus berkembang lebih baik.  “Tentu saja kami berharap, nantinya ada Memorandum of Understanding (MoU)  atau langkah-langkah yang baik ke depan dalam rangka pengembangan ekonomi kedepan di Maluku,” pungkasnya (**).

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran dibawah ini.

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN FORMASI CPNS 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:19

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:03

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 




AMBON - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).

Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah.

“Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD,” ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya.

Lebih lanjut Sahuburua katakan,  kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.

“Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta,” ungkapnya.  

Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan,” paparnya.

Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan,” imbuhnya.Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia.

Negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jelas Sahubutua, sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.

"Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya,” harapnya.

Apalagi, menghadapi “tantangan ganda”. Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.

“Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya,” tandasnya.

Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.

Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

Page 7 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top