Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN BARAT

MENGENAL SERAM BAGIAN BARAT

 

Aspek Geografi

 

PETA

kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0  Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kondisi
Desa Dusun
1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir
2 Kairatu Barat Kamal 5 Pesisir
3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir
4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan
5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & Pengunungan
6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & Pegunungan
7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir
8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & Pegunungan
9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 Pesisir
10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir
11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir
  Jumlah   92 112 5.176.00  

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat  bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun  2010 – 2014

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
2010 173 222
2011 178 020 2.77
2012 180 398 1.34
2013 179 781 0.5
2014 180 256 0.01

Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014

Kecamatan  Luas  Penduduk Kepadatan
Km2 % Jiwa %
1 2 3 4 5 6
Kairatu 329,65 4,74 24190 13,42 73
Kairatu Barat 132,25 1,90 13680 7,59 103
Amalatu 665,35 9,58 11425 6,34 17
Inamosol 504,61 7,26 5527 3,07 11
Elpaputih 1.165,74 16,78 5108 2.83 4
Seram Barat 503,33 7,24 28420 15,77 56
Huamual 1.162,99 16,74 40909 22,69 35
Waesala 409,65 5,90 26732 14,83 65
Kep. Manipa 159,71 2,30 6046 3,35 37
Taniwel 1.181,32 17,00 12626 7,00 11
Taniwel Timur 733,80 10,56 5593 3,10 8
Seram Bagian Barat 6.948,40 100 180256 100 26

Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.

Data pertumbuhan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.

No   2011 2012 2013 2014
    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 11,00 3,25 12,40 4,52 12,84 3,34 11,91 6,14
2 Pertambangan dan Penggalian 18,00 9,42 15,75 9,58 11,80 4,37 21,40 8,51
3 Industri Pengolahan 13,95 5,13 12,44 5,74 12,13 4,55 13,99 8,03
4 Pengadaan Listrik dan Gas (3,70) 7,77 5,79 8,59 (6,57) 3,12 38,75 31,85
5 Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 9,16 4,14 6,01 2,49 4,93 2,45 4,69 2,39
6 Kontruksi 22,10 9,43 15,90 5,03 17,40 8,02 16,45 6,70
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,68 8,65 15,94 9,60 12,85 5,72 9,63 4,14
8 Transportasi dan Pergudangan 9,63 6,18 8,99 6,87 16,33 6,00 16,00 8,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 11,82 3,64 18,35 8,94 14,83 6,55 10,93 4,89
10 Informasi dan Komunikasi 7,90 7,71 6,55 6,35 10,30 7,67 16,00 8,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 30,54 22,98 18,98 8,37 16,32 11,19 15,63 9,97
12 Real Estat 11,13 3,88 13,69 6,72 8,57 2,64 11,53 6,94
13 Jasa Perusahaan 8,60 4,58 13,97 8,29 12,64 7,14 15,05 8,86
14 Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 24,99 7,98 20,21 9,08 12,19 4,23 15,80 5,30
15 Jasa Pendidikan 9,31 1,69 15,10 6,76 12,12 6,18 19,64 9,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,94 5,07 16,87 9,60 8,57 0,03 8,74 2,19
17 Jasa Lainnya 8,94 0,83 6,42 1,08 13,59 0,92 10,58 4,74
  PDRB 15,36 5,87 14,65 6,39 13,12 4,55 13,52 6,16

 

PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2,38 2,63 2,86 3,16 3,54
Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13
Industri Pengolahan 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 0,34 0,43 0,66 0,81 0,93
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,51 0,57 0,64 0,73 0,84
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Informasi dan Komonikasi 0,08 0,09 0,010 0,11 0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,13 0,14 0,15 0,19 0,23
Real Estat 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 0,84 1,11 1,22 1,52 1,82
Jasa Pendidikan 0,15 0,18 0,19 0,21 0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
Jasa Lainnya 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19

 

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU SERAM BAGIAN BARAT


Lambang Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat “SAKA MESE NUSA” yang  berarti “JAGA DAN PERTAHANKAN PULAU”.

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah “SAKA MESE NUSA” sesuai  Keputusan Bupati Nomor: 001-32-56 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

  • STRUKTUR DESIGN BENTUK

Logo ini didesign dengan mengambil bentuk perisai sebagai wadah yang memuat instrumen sebagai berikut:

  1. Nama Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. Bidang warna kuning  biru di atas warna dasar  merah dengan dilingkari warna  hitam pada bagian tepinya;
  3. Padi dan kapas yang bersilang pada bagian tangkainya yang diikat dengan tiga simpul tali;
  4. Tiga buah gunung dengan dasar warna hijau;
  5. Satu buah bintang tepat diatas gunung;
  6. Parang dan Tombak;
  7. Pita yang bertuliskan “SAKA MESE NUSA”.
  • KOMPOSISI DAN MAKNA WARNA

Logo ini memiliki komposisi dan makna warna sebagai berikut:

  1. Warna Merah sebagai warna dasar bermakna keberanian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
  2. Warna Putih mengandung makna kesucian dan keluhuran jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  3. Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. Warna Kuning mengandung makna kemakmuran  dan kebebasan jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga alamnya.
  5. Warna Biru mengandung makna kedalaman cinta seluruh relasi Kabupaten Seram Bagian Barat baik dalam relasi sosial budaya maupun terhadap lainnya.
  6. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  • FILOSOFI LOGO
  1. Bentuk Perisai mengandung makna filosofi perjuangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Bangsa Indonesia untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru (termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat) sebagai bukti upaya nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Tulisan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan warna putih di atas warna dasar merah ecara filosofi bermakna adanya keberanian dari seluruh masyarakat Maluku khususnya asyarakat Seram Bagian Barat untuk membentuk suatu pemerintahan pada tingkat kabupaten dimana hal tersebut telah diperjuangkan secara berjenjang, terstruktur, dan pada akhirnya endapatkan legitimasi dengan Undang-undang No.  40 Tahun 2003.
  3. Lambang bintang tepat di atas gunung mengandung filosofi religius yang sangat dalam bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah meridhoi pembentukan Seram Bagian Barat sehingga akan menyejahterakan  seluruh masyarakat dan bangsa yang berdiam didalamnya.
  4. Tiga buah gunung dalam satu pulau di atas laut mengandung filosofi budaya Maluku yang sangat kuat melekat dengan masyarakat pendukungnya sehingga secara strategis konsep pembangunan dibangun dalam pendekatan LOU NUSA LOU HATA. Tiga buah gunung juga melambangkan pendekatan sejarah budaya Tiga Batang Air ETI, TALA, dan SAPALEWA. Bahwa tidak dilukiskannya pancaran air, hal tersebut didasari pada konsep pikir bahwa pada gunung itulah terkandung mata air yang memancar menjad tiga aliran di atas.
  5. Secara filosofi bidang kuning menggambarkan kemakmuran yang akan dicapai oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Bidang biru melambangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Padi dan kapas mengandung filosofi kesejahteraan sosial  yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah 18 pada padi dan 11 pada kapas, melambangkan tanggal 18 November 2003 saat Kabupaten Seram Bagian Barat  ditetapkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2003.
  8. Parang dan tombak mengandung filosofi pertahanan rakyat secara tradisional untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Konsep menjaga yang dimaksud tidak diartikan secara fisik dan atau tidak diarahkan kepada anarkisme tetapi konsep pertahanan  dalam bentuk pendekatan pemikiran yang terstruktur dalam dimensi hukum yang memiliki kepastian.
  9. Tiga ikatan tali pada tangkai padi dan kapas mengandung makna filosofi sejarah budaya Tiga Batang Air dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  10. Pita dengan tulisan SAKA MESE NUSA secara filosofi memiliki makna kesetiaan untuk menjaga pulau/Kabupaten Seram Bagian Barat.
  11. Moto SAKA MESE NUSA mengandung pengertian yang sangat dalam. Sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman datuk-datuk, yaitu suatu himbauan dan dapat juga dikatakan panggilan kepada siapa saja yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai satu kesatuan teritorial pada Pulau Seram/Nusa Ina untuk menjaga dan memper-tahankan pulau ini sekuat-kuatnya dengan bertumpu pada kekuatan adat istiadat. SAKA MESE NUSA artinya jaga dan pertahankan pulau ini.

 

VISI DAN MISI

Visi

"TERWUJUDNYA SERAM BAGIAN BARAT YANG AMAN, RELIGIUS, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA"

 

Misi

  • Menciptakan kestabilan daerah dengan kehidupan masyarakat yang aman serta menghargai kemajemukan dan budaya lokal.
  • Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius, saling menghargai, dan toleransi dalam kebersamaan.
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
  • Mewujudkan kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan memadai.

 

 

Admin

 

 

Ambon, Pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku hasil Pilkada 27 Juni 2018, Murad Ismael-Barnabas Orno di Istana Negara ditangguhkan hingga 13 Maret 2019, menyusul jadwal awal 11 Maret 2019.

Karo Pemerintahan Setda Maluku Jasmono, dihubungi dari Ambon, Senin (11/3/2019), membenarkan penangguhan pelantikan pasangan Murad-Barnabas dengan tagline “Baileo” itu, karena padat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Maret 2019

“Jadi pelantikannya disesuaikan dengan jadwal Kepala Negara dan telah disepakati di Istana Negara pada 13 Maret 2019,” ujarnya pula.

Disinggung terjadi kekosongan jabatan kepala daerah Maluku, dia menjelaskan, Kemendagri karena mempertimbangkan tenggat waktu dan telah menyetujui Sekda Maluku Hamin bin Thahir melaksanakan tugas tersebut hingga pelantikan Gubernur dan Wagub.

“Kemendagri telah menyetujui Sekda melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah, sehingga tidak perlu menunjuk penjabat gubernur,” kata Jasmono lagi.

Sebelumnya, Sekda Maluku Hamin bin Thaher telah menyiapkan akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff-Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2019, sekaligus pelantikan Gubernur-Wagub periode 2019-2024, Murad Ismael-Barnabas Orno.

“Saya intensif berkoordinasi dengan Kemendagri agar bila telah diputuskan waktu pelantikan gubernur dan wagub, maka undangan langsung siap diedarkan,” katanya pula.

Disinggung penyambutan Gubernur dan Wagub Maluku yang baru, dia menjelaskan, sudah dikoordinasikan dengan keduanya, termasuk ajudan dan sopir.

“Saya telah berkoordinasi dengan gubernur dan wagub yang baru, sehingga mereka bisa menunjuk orang terpercaya untuk menjadi ajudan maupun sopir,” ujar Sekda lagi.

KPU Provinsi Maluku menetapkan pasangan “BAILEO” sebagai Gubernur dan Wagub Maluku dalam SK KPU Maluku Nomor: 882/HK.03.1-KPT/81/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Pasangan “BAILEO” sebagai pemenang Pilkada Maluku 2018 mengungguli pasangan petahana Gubernur Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” dan pasangan perseorangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).

Pasangan BAILEO memperoleh 328.982 suara, pasangan SANTUN meraih 251.036 suara, dan pasangan HEBAT meraih 225.636 suara.

Sedangkan, DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna istimewa dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wagub Maluku terpilih masa jabatan 2019-2024 pada 15 Agustus 2018. (an/tm)

Selanjutnya, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan Sekda Maluku Hamin bin Thahir menyerahkan berkas pengusulan pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku terpilih kepada Kemendagri pada 30 Agustus 2018.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku 2018 dan berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 1.149.990 orang dan tersebar pada 3.358 TPS di 11 kabupaten/kota.

Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 814.038 dengan jumlah surat suara sah 805.654. (an/tm)

(sumber : https://www.tribun-maluku.com/2019/03/pelantikan-gubernur-wagub-maluku-ditangguhkan-13-maret/)

Tuesday, 19 February 2019 00:10

Ibu Negara Akan Berada dua Hari di Ambon


AMBON- Ibu negara, Iriana Djoko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla direncanakan berada di kota Ambon selama dua hari pada 19-20 Februari 2019.
 
Menurut Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kunjungan ibu negara dalam rangka mengisi sejumlah kegiatan di Ambon,

"Ibu Iriana bersama ibu Mufidah akan melakukan sejumlah kegiatan antara lain Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pornografi kepada 1.000 siswa SD dan SMP di Ambon dan penanaman pohon gayang dan namu-namu,".

Dia mengatakan, pohon gayang dan namu-namu merupakan endemik Maluku yang hampir punah. Untuk itu perlu dilestarikan.

Selama berada di Ambon, Iriana Jokowi bersama Muffidah Kalla akan mendatangi Kantor Dekranasda Provinsi Maluku untuk meninjau pameran.

Selanjutnya kedua ibu negara menuju ke Islamic Center untuk acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pornografi, Hoax, Bullying serta Peduli Kebersihan dan Lingkungan kepada 1.000 siswa SD dan SMP sekota Ambon.

Di hari kedua, Rabu, (20/2) Ibu negara berkesempatan meninjau Kantor Pemantau Jembatan Merah P.utih (JMP). Selama berada di sana melakukan kegiatan bersih-bersih pantai sekaligus penyerahan bantuan berupa tempat sampah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke PAUD Kasih Ibu yang terletak di Karang Panjang.  Di PAUD teraebut, ibu negara  dan Ibu Mufidah memberikan Bingkisan Isi Piringku kepada 250 siswa PAUD sekaligus mengikuti Sosialsasi Isi Piringku oleh Dokter Ahli Gizi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Penanaman Sayur bersama anak anak PAUD, Gerakan Cuci Tangan Secara Benar, Gerakan Orqng Tua Membaca, Senam bersama Bunda PAUD Indonesia, Gemar Menabung bersama Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan melantunkan Lagu Pancasila Rumah Kita.

Dari Karpan,  ibu negara bersama rombongan menuju Lapangan Merdeka untuk menghadiri acara Penyuluhan tentang Iva Test, Program Iva Test Stunting, TBC, Bebas Sampah dan Penanaman Anakan Pohon Gayang dan Namu-Namu.

Setelah itu, kegiatan masih dilanjutkan dengan Penutupan Kegiatan Parenting dan Penyerahan Anakan Pohon kepada Perwakilan peserta di Maluku City Mall.

Usai kegiatan tersebut ibu negara beserta rombongan langsung menuju Bandara Pattimura untuk kembali ke Jakarta. (**)

 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 30 januari 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Maluku Tengah Tahun 2019, maka Panitia Seleksi menetapkan :

 

hasil_tes_kompetensi.pdf

 

 

 


 
AMBON - Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon  baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini membuat Gubernur berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. “Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatangan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2).
Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.

Assagaff mengakui, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” paparnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa,” kata Asssagaff .

Usai penandatangan MoU yang dilakukan Gubernur Maluku dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita kepada wartawan, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.  

Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.  

“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen.  Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya.  Minimal target nasional-lah  95 persen.  Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

KBRN, Ambon : Mengakhiri masa pengabdiannya, Gubernur Maluku Said Assagaff meraih anugerah Adhi Purna Prima bidang kesehatan dari Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Anugerah Adhi Purna Prima diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Said Assagaff di Hotel Shangrilla Surabaya.

Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia dalam siaran persnya kepada RRI, Kamis (31/01/2019) menyebutkan, selain anugerah Adhi Purna Prima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, juga menjadi nominator di bidang perdagangan dan sosial. 

Menurut Palapia, Anugerah Adhi Purna Prima diberikan kepada Gubernur Maluku karena Pemprov Maluku dinilai berhasil melakukan pelayanan kesehatan di daerah pesisir dengan program Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau. Sedangkan di bidang perdagangan, Pemprov Maluku juga dinilai berhasil meningkatkan ekspor ikan di bandara dengan waktu pengurusan dokumen tercepat.

Sebelumnya, Gubernur Said Assagaff didampingi Plt Assisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Bobby Palapia kepada wartawan di kediamannya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) kemaritiman. 

Sedangkan di bidang Perdagangan, Maluku juga mendapatkan apresiasi karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.

“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen  hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,” terangnya.

Menurut gubernur, ekspor ikan segar yang dilakukan secara langsung dari bandara, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut Maluku dalam kondisi segar. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku ini menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku. 

“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (AL)

(sumber:http://rri.co.id/ambon/post/berita/630326/daerah/gubernur_said_assagaff_terima_anugerah_adhi_purna_prima_di_akhir_masa_pengabdian.html)

 

AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menerima penghargaan di ajang APPSI Gubernur Awards untuk Kategori Adhi Purna Prima pada Bidang Kesehatan, dengan program Pelayanan Kesehatan berbasis gugusan kepulauan. Selain itu, Pemprov juga berhasil menjadi nominator di bidang Perdagangan dan Sosial.

Penghargaan yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Shangri-La Surabaya.

Kepada wartawan, Selasa (30/1) di kediamannya, Gubernur Maluku Said Assagaff yang didampingi Plt Asisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.
“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya, khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang Kesehatan, Pemprov memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun rumah sakit (RS) umum pusat di bidang Kemaritiman.

Selanjutnya, di bidang Perdagangan karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.
“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,”terangnya.

Dengan ekspor ikan segar yang dilakukan langsung tersebut, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku.
“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (SwM01)

sumber (https://swaramaritim.com/2019/01/30/pemprov-maluku-raih-penghargaan-di-ajang-appsi-gubernur-award)

 


AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan apresiasi kinerja Tim Relawan Jemput Bola Perekaman dan Pencetakan KTP-el yang telah membantu perekaman dan pencetakan KTP-el di Provinsi Maluku.
Demikian hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat penyambutan sekaligus pelepasan Tim Relawan Gotong Royong Perekaman dan Pencetakan KTP-el Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Aula Kantor Dukcapil Provinsi Maluku, Sabtu (2/2).
Sebagai bentuk apresiasi kepada tim, Sekda meminta dengan tegas Dinas Dukcapil Provinsi Maluku dapat mengembangkan inovasi lokal sesuai histori dan Budaya orang Maluku, seperti kegiatan Masohi KTP-el yang dalam bahasa daerah artinya Gotong Royong KTP-el. “Sekaligus menjadi komitmen setiap pimpinan daerah dalam mewujudkan pelayanan bermutu, sehingga layanan KTP-el menjadi lebih baik,”tegasnya.


Keberadaan tim ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP-el di Maluku dengan jumlah perekaman dan pencetakan       KTP-el masih di bawah angka 85 persen. Yakni di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Timur (SBT), Kota Tual dan Maluku Tenggara.
Padahal selama ini, kata Sekda, Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sudah melakukan sosialisasi dan pelayanan jemput bola keliling di masyarakat dan berbagai institusi baik pusat maupun daerah, serta melakukan pelayanan KTP-el dilakukan hingga malam hari, namun hasilnya belum maksimal dan masih berada di bawah target nasional.


Menyikapi hal tersebut, kata Sekda lagi, maka Dinas Dukcapil Provinsi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui masalah dan solusi pelayanan KTP-el meningkat.
“Berdasarkan data di lapangan setelah dianalisa ternyata kegiatan perekaman KTP-el di Maluku menghadapi banyak masalah dan hambatan terutama disebabkan oleh faktor geografis dan penduduk, minimnya sarana transportasi darat/laut untuk mendatangi lokasi warga di daerah yang masih terioslasi, rentang kendali antara pusat pelayanan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang sangat berjauhan, minimnya alat transportasi antar wilayah perdesaan, terbatasnya jaringan internet, minimnya jaringan PLN, perangkat perekaman KTP-el kurang memadai/perlu peremajaan alat, rendahnya SDM dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. KTP-el baru diurus jika ada keperluan yang mendesak,” terangnya.


Untuk menjawab persoalan ini, tambahnya diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga persoalan ini dapat teratasi lebih cepat dan kedepannya masyarakat dapat memperoleh pelayanan KTP-el secara mudah, cepat dan berkualitas.“ Saya yakin selama beberapa hari ini saudara-saudara sudah bekerja dengan baik dan mengetahui hambatan pelayanan KTP-el kabupaten/kota di provinsi Maluku,”katanya.

Dikatakan, penyambutan dan pelepasan Tim Relawan Gotong Royong Jemput Bola KTP-el menjadi momen penting dan strategis dalam membangun kerjasama produktif antara pemerintah pusat dan daerah guna menumbuhkan semangat Gotong Royong.  


“Kegiatan jemput Bola KTP-el yang sudah dilaksanakan saat ini, akan terus dilanjutkan,”harapnya.
Sementara itu, salah satu anggota tim relawan Ade Suharso menjelaskan, perekaman dan pencetakan KTP-el dibawah 85 persen masuk zona merah termasuk Maluku.
Tim relawan yang diterjunkan di maluku terdiri dari tim Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Dinas Dukcapil Jawa Tengah sebanyak 30 orang yang didsebarkan di MTB, SBT, Kota Tual dan Malra.
“Setelah tim turun ada peningkatan misalnya di Malra data sebelum tim turun hanya 77 persen, setelah tim turun meningkat menjadi 88,20 persen,” terangnya.
Ketua tim relawan Gotong Royong Jemput Bola Kemendagri, Endah Lestari yang ditemui, mengakui belum dapat memberikan keterangan berkaitan dengan data yang telah dicapai semenjak berada di lapangan.
“Nanti saya akan sampaikan setelah kami tiba di Jakarta dan melakukan perekapan terhadap data ini,” tandas Endah. (**)


(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)
 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 21 Januari  2019, disampaikan sebagai berikut :

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.pdf

 

Page 2 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top