Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN BARAT

MENGENAL SERAM BAGIAN BARAT

 

Aspek Geografi

 

PETA

kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0  Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kondisi
Desa Dusun
1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir
2 Kairatu Barat Kamal 5 Pesisir
3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir
4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan
5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & Pengunungan
6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & Pegunungan
7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir
8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & Pegunungan
9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 Pesisir
10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir
11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir
  Jumlah   92 112 5.176.00  

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat  bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun  2010 – 2014

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
2010 173 222
2011 178 020 2.77
2012 180 398 1.34
2013 179 781 0.5
2014 180 256 0.01

Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014

Kecamatan  Luas  Penduduk Kepadatan
Km2 % Jiwa %
1 2 3 4 5 6
Kairatu 329,65 4,74 24190 13,42 73
Kairatu Barat 132,25 1,90 13680 7,59 103
Amalatu 665,35 9,58 11425 6,34 17
Inamosol 504,61 7,26 5527 3,07 11
Elpaputih 1.165,74 16,78 5108 2.83 4
Seram Barat 503,33 7,24 28420 15,77 56
Huamual 1.162,99 16,74 40909 22,69 35
Waesala 409,65 5,90 26732 14,83 65
Kep. Manipa 159,71 2,30 6046 3,35 37
Taniwel 1.181,32 17,00 12626 7,00 11
Taniwel Timur 733,80 10,56 5593 3,10 8
Seram Bagian Barat 6.948,40 100 180256 100 26

Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.

Data pertumbuhan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.

No   2011 2012 2013 2014
    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 11,00 3,25 12,40 4,52 12,84 3,34 11,91 6,14
2 Pertambangan dan Penggalian 18,00 9,42 15,75 9,58 11,80 4,37 21,40 8,51
3 Industri Pengolahan 13,95 5,13 12,44 5,74 12,13 4,55 13,99 8,03
4 Pengadaan Listrik dan Gas (3,70) 7,77 5,79 8,59 (6,57) 3,12 38,75 31,85
5 Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 9,16 4,14 6,01 2,49 4,93 2,45 4,69 2,39
6 Kontruksi 22,10 9,43 15,90 5,03 17,40 8,02 16,45 6,70
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,68 8,65 15,94 9,60 12,85 5,72 9,63 4,14
8 Transportasi dan Pergudangan 9,63 6,18 8,99 6,87 16,33 6,00 16,00 8,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 11,82 3,64 18,35 8,94 14,83 6,55 10,93 4,89
10 Informasi dan Komunikasi 7,90 7,71 6,55 6,35 10,30 7,67 16,00 8,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 30,54 22,98 18,98 8,37 16,32 11,19 15,63 9,97
12 Real Estat 11,13 3,88 13,69 6,72 8,57 2,64 11,53 6,94
13 Jasa Perusahaan 8,60 4,58 13,97 8,29 12,64 7,14 15,05 8,86
14 Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 24,99 7,98 20,21 9,08 12,19 4,23 15,80 5,30
15 Jasa Pendidikan 9,31 1,69 15,10 6,76 12,12 6,18 19,64 9,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,94 5,07 16,87 9,60 8,57 0,03 8,74 2,19
17 Jasa Lainnya 8,94 0,83 6,42 1,08 13,59 0,92 10,58 4,74
  PDRB 15,36 5,87 14,65 6,39 13,12 4,55 13,52 6,16

 

PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2,38 2,63 2,86 3,16 3,54
Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13
Industri Pengolahan 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 0,34 0,43 0,66 0,81 0,93
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,51 0,57 0,64 0,73 0,84
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Informasi dan Komonikasi 0,08 0,09 0,010 0,11 0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,13 0,14 0,15 0,19 0,23
Real Estat 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 0,84 1,11 1,22 1,52 1,82
Jasa Pendidikan 0,15 0,18 0,19 0,21 0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
Jasa Lainnya 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19

 

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU SERAM BAGIAN BARAT


Lambang Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat “SAKA MESE NUSA” yang  berarti “JAGA DAN PERTAHANKAN PULAU”.

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah “SAKA MESE NUSA” sesuai  Keputusan Bupati Nomor: 001-32-56 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

  • STRUKTUR DESIGN BENTUK

Logo ini didesign dengan mengambil bentuk perisai sebagai wadah yang memuat instrumen sebagai berikut:

  1. Nama Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. Bidang warna kuning  biru di atas warna dasar  merah dengan dilingkari warna  hitam pada bagian tepinya;
  3. Padi dan kapas yang bersilang pada bagian tangkainya yang diikat dengan tiga simpul tali;
  4. Tiga buah gunung dengan dasar warna hijau;
  5. Satu buah bintang tepat diatas gunung;
  6. Parang dan Tombak;
  7. Pita yang bertuliskan “SAKA MESE NUSA”.
  • KOMPOSISI DAN MAKNA WARNA

Logo ini memiliki komposisi dan makna warna sebagai berikut:

  1. Warna Merah sebagai warna dasar bermakna keberanian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
  2. Warna Putih mengandung makna kesucian dan keluhuran jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  3. Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. Warna Kuning mengandung makna kemakmuran  dan kebebasan jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga alamnya.
  5. Warna Biru mengandung makna kedalaman cinta seluruh relasi Kabupaten Seram Bagian Barat baik dalam relasi sosial budaya maupun terhadap lainnya.
  6. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  • FILOSOFI LOGO
  1. Bentuk Perisai mengandung makna filosofi perjuangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Bangsa Indonesia untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru (termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat) sebagai bukti upaya nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Tulisan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan warna putih di atas warna dasar merah ecara filosofi bermakna adanya keberanian dari seluruh masyarakat Maluku khususnya asyarakat Seram Bagian Barat untuk membentuk suatu pemerintahan pada tingkat kabupaten dimana hal tersebut telah diperjuangkan secara berjenjang, terstruktur, dan pada akhirnya endapatkan legitimasi dengan Undang-undang No.  40 Tahun 2003.
  3. Lambang bintang tepat di atas gunung mengandung filosofi religius yang sangat dalam bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah meridhoi pembentukan Seram Bagian Barat sehingga akan menyejahterakan  seluruh masyarakat dan bangsa yang berdiam didalamnya.
  4. Tiga buah gunung dalam satu pulau di atas laut mengandung filosofi budaya Maluku yang sangat kuat melekat dengan masyarakat pendukungnya sehingga secara strategis konsep pembangunan dibangun dalam pendekatan LOU NUSA LOU HATA. Tiga buah gunung juga melambangkan pendekatan sejarah budaya Tiga Batang Air ETI, TALA, dan SAPALEWA. Bahwa tidak dilukiskannya pancaran air, hal tersebut didasari pada konsep pikir bahwa pada gunung itulah terkandung mata air yang memancar menjad tiga aliran di atas.
  5. Secara filosofi bidang kuning menggambarkan kemakmuran yang akan dicapai oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Bidang biru melambangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Padi dan kapas mengandung filosofi kesejahteraan sosial  yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah 18 pada padi dan 11 pada kapas, melambangkan tanggal 18 November 2003 saat Kabupaten Seram Bagian Barat  ditetapkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2003.
  8. Parang dan tombak mengandung filosofi pertahanan rakyat secara tradisional untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Konsep menjaga yang dimaksud tidak diartikan secara fisik dan atau tidak diarahkan kepada anarkisme tetapi konsep pertahanan  dalam bentuk pendekatan pemikiran yang terstruktur dalam dimensi hukum yang memiliki kepastian.
  9. Tiga ikatan tali pada tangkai padi dan kapas mengandung makna filosofi sejarah budaya Tiga Batang Air dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  10. Pita dengan tulisan SAKA MESE NUSA secara filosofi memiliki makna kesetiaan untuk menjaga pulau/Kabupaten Seram Bagian Barat.
  11. Moto SAKA MESE NUSA mengandung pengertian yang sangat dalam. Sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman datuk-datuk, yaitu suatu himbauan dan dapat juga dikatakan panggilan kepada siapa saja yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai satu kesatuan teritorial pada Pulau Seram/Nusa Ina untuk menjaga dan memper-tahankan pulau ini sekuat-kuatnya dengan bertumpu pada kekuatan adat istiadat. SAKA MESE NUSA artinya jaga dan pertahankan pulau ini.

 

VISI DAN MISI

Visi

"TERWUJUDNYA SERAM BAGIAN BARAT YANG AMAN, RELIGIUS, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA"

 

Misi

  • Menciptakan kestabilan daerah dengan kehidupan masyarakat yang aman serta menghargai kemajemukan dan budaya lokal.
  • Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius, saling menghargai, dan toleransi dalam kebersamaan.
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
  • Mewujudkan kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan memadai.

 

 

Admin

 

Maluku, InfoPublik - Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, beserta rombongan akhirnya tiba di Bandara Internasional Pattimura sekitar pukul 14.22 WIT,  dengan pesawat khusus jenis Frifed Jet-Lagacy 600 Germani, Jumat (26/4/2019). Pasca dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Saat tiba di bandara, Murad dan Barnabas disambut oleh Sekda Ma­luku Hamin bin Thahir yang didampingi Asisten III Zulkifli Hasan, Kapolda Maluku Irjen Boyke Lomowa, Danlantamal Laksa­mana Pertama TNI Antongan Simatupang, dan Danrem 151 Binaiya Kolonel Hartono.

Selanjutnya Murad-Barnabas mendapat pengalungan syal khas Maluku, istri mereka Widya Murad Ismail dan Beatrix Orno diberikan bunga. Puluhan ASN yang berasal dari lulusan IPDN juga membuat pagar hidup dan memberikan penghormatan kepada dua putra terbaik Maluku ini.

Sebelum memasuki ruangan VIP, kedua pemimpin baru Maluku ini disambut dengan tarian cakalele dan dilanjutkan dengan ritual secara adat oleh latupati Maluku, dengan dipersilakan keduanya untuk menginjakan kaki di atas pasir yang sudah disiapkan di dalam nyiru, dan disaksikan oleh para latupati.

Setelah beristirahat di ruangan VIP, sekitar pukul 15.00 WIT, gubernur dan wakil menaiki mobil dinas masing-masing, dan diarak menuju Poka Ru­mahtiga,  bundaran patung dr. Leimena langsung menuju ke Desa Passo. Saat tiba di depan Gang Banjo, Desa Batu Merah, gubernur dan rombongan disambut oleh pemuda dan tokoh masyarakat  desa setempat. 

Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Belakang Soya, terus ke kawasan Urimessing,  tugu Trikora, bergerak menuju ke Talake dan berbelok masuk tanah kelahiran gubernur, Waihaong. Dari Wai­haong rombongan berjalan terus menuju ke Monumen Gong Perda­maian Dunia.

Selama perjalanan, kedua pimpinan baru Maluku mendapat sambutan meriah dari masyarakat di setiap ruas jalan yang dilewati. Sesekali keduanya berdiri menyapa masya­rakat melalui kap mobil.

Usai diarak keliling kota, keduanya diantar ke kediaman gubernur di Desa Poka, dan disambut oleh pimpinan OPD Maluku. Setelah beristirahat dan makan, wakil gubernur meninggalkan kedia­man gubernur. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menetapkan pasangan ini sebagai pemenang pilkada Maluku. pasangan Nomor urut 2 ini menang dengan 328.982 suara. (mcmaluku/vpa)

(sumber: http://infopublik.id/kategori/nusantara/344829/usai-dilantik-gubernur-dan-wagub-maluku-disambut-di-bandara-pattimura )

 

Maluku, InfoPublik - Gubernur Maluku Murad Ismail membuka kegiatan yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam Grand Opening Ambon Extravaganza yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu (27/4/2019).

Gubernur Maluku dalam sambutannya mengatakan bahwa, acara grand opening “Ambon Extravanganza 2019” memiliki relefansi dan korelasi dengan upaya mengentaskan kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.

Murad mempertegas dua hal alasannya yaitu pertama, dengan membangun ekonomi berbasis digital, yang didukung oleh sarana komunikasi yang memadai, maka akan mendorong pengembangan ekonomi kreatif digital. Masayarakat kota ambon akan diberdayakan dengan segenap potensi yang dimilikinya.

Kedua, pengembangan optimalisasi pariwisata daerah berkorelasi dengan peningkatan masyarakat, sebab salah satu pilar pembangunan ekonomi saat ini adalah industri  pariwisata.

“Ambon yang maju, bukan saja sebagai penguna atau konsumen digital melainkan memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk membangun ketahanan ekonom sosial dan budaya," tutur Murad.

Melalui event yang dibuka oleh Gubernur Maluku ini, diharapkan Pemerintah Kota Ambon dan masyarakatnya, makin terintegrasi di era digital, makin sinergis dan berkolaborasi untuk terus maju membangun Ambon  sebagai kota yang aman, damai, ramah, maju dan sejahtera.

Ajang Ambon extravaganza 2019 Pemkot Kota ambon dilaksanakan selama satu minggu, mulai 27 April sampai 4 Mei 2019  dengan berbagai kegiatan di dalamnya.

Turut hadir dalam acara ini, forum koordinasi pimpinan daerah maluku, walikota ambon richard lohenapessy, ketua DPRD Kota dan Anggota. (mcmaluku/vpa)

(sumber : http://infopublik.id/kategori/nusantara/344886/gubernur-maluku-buka-grand-opening-ambon-extravaganza?show= )

 

Jakarta, InfoPublik - Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas Orno, resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu 24 April 2019. Pelantikan itu juga didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Prosesi pelantikan diawali dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Murad Ismail - Barnabas Orno berjalan bersama-sama diiringi barisan pasukan kirab, anggota pasukan pengaman presiden (Paspampres) menuju Istana negara.

Acara pelantikan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 189/P tahun 2019 tentang pengesahan dan dan pengangkatan Gubernur dan Wagub.

Murad Ismail-Barnabas kemudian disumpah untuk menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya didampingi para rohaniawan.

Dengan mengikuti ucapan Jokowi, dengan bersumpah "Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI tahun 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa,"

Untuk diketahui, Murad Ismail merupakan mantan Kakor Brimob Polri, sedangkan Barnabas Orno mantan Bupati Maluku Barat Daya. Murad-Orno terpilih dalam Pilkada Maluku pada 27 Juni 2018.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih seharusnya dilakukan pada 11 Maret 2019 seiring berakhirnya kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff-Zeth Sahuburua. Namun pelantikan ditunda usai Pemilu 17 April 2019. (vpa-mcmaluku/toeb)

(sumber: http://infopublik.id/kategori/nusantara/344148/presiden-jokowi-lantik-gubernur-dan-waqgub-maluku )

 

AMBON - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir mengungkapkan peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Eden, Jemaat GPM Eden-Kudamati merupakan merupakan saksi dan bukti persaudaraan dan persekutuan umat. sebab sejatinya, Gereja bukan saja merupakan sebuah bangunan fisik, tetapi Gereja yang sejati adalah persekutuan umat beriman yang makin bertumbuh dalam kasih dan kebenaran, sumber inspirasi pembangunan peradaban umat kristen serta bangsa dan negara tercinta ini.

“Kiranya dengan diresmikan gedung Gereja ini, umat semakin maju dan berkembang dalam melaksanakan misi untuk menghadirkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian kepada seluruh ciptaan Tuhan,” ujar Thahir dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Frona Koedoeboen pada peresmian Gedung Gereja Eden, Minggu (7/4).

Dikatakan, Maluku dikenal sebagai wilayah yang beragam baik suku, agama maupun budayanya. Keragaman itu merupakan anugerah Tuhan yang senantiasa harus dikelola untuk kebaikan bersama.

Apalagi menurutnya, Maluku merupakan miniatur Indonesia dan laboratorium kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, semangat kerjasama antar agama harus terus digemakan dari waktu ke waktu, dan menjadi salah satu identitas kultural masyarakat Maluku.

Oleh karena itu, peresmian pembangunan gedung Gereja Eden ini merupakan representasi dari kebersamaan, kerjasama dan kerja keras yang dijiwai kegotong-royongan jemaat GPM Eden selama ini.

Thahir berharap hadirnya pembangunan gedung Gereja Eden baru ini nantinya, dapat dingunakan secara maksimal terutama bagi penyelenggara aktivitas kerohaniaan jemaat GPM Eden. Selain sebagai penyelenggaraan aktifitas kerohanian.

Hamin Bin Thahir juga menghimbau agar pembangunan gedung Gereja baru ini harus selalu terbuka bagi setiap aktivitas pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual bagi jemaat.

“Selain berfungsi sebagai tempat peribadahan jemaat, pembangunan gedung Gereja baru ini juga nantinya dapat diharapkan difungsikan untuk membantu pemerintah dalam membahas persoalan-persoalan yang menyadarkan masyarakat dalam jemaat,” pintanya. 

Diakhir sambutannya, dirinya menaruh harapan kiranya pada gedung Gereja baru ini, umat akan makin khusuk dalam membangun relasi dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera dalam zairah di dunia ini, umat makin maju dan berkembang serta selaras.

Ambon, – Untuk memerkuat sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kawasan perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan PerdesaanTahun 2019, di Hotel Golden Palace di kawasan Belso Ambon ,Kamis (4/4/2019) .

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Maluku Ronny Teiras mewakil PLH Gubernur Maluku Hamin Bin Thahir mengatakan kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan.

Menurutnya, desa dalam perannya penyedia jasa pelayanan ,langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku konsumen produk-produk pemerintahan,dalam hubungan demikian pemerintah desa berinteraksi langsung dengan kepentingan dan kebutuhan serta aspirasi setempat.

Rapat koordinasi ini akan membahas berbagai agenda penting yakni evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tahun 2018, perkembangan pelaksanaan tahun 2019 serta perencanaan tahun 2020.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 ,termasuk hasil-hasil program pembangunan tahun 2017, hendaknya dapat dijadikan masukan bagi kelancaran pelaksanaan tahun 2019 dan perumusan kebijakan tahun 2020. ungkapnya.

“Oleh karena itu kepada seluruh peserta, saya harapkan dapat mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstrutif bagi pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa di provinsi Maluku sekarang dan masa yang akan datang.”Tandasnya.

“Saya juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada narasumber dari Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Ditjen pembangunan Daerah tertinggal dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini.” ucapnya.

Dia juga berharap semoga rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Maluku tahun 2019 ini, akan terus menginspirasi kita semua untuk membangun Maluku yang sejahtera, berkualitas secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa di Maluku tercinta ini.” tandasnya. (WM)

(sumber : http://www.wartamaluku.com/dinas-pmd-maluku-gelar-rakor-pembangunan-kawasan-pedesaan/)

Friday, 05 April 2019 14:55

Rapat Koordinasi JDIH Se-Maluku 2019

AMBON,  – Dalam menyamakan persepsi untuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Maluku, maka Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019.

Kegiatan ini dipusatkan pada Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Lantai VI, Jumat, (5/04/2019), dibuka oleh Plh Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir.

Dalam sambutannya, Hamin Bin Thahir menyatakan Rakor ini memiliki nilai penting dan bukan saja diikuti oleh anggota JDIH, tapi para pimpinan OPD, operator sekretariat di masing-masing dinas harusnya juga dapat turut serta mengikuti kegiatan ini.

“Karena semua produk hukum di Provinsi Maluku dikelola oleh Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, maka kegiatan ini memiliki nilai dan harus dipahami oleh seluruh pengelola operator di sekretariat.” kata Hamin Bin Thahir.

Menurutnya, pemahaman terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan menjadi perhatian bersama. Untuk itu seluruh anggota JDIH di Maluku dituntun untuk meningkatkan komunikasi pasca atau setelah kegiatan ini berlangsung.

Dalam mengimplemantasikan roda Pemerintahan Good Governance suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Rakor bertujuan untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antara pengelola jaringan dengan pusat jaringan JDIH di Maluku dalam menyiapkan informasi hukum yang terintegrasi pendukung setiap regualasi. “JDIH merupakan program informasi hukum yang disiapkan oleh pemerintah agar bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, proses penyelenggaraan pemerintah berbasis online, dimana pada 2019 ini seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku harus tersentuh jaringan untuk mengakses Informasi. Kehadiran sistem data berbasis online harus disikapi dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Seingga ASN yang memiliki kualitas pada bidang ini harus berperan aktif menunjang kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Maluku dan kabupaten Kota untuk melakukan Inovasi melahirkan gagasan baru yang dapat meningkatkan proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” anjurnya.

Rakor JDIH diikuti oleh 30 peserta anggota JDIH Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku. turut hadir Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku, Alawiyah F Alaydrus, SH,MH, Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Adriana Rumahlewang, SH, MH, Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Muhammad Saleh Lumaela, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH, MH. (MG-07)

(sumber : https://spektrumberita.com/30-peserta-se-maluku-ikut-rakor-jdih/)

Ambon,  - Plt. Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir menilai  tema Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Pemerintah Provinsi Maluku "Peningkatan SDM dan Optimalisasi SDA Untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan” sejalan dengan visi, misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih,  untuk periode lima tahun ke depan, yaitu  “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani. Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulaan”.

Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dalam Rakortekrenbang yang berlangsung Senin 1-2 April 2019  di Gedung Islamic Center tersebut merupakan salah satu siklus tahapan forum  perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyamakan  persepsi, sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020.

Disampaikan, untuk  mewujudkan program/kegiatan tersebut, prioritas tahun 2020 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau,

Kemudian, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industry pengolahan secara berkelanjutan,  peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata,  peningkatan suasan kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan Kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul.

Hamin Bin Thahir mengharapkan Rakortekrenbang  menghasilkan keputusan keputusan strategis untuk percepatan penurunan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan yang merata ditingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota.

Selain itu, Rakortekrenbang juga diharapkan dapat menghasilkan tingkat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten serta dapat menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis melalui singkronisasi program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta dana desa sesuai bidang tugas dan kewenangan masing masing.

Rakortekrenbang menghadirkan Ketua dan Anggota DPRD  Provinsi Maluku, Pejabat kementrian PPN/Bappenas, Dirjen Bangda dan dirjen keuangan daerah kementerian dalam negeri, Para Bupati, walikota dan OPD kabupaten/kota se-maluku serta OPD dan UPTD Provinsi Maluku.(mcmaluku/vpa)

 

AMBON, – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan Sosialisasi IT Security dan Assesment Dinas Kominfo Provinsi Maluku guna menambah wawasan dan pengalaman dalam menangkal penyalahgunaan media sosial oleh para hacker yang tidak bertanggungjawab.

Demikian dikemukakan Sekda Maluku, Hamin bin Thaher dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, dr. Frona Koedoeboen pada pembukaan kegiatan tersebut, Rabu (20/03/2019).

Menurutnya, dengan perkembangan teknologi digitalisasi, domain website.go.id menjadi favorit para hacker untuk menunjukan kemampuannya dalam menjebol sistem keamanan suatu aplikasi berbasis web.

“Hal ini dengan mudah dilihat di web www.defacer.id sebagai tempat para hacker berusaha untuk menyerang data digital diberbagai bidang. Dengan tingginya resiko serangan Siber, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tetap mendorong serta memberikan perhatian serius kepada-Badan Siber Mduku terhadap resiko yang ditimbulkan oleh para hacker melalui siber,” katanya.

Dikatakan, mengingat banyaknya sorotan dan menjadi target dalam serangan siber yang terjadi kapan saja bahkan mungkin data digital pemerintah menjadi targetnya yang mengakibatkan reputasi pemerintah menjadi buruk.
“Melalui kegiatan sosiaIisasi ini saya berharap kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengamanan informasi untuk melakukan Sosialisasi IT Security dan Assesment pada aplikasi yang di miliki OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat terus berlanjut,” harapnya.

Dikatakan, seiring dengan makin majunya teknologi maka semakin maju cara hacker untuk menyerang data digital.
Resiko serangan siber sangat berbahaya bagi kenyamanan penggunaan data. Oleh karena itu, panting bagi pemerintah untuk mengidentmkasl dan menganalisis seberapa jauh kerentanan dan ketahanan infrastruktur maupun apIikasi yang dimiliki terhadap serangan dari luar. salah satu cara identifukasi dan prevensi baik adalah dengan melakukan kegiatan assessment.

Untuk mencegah serangan siber yang semakin pesat perkembangannya perlu dilakukan assessment oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menangkal laju perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh para hacker yang tidak tertanggung jawab, mungkin digambarkan dalam sebuah pepatah “Semakin besar pohon, semakin kuat pula angin untuk menerpanya.”

“Teknologi bukan hanya tentang bagaimana perangkat lunak atau perangkat keras bisa mengolah data namun yang penting keamanan data data itupun menjadi perhitungan tersendiri dengan semakin berkembangnya era digital dan teknologi saat ini serta semakin besar juga resiko dan bahaya akan kejahatan siber,” tegasnya.

Untuk itu, dengan berkembangnya berbagai teknologi dan digitalisasi ini dibutuhkan sebuah solusi sekuritas yang dapat melindungi seluruh data yang dimiliki.

Dikatakan menghadapi dinamika ancaman dan tantangan keamanan siber yang semakin meningkat.
“Melalui kegiatan IT Security dan Assesment ini untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan para heater,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Syahrudin Latuconsina dalam laporannya menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman atas pentingnya IT Security.
IT Security sangat penting pada setiap organisasi terkhusunya ASN dilingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten dan kota se Maluku dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai pengelola web/portal pemda di instansi masing-masing,” terangnya.
Kegiatan ini diikuti 50 peserta dan dari Kabupaten Seram Baguan Timur (SBT), Kota Tual, Buru, Maluku Barat Daya dan Kota Ambon.“Selebihnya OPD Pemda Maluku,” urainya. (*)

AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar kampanye penyadaran publik Maluku Program Flood Management In Sekected River Basins (FMSRB) tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di Amaris hotel, Senin (18/3), selain dihadiri OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota, juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi.
 
Narasumber yang dihadirkan yakni, Gunawan Noviantor mewakili Direktur SUPD I Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyanto Utomo, dan moderator Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan aset daerah Setda Maluku, Zuklifi Anwar.
 
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Halim Daties mengungkapkan, program FMSRB dilatar belakangi karena adanya bencana banjir yang sering tejadi yang tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian tetapi juga menganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekopnomian di daerah yang terkena dampak.
 
Dikatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.
 
“Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas ketujuh RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kemandirinya ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim,” ujarnya.
 
Menurutnya, arah kebijakan tersebut diatas diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkaan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, percepat penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptive water Management, penerapan pendekatan flood forecasting warning system, prirotas penaganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.
 
Lebih lanjut dikatakan, kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegitan program FMSRB diharapkan dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.
 
Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerag untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implemenrtasi kebijakan di daerah.
 
“Kegiatan kampanye penyadar publik ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan presepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di provinsi Maluiku dan kota Ambon serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program FMSRB,” tandasnya.
 
Kepala BWS Maluku, Hariyanto Utomo mengatakan, Program FMSRB sangat, dalam hal ini semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi dalam menangani lima sungai yang ada di kota Ambon.
 
“Kalau kami di BWS dalam skin FMSRB baru dua yang akan ditangani secara fisik yaitu Wai Batu Merah dan Wai Ruhu. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengkondisikan agar kota Ambon terhindar dari banjir,” tuturnya.
 
Dirinya juga memberikan apresiasi, karena di Ambon saat ini sudah ada komunitas dan kelompok peduli sungai yang mencapai 22 kelompok.
 
“Kita akan bersama-sama semuanya untuk melaksanakan penanganan banjir di kota Ambon," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bappeda Maluku, Yani Sukur dalam laporannya, mengutarakan pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB berasal dari dana hibah Asian Development Bank.
 
Dijelaskan, kegiatan ini hanya dilaksanakan pada dua provinsi di Indonesia, Maluku dan Banten. Untuk Maluku, Kota Ambon ditetapkan sebagai pilot project untuk penanganan dan pengendali sumber daya air.
 
“Jadi di kota Ambon ada dua sungai yang dipilih sebagai lokasi yaitu sungai Batu Merah dan Sungai Wairuhu,” ucapnya.
 
Untuk pelaksanaannya, kata Sukur pemerintah provinsi hanya melakukan penyiapan OPD terkait sedangkan pemerintah kota Ambon melaksanakan kegiatan yang sama tentu dengan melibatkan langsung masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
 
“Tentu sebelum masuk pelaksanaanya, akan dilakukan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat terutama dalam menyusun kegiatan yang dilakukan dan mengawal pelaksanaan program ini dilapangan,” pangkasnya. (*)

Wednesday, 06 March 2019 06:59

Pemilu 2019, TNI Komitmen Jaga Netralitas

 

AMBON, Netralitas TNI dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg), 17 April 2019 mendatang adalah harga mati. Tidak ada kata lain bagi personil TNI kecuali harus netral baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Memelihara momentum tersebut, Korem 151/Binaiya gelar sosialisasi Pembinaan Netralitas Dalam Pileg/Pilpres TA. 2019 yang bertemakan “Melalui Pembinaan Netralitas TNI Dalam Pileg/Pilpres, Kita Wujudkan Profesionalisme TNI Dengan Bersikap Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilu Baik Pileg Maupun Pilpres Dan Senantiasa Mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Di seluruh Wilayah NKRI”, bertempat di Aula Slamet Riyadi, Makorem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (5/3/2019).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi, Pasi, Kabalakrem 151/Bny, Prajurit Ajendam XVI/Pattimura, Denzipur, Satgas Yonif 711/RKS, Satgas Yonif 731/KBR, Pomdam XVI/Pattimura, Denkav, Korem 151/Bny serta Persit Koorcab Rem 151 PD XVI/Pattimura.

Dalam kesempatan itu, Danrem 151/Binaiya melaui sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Inf Deddy Wilman Sahat Tua Sitanggang mengingatkan pada seluruh prajurit untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

“Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu,” imbuh Danrem, sebagaimana rilis Penerangan Korem (Penrem) 151/Binaiya yang didapat media ini, Selasa (5/3/19).

Dikatakan, ada beberapa alasan TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini bahkan setiap Pemilu beberapa tahun sebelumnya dan helatan Pilkada. “Diantaranya alasan soliditas TNI, kultur TNI, reformasi TNI, dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, serta tentara profesional,” pungkas Kasiter Mayor Inf Yoyok Wahyudi. (MR-02)

(sumber: http://mimbarrakyatnews.com/pemilu-2019-tni-komitmen-jaga-netralitas/?fbclid=IwAR1JRrBT12HE7j3LN2sGBTxm2HXCk_L_bxBrM8m3ePLqrrJVGUJ87nmmwUs)

Page 2 of 54

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top