Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA BARAT

MENGENAL MALUKU TENGGARA BARAT

GEOGRAFI

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak pada koordinat 6 34’24” – 8 24’36” Lintang Selatan dan 13037’47” – 133 4’12” Bujur Timur.

Adapun letaknya menurut geografi dibatasi antara lain oleh :

Sebelah Utara : Laut Banda

Sebelah Selatan : Laut Timor dan Samudera Pasifik

Sebelah Barat : Gugus Pulau Babar Sermatang

Sebelah Timur : Laut Arafura

Luas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995, 20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km2 (80,94%).

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari banyak pulau, baik itu yang berpenghuni maupun yang masih belum tersentuh, dengan jumlah total pulau sebanyak 113 pulau.

 

DEMOGRAFI

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka sejak Indonesia merdeka, dan yang terakhir adalah Sensus Penduduk Tahun 2015. Selain itu dalam rangka mengetahui jumlah penduduk untuk tahun-tahun di luar tahun sensus dilakukanlah proyeksi penduduk, seperti data penduduk tahun 2015.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 110.425 jiwa pada tahun 2015 (data BPS 2015)

 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2015
Kecamatan 2015
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Tanimbar Selatan 16767 16327 33094
2. Wertamrian 5060 5117 10177
3. Wermaktian 5820 5611 11431
4. Selaru 6390 6451 12841
5. Tanimbar Utara 6888 6977 13865
6. Yaru 2495 2547 5042
7. Wuarlabobar 3821 3655 7476
8. Nirunmas 3651 3733 7384
9. Kormomoiln 3114 3093 6207
10. Molu Maru 1501 1407 2908
Kab. Maluku Tenggara Barat 55507 54918 110425
       

*sumber data BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


LAMBANG DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SESUAI PERDA NO. 39/SK/DPRD-MTB/2002

Tanggal, 09 November 2002

 

Nama Bentuk dan Arti Lambang :

  1. Lambang Daerah bernama Duan Lolat, merupakan suatu hukum adat tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara keluarga pemberi dan keluarga penerima anak dara dalam berbagai aspek hidup multidimensional masyarakat warga Maluku Tenggara Barat dimana saja berada yang aktual dan konseptual.
  2. Bentuk Lambang Daeerah bersudut lima yang melambangkan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Lambang Daerah terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Bintang
    • Melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menghantarkan cita-cita masyarakat Maluku Tenggara Barat menuju kejayaan.
  2. Padi dan Kapas
    • Melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat.
  3. Laut
    • Melambangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Kabupaten Kelautan dengan penjelasan :
      • Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang luas wilayahnya 88,4% terdiri dari laut dan sisanya 11,6% terdiri dari darat.
      • Laut juaga melambangkan karakteristik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku Tenggara Barat sebagai masyarakat maritim.
  4. Perahu
    • Perahu selain mempunyai arti sebagai alat transportasi dan komunikasi antar pulau yang menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu kala, juga mempunyai arti sebagai suatu kebiasaan adat sesuai fungsi adat masing-masing sekaligus sebagai sarana persatuan dan kesatuan.
  5. Tiga Orang Yang Berada dalam perahu melambangkan tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing :
    • Yang berada paling depan dengan gelar atau nama Sorlury, yang artinya Pemegang Kompas, sebagai penunjuk arah.
    • Yang berada pada posisi tengah dengan gelar atau nama Saritual, yang artinya Pemegang Kendali Perlengkapan Perahu.
    • Yang berada paling belakang dengan gelar atau nama Sormudin, yang artinya juru mudi perahu.
  6. Mpampal
    • Mapampal atau tifa besar komando yang bertumpu pada tiga kaki menggambarkan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu telah mengetahui dan melaksanakan musyawarah mufakat. Jika Mpampal atau tifa dibunyikan menandakan adanya suatu komando musyawarah untuk mengambil satu keputusan, sedangkan tiga kaki Mpampal atau tifa melambangkan unsur adat, agama dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang melindungi dan mengayomi kehidupan masyarakat.
  7. Kain Tenun
    • Kain Tenun selain mempunyai ciri khas kerajinan kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara Barat, juga memilikki nilai-nilai adat yang sangat sakral dalam pelaksanaan adat istiadat.
  8. Tombak
    • Tombak melambangkan keperkasaan dan patriotisme.
  9. Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas
    • Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas melambangkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat lahir dan terbentuk dengan landasan lima kecamatan.

 

VISI DAN MISI
VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dicapai pada tahun 2017. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2011-2017 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA BARAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan, sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan.
  3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat.
  4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, dan berkelanjutan dan berkebereradaban.

 

 

Admin


AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.“Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,”ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur, rabu (10/10).


Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.
“Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,”ucapnya.


Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.


“Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,”pungkasnya.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. “Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,”tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.


Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.


“untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba,’pintanya.(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan turut mendoakan, atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di sana," ungkap Gubernur Asaagaff di Ambon, Minggu (30/9).

Untuk meringankan beban korban yang terkena musibah, Assagaff menyebutkan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan bantuan dimaksud.

Bantuan tersebut, menurut Assagaff, berupa uang sebesar Rp.100 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening milik pemerintah daerah setempat.

''Untuk sementara, kami akan mengirimkan bantuan uang yang akan ditransfer melalui rekening Pemda Sulawesi Tengah," ujarnya.

Assagaff mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pemda setempat untuk membantu menangani korban bencana.

Dirinya juga nengajak masyarakat Maluku untuk turut bersama-sama mendoakan masyarakat yang ada di Donggala dan Palu.

"Saya juga berharap solidaritas masyarakat Maluku untuk mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di sana," ajaknya.(*)



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff minta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Maluku agar kehandalan menghadapi persaingan pasar bebas harus menjadi afirmasi diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff juga menitipkan dua pesan lainnya, yaitu Gapensi Maluku menghidupkan dan menumbuhkan terus semangat cinta organisasi, agar wadah ini tetap kondusif, terutama dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Saya yakin, Gapensi yang solid dan amanah, merupakan kunci dari infrastruktur Maluku yang baik,” ujarnya.

Pesan ketiga Assagaff kepada Gapensi Maluku, yaitu etika bersaing harus ditunjang dan dijadikan prinsip dasar. Bersaing dalam hal ini, bukan soal siapa terbaik, tetapi siapa bisa berbuat baik. 

“Persaingan memang sangat penting, sebab dari situ bisa mengukur siapa kita sesungguhnya.  Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, bukan sebaliknya berpikir tentang bagaimana ia bisa berkuasa. Dengan begitu, lewat Musda ini, saya berharap, ada sejumlah evaluasi atas hari kemarin dan merencanakan program yang berkualitas untuk hari esok. Ini penting, sebab Prioritas tanpa kualitas adalah ketertinggalan. Dan kualitas tanpa kerja keras adalah kemalangan,” paparnya mengngatkan.

Dia menyebutkan, Gapensi sebagai salah satu organisasi profesional yang memayungi komunitas dunia usaha memiliki kedudukan strategis, utamanya menjawab permasalahan pembangunan pusat dan daerah.

Kedudukan yang sangat penting ini, dinilai Assagaff, sejatinya harus diresponi dengan tanggung jawab yang tidak ringan, berkaitan dengan mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan semua kemampuan usaha, serta kegiatan anggota agar mencapai tujuan.

“Point pada tujuan yang dimaksud itu sangatlah beragam, salah satunya bagaimana dalam konteks pembangunan daerah bisa terasa, dimajukan dan diunggulkan. Apa yang diartikulasikan ini secara eksplisit, hanya bisa terintegrasi, bilamana Gapensi menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun global secara baik dan sistematik,” terangnya.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah ini, disebut Assagaff, merupakan momentum mendesain sebuah orchestra yang menyejarah tentang keberhasilan pembangunan daerah, yang ikut diperani Gapensi.

“Saya tidak akan menakar berapa prosentase keterlibatan Gapensi dalam mengerjakan setiap proyek-proyek pembangunan daerah, tetapi saya yakin andil organisasi ini sudah cukup membanggakan kita semua,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, Gapensi telah menjadi mitra pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang. Tidak ada Pemda yang hebat tanpa Gapensi yang kuat, dan tidak ada Gapensi yang hebat, tanpa Pemda yang kuat.

“Saya memang tidak sedang beretorika soal ini, tetapi mengakui, bahwa karena peran Gapensi bersama semua asosiasi sejenis, kita bisa hampir mewujudkan visi membangun Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan,” pungkas Assagaff

Turut hadir pada Pembukaan Musda BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018, Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Hartawi dan Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman.(*)

Monday, 08 October 2018 22:19

Investor China Lirik Maluku Untuk Investasi


AMBON- Investor asal China dari berbagai perusahaan skala internasional kembali melirik Maluku untuk berinvestasi. Keinginan rombongan pengusaha dari negeri tirai bambu itu disampaikan saat melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff di ruang rapat lantai II, Kantor Gubernur Maluku Senin (08/10).
Duta Besar (Dubes) RI untuk China, Djauhari Oratmangun sendiri yang langsung mendanpingi rombongan investor yang ingin menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku.


Beberapa hal ditanyakan oleh rombongan seperti Andrew Zheng (Zheng Lie-Lie) dari perusahaan Shenzhen Foontain Corporation, Chen Jie dari TBEA Xin Jiang dan Andrew Zheng (Zheng Zhi Qiang) PT Nusa Ina Gempita-Jakarta mulai dari iklim investasi sampai dengan potensi yang paling potensial di daerah bertajuk seribu pulau ini.
Dalam paparannya, gubernur menyebutkan tentang potensi ikan di Laut Maluku.  “Kita punya 4 juta ton ikan dan potensialnya di laut Banda, Arafura dan laut Seram.  “Sampai saat ini, yang baru tereksplore atau ditangkap sebanyak 600 ribu ton,” papar Assagaff.


Untuk mendukung pengembangan industri perikanan, Maluku juga memiliki infrastruktur pendukung berupa pelabukan perikanan. “Ada 12 pelabuhan perikanan yang nantinya bisa dikelola. Pelabuhan  ini ada juga beberapa yang belum aktif.  Dan kedepan juga akan ada pengembangan industri perikanan terbesar di Dobo dan di Pulau Ambon yakni di Wai,” jelasnya.


Masih kata gubernur, terkait dengan ekspor termasuk ekspor ikan, sejak Januari lalu, kepengurusan dokumen ekspor telah dikeluarkan di Ambon. “Jika sebelumnya, pengurusan dokumen dikeluarkan di Bali, Jawa Timur dan Jakarta, sekarang tidak lagi. Dan tiap hari, dengan menggunakan jasa cargo penerbangan Garuda setiap pagi,  itu  bisa kita kirim ikan segar 3 sampai 4 ton ke Jakarta, Tokyo, Australia, Singapura dan Malaysia,” ungkap Assagaff.


Kedepan untuk pembukaan rute penerbangan, melalui Dubes RI di Jepang, telah memastikan akan ada penerbangan dari Hokaido ke Ambon.   “Untuk itu, saya berharap, pasar China juga bisa mengambil peran yang cukup besar,  karena kami tahu, saat ini dari China ke Manado sekarang sudah ada penerbangan langsung. Ini tentunya akan lebih mudah, dari Manado ke Ambon saja kita sudah bisa mengirimkan ikan segar ke China,” tuturnya.


Selain perikanan, gubernur juga memaparkan komoditi-komoditi tradisional yang unggul di pasar dunia, seperti cengkeh, pala dan kelapa. “Sekarang, ini sudah mulai dipasarkan air kelapa sebagai bahan dasar mineral water.  Kami disini punya luas lahan tanaman kelapa 114 ribu hektar,  dengan produksi kelapa sekitar 113 ribu ton,” imbuhnya.
Begitupula dengan potensi pala, dimana di China banyak di manfaatkan untuk pengobatan herbal. “Kami sudah tanam di SBT  hanpir 1 juta  anakan dan sekarang ini sudah mulai produksi,” kata Assagaff.


Sedangkan untuk potensi pariwisata, sebut Assagaff, Maluku memiliki potensi wisata bahari, alam dan sejarah. “Di Pulau Buru misalnya ada Danau Rana. Pulau Seram,  Pulau Banda dan Pasir Panjang yang terletak di Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk, Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada bandaranya dan kita juga sedang usahakan untuk pembukaan jalur penerbangan dengan rute Darwin-Ambon. Untuk Pulau Banda juga sudah ada bandara, dan saat ini kita juga sudah merencanakan pengembangan infrastruktur bandaranya,”  jelasnya.


Potensi lainnya, kata Assagaff, Bahan baku untuk pengolahan semen di Pulau Buru dan SBT. “Ini juga bisa dilakukan survey karena potensinya juga cukup besar untuk kedepan bisa dikembangkan pabrik semen di sana,” ujarnya.


Berkaitan dengan sejumlah investor yang menaruh hati untuk berkiprah di Maluku, Assagaff juga menyampaikan, dalam waktu dekat Pemprov Maluku akan menerima Duta Besar Turki. “Dan 15 November mendatang juga akan datang Duta Besar New Zealand bersama beberapa pengusaha ke Maluku berkaitan dengan sektor energi terbarukan,” ucapnya.


Dirinya berharap, semakin dilirik, maka perekonomian Maluku akan terus berkembang lebih baik.  “Tentu saja kami berharap, nantinya ada Memorandum of Understanding (MoU)  atau langkah-langkah yang baik ke depan dalam rangka pengembangan ekonomi kedepan di Maluku,” pungkasnya (**).

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran dibawah ini.

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN FORMASI CPNS 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:19

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:03

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 




AMBON - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).

Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah.

“Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD,” ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya.

Lebih lanjut Sahuburua katakan,  kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.

“Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta,” ungkapnya.  

Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan,” paparnya.

Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan,” imbuhnya.Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia.

Negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jelas Sahubutua, sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.

"Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya,” harapnya.

Apalagi, menghadapi “tantangan ganda”. Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.

“Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya,” tandasnya.

Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.

Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

Page 7 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top