Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA BARAT

MENGENAL MALUKU TENGGARA BARAT

GEOGRAFI

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak pada koordinat 6 34’24” – 8 24’36” Lintang Selatan dan 13037’47” – 133 4’12” Bujur Timur.

Adapun letaknya menurut geografi dibatasi antara lain oleh :

Sebelah Utara : Laut Banda

Sebelah Selatan : Laut Timor dan Samudera Pasifik

Sebelah Barat : Gugus Pulau Babar Sermatang

Sebelah Timur : Laut Arafura

Luas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995, 20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km2 (80,94%).

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari banyak pulau, baik itu yang berpenghuni maupun yang masih belum tersentuh, dengan jumlah total pulau sebanyak 113 pulau.

 

DEMOGRAFI

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka sejak Indonesia merdeka, dan yang terakhir adalah Sensus Penduduk Tahun 2015. Selain itu dalam rangka mengetahui jumlah penduduk untuk tahun-tahun di luar tahun sensus dilakukanlah proyeksi penduduk, seperti data penduduk tahun 2015.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 110.425 jiwa pada tahun 2015 (data BPS 2015)

 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2015
Kecamatan 2015
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Tanimbar Selatan 16767 16327 33094
2. Wertamrian 5060 5117 10177
3. Wermaktian 5820 5611 11431
4. Selaru 6390 6451 12841
5. Tanimbar Utara 6888 6977 13865
6. Yaru 2495 2547 5042
7. Wuarlabobar 3821 3655 7476
8. Nirunmas 3651 3733 7384
9. Kormomoiln 3114 3093 6207
10. Molu Maru 1501 1407 2908
Kab. Maluku Tenggara Barat 55507 54918 110425
       

*sumber data BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


LAMBANG DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SESUAI PERDA NO. 39/SK/DPRD-MTB/2002

Tanggal, 09 November 2002

 

Nama Bentuk dan Arti Lambang :

  1. Lambang Daerah bernama Duan Lolat, merupakan suatu hukum adat tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara keluarga pemberi dan keluarga penerima anak dara dalam berbagai aspek hidup multidimensional masyarakat warga Maluku Tenggara Barat dimana saja berada yang aktual dan konseptual.
  2. Bentuk Lambang Daeerah bersudut lima yang melambangkan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Lambang Daerah terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Bintang
    • Melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menghantarkan cita-cita masyarakat Maluku Tenggara Barat menuju kejayaan.
  2. Padi dan Kapas
    • Melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat.
  3. Laut
    • Melambangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Kabupaten Kelautan dengan penjelasan :
      • Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang luas wilayahnya 88,4% terdiri dari laut dan sisanya 11,6% terdiri dari darat.
      • Laut juaga melambangkan karakteristik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku Tenggara Barat sebagai masyarakat maritim.
  4. Perahu
    • Perahu selain mempunyai arti sebagai alat transportasi dan komunikasi antar pulau yang menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu kala, juga mempunyai arti sebagai suatu kebiasaan adat sesuai fungsi adat masing-masing sekaligus sebagai sarana persatuan dan kesatuan.
  5. Tiga Orang Yang Berada dalam perahu melambangkan tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing :
    • Yang berada paling depan dengan gelar atau nama Sorlury, yang artinya Pemegang Kompas, sebagai penunjuk arah.
    • Yang berada pada posisi tengah dengan gelar atau nama Saritual, yang artinya Pemegang Kendali Perlengkapan Perahu.
    • Yang berada paling belakang dengan gelar atau nama Sormudin, yang artinya juru mudi perahu.
  6. Mpampal
    • Mapampal atau tifa besar komando yang bertumpu pada tiga kaki menggambarkan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu telah mengetahui dan melaksanakan musyawarah mufakat. Jika Mpampal atau tifa dibunyikan menandakan adanya suatu komando musyawarah untuk mengambil satu keputusan, sedangkan tiga kaki Mpampal atau tifa melambangkan unsur adat, agama dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang melindungi dan mengayomi kehidupan masyarakat.
  7. Kain Tenun
    • Kain Tenun selain mempunyai ciri khas kerajinan kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara Barat, juga memilikki nilai-nilai adat yang sangat sakral dalam pelaksanaan adat istiadat.
  8. Tombak
    • Tombak melambangkan keperkasaan dan patriotisme.
  9. Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas
    • Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas melambangkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat lahir dan terbentuk dengan landasan lima kecamatan.

 

VISI DAN MISI
VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dicapai pada tahun 2017. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2011-2017 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA BARAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan, sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan.
  3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat.
  4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, dan berkelanjutan dan berkebereradaban.

 

 

Admin


AMBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya.

Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional.

“Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku,” ungkap Thahir.

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

“Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya,” papar Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu.

“Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

“Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018,” kata Utomo.

Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

“Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya,” tandas Utomo. (*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

AMBON - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacifik, Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Walikota Tual, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Buru, Bupati Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halamahera Utara, Kepualauan Sula, Mirotai, Taliabu, Walikota Ternate dan Walikita Tidore Kepulauan

Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima.

Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham.

“Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut),” ungkap Bachmid.

Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut. “Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon,” paparnya.

Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw.

“Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi.

“Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian,” harapnya.

Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama.

“Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif,” ucapnya.

Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur.

“Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun,” pungkas Bachmid.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 bersama ini mengumumkan dan menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN I PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

LAMPIRAN II PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

 

 

Thursday, 18 October 2018 08:01

OPINI BPK 2017

Berikut kami lampirkan OPINI BPK 2017

 

OPINI BPK 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:52

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:47

LAPORAN ARUS KAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN ARUS KAS 2017

 

LAPORAN ARUS KAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:40

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:30

LAPORAN OPERASIONAL 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN OPERASIONAL 2017

 

LAPORAN OPERASIONAL 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:18

NERACA 2017

Berikut kami lampirkan NERACA 2017

 

NERACA 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017.pdf

Page 6 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top