Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin

Monday, 10 September 2018 02:38

Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata

Monday, 10 September 2018 02:37

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

Monday, 10 September 2018 02:36

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Monday, 10 September 2018 02:36

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Monday, 10 September 2018 02:23

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Monday, 10 September 2018 02:17

Biro Perbatasan Setda Maluku

Biro Perbatasan Setda Maluku

Thursday, 06 September 2018 16:02

HUT Gereja Protestan Maluku ke-83

 

 

Ambon, Kamis 6/9/2018. Sukacita perayaan Hari Ulang Tahun ke-83 Gereja Protestan  Maluku dirasakan oleh seluruh Warga Jemaat GPM, yang bertempat di Gereja Maranatha  Ambon. "Kesukacitaan itu, adalah suatu manifestasi kesadaran historis sebagai satu  bangsa yang merdeka dan berdaulat.Sebab sudah menjadi kesepahaman kita bersama bahwa  kemandirian GPM di tahun 1935, didorong oleh semangat kebebasan atau kemerdekaan, untuk menjadi gereja merdeka, mandiri dan lepas dari ikatan hirarkhis dan  administratif Pemerintah Hindia Belanda, jejak-jejak sejarah itu perlu dipahami dalam  semangat Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperankan oleh  tokoh-tokoh pejuang lokal di daerah-daerah" demikian yang disampaikan oleh Wakil  Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku.

Tema HUT GPM ke 83 "Gereja Bersyukur: Mencintai Kebenaran dan Damai" (Zakharia pasal 8  ayat 19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9) adalah wujud kesadaran iman GPM tentang kasih  TUHAN, sebab bangsa yang besar ini telah diluputkan dari berbagai krisis kemanusiaan,  dan diajarkan untuk mencintai kebenaran dan damai.

"Untuk itu saya berterima kasih kepada GPM, sebab telah memerankan dirinya dalam pergumulan perdamaian di Maluku" tambah Zeth Sahuburua.

Konsep Gereja Orang Basudara ikut terkristalisasi merawat perdamaian dan memperkuat seluruh tekad untuk tidak saja merancang bangun Maluku sebagai laboratorium Hidup Orang Basudara di Indonesia dan Dunia, tetapi lebih dari itu, soal kehormatan dalam indentitas orang bersaudara.

GPM telah turut mendukung, dan ikut membesarkan serta selalu mendukung upaya-upaya pemerintah untuk ikut bersama-sama memperkuat karakter dan persaudaraan di Maluku. Karena itu GPM bersama dengan agama-agama yang lain telah meng-orkestra Citra Maluku, sebagai negeri yang aman dan toleran.

GPM bersama dengan agama-agama lain juga telah mengaktualisasi diri untuk membanguan sebuah formasi pembangunan dengan peningkatan taraf ekonomi di pelosok-pelosok. Sektor pendidikan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ikut dirangsang oleh program-program gereja, membantu proses pembangunan kesadaran sipil, kesadaran hukum, dan perdamaian itu sendiri.

"Dalam kesadaran itulah, maka saya berani mengatakan, bahwa kemitraan gereja dan pemerintah, bukan sebuah tindakan politis semata. Sebab kemitraan yang bersifat politis akan menjebak pemerintah dan birokrasi sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan" ucap Zeth.

Melalui sambutannya Wakil Gubernur Maluku juga berharap bahwa Pemerintah Baru yang akan dilantik pada 11 Maret 2019 mendatang, GPM harus terus memainkan peran kritis positif dan konstruktif, sebab kemajuan yang diraih hari ini harus semakin meningkat, dan kelemahan-kelemahan yang ada harus dibenahi dalam spirit waktu.

"Memang tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu itu sangat berharga. Memiliki waktu tidak membuat dan menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik, adalah sumber dari semua kekayaan dan keberhasilan" tambahnya.

Dalam penutup sambutannya, Zeth Sahuburua juga memberikan pantun kepada warga GPM.

Anak ayam turun 12, mati 1 tinggal 11. GPM semakin berkelas, Topang Maluku maju berkualitas.


Jika Memancing ke kali, jangan lupa membawa roti. GPM selalu dihati, katong ingat sampe mati.

 

(foto :Humas Setda Maluku)

 

 

 

AMBON - Di akhir periode masa kepemimpinannya, Gubernur Maluku, Said Assagaff ingin meletakan pondasi yang kuat, untuk mewujudkan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis. Salah satu keinginan yang ingin diwujudkan adalah pembangunan perumahan multietnis yang akan didiami warga dengan beragam agama dan dari berbagai etnis di daerah ini.

“Ketika saya bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, beliau tanya saya. Pak Gub, Maluku adalah laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia. Bentuk fisiknya seperti apa? Saya sebutkan Perkampungan multietnis, dimana semua agama dan berbagai etnis akan tinggal di perkampungan itu,” ujar Gubernur Assagaff.

Hal tersebut dituturkankan di hadapan Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI, Eusebius Binsasy, Ketua LP3KN, Adrianus Meliala, Kepala Kanwil Agama dan Ketua LP3KD se-Indonesia dan peserta Pesparani, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pesparani Nasional I di Gedung Islamic Center Ambon, Selasa (28/8).

Dia katakan, untuk mewujudkan pembangunan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Agama RI telah menjanjikan akan membantu Pemprov Maluku guna mewujudkannya.

“Menteri PU sudah janjikan ke saya untuk nanti membantu membangun ratusan rumah. Begitu pula Menteri Agama, sudah janji untuk nantinya membangun rumah ibadah (masjid, gereja dan pura) di perkampungan itu,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya berharap, berbagai pihak bisa ikut mendukung dalam rangka mewujudkannya perkampungan multietnis sebagai bagian dari Laboratorium Kerukunan Umat Beragama di Maluku ini.

“Saya titip juga kepada pimpinan DPRD yang hadir saat ini, termasuk para tokoh agama, karena saya dan pak wakil gubernur akan mengakhiri masa tugas ini, saya titip agar perkampungan ini harus terwujud,” pintanya.

Jika terwujud, kata Assagaff, saat kita berbicara soal kerukunan beragama, maka Maluku adalah kiblat dan ikonnya.

“Kalau orang berbicara soal kerukunan beragama, mari datang belajar dari kami di Maluku. Negeri ini sangat cantik, dimana orang tetua kita telah meletakan dasar-dasar yang besar yakni hidup rukun, aman, damai. Kita punya pela gandong, larvul ngabal dalam rangka membangun persaudaraan sejati, seperti tema kita hari ini,” paparnya.

Tak hanya itu, upaya Pemprov Maluku mewujudkan kerukunan beragama, melalui berbagai penyelenggaraan event-event keagamaan bertaraf nasional yang diselenggaraka di Maluku, termasuk Pesparani Katolik Tingkat Nasional pertama yang akan di gelar di Kota Ambon pada 27 Oktober mendatang.

“Kurang lebih empat tahun yang lalu, kami sampaikan ke Sekjen Kemenag RI, saat membuka Pesparani ke-2 tingkat provinsi Maluku di Kepulauan Aru, dimana kami minta agar Pesparani tingkat nasional diselenggarakan di Maluku. Alhamdulillah, beliau merespon, dan dari tahun ke tahun kami mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Lebih jauh dia katakan, Maluku yang telah mendapat kepercayaan sebagai tuan dan nyonya rumah harus siap, sehingga pelaksanaan Pesparani dapat berjalan dengan sukses.

“Untuk itu, Rakor yang diadakan hari ini sangat penting, karena banyak hal-hal teknis yang nanti dibicarakan. Persiapan-persiapan saya ingin semua yang datang ke sini merasa aman, merasa nyaman. Dan bisa berlama-lama tinggal di Kota Ambon,” imbuhnya.

Gubernur Assagaff juga memastikan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo  untuk membuka pesta akbar ini.

“Saya bersama tokoh-tokoh agama diterima Bapak Wakil Presiden. Kami sudah sampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kami juga sudah menyurat Bapak Presiden, untuk kiranya beliau dapat meresmikan Pesparani ini. Dan bulan lalu, saya juga bertemu beliau, beliau janjikan mudah-mudahan tidak ada jadwal lain yang lebih penting, sehingga akan hadir membuka Pesparani,” kata Assagaff.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang juga Ketua Umum Panitia Pesparani mengatakan, dengan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan Pesparani di Maluku merupakan hadiah kepada dirinya dengan Assagaff.

“Saya ingin katakan, ini hadiah buat saya dan bapak gubernur di akhir masa jabatan kami pada 10 Maret 2019 yang akan datang,” ucap Sahuburua.

Dikatakan, dirinya menginginkan Pesparani ini yang terbaik, mulai dari penyelenggaraan, prestasi yang akan di ukir sampai dengan pertanggungjawaban yang akan dilalakukan.

“Untuk itu ada istilah yang kita pegang yakni tri sukses. Istilah ini saya ambil dari istilah bapak gubernur saat kita menyelenggarakan Pesparawi tingkat nasional,” paparnya.

Tri sukses yang dimaksud Sahuburua yakni, pertama, sukses penyelenggaraan. "Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam rangka pelaksanaan Pesparani ini. Oleh karena itu, maka saya diberikan kepercayaan oleh bapak gubernur dan pak Uskup untuk menjadi ketua panitia. Bapak ibu, saya Kristen Protestan, tapi saya jadi ketua. Artinya kita pertaruhkan harga diri kita semua untuk kesuksesnya acara ini,” paparnya.

Kedua, lanjut dia, sukses prestasi. “Kita ingin dalam ajang ini, ada prestasi yang kita capai. Melalui Pesparani, kita akan mendapatkan bibit-bibit yang menyanyi dengan baik, yang punya mindset yang baik dalam rangka membangun daerah ini,” jelasnya.

Ketiga, tambah Sahuburua, sukses pertanggungjawaban. “Disini ada penggunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan baik dari APBN dan APBD,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Sahuburua juga memnyampaikan laporan terakhir dari peserta yang telah mendaftar pada Pesparani I ini.

“Ingin saya sampaikan, sampai dengan hari ini peserta yang sudah mendaftar sebanyak 5.467 orang dari seluruh Indonesia. Harapan kita mudah-mudahan sampai dengan terakhir perkiraan kita bisa bertambah 8.000 orang, karena jumlah ini sama dengan jumlah Pesparawi,” paparnya.

Sahuburua berharap, kepada Ketua Kontingan Maluku yang juga Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, bisa mempersiapkan kontingen Maluku agar bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik.

“Jujur kita ingin Maluku jadi juara umum,” tandas Sahuburua.(*)

(sumber : Humas Setda Maluku)

 



AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Maluku Terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (27/8) di gedung dewan, kawasan Karang Panjang Ambon.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional yaitu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban gubernur terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2017 kepada Dewan.

“Sebagai kelanjutan dari tugas konstitusional tersebut, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan, untuk mengikuti penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2017,” ungkap Sahuburua.

Dia katakan, LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang telah dibahas secara arif bijaksana dan mendasar dalam semangat kemitraan, menunjukan komitmen dan tanggungjawab bersama, khususnya anggota dewan untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sahuburua, pokok-pokok pikiran dewan yang disampaikan ini, akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti. Apalagi dalam rapat Paripurna ini, sebut Sahuburua dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendengar langsung kritikan, koreksi dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.

“Saya yakin dewan akan terus mendukung setiap usaha pemerintah daerah yang ditempuh berdasarkan komitmen dan rasa tanggungjawab bersama membangun daerah ini,” harapnya.

Sementara kepada seluruh aparatur Pemprov Maluku, Sahuburua berharap untuk terus meningkatkan kinerja yang merupakan komitmen bersama untuk membangun Maluku.  

“Karena tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat Maluku kedepan dalam aras nasional, regional dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh anak bangsa di daerah ini, khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandas Sahuburua.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

Page 9 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top