Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin

Wednesday, 28 September 2016 07:00

Gubernur Sampaikan Enam Raperda Usulan Pemprov

Ambon,

Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan pemprov kepada DPRD setempat untuk dibahas dan digodok menjadi peraturan daerah.


Penyerahan enam raperda oleh gubernur disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Selasa (27/9)  dalam rangka penyampaian ranperda provinsi tahun 2016 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syaid Mudsakir Assagaf di Ambon, Selasa.

Gubernur Said Assagaff mengatakan, alat kelengkapan dewan yakni badan pembentukan peraturan daerah bersama pemda telah menetapkan keputusan DPRD Maluku tahun 2016 tentang persetujuan terhadap penetapan program pembentukan perda.

"Kami sampaikan usulan enam buah raperda 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, raperda pencabutan perda Nomor 01 tahun 2013 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan rumah sakit pendidikan Pemprov Maluku," kata Gubernur Said Assagaff.

Selain itu ada raperda tentang perubahan atas perda nomor 04/2012 tentang perusahaan daerah Panca Karya, raperda tentang perubahan atas perda Nomor 13 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, serta raperda tentang kepemudaan dan raperda pelayanan publik di provinsi Maluku.

Menurut Gubernur Said Assagaff, perencanaan dalam rancangan peraturan daerah dimaksud diharapkan dapat dilakukan secara terpadu, terencana, dan sistematis sehingga dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah tentunya memberikan dampak terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan, dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini peraturan daerah.

Sejalan dengan hal itu maka perlu dilakukan revisi terhadap perda yang didasarkan pada beberapa alasan.

Diantaranya perubahan nomen klatur yang mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (2) PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016.

Kemudian pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 212 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah sakit pusat di Maluku melalui Kemenkes RI, maka Provinsi Maluku mendapatkan bantuan anggaran.

Sehingga dana cadangan yang dianggarkan untuk pembangunan RS provinsi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 01 tahun 2013 tentang pembentukan dana cadangan pembangunan RS pendidikan Pemprov Maluku perlu dilakukan peninjauan dan atau revisi.

"Sebagai akibat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-9/ 2013 tanggal 18 Februari 2015 perihal pengajuan terhadap UU Nomor 07/2014 tentang sumber daya air, maka hal tersebut berdampak pada Raperda Maluku tentang sungai dan raperda tentang irigasi yang perlu ditinjau atau dilakukan perubahan," kata gubernur.

Perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat dalam ketentuan perda Nomor 03/2014 tentang kawasan tanpa rokok, dimana berdasarkan hasil kajian Kemendagri menyatakan bertentangan dengan per-UU-an yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan revisi. (TM)

 

Ambon, -

Para pejabat diminta dapat menjaga rahasia Negara dan jabatannya, demikian disampaikan oleh Ibu Pratiwi Jogiandari, S.Sos.,M.M. Kepala Direktorat Pembinaan Persandian yang mewakili Deputi I Bidang Pembinaan dan pengendalian Sandi, Brigjen TNI M. Sofwat Nasution disela-sela acara penutupan Workshop Kesadaran Pengamanan Informasi bagi pejabat persandian dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kamis, 1/9/2016 bertempat di Swiss Bell Hotel.

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat menyerap pengetahuan yang diberikan oleh narasumber melalui diskusi, Tanya jawab dengan dinamika yang menarik sehingga penerapan tata kelola persandian dan Teknologi dan Komunikasi (TIK) yang telah menjadi kebutuhan dan tuntutan di instansi pemerintah.

Kegiatan Workshop ini, dapat menambah kompetensi dalam mewujudkan dan membangkitkan serta memupuk kembali kesadaran keamanan diseluruh strata birokrasi baik dalam kepentingan daerah maupun nasional, ungkap Jogiandari.

Apalagi, Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu unsur Aparatur Negara mempunyai peran strategis dalam menyelenggarakan tugas –tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Untuk itu, setiap Aparatur Sipil Negara perlu mengetahui dan mentaati segala peraturan perundang-undangan diantaranya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa persandian merupakan urusan wajib konkuren yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin bagi Pegawai ASN.

“ Dalam PP nomor 53 tahun 2010, kewajiban mengangkat dan mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta kewajiban menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya, agar terciptnya penyelenggaraan Pemerintahan yang aman ”, jelas Jogiandari.

 

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Hallatu Roy, S.Sos, MAP dalam arahanya mengatakan para peserta workshop sekembalinya kedaerah masing-masing dapat mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam ilmu persandian.

Bukan itu saja, lanjut Hallatu para peserta harus membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan kelembagaan persandian yang nantinya disatukan dengan Dinas Kominfo, dalam menjaga kerahasiaan informasi Negara dan jabatan.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota harus membuat rencana Strategis dalam pengembangan fungsi persandian dan action plan, tetapi harus dipadukan dengan UU dan PP yang ada, agar proses penyelenggaraan Negara dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tambah Hallatu (**)

 

Friday, 02 September 2016 06:58

Sekda Buka Workshop Lembaga Sandi Negara

Ambon,-

Guna menjaga pengamanan informasi, Lembaga Sandi Negara menggelar acara workshop Kesadaran Pengamanan Informasi bagi pejabat Persandian di Pemerintah Provinsi Maluku yang akan berlangsung 4 hari mulai dari 29 Agustus- 1 September 2016 mendatang yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Maluku yang diwakil oleh Sekretaris Daerah Maluku Hamin. Bin Tahir, SE bertempat di Swiss Bell Hotel.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula beberapa perwakilan diluar Provinsi Maluku yakni, Kalimantan Utara, Provinsi Banten, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan untuk Provinsi Maluku terdiri dari Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB, Kabupaten MBD, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Acara ini, menghadirkan beberapa Narasumber dan pakar dibidang Keamanan Informasi seperti DR. Rudy A. Gultom dari Lembaga Ketahanan Nasional dan Edit Prima dari Lembaga Sandi Negara. Selain itu juga diisi oleh beberapa Pejabat Struktural dan staf Fungsional Khusus dari Lembaga Sandi Negara.

Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir, SE mengatakan dalam pengamanan informasi harus ditingkatkan, karena Maluku  mempunyai daerah-daerah perbatasan yang perlu meningkatkan security informasi.

Dirinya menjelaskan, dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam pelaksanaannya urusan wajib dibagi menjadi 2 yaitu pelayanan dasar dan pelayanan non dasar dan persandian dikategorikan dalam urusan wajib yang terkait dengan pelayanan non dasar sehingga urusan persandian wajib dilaksanakan di setiap daerah.

“Untuk itu, setiap pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan urusan persandian karena ini bagian dari urusan wajib yang menjadi dasar pelayanan sesuai dengan yang tertuang dalam UU”.

Bukan itu saja, dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah misalnya, ini merupakan turunan dari UU nomor 23 tahun 2014 yang didalamnya  terdapat pembagian tipe perangkat daerah yang didapat dari hasil kegiatan Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tolak ukur bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan re-organisasi perangkat daerah khususnya dibidang persandian.

Perlu diketahui, persandian terkait dengan keamanan informasi rahasia dan wajib dilakukan oleh setiap personil pada Pemerintah Daerah mulai dari level terbawah sampai dengan level teratas bagi itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“ Dalam menjaga rahasia Negara, kita tidak menghilangkan hak publik dan kedaulatan pemerintahan”, tegas Tahir.

Dengan terselenggaranya Workshop ini, tidak hanya ilmu dan pengetahuan yang didapat bagi pejabat pengelola persandian di Maluku, tetapi dapat meningkatkan keamanan rahasia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, harap Tahir.

Deputi I Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian RI, Brigjen TNI M. Sofwat Nasution mengatakan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan terus meningkatkan fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan persandian di setiap instansi pemerintah.

Kegiatan ini lanjut Nasution, bertujuan untuk memberikan dukungan SDM, system peralatan dalam menjaga pengamanan informasi yang ada di pemerintahan.

“ Jadi dalam kegiatan ini, kita terus melakukan penguatan kapasitas SDM dalam menjaga rahasia dalam pemerintahan dan tidak menghilangkan pelayanan publik bagi masyarakat”.

Dengan terpenuhinya dukungan tersebut, lanjut Nasution, kerawanan terhadap keamanan informasi stategis akan dapat diminimalisir.

Bukan itu saja, melalui kegiatan ini dapat menjadi semangat kesadaran akan pengamanan informasi adalah tanggung jawab bersama terlebih khusus para penyelenggaraan Negara, tambah Nasution.

Lemsaneg, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan terus meningkatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan persandian di setiap instansi pemerintah, dengan memberikan dukungan SDM, sistem maupun peralatan. Dengan adanya penyelenggaraan Workshop ini maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam pengamanan di Bidang Informasi khususnya di Instansi para Pejabat Sandi yang ada di Provinsi Maluku ini. (**)

 

Ambon, -

Sedikitnya 63 atlet Maluku dari 14 cabang olah raga siap berlaga di PON ke- XIX, 17 - 29 September 2016 bertempat di Jawa Barat.

Dari 63 atlet tersebut, masing-masing terdiri dari 12 orang dari Cabang Olahraga (Cabor) Dayung, 12 Orang dari Cabor tinju, 10 orang dari Atletik, 6 orang dari Ski Air, 5 orang dari Cabor Anggar,  4 orang dari Cabor Karate dan 3 orang dari Cabor Kempo, demikian disampaikan oleh Ketua Tim PON Maluku XIX, Zeth Sahuburua disela-sela acara pelepasan 63 Atlet yang akan berlaga di PON ke-XIX.

 
Ditambahkan lagi, untuk Cabor Voly Pantai, Bilyar, Layar dan Taekwondo masing - masing dua atlet, tenis meja, balap motor dan selam masing - masing satu atlet, dan didampingi oleh 21 pelatih.

“ Kami siap dan optimis dapat menargetkan 8 medali Emas, 12 Perak dan 16 Perunggu dari masing-masing Cabang Olahraga (Cabor red), karena itu sudah menjadi target kami untuk dapat meraih semuanya itu”, kata Sahuburua.

 Disinggung terkait dengan target 8 medali Emas, Sahuburua mengisyaratkan Medali Emas tersebut akan disumbangkan oleh Cabor Tinju, Atletik, Dayung dan Karate dan tidak menyepelehkan Cabor yang lain.

 Bukan itu saja, Gubernur Maluku, Said Assagaff menantang para atlet untuk mengukir prestasi terbaik yang pastinya mengharumkan nama baik pribadi maupun daerah ini.

"Kami menghargai prestasi yang diraih pada atlet dengan memberikan bonus Rp 150 juta bagi peraih medali emas, Rp 100 juta untuk medali perak dan perunggu kebagian Rp 50 juta," ujarnya.

Gubernur memotivasi para atlet yang bukan merupakan cabang unggulan bila meraih medali emas diberikan bonus    Rp 200 juta, perak Rp 150 juta dan perunggu Rp 100 juta.

"Saya menginginkan para atlet dari cabang olah raga bukan diunggulkan untuk termotivasi lebih tinggi guna mengukir prestasi terbaik," tandasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah maupun masyarakat Maluku menjanjikan bonus ini agar bisa memenuhi target peringkat lebih baik dari PON XVIII di Riau pada 2012 yang berada di urutan ke- 20.

"Jadi idealnya peringkat 15 atau 16 dan jangan 21 karena itu tidak sesuai target dan harapan pemerintah maupun masyarakat Maluku," tegas Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Prestasi Maluku di PON XVI/2004 Sumatera Selatan meraih tiga emas, dua perak dan lima perunggu, PON XVII/2008 Kalimantan Timur, meraih enam emas, dua perak dan 16 perunggu, serta PON XVIII/2012 di Riau meraih empat emas, 10 perak dan lima perunggu.(**)

 

Wednesday, 28 September 2016 06:55

Pemprov Maluku Akan Buat Kartu Petani Dan Nelayan

Ambon,

Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku akan membuat kartu identitas para petani dan nelayan di daerah itu pada 2017.

"Pemberlakuan kartu ini untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi para petani dan nelayan," kata Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku, Zulkifly Anwar di Ambon, Kamis (22/9).

Rapat koordinasi(Rakor) pembuatan kartu petani dan nelayan telah diselenggarakan di Ambon pada 21 September 2016 dengan melibatkan pihak teknis terkait.

"Kami memprogramkan pada 2017 kartu petani dan nelayan sudah diterbitkan sehingga memudahkan mereka dalam pengembangan usaha," ujarnya.
Dengan diterbitkannya kartu tersebut, diharapkan masyarakat tidak bisa melakukan penipuan soal identitas profesinya.

Zulkifly mengakui Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku pernah menerbitkan kartu nelayan dalam rangka memudahkan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Pemprov Maluku dengan penerbitan kartu tersebut memfasilitasi para petani maupun nelayan dalam pengurusan modal usaha di bank, pengadaan pupuk maupun bibit," katanya.

Penerbitan kartu petani maupun nelayan berdasarkan masing-masing nama dan alamat.

"Kartu tersebut terintegrasi dengan nomor induk kependudukan (NIK) kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing petani maupun nelayan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," tandasnya.

Persyaratan untuk mendapatkan kartu tersebut antara lain menjadi anggota kelompok petani atau nelayan yang telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan disahkan kepala desa/lurah dan PPL sesuai peraturan perundang-undangan, memiliki KTP, mengusahakan lahan untuk kegiatan bertani setiap musim tanam serta mempunyai rekening tabungan Simpedes BRI.

Verifikasi data nelayan telah dilakukan oleh DKP Maluku tercatat lebih dari 150.000 orang sedangkan data petani belum ada karena masih diverifikasi. (TM/BP)

Wednesday, 28 September 2016 06:51

PON 2016, Petinju Maluku Raih Dua Medali Emas

Ambon, 

Tim Maluku meraih dua medali emas dari tiga petinju yang berlaga di babak final PON XIX di GOR tinju Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (27/9)

Manajer tim tinju Maluku Arthur Manuputty, saat dihubungi dari Ambon mengatakan, dua medali emas disumbangkan petinju putri yakni Juliana Patty (60 kg) dan Welmy Pariama (kelas 64 kg).

Pada pertandingan babak final yang ditonton Ketua Pengprov Pertina Maluku Sam Latuconsina itu, Yuliana berhasil mengalahkan Huswau Hazanah dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Welmy menang atas petinju Papua, Salamina Yerisitouw.

Sayangnya, keberhasilan Yuliana dan Welmy tidak diikuti satu - satunya petinju putra Maluku yang lolos ke babak final PON XIX yakni David Isikiwar(81 kg).

David harus mengakui keunggulan petinju tuan rumah, Joshua Manulang dengan skor 1-2.

"Jadi dari cabang olahraga tinju Maluku menyumbangkan dua medali emas, satu perak dan tiga perunggu," ujar Arthur.

Sebelumnya, pada babak semi final tiga petinju Maluku, Rocep Souhoka (46 kg) harus mengakui keunggulan Valentino (Bali), Julius Lumoly (56 kg) kalah dari Atris (NTT) dan Graacia Kaihatu (57 kg) dikalahkan Silva Ratu (Kalimantan Selatan).

Ketiganya berhak atas medali perunggu sehingga hasil tersebut mempengaruhi target perolehan medali maupun perbaikan peringkat Maluku.

"Kami mengharapkan ketiga berhasil lolos ke babak final bisa mengukir prestasi terbaik agar memberikan kontribusi bagi perolehan medali emas agar target terealisasi," katanya.

Maluku pada PON XIX menerjunkan tiga petinju putri lainnya yakni Onna Paays (48 kg), Fenny Benamen(51 kg) dan Ester Kalayukin (54 kg).

Begitu juga tiga petinju putra lainnya yakni Valen Ngarbingan (52 kg), Ralin Lumoly (64 kg) dan Bram Betaubun (75 kg).

Sebelumnya, Ketua Pengprov Pertina Maluku Sam Latuconsina menargetkan meraih tiga medali emas di PON XIX.

"Kami menargetkan tiga medali emas, menyusul PON XVIII hanya menyumbangkan satu dari empat medali emas yang diraih Maluku sehingga hanya berada di peringkat ke-20 dari 33 provinsi," katanya.

Karena itu, Lodewyk Batlajery yang menyumbangkan medali emas di kelas welter (69 kg) dipercayakan menjadi tim pelatih guna memotivasi 12 petinju agar mengukir prestasi sebagaimana seniornya.

"Sekiranya tinju bisa menyumbangkan medali emas lebih dari tiga, maka mendukung target KONI Maluku agar berada di peringkat ke- 17," tandas Sam Latuconsina. (TM)

Presiden Joko Widodo melantik 12 menteri dan Kepala BKPM baru siang ini. Para menteri mengucapkan sumpah dan resmi menjabat sebagai menteri.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). Para menteri dan Kepala BKPM berdiri berjajar dalam dua baris.

Pengangkatan 12 orang menteri baru disahkan lewat Keputusan Presiden Nomor 83P tahun 2016 Tentang Penggantian beberapa menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sementara itu, pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong diangkat lewat Keputusan Presiden Nomor 84P Nomor 2016.

Usai Keputusan Presiden dibacakan, Presiden Joko Widodo memandu para menteri dan Kepala BKPM untuk mengucapkan sumpah. Mereka juga didampingi rohaniwan sesuai agama masing-masing.

"Bersediakah diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Jokowi.

"Bersedia," jawab mereka.

Mereka lalu mengucapkan sumpah dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara serta menteri-menteri yang dicopot oleh Jokowi.


Berikut daftar lengkap reshuffle kabinet kali ini:

1. Menko Kemaritiman: Luhut Binsar Pandjaitan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong
5. Menko Polhukam: Wiranto
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo
8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita
11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar
13. Menteri PAN RB: Asman Abnur (BP/detik.com)

Thursday, 29 September 2016 06:38

Angka Pencaker Kota Ambon Mencapai 2.780 Orang

Ambon,

Angka pencari kerja (pencaker) di Kota Ambon Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon hingga 31 Agustus 2016 lalu mencapai 2.780 orang.

Angka tersebut menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja pada Disnaker Kota Ambon, Theo Tousalwa, termasuk cukup tinggi. “Angka itu berdasarkan jumlah kartu kuning yang dikeluarkan Disnaker Kota Ambon,” katanya, kepada wartawan, Selasa (27/9).

Tingginya angka pencaker di Kota Ambon, terangnya, disebabkan banyaknya jumlah lulusan setiap tahun, baik tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi.

Selain itu, ungkapnya, tingginya pengurusan kartu kuning pada Disnaker Kota Ambon disebabkan banyak perusahaan swasta yang membuka lowongan pekerjaan. “Pengurusan berkas lamaran pekerjaan harus menggunakan kartu kuning, makanya banyak lulusan yang mengurus pembuatan kartu kuning,” ungkapnya.

Lanjutnya, banyaknya pengurusan kartu kuning pada Disnaker Kota Ambon, tidak membuat petugas melakukan praktek ambil untung. “Setiap Pencaker yang datang melakukan pengurusan kartu kuning dilayani dengan baik, dengan memenuhi persyaratan, seperti, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, keterangan domisili, ijasah asli dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat SMA atau Perguruan Tinggi,” terangnya.

Kalau semua syarat terpenuhi, maka proses pengurusan berjalan lancar. Tapi kalau ada pencaker yang mengeluh, hal tersebut bukan disebabkan oleh lambannya pelayanan petugas.

Tapi karena ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pencaker. “Kalau pengurusan terlambat, itu bukan karena petugas. Namun kelengkapan dari pencaker yang tidak mendukung pembuatan kartu kuning,” pungkasnya. (AE/PRO2)

Kota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan peringatan hari pahlawan nasional Pattimura merupakan proses pewarisan nilai bagi generasi muda.

"Setiap kali kita memperingati hari pahlawan nasional kapitan Pattimura, akan terjadi proses pewarisan nilai sekaligus bekal bagi generasi muda khususnya di Maluku," katanya , Minggu (15/5).

Menurut dia, perjuangan Pattimura patut dibanggakan karena hal ini merupakan embrio dari seluruh perjuangan mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

199 tahun lalu kapitan Pattimura bangkit melawan berbagai bentuk penjajahan, penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di Maluku.

"Perjuangan Pattimura merupakan embrio dari perjuangan menuju Indonesia merdeka, sekaligus menjadi semangat bagi Pattimura muda bangkit melawan berbagai bentuk penjajahan di era modern," katanya.

Richard mengatakan, perjuangan kapitan Pattimura menjadi kebanggan bangsa Indonesia terlebih masyarakat Maluku.

Di era modern dan maju saat ini lanjutnya, generasi muda harus berjuang melawan ketidakadilan, penindasan ,kemiskinan, ketidakpastian hukum, dan upaya melawan diktator.

"Perjuangannya tanpa pamrih menjadi semangat yang harus terus diwarisi. Selain itu solidaritas kebersamaan itu yang harus dipetik dan diwarisi generasi muda," tandasnya.

Ia mengakui, obor Pattimura harus terus menyala dalam hati dan sanubari. Obor ini simbol sebuah perjuangan bersama. Perjuangan untuk bangkit dari kemiskinan, ketidakadilan serta marginalisasi.

"Obor ini simbol perjuangan Pattimura. Mari kita memaknai sebagai tanggung jawab bersama membangun kota Ambon, provinsi Maluku dan Indonesia," katanya.

Peringatan hari Pattimura ke-199 pada 15 Mei 2016 dipusatkan di pulau Saparua, kabupaten Maluku Tengah.(TM/BP)

Page 52 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top