Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin

Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC menegaskan bahwa Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional I yang mulai digelar pada Sabtu (27/10) di Ambon, ibukota Propinsi Maluku, merupakan “altar perdamaian dan kerukunan.”

“Jadi Pesparani ini merupakan sebuah pewartaan betapa penting kerukunan antar-umat beragama. Jangan jadikan agama (sebagai) sumber pertentangan, tetapi agama (sebagai) sumber perdamaian. Dan ini akan dinyatakan oleh Pesparani,” kata prelatus itu kepada jurnalis beberapa jam menjelang pembukaan acara tersebut.

“Kita sekarang – seringkali karena poliitk – muka muram, saling fitnah, saling dusta. Maka Pesparani ini mewartakan kepada masyarakat Indonesia (bahwa) ada satu sisi kehidupan manusia yang penting yakni optimisme dan kegembiraan. Inilah yang ingin dinyatakan oleh Pesparani ini,” lanjutnya.

Mgr Mandagi pun menyarankan masyarakat di Propinsi Maluku pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya agar tidak hanya berfokus pada kepastian kehadiran Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada acara tersebut.

“Tentu senang presiden hadir. Tapi walaupun tidak hadir, marilah bersama-sama dengan Bapak Presiden yang tidak hadir, kita bergembira di sini. Hal Itu yang paling penting,” katanya.

Menurut Mgr Mandagi, masalah sering muncul karena masyarakat tidak saling berjumpa dan kemudian saling memusuhi.

“Padahal agama mengajarkan cinta kasih dan persaudaraan. Dan ini tema dari Pesparani ini. Ini yang terpenting saat ini,” tegasnya.

Lebih dari 7.000 umat Katolik dari 34 propinsi memadati Kota Ambon untuk mengikuti Pesparani Katolik Nasional I bertema “Membangun Persaudaraan Sejati.” Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) ini akan berakhir pada 2 November.

“Jadi meskioun presiden tidak datang dan hadir secara lain, tetapi kegembiraan dan sukacita harus menjadi warna dari Pesparani ini,” tegas Mgr Mandagi.

Senada, Ketua LP3KN Adrianus Meliala menyatakan bahwa Presiden Jokowi berhalangan hadir.

“Namun kami dapat keterangan bahwa Bapak Presiden akan hadir dalam bentuk yang lain. Bapak Presiden akan hadir dalam bentuk digital,” katanya.

Ia juga mengatakan penyelenggara tidak akan berhenti pada program itu saja dan akan bekerja untuk empat tahun ke depan.

“Maka kami akan menjadikan momen ini sebagai momen belajar. Mungkin dari situlah konteks membangun persaudaraan sejati dibangun,” jelasnya.

Sementara itu, Mgr Mandagi berharap semua peserta akan membawa pulang semangat persaudaraan ke daerah mereka masing-masing.

“Mungkin agak sulit juga, pasti tidak gampang juga. Saya selalu punya prinsip bahwa pesta ini juga pewartaan kebenaran. Kebenaran apa? Persaudaraan itu kebenaran utama,” katanya.

Piala Presiden dan Piala Juara Umum

Pemenang Pesparani Katolik Nasional I akan mendapat Piala Presiden berwarna kuning keemasan dan Piala Juara Umum berwarna putih.

George William Timorason, seorang pemuda asal Ambon yang membuat kedua piala itu, mengatakan ia menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 12 hari.

“Sebetulnya saya tidak menyangka momen ini akan datang kepada saya. Saya datang dari Bandung dan saya seniman otodidak,” katanya.

Untuk Piala Presiden, George mengatakan ia sengaja mengambil bentuk Garuda Pancasila kontemporer.

“Karena kita bicara generasi ke generasi. Generasi dulu sangat letter lux dengan lambang Garuda Pancasila. Generasi sekarang yang penting energinya,” lanjutnya, seraya mengatakan Garuda Pancasila pada Piala Presiden dibuat berlubang untuk menunjukkan Propinsi Maluku sebagai sebuah kepulauan.

Selain salib Yesus, Piala Presiden juga mengambil bentuk malaikat. “Malaikat memetik harpa, pasti dia menyanyi,” jelasnya.

(sumber : https://indonesia.ucanews.com/2018/10/27/mgr-mandagi-pesparani-sebagai-altar-perdamaian-dan-kerukunan/ )

 

Dua buah Piala yang akan diperebutkan di Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik telah tiba di Ambon, Sabtu,27/10. Kehadiran piala ini disambut dengan sukacita oleh panitia lokal. “Saya terharu melihat dua piala yang begitu indah. Saya bangga karena piala ini dibuat oleh seorang anak daerah dari Maluku, ungkap Uskup Manado Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC.

Hadirnya dua piala ini tak lepas dari perjuangan sang pemahat George William Tomarason-seorang pemahat asal Desa Hative, Ambon yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat.

Geroge sendiri mengatakan menyelesaikan patung ini dalam 12 hari menyelesaikan patung. Ia tak menyangka mendapatkan momen langkah membuat dua patung dari gold dan silver ini. Ia mengatakan ketika ditawarkan untuk membuat patung, ia hanya menepuk jidat karena diberi waktu yang sangat singkat. Panitia menghubunginya di saat waktu sangat singkat. “Tetapi ada panggilan untuk membuat karena yakin semua berkat Roh Kudus,” papar George.

Soal model piala ada beberapa unsur dalam piala ini. Pertama, ada lambang burung Garuda. Bila ditengok Garuda di patung tidak seperti Garuda kontemporer tetapi milenial untuk menjawab kebutuhan anak muda. Kedua ada patung Yesus tergantung di salib untuk menggambarkan iman kita sebagai orang Kristen.

Ketiga ada patung malaikat. Bukan malaikat yang meniup sangkakala tetapi bermain harpa, untuk mejelaskan Pesta Paduan Suara. Keempat ada unsur budaya lokal Amboina yaitu sayap Garuda ada bolong sebagai gambaran Maluku sebagai Provinsi Kepulauan Maluku ada siput sebagai khasanah khas Maluku.

“Pesan utama yang mau disampaikan adalah dua piala ini kiranya menggambarkan Maluku sebagai laboratorium keberagaman. Karena itu unsur-unsur lokal, keindonesiaan dan keagamaan,” ujar George.

Sementara itu merefleksikan piala yang akan diperebutkan itu, Mgr Mandagi mengatakan dalam piala ini ada salib sebagai lambang pengorbanan. Pesparani ini melambangkan pengorbanan yaitu orang-orang yang berkorban demi suksesnya Pesparani.

 

 

Kemudian soal malaikat dengan harpa Mgr Mandagi mengatakan kita perlu bergembira karena ini pesta iman kita. Ia menyebutkan orang yang tidak bergembira berarti yang hatinya dihinggapi setan sehingga dalam dirinya tidak ingin berdamai. “Setan-setan itulah yang membuat indahnya toleransi dan saling menghargai menjadi hancur,” pungkasnya.

Bagian lain refleksinya adalah soal burung Garuda. Mgr Mandagi mengatakan hal ini sesuai dengan semboyan bangsa kita dan tema Pesparani yaitu Membangun Persaudaraan Sejati. Karena kita hidup bersama maka perlu membangun hidup dalam persaudaraan. Jangan menyebarkan hoax, politik kotor bagi orang lain,” harap Mgr Mandagi.

Yusti H Wuarmanuk

(sumber : http://www.hidupkatolik.com/2018/10/27/28002/dua-piala-pesparani-berunsur-keindonesiaan-keagamaan-dan-kebudayaan-lokal/ )

 

Ambon, 27 Oktober 2018. Panitia Pesparani I 2018 mengadakan Konferensi Pers untuk menjawab pertanyaan hadir tidaknya Presiden Jokowi di Pembukaan Pesparani I 2018, yang bertempat di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku. Dalam konferensi pers ini hadir Sekretaris umum Panitia lokal Titus Rahail, Ketua LP3KN Adrianus Eliasta Meliala, dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC.

Ketua LP3KN Adrianus Eliasta Meliala menjelaskan bahwa panitia lokal maupun pusat sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo. Tetapi semua keputusan tentu dengan pertimbangan lain sehingga beliau tidak berkesempatan hadir. “Meski begitu Presiden akan hadir secara digital lewat sambutan video kepada masyarakat Maluku secara khusus dan peserta Pesparani,” ungkap Adrianus dihadapan 40 wartawan baik nasional dan lokal,

Dipastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pembukaan Pesparani tingkat nasional I di kota Ambon. Dan akan diwakilkan oleh Menteri ESDM Ignasius Yonan untuk membuka pesta paduan suara umat Khatolik terakbar di tanah air ini.

Sebagai Tuan Rumah dari Pesparani Tingkat Nasional I 2018 di Ambon, Mgr Mandagi mengaku sangat bangga, dan senang bahwa pada akhirnya Pesparani Katolik yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Khatolik ini akhirnya bisa terlaksana dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di kota Ambon.

Mgr Mandagi juga menjelaskan soal hakikat Pesparani sesungguhnya. Menurutnya ketidakhadiran orang nomor satu di negeri ini kiranya tidak mengurangi rasa sukacita sebagai satu kesatuan dalam acara ini.

“Ini merupakan pesta sukacita dan kegembiraan, jadi meskipun Bapak Presiden tidak datang tapi hadir secara lain, tetapi kegembiraan dan sukacita harus menjadi warna dari Pesparani ini” Tambah Mgr  Mandagi.

Mgr Mandagi mengatakan Pesparani adalah kesempatan untuk mempertobatkan diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harusnya event besar ini melambangkan sebuah tahap dimana kita semua mau membangun kerukunan antar umat beragama tanpa sekat.

“Ini adalah momen membangun kerukunan antar umat beragama karena saat ini banyak orang karena politik menjadi ‘setan’ bagi orang lain. Setan sudah pensiun karena banyak orang Kristen sudah menjadi setan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan Kristus,” ungkap Mgr Mandagi.

Sementara itu Titus mengatakan sedikitnya 12.000 peserta sudah menyemut di Kota Ambon. Sebagai panitia mereka berharap agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik agar tersuksesnya kegiatan ini. (*)

 

Thursday, 25 October 2018 03:05

Lokasi Penginapan Peserta

Thursday, 25 October 2018 02:10

DAFTAR PESERTA

Thursday, 25 October 2018 01:20

Dokumen Petunjuk Teknis

 

AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Maluku meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) Provinsi yang telah menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.  
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo, dalam Rapat Pemutakhiran Data TLHP Nasional Tahun 2018 di Bengkulu, yang diterima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua. Selain Pemprov Maluku, Pemprov lain yang mendapatkan penghargaan serupa yakni, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur,  Sumatera Selatan,  Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Bengkulu, Sumatera Utara, Dan Banten.

Demikian disampaikan Inspektur Provinsi Maluku, Semmy Risambessy kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/10).Risambessy menjelaskan, setiap tahun Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ada rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti.
“Kita tahu bahwa Itjen Kemendagri setiap tahun melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Terkait dengan itu, maka Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan,” ungkap Risambessy.


Terkait TLHP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 27 Ayat(5) telah mengatur bahwa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, setelah hasil pengawasan diterima.
“Jadi, setelah hasil pengawasan Itjen diterima oleh Inspektorat Provinsi, paling lambat 60 hari kerja sudah ditindaklanjuti,” kata Risambessy menjelaskan.
Risambessy juga mengatakan, Inspektorat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Ketika Hasil pemeriksaan berupa temuan Itjen itu diserahkan ke kita, maka kita langsung tindaklanjuti dengan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan pendampingan dengan memberikan arahan supaya setiap SKPD bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencegah, meminimalisir temuan, sehingga ketika Itjen melakukan pemeriksaan, temuan semakin hari semakin kecil,” harapnya.
Inspektorat Maluku, sebut Risambessy, selama ini telah bekerja maksimal. Pasalnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah menerima penghargaan dari Mendagri.
 “Jadi, kami juga telah bekerja maksimal terkait dengan penyelesaian tindaklanjut temuan Itjen. Nah, disitulah yang menjadi salah satu kriteria penilaian, provinsi mana yang cepat melakukan tindak lanjut. Dan saat ini sudah tahun ke-4, Pemerintah Provinsi Maluku mendapat penghargaan dari Mendagri,” tandas Risambessy (**)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Tuesday, 23 October 2018 01:44

Laporan IPK Juni 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Juni 2018

 

Laporan IPK Juni 2018.xlxs

Page 5 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top