Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

 

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin


PPID-Pembantu Dispora Provinsi Maluku, Dalam rangka mempersiapkan pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, 17 Agustus nanti, maka telah dilaksanakan seleksi Paskibraka pada 2 - 4 mei 2019 untuk tingkat Provinsi Maluku 17 orang putri dan 21 orang putra yang berasal dari 11 Kabupaten/ Kota se Maluku yang bertempat di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku pada 2 - 4 Mei 2019. 1 pasang (1 putra dan 1 putri ) yang lolos seleksi adalah Nanda Afifa Rahmad (Siswi SMA N 11 Ambon) dan Murex Jackson Sahetapy ( Siswa SMA N 5 Ambon) 1 pasang siswa siswi ini yang akan diberangkatkan ke Jakarta nantinya untuk mengikuti pelatihan di pusat.

#Seleksipaskibra2019 
#PaskibrakaNasional
#PaskibraMaluku
#paskibra

 

 

 

 

(sumber : https://www.instagram.com/p/BxrEMHHBzDR/?igshid=m0qi7ukivg2r )

 


AMBON,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Halaman Kantor Gubernur Maluku pada Senin (20/5). Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun ini mengusung tema Bangkit untuk Bersatu. Upacara dihadiri oleh unsur pejabat dan pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barmabas Orno. Dalam sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang disampaikan Wagub Orno menegaskan, pentingnya memaknai peringatan kali ini dengan memperbarui semangat gotong-royong dan kolaborasi, sebagai warisan kearifan lokal.
“Bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang telah mampu terus menghidupi semangat persatuannya selama berabad-abad, yang mana kuncinya ada dalam gotong-royong,” kata Menkoinfo.

Gotong-royong, jelas Menkoinfo, adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua,  keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!”

Yel-yel “holopis-kuntul baris”, lanjutnya,  adalah aba-aba nenek moyang di tanah Jawa, yang digunakan sebagai paduan suara untuk memberi semangat ketika mengerjakan tugas berat yang hanya bisa dikerjakan secara bergotong-royong, bersama-sama.

Masih kata dia, yel-yel ini bukan hanya di tanah Jawa, namun semangat persatuan dan gotong-royong telah mengakar dan menyebar di seluruh Nusantara.

“Ini dibuktikan dengan berbagai ungkapan tentang kearifan mengutamakan persatuan yang terdapat di seluruh suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Di sisi lain, kondisi bangsa yang saat ini berada dalam situasi pasca-pesta demokrasi, tentunya persatuan dan gotong royong perlu ditegakkan. Meskipun pilihan yang berbeda-beda dalam pemilu, namun semua pilihan untuk kebaikan bangsa.

“Oleh sebab itu tak ada maslahatnya jika dipertajam dan justru mengoyak persatuan sosial kita,” ingatnya.

 



Penumbuhan jiwa gotong-royong dan persatuan tersebut sejatinya telah digaungkan, bahkan sejak wilayah Nusantara disatukan oleh Mahapatih Gadjah Mada yang tertulis dalam naskah Sumpah Palapa. Ia tak akan menghentikan mati raga atau puasanya sebelum mempersatukan Nusantara
Sumpah Palapa tersebut, kata dia, merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Menurut Menkoinfo, telah lebih satu abad kita menorehkan catatan penghormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Dalam kondisi kemajemukan bahasa, suku, agama, kebudayaan, ditingkah bentang geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrem di dunia mampu menjaga persatuan sampai detik ini.

“Oleh sebab itu, tak diragukan lagi bahwa kita pasti akan mampu segera kembali bersatu dari kerenggangan perbedaan pendapat, dari keterbelahan sosial, dengan memikirkan kepentingan yang lebih luas bagi anak cucu bangsa ini, yaitu persatuan Indonesia,” tandasnya. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

AMBON, - Gubernur Maluku Murad Ismail mengimbau seluruh masyarakat Maluku tetap tenang dan tidak terpancing dengan wacana people power yang akan berlangsung saat pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Saya sebagai Gubernur Maluku bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri di Maluku ini. Saya imbau kepada kita semua umat beragama jangan terpancing dan terpangaruh dengan apa-apa yang ada di Jawa sana, di Maluku ini kita basudara luar biasa," kata Murad.

Hal itu disampaikan Murad usai Safari Ramadhan sekaligus buka puasa bersama dengan masyarakat Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, di Masjid An-Nur desa tersebut, Senin (20/5/2019) malam.

Baca juga: Partai Golkar Maluku Gagal Kirim Wakilnya ke Senayan


Dia mengatakan, hubungan persaudaraan antarumat beragama di Maluku sudah sangat baik.

Sehingga, dia meminta warga lebih merekatkan lagi hubungan persaudaraan dan jangan terpancing dengan isu-isu yang datang dari luar.

"Maluku aman, kita umat beragama di Maluku luar biasa, kita orang basudara, jadi pengaruh-pengaruh dari sana itu tidak terpengaruh ke Maluku," sambung dia.

Murad mengakui, dinamika politik yang tinggi di Pilpres 2019 telah membuat masyarakat menjadi terpolarisasi dengan kepentingan elit politik.


Kondisi itu semakin diperparah dengan munculnya isu-isu adanya people power untuk menolak hasil Pemilu.

Namun, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini opstimistis kondisi tetap aman saat pengumuman hasil Pemilu oleh KPU di Jakarta.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: PDI-P, Golkar, dan Nasdem Tiga Besar di Maluku Utara

"Mungkin kemarin waktu Pilpres ada pengaruh sedikit, tapi Insya Allah besok tanggal 22 (Mei) tidak ada apa-apa," ujar dia.

Murad mengimbau kepada warga Maluku tidak ikut pergi ke Jakarta melakukan aksi sebagaimana wacana yang beredar. ”Tidak perlu (ke Jakarta),” ujarnya.

Namun, jika memang ada warga yang tetap ingin pergi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, dia menganggap itu merupakan hak masing-masing.

"Tapi, kalau dia mau ke Jakarta, siapa mau larang? Tidak ada yang larang, tapi biaya sendiri, sekarang tiket pesawat mahal," tambahnya.

(sumber : https://regional.kompas.com/read/2019/05/20/20073601/gubernur-maluku-minta-warga-tidak-terpengaruh-isu-people-power )

 



AMBON.- Gubernur Maluku, Irjen. Po;. Drs. Murad Ismail mengatakan, dengan mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadhan,  maka akan membawa setiap insan kembali ke fitrah kemanusiaan yang sejati dan mencapai derajat magfir dan muttaqin.  


“Semoga semua ibadah yang kita jalani di bulan suci Ramadhan ini dapat diterima oleh Allah SWT serta dapat membawa diri kita kembali ke fitrah kemanusiaan yang sejati dan mencapai derajat insan yang magfir dan muttaqin,”kata gubernur pada Acara Buka Puasa bersama dengan Pemkab Maluku Tengah (Malteng), TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat Malteng di kediaman Bupati Malteng, Jumat (17/5).

Menurutnya, sebagai orang yang beriman, pasti menyadari bahwa hakekat dibalik ibadah puasa dengan mengoptimalkan seluruh ibadah. Tidak saja ibadah puasa itu sendiri, tetapi juga memperbanyak ibadah membaca Al’Quran, melaksanakan ibadah shalat Tarawih secara rutin dan ibadah-ibadah lainnya.

Di lain sisi, gubernur juga mengatakan, buka puasa bersama yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku ke setiap kabupaten/kota yang merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadhan untuk memperkuat jalinan silaturahim antar sesama.


Menurut Murad, safari Ramadhan dapat menjadi sebuah tradisi yang sangat baik.  
“Menurut saya, harus bisa secara rutin kita lakukan dari tahun ke tahun, karena melalui momen buka puasa bersama ini, kita bisa memiliki ruang yang memungkinkan kita melakukan usaha-usaha pembaharuan relasi atau kohesi sosial, mengembangkan solidaritas dan soliditas sosial,’’ kata Murad.


Hal ini juga secara bersamaan, lanjutnya, akan memperkuat jalinan silaturahim ukhuwah insaniah (persaudaraan sesama manusia), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat muslim) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama bangsa diantara kita semua).   (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 


AMBON,- Tahun 2020 mendatang, Maluku menjadi tuan rumah pelaksanaan Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV yang merupakan ajang lomba nyanyian suci keagamaan Hindu se-Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat (BINMAS) Hindu Departemen Agama RI, Prof. Drs, I Ketut Widnya saat bertemu dengan Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Orno, Jumat (17/5) di Kantor Gubernur Maluku.

Dirjen didampingi Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)  Maluku, I Nyoman Sukadana dan beberapa tokoh umat Hindu.

Wagub menyambut dengan gembira even Utsawa yang akan dilaksanakan di Maluku.

“Ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mensukseskannya. Dan terkait dengan kesiapan-kesiapan akan dibicarakan dengan Sekda nantinya,” ungkap Wagub.

Usai pertemuan, dirjen mengatakan, kedatangan pihaknya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Utsawa dengan pemerintah provinsi Maluku sebagai tuan rumah.  

“Kami datang untuk mohon ijin sekaligus kesediaan pemerintah daerah,” kata dia.

Sebelumnya, pihaknya sudah menemui gubernur Maluku untuk menyampaikan hal tersebut.  

“Kami juga sudah menyampaikan kepada bapak gubernur waktu buka puasa bersama terkait pelaksanaan Utsawa ini,” ungkapnya.

Penetapan Maluku sebagai tuan rumah, kata dirjen, telah diputuskan pada rapat Nasional Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) di Bali beberapa waktu lalu dan telah menyepakati Provinsi Maluku untuk menjadi tuan rumah UDG Tingkat Nasional XIV Tahun 2020.
 
“Alasan Maluku masuk jadi tuan rumah, karena Maluku sudah biasa melaksanakan even-even nasional keagamaan.  Selain itu kesiapan tempat atau lokasi serta sarana dan prasarana,” paparnya.  

Masih kata Widnya, penetapan Maluku sebagai tuan rumah ini sudah disampaikan pada pemerintah provinsi Maluku.

“Pada saat itu masih gubernur yang lalu (Said Assagaff) sudah menyetujui. Tapi karena ada pergantian kepemimpinan, sehingga kami ke sini lagi untuk Nun Sewu lah ke bapak gubernur untuk kami bisa melaksanakan even ini,” ucap Widnya.

Penyelenggaraan even nasional ini melibatkan banyak sektor dan dari segi pendanaan.  Oleh karena itu, sebagai tuan rumah penyelenggara, harus membuat surat secara resmi yang ditujukan ke Kementerian Agama.

“ Yang menjadi tuan rumah, pertama, kami mohon surat tertulis dari pemda untuk kami jadikan dasar laporan kepada pak Menteri. Kegiatan ini kan selain melibatkan banyak sektor juga penggunaan dana, sehingga harus ada persetujuan dari Menteri. Pada intinya ini yang ingin kami sampaikan,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Widnya, untuk teknis kegiatan akan dibentuk panitia baik di daerah maupun di pusat.  

“Jadi nantinya  ada panitia daerah dan panitia pusat, sehingga teknis kegiatan akan dibicarakan oleh panitia,” imbuhnya.

Terkait dengan penyelenggaraan Utsawa, pihaknya sangat berharap dukungan dari Pemda Maluku, sehingga even keagamaan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Sementara itu,  Ketua PHDI Maluku I Nyoman Sukadana mengatakan, pihaknya mendapat dukungan yang luar biasa ketika mengajukan diri menjadi tuan rumah.

“Dukungan yang luar biasa bagi kami, tentu saja dari pemerintah provinsi, DPRD, Kanwil Agama. Dari MUI, Sinode, Keuskupan dan Walubi. Semuanya memberikan dukungan dan ini tidak akan pernah kita temukan di tempat lain, sehingga ini menjadi modal bagi umat Hindu di Maluku bisa melaksanakan even seperti ini,” ungkap Sukadana.

Diakuinya, dari data yang ada, jumlah Umat Hindu di Maluku berkisar 15 ribuan.

“Itu (jumlah umat) sedikit. Tetapi semangat untuk mensukseskan even keagamaan dengan dasarnya pela gandong, kita semua bersaudara disini. Itu yang membuat kami tidak pernah merasa sendiri untuk melaksanakan Utsawa,” tandas Sukadana. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Inilah kedua peserta prioritas Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2019 beserta daftar rekapitulasi nilai dalam seleksi yang dilaksanakan @pcmimaluku .
1. Lifia Saputri Abdul Gani (Program Korea Selatan)
2. Reiwind Heince Tutuiha (Program Australia)
Masing-masing dari mereka akan dipersiapkan untuk nantinya menjadi delegasi dari Maluku di Kemenpora RI nanti sebelum akhirnya dikirim ke Negara Program pertukaran pemuda masing-masing negara mereka terpilih (Korea Selatan - Australia)

sukses untuk para peserta prioritas dan bagi kamu yang belum lolos masih ada kesempatan di waktu berikutnya.

@kemenpora
@nahrawi_imam
@pcmi_pusat

#pertukaranpemudaantarnegara#ppan2019 #kemenpora #pcmi

 

 (sumber : https://www.instagram.com/p/BwswBUkAaIA/?igshid=nzqlhmc8ht4k )

 

 

Selamat atas suksesnya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara 2019 Provinsi Maluku .
Inilah nyong dan nona Maluku yang telah lulus seleksi @dpdkakpnmaluku :
1. Asmarita Letahiit
2. Robert M. Rahakbauw
3. Rahmawati Rehadat

Semoga Sukses bawa prestasi sebagai delegasi Maluku dalam kegiatan Kapal Pemuda Nusantara 2019 dan bagi kamu yang belum lolos masih ada kesempatan di waktu berikutnya.

@kemenpora 
@nahrawi_imam
@kakpn 
#kapalpemudanusantara#kpnmaluku2019 #KPN2019

 

 

(sumber : https://www.instagram.com/p/Bwsq-GMgobz/?igshid=9ebf45qzjbdz )

 

 

Wednesday, 15 May 2019 23:45

Gubernur Dikukuhkan Sebagai Upu Latu

 



AMBON- Perayaan HUT pahlawan nasional Thomas Matulessy alias Kapitan (panglima perang) Pattimura ke-202, Rabu (15/5) di Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, diwarnai pengukuhan Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai Upu Latu (pemangku adat tertinggi) di Maluku. Selain gubernur, wakil gubernur Maluku, Barnabas Orno juga menerima gelar adat Upu Pati Siwalima.  

Pengukuhan di pusatkan di Lapangan Monumen Pattimura, dilakukan oleh Majelis Latupati (pemangku adat) Maluku yang ditandai dengan pemasangan kain bahu berwarna merah melambangkan tanggungjawab. Dilanjutkan dengan pemasangan kain ikat pinggang berwarna merah melambangkan kesiapan seorang pemimpin besar untuk siap tampil berjuang melaksanakan tugas dan panggilan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku. Selanjutnya pemasangan topi adat kebesaran berwarna putih, melambangkan kesucian dan kebesaran, kehormatan, kewibawaan, kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat adat Maluku. Dan penyerahan tongkat parenta kepada Upu Latu Siwalima melambangkan mempersatukan dalam kebersamaan guna melihat kepentingan serta kesejahteraan masyarakat adat Maluku.  

Keputusan Majelis Latupati Provinsi Maluku Nomor 01/SK/ML/05/2019 tentang penganugerahan adat kepada gubernur dan wakil gubernur Maluku diberikan dengan tujuan kedua pimpinan daerah tersebut dapat melaksanakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat adat siwalima khususnya di bumi Maluku yang dkenal dengan bumi raja-raja sesuai makna gelarnya.

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan ucapan terima kasih atas penganugerahan Gelar Upu Latu Maluku kepada dirinya.

“Semoga gelar ini bisa menjadikan Beta semakin Kabaressy untuk bangun Maluku,’’ kata gubernur.

Usai pengukuhan sebagai Upu Latu, dilanjutkan dengan Upacara peringatan HUT Pattimura dimana gubernur bertindak sebagai Inspektur upacara.

Prosesi peringatakan HUT dirangkaikan dengan peletakan Karangan Bunga oleh Upu Latu Upacara (gubernur Maluku) dan ahli waris di tugu Monumen Kapitan Pattimura.  Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Obor Pattimura dari Camat Saparua, A. Pattiasina kepada Bupati Maluku tengah, Abua Tuasikal dari Gunung Saniri yang diarak para pemuda ke lapangan Pattimura sebagai lokasi perayaan yang dilatarbelakangi benteng Duurstede dan diaroma Pattimura untuk diserahkan kepada Upu Latu Upacara untuk dinyalakan ke obor induk dalam rangka perayaan HUT pahlawan nasional Kapitan Pattimura.

Sebagaimana diketahui, prosesi pembuatan obor Pattimura di Gunung Saniri sebagai tempat musyawarah sebelum Pattimura dan kawan-kawan menyerang Benteng Duurstede di Saparua sebagai tongkat perjuangan melawan kolonialisme penjajah Belanda pada 1817.

Hadir dalam peringatan HUT Pattimura dan Pengukuhan diantaranya Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal,  Pimpinan Umat Beragama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat.

Dalam sambutan Gubernur mengatakan, sejarah mencatat, bahwa begitu penting dan berharganya Maluku dalam peta Geo-Ekonomi dunia, maka Maluku merupakan daerah tujuan utama datangnya para penjajah di Nusantara dan menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang banyak dijajah oleh pelbagai bangsa di dunia dan memakan waktu paling lama, yaitu: Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang.

Menyadari hak dan kedaulatan negerinya dirampas oleh penjajah Belanda saat itu, Kapitan Pattimura terpanggil jiwa patriotisnya untuk berjuang mempertahankan hak dan kedaulatan negerinya. Karena Pattimura adalah orang yang tahu dan mengerti akan hak-hak bangsanya, serta Pattimura punya visi besar untuk membangun bangsanya.
Gubernur menjelaskan, bahwasannya, tanah airnya yang terdiri dari gunung dan tanjung, laut yang membentang luas tempat hidup pelbagai Biota laut, hutan yang subur yang ditumbuhi pelbagai aneka Flora dan Fauna serta dihiasi oleh bau harum semerbak Cengkeh, Pala dan Fuly, bukan sekedar kekayaan, tetapi selain sebagai sumber kesejahteraan, juga merupakan simbol identitas kultural, serta simbol martabat dan kedaulatan negeri ini.
Olehnya itu, sebut gubernur, tak mengherankan jika para sejarawan mengatakan, perjuangan kapitan Pattimura adalah salah satu sumber inspirasi lahirnya pelbagai perlawanan dan perjuangan di pelbagai daerah di Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kedaulatannya bangsanya.


Masih kata gubernur, Kapitan Pattimura alias Thomas Matulessy merupakan seorang laki-laki Kabaressi gagah berani yang rela berkorban untuk emansipasi (kebangkitan) harkat dan martabat bangsanya.

“202 tahun sudah perjuangan Pattimura, tetapi api perjuangannya selalu menyala. Dia telah mengajarkan kepada kita tentang makna dan arti penting menjadi seorang pejuang, bukan seorang pecundang. Pejuang yang rela mengorbankan seluruh jiwa raga untuk bangsanya, pejuang yang lebih mementingkan kepentingan bangsanya lebih dari kepentingan diri dan kelompoknya, pejuang yang selalu mau mengayomi, bukan sekedar mau diayomi, pejuang bukan mau dilayani tetapi melayani, pejuang yang yang berjiwa besar dan punya punya mimpi besar untuk bangsanya,” kata gubernur.

Gubernur juga mengingatkan tentang semangat patriotisme dan nasionalisme yang boleh dikatakan sedang berada di titik Nadir.

“Betapa nyaris, arus besar neo-liberalisme dan neo-kapitalisme telah melunturkan kabanggaan identitas kebudayaan kita sebagai orang Maluku dan bangsa Indonesia, dan bangga dengan menggunakan identitas orang lain,” ingatnya.

Bukan hanya itu, sebut gubernur, pergeseran nilai-nilai budaya juga punya dampak yang sangat signifikan terhadap rapuhnya ikatan-ikatan hidop orang basudara atau solidaritas sesama anak bangsa.

“Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada saat Pilpres dan Pileg 2019 ini hoax dan ujaran-ujaran kebencian bertebaran dengan bebas di media sosial, membuat kita terpolarisasi.  Bukan hanya itu, politik identitas juga berdampak pada upaya mempertentangkan agama dan negara atau agama dan Pancasila. Karena bagi kita bangsa Indonesia, tidak ada pertentangan antara agama dan negara. Bahwasanya semua agama di Indonesia telah final menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkap gubernur.
Masih kata gubernur, secara lokal, pergeseran nilai-nilai budaya juga berdampak pada masih sering terjadinya konflik antar negeri atau kampung, seperti antara negeri Latu, Hualoy dan Tomalehu.
“Padahal katong samua orang basudara.” ingatnya.
Olehnya itu, melalui momentum HUT Pattimura dirinya mengajak, gelorakan kembali jiwa kepahlawanan Kapitan Pattimura untuk berjuang dan berani berkorban untuk membangun daerah ini.
“Hilangkan egoisme dan primordialisme sempit berdasarkan kelompok, kampung dan agama serta perkuat spirit kebersamaan sesama orang basudara,”imbaunya.
Gubernur juga menegaskan bahwa, perjuangan saat ini bukan lagi melawan penjajah dengan parang, tombak atau senjata, tetapi perjuangan saat ini yaitu, bagaimana bangun dan kembangkan pertalian sejati sesama orang basudara untuk bakukele, Masohi dan Badati bangun Maluku yang maju dan sejahtera dan berdaulat.
“Sesuai tema HUT yaitu ”Kita Lestarikan Budaya Maluku Guna Memperkokoh Kehidupan Orang Basudara Bangun Maluku Yang Aman Dan Sejahtera,” tandasnya. (**)

 (sumber dan Foto : Humas Setda Maluku)

Friday, 10 May 2019 00:30

Wagub Maluku Buka MMF Art Champ 2019

 

Ambon, InfoPublik - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno membuka puncak acara Maluku Mural Festifal (MMF) 2019 yang dikenas dalam Art Champ, di Pattimura Park, Kamis (9/5/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan HAM Setda Maluku ini sebagai bentuk sosialiasi  menyebarluaskan isu akan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat.

Kegiatan MMF ini merupakan yang ketiga kalinya, setelah ekshibisi mural yang sudah berlangsung pada 25 -27 Maret di SMA Kristen, dan yang kedua pada  22-25 April tersebar di pusat Kota Ambon yakni di Fardeis Tengah, Jln. Anthoni Reebok, Tanah Tinggi, Gang Pos dan Jalan dr Kayadoe, dan ketiga adalah puncak acara mural arken pada 9-11 Mei di Pattimura Park, Ambon.

Kegiatan MMF ini diikuti sejumlah seniman baik itu musisi, penyair, penari dan pelaku ekonomi kreatif yang berasal dari kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Wakil Gubernur Barnabas Orno sebelum membuka MMF, dalam sambutannya, mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada Biro Hukum Setda Maluku yang setiap tahun menyelenggarakan kegiatan ini.

Wagub juga berterima kasih kepada para pendukung yang turut mensponsori kegiatan tersebut. "Pemda tentu sangat mengapresiasi dan berterima kasih, karena sudah melaksanakan dan turut mendukung kegiatan ini," ujarnya.

Dia berharap, MMF yang dilaksanakan dapat membantu pemerintah dalam menyebarluaskan HAM melalui seni dan budaya.

Kepala Biro Hukum Setda Maluku Hendrik Far-Far dalam laporannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Biro Hukum menyusun program yang merujuk pada strategi pembangunan Hukum dan HAM di Maluku, dengan melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan HAM yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM khususnya hak asasi sosial budaya.

Dia berharap, masyarakat semakin peduli dan memahami serta mendapat bekal yang memadai dalam mengiplementasikan aksi HAM secara efektif dan efisien, serta dapat mengetahui kebutuhan mendasar dan aktual terkait hak asasi masyarakat hukum adat itu sendiri.

"Didasari pemikiran inilah maka pemprov Maluku dalam hal ini Biro Hukum dan HAM bersama komunitas seniman maluku kanvas Alifuru melaksanakan MMF yang mengangkat beberapa isu yaitu penghormatan terhadap hak adat dan HAM berbasis seni budaya," katanya. 

Menurut dia, MMF yang diselenggarakan setiap tahun terbukti sukses mendatangakan output, bukti sektoral  yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM serta manfaat pada sektor budaya, parawisata di Maluku.

Hal itu lanjut dia, bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang HAM, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Maluku dan pemerintah tentang pentingnya seni dalam kehidupan sosial, budaya, keparawisataan, ekonomi kerakyatan dan kepemudaan serta memberdayakan potensi pelaku seni rupa dan ekonomi kreatif di Maluku.(mcmaluku/vpa)

Page 1 of 54

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top