Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KEPULAUAN ARU

MENGENAL KEPULAUAN ARU

 

Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Dobo.

 

Pemerintahan

 - Bupati     Dr. Johan Gonga.
 - APBD     -
 - DAU     Rp. 375.944.887.000.-(2013)

 

Luas

    6.325 km2

 

Populasi

 - Total     84.138 jiwa (2010)
 - Kepadatan     13,3 jiwa/km2
BATAS WILAYAH

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru berbatasan dengan:

 


                                                                          Utara     (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat)

 

 

Barat     (Kabupaten Maluku Tenggara)                                                              Timur     (Provinsi Papua)

                                                                         

 

                                                                           Selatan    ( Laut Arafura)

 

 

KECAMATAN DAN DESA

1     Aru Selatan :

Desa : Doka Barat,Doka Timur,Erersin,Fatural,Feruni,Gaimar,Hokmar,Jelia,Jerol,Juring,Kabalukin,Kalar Kalar,Laininir,Lor Lor,Lutur,Marafenfen,Ngaibor,Ngaiguli,Popjetur,Rebi,Tabarfane

2     Aru Selatan Timur     
3     Aru Tengah     
4     Aru Tengah Selatan     
5     Aru Tengah Timur     
6     Aru Utara     
7    Pulau-Pulau Aru

 

KEPULAUAN ARU

 

 

Admin

 

 

Ambon, Pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku hasil Pilkada 27 Juni 2018, Murad Ismael-Barnabas Orno di Istana Negara ditangguhkan hingga 13 Maret 2019, menyusul jadwal awal 11 Maret 2019.

Karo Pemerintahan Setda Maluku Jasmono, dihubungi dari Ambon, Senin (11/3/2019), membenarkan penangguhan pelantikan pasangan Murad-Barnabas dengan tagline “Baileo” itu, karena padat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Maret 2019

“Jadi pelantikannya disesuaikan dengan jadwal Kepala Negara dan telah disepakati di Istana Negara pada 13 Maret 2019,” ujarnya pula.

Disinggung terjadi kekosongan jabatan kepala daerah Maluku, dia menjelaskan, Kemendagri karena mempertimbangkan tenggat waktu dan telah menyetujui Sekda Maluku Hamin bin Thahir melaksanakan tugas tersebut hingga pelantikan Gubernur dan Wagub.

“Kemendagri telah menyetujui Sekda melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah, sehingga tidak perlu menunjuk penjabat gubernur,” kata Jasmono lagi.

Sebelumnya, Sekda Maluku Hamin bin Thaher telah menyiapkan akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff-Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2019, sekaligus pelantikan Gubernur-Wagub periode 2019-2024, Murad Ismael-Barnabas Orno.

“Saya intensif berkoordinasi dengan Kemendagri agar bila telah diputuskan waktu pelantikan gubernur dan wagub, maka undangan langsung siap diedarkan,” katanya pula.

Disinggung penyambutan Gubernur dan Wagub Maluku yang baru, dia menjelaskan, sudah dikoordinasikan dengan keduanya, termasuk ajudan dan sopir.

“Saya telah berkoordinasi dengan gubernur dan wagub yang baru, sehingga mereka bisa menunjuk orang terpercaya untuk menjadi ajudan maupun sopir,” ujar Sekda lagi.

KPU Provinsi Maluku menetapkan pasangan “BAILEO” sebagai Gubernur dan Wagub Maluku dalam SK KPU Maluku Nomor: 882/HK.03.1-KPT/81/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Pasangan “BAILEO” sebagai pemenang Pilkada Maluku 2018 mengungguli pasangan petahana Gubernur Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” dan pasangan perseorangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).

Pasangan BAILEO memperoleh 328.982 suara, pasangan SANTUN meraih 251.036 suara, dan pasangan HEBAT meraih 225.636 suara.

Sedangkan, DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna istimewa dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wagub Maluku terpilih masa jabatan 2019-2024 pada 15 Agustus 2018. (an/tm)

Selanjutnya, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan Sekda Maluku Hamin bin Thahir menyerahkan berkas pengusulan pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku terpilih kepada Kemendagri pada 30 Agustus 2018.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku 2018 dan berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 1.149.990 orang dan tersebar pada 3.358 TPS di 11 kabupaten/kota.

Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 814.038 dengan jumlah surat suara sah 805.654. (an/tm)

(sumber : https://www.tribun-maluku.com/2019/03/pelantikan-gubernur-wagub-maluku-ditangguhkan-13-maret/)

Tuesday, 19 February 2019 00:10

Ibu Negara Akan Berada dua Hari di Ambon


AMBON- Ibu negara, Iriana Djoko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla direncanakan berada di kota Ambon selama dua hari pada 19-20 Februari 2019.
 
Menurut Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kunjungan ibu negara dalam rangka mengisi sejumlah kegiatan di Ambon,

"Ibu Iriana bersama ibu Mufidah akan melakukan sejumlah kegiatan antara lain Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pornografi kepada 1.000 siswa SD dan SMP di Ambon dan penanaman pohon gayang dan namu-namu,".

Dia mengatakan, pohon gayang dan namu-namu merupakan endemik Maluku yang hampir punah. Untuk itu perlu dilestarikan.

Selama berada di Ambon, Iriana Jokowi bersama Muffidah Kalla akan mendatangi Kantor Dekranasda Provinsi Maluku untuk meninjau pameran.

Selanjutnya kedua ibu negara menuju ke Islamic Center untuk acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pornografi, Hoax, Bullying serta Peduli Kebersihan dan Lingkungan kepada 1.000 siswa SD dan SMP sekota Ambon.

Di hari kedua, Rabu, (20/2) Ibu negara berkesempatan meninjau Kantor Pemantau Jembatan Merah P.utih (JMP). Selama berada di sana melakukan kegiatan bersih-bersih pantai sekaligus penyerahan bantuan berupa tempat sampah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke PAUD Kasih Ibu yang terletak di Karang Panjang.  Di PAUD teraebut, ibu negara  dan Ibu Mufidah memberikan Bingkisan Isi Piringku kepada 250 siswa PAUD sekaligus mengikuti Sosialsasi Isi Piringku oleh Dokter Ahli Gizi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Penanaman Sayur bersama anak anak PAUD, Gerakan Cuci Tangan Secara Benar, Gerakan Orqng Tua Membaca, Senam bersama Bunda PAUD Indonesia, Gemar Menabung bersama Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan melantunkan Lagu Pancasila Rumah Kita.

Dari Karpan,  ibu negara bersama rombongan menuju Lapangan Merdeka untuk menghadiri acara Penyuluhan tentang Iva Test, Program Iva Test Stunting, TBC, Bebas Sampah dan Penanaman Anakan Pohon Gayang dan Namu-Namu.

Setelah itu, kegiatan masih dilanjutkan dengan Penutupan Kegiatan Parenting dan Penyerahan Anakan Pohon kepada Perwakilan peserta di Maluku City Mall.

Usai kegiatan tersebut ibu negara beserta rombongan langsung menuju Bandara Pattimura untuk kembali ke Jakarta. (**)

 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 30 januari 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Maluku Tengah Tahun 2019, maka Panitia Seleksi menetapkan :

 

hasil_tes_kompetensi.pdf

 

 

 


 
AMBON - Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon  baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini membuat Gubernur berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. “Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatangan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2).
Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.

Assagaff mengakui, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” paparnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa,” kata Asssagaff .

Usai penandatangan MoU yang dilakukan Gubernur Maluku dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita kepada wartawan, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.  

Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.  

“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen.  Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya.  Minimal target nasional-lah  95 persen.  Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

KBRN, Ambon : Mengakhiri masa pengabdiannya, Gubernur Maluku Said Assagaff meraih anugerah Adhi Purna Prima bidang kesehatan dari Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Anugerah Adhi Purna Prima diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Said Assagaff di Hotel Shangrilla Surabaya.

Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia dalam siaran persnya kepada RRI, Kamis (31/01/2019) menyebutkan, selain anugerah Adhi Purna Prima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, juga menjadi nominator di bidang perdagangan dan sosial. 

Menurut Palapia, Anugerah Adhi Purna Prima diberikan kepada Gubernur Maluku karena Pemprov Maluku dinilai berhasil melakukan pelayanan kesehatan di daerah pesisir dengan program Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau. Sedangkan di bidang perdagangan, Pemprov Maluku juga dinilai berhasil meningkatkan ekspor ikan di bandara dengan waktu pengurusan dokumen tercepat.

Sebelumnya, Gubernur Said Assagaff didampingi Plt Assisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Bobby Palapia kepada wartawan di kediamannya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) kemaritiman. 

Sedangkan di bidang Perdagangan, Maluku juga mendapatkan apresiasi karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.

“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen  hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,” terangnya.

Menurut gubernur, ekspor ikan segar yang dilakukan secara langsung dari bandara, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut Maluku dalam kondisi segar. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku ini menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku. 

“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (AL)

(sumber:http://rri.co.id/ambon/post/berita/630326/daerah/gubernur_said_assagaff_terima_anugerah_adhi_purna_prima_di_akhir_masa_pengabdian.html)

 

AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menerima penghargaan di ajang APPSI Gubernur Awards untuk Kategori Adhi Purna Prima pada Bidang Kesehatan, dengan program Pelayanan Kesehatan berbasis gugusan kepulauan. Selain itu, Pemprov juga berhasil menjadi nominator di bidang Perdagangan dan Sosial.

Penghargaan yang diinisiasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Shangri-La Surabaya.

Kepada wartawan, Selasa (30/1) di kediamannya, Gubernur Maluku Said Assagaff yang didampingi Plt Asisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.
“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya, khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang Kesehatan, Pemprov memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun rumah sakit (RS) umum pusat di bidang Kemaritiman.

Selanjutnya, di bidang Perdagangan karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.
“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,”terangnya.

Dengan ekspor ikan segar yang dilakukan langsung tersebut, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku.
“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (SwM01)

sumber (https://swaramaritim.com/2019/01/30/pemprov-maluku-raih-penghargaan-di-ajang-appsi-gubernur-award)

 


AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan apresiasi kinerja Tim Relawan Jemput Bola Perekaman dan Pencetakan KTP-el yang telah membantu perekaman dan pencetakan KTP-el di Provinsi Maluku.
Demikian hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir dalam sambutannya yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat penyambutan sekaligus pelepasan Tim Relawan Gotong Royong Perekaman dan Pencetakan KTP-el Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Aula Kantor Dukcapil Provinsi Maluku, Sabtu (2/2).
Sebagai bentuk apresiasi kepada tim, Sekda meminta dengan tegas Dinas Dukcapil Provinsi Maluku dapat mengembangkan inovasi lokal sesuai histori dan Budaya orang Maluku, seperti kegiatan Masohi KTP-el yang dalam bahasa daerah artinya Gotong Royong KTP-el. “Sekaligus menjadi komitmen setiap pimpinan daerah dalam mewujudkan pelayanan bermutu, sehingga layanan KTP-el menjadi lebih baik,”tegasnya.


Keberadaan tim ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan perekaman KTP-el di Maluku dengan jumlah perekaman dan pencetakan       KTP-el masih di bawah angka 85 persen. Yakni di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Timur (SBT), Kota Tual dan Maluku Tenggara.
Padahal selama ini, kata Sekda, Dinas Dukcapil Provinsi dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sudah melakukan sosialisasi dan pelayanan jemput bola keliling di masyarakat dan berbagai institusi baik pusat maupun daerah, serta melakukan pelayanan KTP-el dilakukan hingga malam hari, namun hasilnya belum maksimal dan masih berada di bawah target nasional.


Menyikapi hal tersebut, kata Sekda lagi, maka Dinas Dukcapil Provinsi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui masalah dan solusi pelayanan KTP-el meningkat.
“Berdasarkan data di lapangan setelah dianalisa ternyata kegiatan perekaman KTP-el di Maluku menghadapi banyak masalah dan hambatan terutama disebabkan oleh faktor geografis dan penduduk, minimnya sarana transportasi darat/laut untuk mendatangi lokasi warga di daerah yang masih terioslasi, rentang kendali antara pusat pelayanan di kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang sangat berjauhan, minimnya alat transportasi antar wilayah perdesaan, terbatasnya jaringan internet, minimnya jaringan PLN, perangkat perekaman KTP-el kurang memadai/perlu peremajaan alat, rendahnya SDM dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. KTP-el baru diurus jika ada keperluan yang mendesak,” terangnya.


Untuk menjawab persoalan ini, tambahnya diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga persoalan ini dapat teratasi lebih cepat dan kedepannya masyarakat dapat memperoleh pelayanan KTP-el secara mudah, cepat dan berkualitas.“ Saya yakin selama beberapa hari ini saudara-saudara sudah bekerja dengan baik dan mengetahui hambatan pelayanan KTP-el kabupaten/kota di provinsi Maluku,”katanya.

Dikatakan, penyambutan dan pelepasan Tim Relawan Gotong Royong Jemput Bola KTP-el menjadi momen penting dan strategis dalam membangun kerjasama produktif antara pemerintah pusat dan daerah guna menumbuhkan semangat Gotong Royong.  


“Kegiatan jemput Bola KTP-el yang sudah dilaksanakan saat ini, akan terus dilanjutkan,”harapnya.
Sementara itu, salah satu anggota tim relawan Ade Suharso menjelaskan, perekaman dan pencetakan KTP-el dibawah 85 persen masuk zona merah termasuk Maluku.
Tim relawan yang diterjunkan di maluku terdiri dari tim Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Dinas Dukcapil Jawa Tengah sebanyak 30 orang yang didsebarkan di MTB, SBT, Kota Tual dan Malra.
“Setelah tim turun ada peningkatan misalnya di Malra data sebelum tim turun hanya 77 persen, setelah tim turun meningkat menjadi 88,20 persen,” terangnya.
Ketua tim relawan Gotong Royong Jemput Bola Kemendagri, Endah Lestari yang ditemui, mengakui belum dapat memberikan keterangan berkaitan dengan data yang telah dicapai semenjak berada di lapangan.
“Nanti saya akan sampaikan setelah kami tiba di Jakarta dan melakukan perekapan terhadap data ini,” tandas Endah. (**)


(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)
 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 21 Januari  2019, disampaikan sebagai berikut :

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.pdf

 

Page 2 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top