Berita Lowongan Kerja Terbaru
Berita Daerah

Berita Daerah (11)

 

Ambon, 26/2 - Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon, 24-26 Februari 2017 menghasilkan resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial.

Resolusi Ambon yang berisi lima poin penting tersebut merupakan hasil rumusan musyawarah dan ditanda tangani oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum H. Abdul Mu'ti, jelang penutupan sidang Tanwir oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Ambon, Minggu.

"Dari Ambon, negeri para Raja, seluruh peserta sidang tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial ini untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh pemerintah," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menyerahkan rumusan resolusi tersebut kepada Wapres, Jusuf Kalla.

Isi resolusi Ambon tersebut yakni, pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional.

Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.

Ketiga, keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya.

Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.

Keempat, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen tinggi semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa.

Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi.

Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius.

Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.

Sedangkan pada pin kelima, Muhammadiyah memandang pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara.

Selain itu, negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial. (Antara Maluku)

 

AMBON – Pemerintah Kota (Pemkot)  Ambon menggelar sosialisasi dana desa dan alokasi dana desa kepada  kepala desa/negeri dan sekretaris desa/negeri se-Kota Ambon, Senin (20/2).  Asisten I Pemkot Ambon Anggranoto Ura dalam sambutannya menyatakan dana desa tahun 2017 yang diberikan untuk Kota Ambon adalah 28.484.161.000 yang diperuntukan untuk 5 Kecamatan dan 30 Desa.

Para kepala desa diingatkan untuk menggunakan dana desa dengan sebaik – baiknya.   “Dana yang dikucurkan untuk ke desa harus digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai salah digunakan,” kata Ura.

Olehnya itu, kata Ura, pengawasan harus ditingkatkan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Sehingga peraturan yang ditetapkan bisa terselesaikan dengan mutu dan kualitas yang baik. Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan program atau kegiatan harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan jadwal kegiatan. Sebab, semua itu yang menentukan kapan waktu kegiatan dapat terselesaikan dengan baik.

“Kalau sudah ditetapkan waktunya maka kita harus bekerja konsisten dengan waktu yang ada, jangan sampai terlambat karena hal itu akan mempengaruhi proses pencairan dana tahun berikutnya,” ujarnya. Ia mengatakan, untuk menjalankan program sesuai dengan rencana maka harus meningkatkan pengawasan agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Selain itu, masalah pertanggungjawaban dana desa juga harus diperhatikan, jangan sampai laporan terlambat atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa mempengaruhi pencairan dan berikutnya.

Ia menambahkan, progarm yang dijalankan itu harus skala prioritas, artinya harus melakukan program sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. “Tapi kalau dana itu mencukupi maka harus jalanlan seluruhnya,” katanya. Ia berharap, untuk tahun 2017 permasalah yang dihadapi terkait alokasi dana desa di tahun sebelumnya tidak terulang lagi.(IAN)

 

Ambon, 2/2 - Kapal pesiar berbendera Jepang Asuka II yang mengangkut penumpang asal Jepang, Italia dan Amerika kembali menyinggahi pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Kamis.

Kapal pesiar berukuran panjang 250 meter dilengkapi kemewahan hotel bintang lima dan fasilitas lain, mengangkut 680 penumpang dan 470 awak kapal tersebut singgah selama enam jam di Ambon.

Kapal tersebut merapat di pelabuhan pukul 08.00 WIT, setelah melakukan pelayaran dari Republik Palau, negara kepulauan di Samudra Pasifik.

Para wisatawan dan awak kapal disambut atraksi permainan alat musik khas Maluku tifa dan totobuang yang menampilkan lagu khas Maluku, serta alunan musik hawaian.

Setelah merapat para penumpang dan kapten kapal Asuka II disambut Asisten I bidang pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Poly Kaihatu dan Sekretaris Kota Ambon Anthony Gustaf Latuheru dengan mengalungkan kain tanimba dan penyerahan plakat.

Kapten kapal Asuka II Masuyama menyatakan apresiasi atas penyambutan dari Pemerintah provinsi Maluku, kota Ambon bersama masyarakat.

"Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang dilakukan ketika kami tiba di kota Ambon," katanya.

Asisten I Pemprov Maluku menyatakan, kunjungan kapal pesiar ke Maluku khususnya kota Ambon memberikan dampak bagi multi efek bagi upaya menggerakkan sektor ekonomi kreatif di kota ini.

"Para pelaku sektor ekonomi diberikan kesempatan untuk menciptakan usaha ekonomi kerakyatan seperti usaha kuliner, transportasi, cinderamata dan lainnya," ujarnya.

Ia mengakui, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa masuk, memberikan kesempatan bagi Indonesia bebas masuk wisatawan dari 169 negara.

"Hal ini memberikan kesempatan bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia terutama di Maluku dan kota Ambon, kami membuka ruang bagi seluruh wisatawan untuk berkunjung," tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Kota Ambon Anthony Latuheru menyambut sukacita kunjungan kapal pesiar Asuka. Hal ini menandakan kepercayaan dunia kepada Kota Ambon sebagai kota yang aman, damai dan layak untuk dikunjungi.

Ambon lanjutnya sejak abad pertengahan telah dikenal sebagai bumi rempah-rempah, dan hal ini membuat banyak wisatawan datang berkunjung, selain itu juga memiliki keindaan alam yang luar biasa.

"Selamat menikmati keindahan alam, kuliner dan keramahtamahan masyarakat Ambon yang luar biasa, selain itu Ambon sudah aman," tandasnya.

Para wisatawan terbagi dalam 10 kelompok mengunjungi kawasan pusat kota di antaranya patung Christina Martha Tiahahu, monumen Gong Perdamaian Dunia (GPD), dan Museum Siwalima

Kunjungan di museum Siwalima wisatawan melihat kebudayaan Maluku dilanjutkan dengan demo cara pembuatan sagu gula, kain tenun dan kerajinan souvenir.

Setelah melakukan kunjungan mereka kembali lagi ke kapal pukul 14.00 WIT untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. (AM)

 

 

Ambon,Wartamaluku.com– Gubernur Maluku Ir. Said Assagaf melantik Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Ismail Usrmahu sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Buru. Pelantikan ini berlansung di aula lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/2).

Assagaf mengatakan, Dalam rentang waktu perjalanan berbakti dan berkarya pada diri setiap pemimpin, senantiasa berada pada 2 titik penting yakni ketika melangkah pasti di awal kepemimpinan, dan saatnya akan sampai pada tapal batas di akhir pengabdian. Hal ini dialami juga kata Assagaf, oleh pasangan Ramly dan Juhana yang menyelesaikan tanggung jawab memimpin Kabupaten Buru periode 2012-2017, dan kemudian hal tersebut berimplikasi pada penetapan Penjabat Bupati Buru yang baru saja saya lantik.

“Pada pelantikan Penjabat Bupati Walikota yang lalu, saya telah menjelaskan ke publik bahwa akibat perkembangan regulasi, maka kita di Maluku mesti menempatkan paling kurang 4 orang Penjabat Bupati/Walikota, yang berasal dari Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,”ujar Gubernur.

Dikatakan, hal tersebut menjadi bagian paling penting tentu berkonsekuensi pada bagaimana menjaga keseimbangan pencapaian target kinerja pada SKPD- SKPD di tingkat provinsi. Terkait dengan itu Assgaf mencontohkan Gubernur Papua, Lukas Enembe misalnya, mesti berpikir keras tentang bagaimana 11 Pejabat Eselon ll nya ditempatkan sebagai Penjabat Bupati Walikota pada 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Ceritanya, “Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe misalnya, mesti berpikir keras tentang bagaimana 11 Pejabat Eselon ll nya ditempatkan sebagai Penjabat Bupati/walikota pada 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua,”Cerita Assagaf.

Oleh sebab itu,Selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Assagaf menyatakan, dengan dilantukanya Kepala Dinas PU sebagai Pejabat Bupati Buru ini tentu dilakukan melalui prosedur prosedur atau aturan yang ditentukan pemerintah pusat, dan selaku Gubernur dirinya bertanggung jawab penuh untuk menjaga inamisasi dan eksistensi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi maupun kabupaten/kota, agar tetap berialan pada jalurnya yang tepat.

Menempatkan seseorang sebagai Penjabat Bupati Walikota bukanlah sesuatu yang mudah dan asal asalan saja, tetapi mesti didahului dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana serta berpijak pada argument- argument rasional yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Ditetapkannya saudara Drs. Ismail Usemahu, MT oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan kami selaku Gubernur Maluku, beranjak pada beberapa pikiran konstruktif, antara lain yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mampu di bidang tugasnya,”jelasnya. (WM)

 

Ambon,-Penjabat Walikota Ambon,Frans.J.Papilaya meresmikan Kantor Inspektorat Kota Ambon, Rabu (18/01/2017) di Belakang Soya Kecamatan Sirimau.

Panitia pembangunan kantor yang diketuai oleh Deny Lilipory menerangkan ,sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Sumber anggaran berasal dari APBD Kota Ambon sebesar Rp.2.537.000.000,-.Dibangun selama tiga tahun dari tahun 2013-2016 akhir,”jelas Lilipory .

Kantor ini kata Dia,terdiri dari 2 lantai dengan luas 394 m2. “Kami percaya, kantor ini sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepentingan umum,”tutur Lilipory yang menjabat Kepala Dinas Tata Kota Ambon tersebut.

Penjabat Walikota ,Frans Papilaya dalam sambutannya mengatakan,adanya Inspektorat bukan untuk ditakuti oleh SKPD.Melainkan Inspektorat sebagai Lembaga Pengawas bukan untuk mencari kesalahan.

“Inspektorat bukan untuk ditakuti oleh SKPD karena Inspektorat sebagai lembaga pengawasan.Fungsinya sebagai peringatan supaya tidak terjadi kesalahan,”jelas Papilaya.

Papilaya juga menambahkan, disetiap perencanaan harus ada aparatur dalam pengawasan agar semua berjalan pada koridornya. “Pemerintah diharapkan dapat bekerja profesional,miliki integritas,dedikasi dan jujur serta memiliki hati yg bersih,”ungkapnya.

Para pegawai lanjut Papilaya, harus miliki kepekaan.Kita semua pada lingkup Pemerintah Kota Ambon berkeinginan keuangan daerah bisa berubah dari WDP ke WTP. “Kita berkeinginan keuangan daerah bisa berubah dari WDP ke WTP .Olehnya itu ,menjadi PR kita semua untuk merubahnya dengan kerja keras kita bersama,”ujar Papilaya.(WM-UVQ)

Ambon_PPID, Di Tahun 2017 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan. Hal Untuk itu seluruh aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dituntut komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Walikota Ambon Ir. Frans. J. Papilaya, M.Si dalam arahannya,  saat memimpin apel perdana aparatur Pemkot tahun 2017, Selasa (3/1) di Balai Kota Ambon.

“Kita terus berkomitmen untuk meningkatkan target opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2016,menjadi WTP di tahuni ni,” kata Papilaya.

Selain itu, terkait dengan program kerja dan target yang akan dicapai di tahun 2017 ini, Penjabat Walikota mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan sejumlah pejabat EselonII, Eselon III, dan eselon IV pada organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, dirinya mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dirinya secara khusus member apresiasi terhadap tingkat kehadiran aparatur Pemkot Ambon di hari pertama kerja tahun 2017 yang mencapai 97 persen.

“Ini merupakan pertanda yang baik bahwa aparatur Pemkot Ambon sudah siap melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani warga kota Ambon,” katanya.

Usai apel memimpin apel perdana, Penjabat Walikota Ambon bekesempatan bersilahturahmi dengan semua pegawai pada masing-masing SKPD, yang didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Drs. B. Selanno, M.Si (DL/HT)

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 27 Februari 2017
 

FILE PERAKIRAAN CUACA 27 FEBRUARI (PDF)

FILE PERAKIRAAN GELOMBANG 27 FEBRUARI(PDF)


Info Gempa Mag:4.3 SR, 26 Februari 2017 Pukul 17:56:29: WIT, Lokasi:7.01 LS-129.59 BT (65 Km Utara Tepa-MBD, 213 Km Baratlaut Saumlaki ), Kedalaman 10 Km

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top