Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN TIMUR

MENGENAL SERAM BAGIAN TIMUR

Geografis

Luas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya kurang lebih 15.887,92 Km2 yang terdiri luas laut 11.935,84 Km2 dan luas daratan 3.952,08 Km2.

Jumlah sungai besar dan kecil yang langsung bermuara ke laut pada 4 kecamatan sebanyak 29 buah. Jumlah dimaksud belum termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke sungai utama. Terdapat 2 sungai besar yang tidak pernah mengalami kekeringan sepanjang tahun, yaitu : Sungai Bobot (lebar lk. 70 M) di Kecamatan Werinama dan Sungai Masiwang (lebar lk. 85 M) yang membatasi Kecamatan Seram Timur dan Kecamatan Bula.

Karena secara geografis Kabupaten Seram Bagian Timur terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia serta masih dalam kawasan lintang tropis dan dikelilingi oleh laut yang cukup luas, maka iklim yang terdapat di kabupaten ini adalah iklim musim dan iklim taut tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.

Berdasarkan hasil pemantauan di Stasiun Meteorologi Geser Kabupaten SBT pada tahun 2005, ditemui temperatur maksimum 31,7° C, minimum 22,2°, dengan temperature rata-rata 27,8°C.

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu rata-rata sebesar 456,3 mm, dan menyusul pada bulan Desember yaitu sebesar 360,6 mm. Jumlah hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan April, dengan rata-rata sebanyak 22 hari, menyusul pada bulan Januari sebesar 20 hari. Rata-rata jumlah hari hujan perbulan dalam tahun 2005 adalah sebesar 14,1 hari.

Penyinaran matahari rata-rata 64,7 %. Tekanan udara rata-rata setahun sebesar 1.111,1 milibar. Kelembaban nisbi rata-rata 81,9 %. Kecepatan angin rata-rata 5,7 knot. Kecepatan angin terbesar pada Musim Timur terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 30 knot dengan arah angin dari Tenggara menuju Barat Laut, dan pada Musim Barat terjadi pada bulan Januari sebesar 25 knot dengan arah angin dari Barat Laut ke Tenggara. Tinggi gelombang rata-rata pada musim tersebut di atas sebesar 2 m.

 

Daftar Kecamatan

Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari:

  1. Kecamatan Siwalalat
  2. Kecamatan Bula
  3. Kecamatan Pulau Gorom
  4. Kecamatan Seram Timur
  5. Kecamatan Werinama
  6. Kecamatan Wakate
  7. Kecamatan Tutuk Tolu
  8. Kecamatan Teor
  9. Kecamatan Pulau Panjang
  10. Kecamatan Bula Barat
  11. Kecamatan Kilmury
  12. Kecamatan Gorom Timur
  13. Kecamatan Bula Timur
  14. Kecamatan Lian Fitu
  15. Kecamatan Kian Darat

Daerah ini terpisah atas tiga bagian utama yaitu Pulau Seram (Bagian Timur), Kepulauan Gorom dan Kepulauan Watubela.

Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur pada pendataan terakhir tahun 2005 (Podes SE 2006 Tahun 2005) sebesar 81.320 jiwa yang terdiri dari : Laki-laki 40.602 Jiwa dan Perempuan 40.718 Jiwa.

Pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000 sebesar 1,67 %. Angka pertumbuhan tertinggi tercatat panda Kecamatan Bula, yaitu 4,87 % pada tahun 1980 dan 5,42 % pada tahun 1990. Sedangkan pada Kecamatan P.P. Gorom, data angka pertumbuhan penduduk belum terpantau, karena pada saat pemantauan dimaksud, Kecamatan P.P. Gorom masih merupakan bagian dari Kecamatan Seram Timur.

Pendidikan

Sarana dan parasara pendidikan di Kab. SBT masih terbatas sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah SD/MI teridentifikasi sebanyak 143 buah dengan jumlah murid sebanyak 19.739 orang dan tenaga guru sebanyak 821 orang (Rasio Guru dan Murid 1 : 24). Jumlah MTs/SMPsebanyak 35 buah dengan jumlah murid 5657 orang dan jumlah guru 222 orang (Rasio Guru dan Murid 1 : 24). Jumlah SMA/SMK sebanyak 15 unit dengan jumlah guru 138 orang dan jumlah siswa 3463 orang (Rasio Guru dan Murid 1 : 25)

  • Angka partisipasi murni (APM) SD/MI = 92,8%.
  • APM SMP/MTs = 92,19%
  • APM SMA/MA = 81,5%
  • Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI = 83,63%
  • APK SMP/MTs = 50,85%
  • APK SMA/MA = 56,13%

Persoalan lain yang ikut mempengaruhi kondisi pendidikan di SBT adalah kurang lebih 40% bangunan (gedung) sekolah dalam keadaan rusak berat, kurangnya sarana dan prasaran pendidikan serta sebaran guru dan ruang belajar yang tidak merata. Sesuai program Pembangunan Nasional bahwa setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memiliki satu Perguruan Tinggi maka Kab. SBT terdapat satu Perguruan Tinggi Islam Swasta yang berkedudukan di Geser Ibukota Kecamatan Seram Timur.

 

 

SOSIAL DAN PEMERINTAH

Keagamaan

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar, dalam mendukung pemeluk agama menjalankan agama yang dianutnya maka perlu disediakan fasilitas peribadatan sesuai jenis agama yang dianut masyarakat SBT. Agama yang dianut masyarakat SBT adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Hindu. Jumlah fasilitas peribadatan sampai saat ini, Masji 207 buah, 6 Surau, 20 Gereja Kristen Protestan, 6 Gereja Kristen Katolik dan 1 Pura. Yang tak kalah penting dalam membina generasi muda Islam adalah sarana Taman Pengajian Al-Qur’an dan Taman Pengenalan AlQur’an. Jumlah TPQ di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 100 TPQ.

Pemerintahan Umum

Upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, seiring dengan meningkatnya fungsi pelayanan public maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, sehingga Kelembagaan Daerah menjadi 36 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 15 Dinas, 8 Badan, ( Bagian, 3 Kantor dan 2 Sekretariat.

Kebutuhan Eselon II teridentifikasi sebanyak 28 orang, sudah terisi 23 orang (82,14%), masih tersisa 5 orang (17,86%). Kebutuhan Eselon III teridentifikasi 112 orang, sudah terisi 30 orang (26,78%), masih tersisa 82 orang (73,22%). Eselon IV sebanyak 315 orang, sudah terisi 43 orang (13,65%), masih tersisa 272 orang (86,35%). Peningkatan kualitas aparatur melalui Diklat PIM II sebanyak 4 orang, Diklat PIM III sebanyak 7 orang, dan Diklat PIM IV sebanyak 6 orang.

Untuk mengantisipasi rendahnya kualitas dan jumlah aparatur di bidang kesehatan, sejak tahun 2005 telah dibuka kelas keperawatan pada AKPER Masohi dan sampai tahun 2006 telah berjumlah 76 orang. Sedangkan dibidang Kedokteran telah dijalin kerjasama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia di Makassar untuk menampung calon mahasiswa yang telah lulus seleksi yang berasal dari Kab. SBT. Demikian pula di bidang pemerintahan, sejak 2004 pemerintah daerah telah memfasilitasi calon mahasiswa STPDN Bandung dan hingga kini telah berjumlah 7 orang.

Kesejahteraan Sosial

Data jumlah penduduk miskin di Kab. SBT, berdasarkan data survey Pemkab SBT tahun 2006 tercatat sebanyak 20.766 Rumah Tangga Miskin (62%). Jumlah RTM yang memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 6719RTM dengan nilai bantuan per RTM per triwulan sebesar Rp.300.000. Sedangkan jumlah Komunitas Adat Terpencil (th.2006) sebanyak 190 KK yang tersebar pada Kecamatan Bula dan Tutuktolu.

Kesehatan

Indikator status kesehatan masyarakat menunjukkan pelayanan kesehatan masih memerlukan upaya pemerataan, perbaikan, maupun peningkatan. Jumlah prasarana kesehatan pada 2006 terdiri dari 1 buah Rumah Sakit Tipe C yang saat ini dalam proses melengkapi seluruh sarana dan prasarana pelayanan pelayanan pengobatan dan perawatan, 4 unit Puskesmas Rawat Inap, dan 3 buah Puskesmas Rawat Jalan serta 39 buah Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah tenaga paramedic sebanyak 13 orang dan paramedic sebanyak 96 orang.

  • Rasio para medis dengan penduduk adalah 1 : 9.010.
  • Rasio para medis dengan penduduk 1 : 1220.

Gambaran derajat kesehatan balita: Balita Gizi Lebih 0,94%, Balita Gizi Baik 81,94%, Balita Gizi Buruk 0,12%, Balita Gizi Kurang 16,97%.

Kondisi Sosial

Hasil assesmen diketahui jumlah penduduk Kab. SBT tahun 2006 adalah 117.133 jiwa. Golongan terbesar pada penduduk berusia 21-30 tahun. Kemudian, penduduk dalam golongan usia 31 – 40 tahun sebanyak 27.377 jiwa. Kedua kategori usia ini adalah usia produktif yang secara kuantitatif berjumlah 56.272 jiwa dari total penduduk yang ada di Kab. SBT. Komposisi penduduk usia 20 – 20 tahun yakni sebanyak 23,104 jiwa kemudian kelompok usia 0 – 10 tahun sebanyak 22.508 jiwa, usia 41 – 50 tahun 7.710 jiwa, 51 – 60 tahun 3.334 jiwa, dan diatas 60 tahun 1.969 jiwa.

 

SUMBER DAYA ALAM

Perikanan dan Kelautan

Potensi lestari sektor perikanan meliputi ikan permukaan (pelagis) dan ikan dasar (demershal) diperkirakan 128.692,2 ton/tahun dimana sampai tahun 2005 baru dapat dikelola 9.340,6 ton (7,79%) dengan nilai produksi 13.561.250.000. Disamping itu masih terdapat berbagai potensi kelautan bernilai ekonomis tinggi seperti teripang, lola, cumi-cumi, kepting, udang penaide, dll.

Pertanian

Luas lahan potensial 131.364 Ha. Rincian peruntukan dan pengelolaannya sbb: Tanaman Pangan dan Hortikultura 27.096Ha (20,62%). Sampai saat ini beru dikelola seluas 9.500Ha (35,06%) dengan jenis komoditas padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur dan buah-buahan.

Perkebunan

Luas lahan potensial 99.212Ha (75,51%), sampai saat ini baru dikelola 340,13Ha (6,69%) dengan jenis ternak yakni sapi, kambing, ayam ras dan itik.

Pertambangan

Meliputi pertambangan umum dan pertambangan migas. Potensi pertambangan umum meliputi batu bara, emas, tembaga, nikel, krom, kobalt, basi, magnesium, mangan dan zirconium. Pertambangan Migas meliputi minyak bumi dan nafta.

 

Transportasi

2006, teridentifikasi panjang jaringan jalan yang berhasil dibangun 532,20KM (Rincian: Jalan Aspal 29,50KM, Jalan Kerikil 178,20KM, Jalan Tanah 298,50KM, Jalan Semen 6KM, jalan yang belum terbuka 46,5KM.

Jembatan Darat teridentifikasi 188 buah dengan total panjang bentangan kurang lebih 8.562 meter. Sedangkan jembatan darat yang terdapat pada jalan antar wilayah dan lingkar pulau sebanyak 143 unit dengan total panjang bentangan kurang lebih 4127 meter.

Pelayanan transportasi laut terdiri atas pelayaran nasional dan pelayaran swasta. Frekuensi kedatangan dan keberangkatan untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gorom adalah 3 kali dalam sebulan dilayani oleh swasta. Sedangkan frekuensi pelayaran nasional dari Geser ke Bula sementara ini masih satu kali dalam seminggu.

Upaya perwujudan pelayanan transportasi udara sampai 2012 belum terlaksana. Sarana transportasi udara yang ada hanya bersifat khusus pelayanan perusahaan minyak di Bula. Untuk umum diberikan 3 seat setiap penerbangan dengan frekuensi 3 kali seminggu. Untuk itu Pemkab SBT merencanakan membangun bandara baru dengan panjang landasan pacu sekitar 2000 meter dimana pada tahun ini dilakukan studi infestigatif terkait penyiapan pelaksanaan pembangunannya.

 

Kelistrikan

Sarana jaringan listrik masyarakat berasal dari PT. PLN (persero) melalui unit-unit pembangikit tenaga Diesel yang terdapat di Werinama, Bula, Geser, Gorom, Tutuktolu, dan Wakate. Pelayanan penerangannya baru sebatas pada mala hari sedangkan di Kota Bula pelayanan penerangannya sejak pertengahan 2007 sudah 24 jam.

 

Pos-Telekomunikasi

arana pelayanan Pos dan Giro sebelumnya sebanyak 3 kantor. Sampai saat ini hanya 2 kantor saja yang beroperasi yakni di Kecamatan Bula dan Kecamatan Seram Timur. Jaringan informasi dirasakan perlu oleh masyarakat, terbukti dengan adanya stasiun telepon seluler yang saat ini telah eksis di empat kecamatan yakni Bula, Werinama, Seram Timur, dan Pulau Gorom. Sejak 2007 dan 2008 diupayakan kemampuan peyebaran informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik dapat dinikmati masyarakat yang berada di enam kecamatan.

 

Sarana Ekonomi

Sarana perdagangan berupa pasar sebanyak 4 unit, terdiri dari Pasar Inpres 1 unit yang berlokasi di Bula dan Pasar Tradisional 3 unit yang masing-masing berlokasi di Kecamatan Seram Timur, Pulau Gorom dan Werinama.

Koperasi, sejak tahun 2006 berjumlah 82 unit yang keanggotannya kebanyakan terdiri dari masyarakat petani dan nelayan.

Lembaga Keuangan

Lembaga keungan yang ada di Kab. SBT terdiri dari Kantor Cabang Bank Maluku 1 Unit dan Kantor Cabang BRI 1 unit.

Inflasi

Salah satu indikator untuk melihat tingkat inflasi dan deflasi adalah indeks harga implisit PDRB. Hasil perhitungan menunjukkan angka indeks harga implisit Th.2006 sebesar 150,79%. Ini menunjukkan secara keseluruhan harga barang dan jasa yang dihasilkan SBT mengalami kenaikan 50,79% dari harga di tahun 2004. Kemudian bila dilihat menurut sektor, kenaikan harga tertinggi pada tahun 2006 terjadi pada sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 95,06%. Sedangkan harga terendah adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yakni 28,68%.

 

 

Semmy

AMBON - Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah ini, Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (23/5/2017).

Gubernur Maluku Said Assagaff menyambut gembira gagasan dari Ombudsman RI, untuk melakukan kerja sama dengan Pemprov Maluku, sebagai suatu bentuk komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang akhir-akhir ini gencar menjadi tuntutan masyarakat.

"Tuntutan masyarakat agar Pemerintah menyediakan layanan publik yang berkualitas, dewasa ini seiring dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menempatkan tugas pokok dan fungsi hakiki setiap Pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Tuntutan ini tentu sangat berkaitan erat dengan kinerja aparatur negara yang dari waktu ke waktu dinilai dan dirasakan semakin merosot," ujar Gubernur Assagaff.

Merespon hal ini, dia katakan, sudah barang tentu diperlukan langkah-langkah perbaikan agar Pelayanan publik oleh aparatur negara menjadi semakin baik dan berkualitas sehingga dapat mengangkat citra pemerintah di mata masyarakat dan pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, menurut Assagaff, perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain aspek aturan hukum dan aturan main (the rule of law/the rule of game), aspek kelembagaan, dan aspek personil yakni pelaku pemerintahan itu sendiri.

"Aspek-aspek yang menjadi prioritas perhatian pemerintah dimaksud, saat ini sementara terus diupayakan perbaikan dan penyempurnaanya dalam rangka memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas," katanya.

Dari aspek pembenahan aturan main, Assagaff menyebutkan, misalnya bulan Maret tahun 2017 ini, selaku Gubernur Maluku, dia telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Maluku Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Intansi Satu Inovasi Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Maluku.

Selanjutnya, dalam waktu dekat, Assagaff juga akan membentuk Forum Konsultasi Publik (FKP), yang terdiri dari perwakilan elemen masyarakat dan pemerintah, yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi keluhan masyarakat.

"Dari aspek penataan kelembagaan, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ke depan, akan segera dibentuk cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sebagai upaya untuk menangani berbagai urusan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota se-Maluku," tuturnya.

Sedangkan dari aspek penataan personil, menurut Assagaff, akan selalu dilakukan evaluasi secara berjenjang terhadap setiap Aparatur Sipil Negara agar memiliki akuntabilitas dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Upaya dan langkah pembenahan aspek-aspek peningkatan kualitas pelayanan dimaksud, lanjut Assagaff, tentu harus segera dilakukan mengingat kadang kala kita sering merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan dan hasilkan, padahal penilaian keberhasilan ataupun kegagalan bukan menurut persepsi penyelenggara atau penyedia layanan (aparatur negara), tetapi menurut persepsi pengguna layanan atau masyarakat.

"Akhir-akhir ini selalu kita dengar baik dari kalangan masyarakat umum maupun kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan oleh Pemerintah yang sangat berbelit-belit, tidak transparan, dan perlu biaya extra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan tertentu. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparatur pemerintah, sehingga kinerja pelayanan secara umum dinilai kurang baik. Kondisi ini tentu sangat tidak kita inginkan seandainya berada dalam posisi mereka," tuturnya.

Hal demikian, menurut Assagaff, tentunya menggugah kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan saat ini dan seterusnya. Perbaikan kualitas pelayanan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan tak terhindarkan guna menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

"Sekali lagi saya nyatakan bahwa saya menyambut gembira dilaksanakannya Penandatanganan MoU antara Ombudsman RI dengan Pemprov Maluku, dengan harapan kiranya upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang kita lakukan bersama akan mencapai hasil yang baik dan pada akhirnya akan meningkatkan citra Pemerintah Daerah di mata masyarakat," ujarnya.(*)

(Foto: Pemprov Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff memberi sejumlah pesan atau catatan khusus kepada Walikota Wakil Walikota Ambon, Bupati - Wakil Bupati Buru, Bupati - Wakil Bupati Seram Bagian Barat (SBB) dan Bupati - Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB).

"Khusus untuk Seram Bagian Barat, saya tegaskan, hendaknya semua isu dan rumor yang beredar di luar yang tak terkendali segera dihentikan," ujar Assagaff usai melantik tiga pasangan Bupati - Wakil Bupati masing-masing Kabupaten Buru Ramly Umasugi-Amos Besan, Kabupaten SBB Yasin Payapo - Sustinus Akerina, Kabupaten MTB Petrus Fatloan - Agustinus Utuwaly, serta pasangan Walikota - Wakil Walikota Ambon Richard Louhenapessy - Syarif Hadler, di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (22/5).

Pelantikan hari ini, menurut Assagaff, adalah jawaban pasti atas semua rumor tersebut. "Ini saatnya basudara samua bakukele dan berkarya bagi kemajuan Bumi Saka Mese Nusa, seperti bunyi petuah suci dari Nunusaku 'Nunu Pari Hatu, Hatu Pari Nunu', bersatulah seperti beringin melingkari batu karang, dan batu karang melingkari atau menahan keras pohon beringin,” tutur Assagaff.

Karena itu, Assagaff minta Bupati dan Wakil Bupati SBB untuk segera menyelesaikan sejumlah masalah strategis dan krusial di sana.

"Pertama, penuntasan terhadap proses penataan kelembagaan perangkat daerah, beserta pengisian jabatan struktural harus segera. Kedua, masalah tata kelola pemerintahan yang selama ini sangat amburadul. Ketiga, parahnya kedisiplinan pegawai. Keempat, banyaknya kasus korupsi, serta laporan keuangan yang selalu disclaimer," paparnya.

Assagaff menyarankan, agar segera diidentifikasi akar masalahnya, solusi serta langkah-langkah percepatan pembenahan. Lantas konsultasikan ke Gubernur, jika ada hal-hal yang berat, krusial dan lain-lain.

Selain itu, lanjut Assagaff, perlu penyiapan SDM yang memadai yang relevan dengan kekayaan SDA SBB yang sangat melimpah ini.

AMBON JADI BAROMETER

Di saat yang sama, sebagai warga Kota Ambon, Assagaff menyatakan syukur Richard Louhenapessy kembali terpilih menjadi Walikota Ambon, yang kini didampingi Syarif Hadler yang dinainya sarat pengalaman.

"Dengan model pemimpin sekelas Walikota dan Wakil Walikota, kita semua berharap kota yang bersejarah bergerak lebih maju lagi, baik itu menyangkut sarana dan prasarana, maupun peningkatan kualitas SDM dan kualitas kesejahteraannya. Karena bagaimanapun, kota Ambon harus menjadi barometer terhadap kabupaten dan kota lainnya yang ada di provinsi Maluku," ujarnya.

Prestasi Nasional Kota Ambon yang diterima pada Tahun 2016 lalu, menurut Assagaff, adalah penghargaan Adipura Buana, yakni penghargaan sebagai Kota yang layak dihuni (livable city).

Dia katakan, dirinya dan seluruh warga Kota Ambon, menaruh harapan besar kepada Richard - Syarif untuk terus membenahi Kota Ambon, menjadi lebih bersih, lebih terang, lebih nyaman dan semakin layak untuk dihuni.

Assagaff mengingatkan, ada beberapa tantangan berat ke depan menanti Richard - Syarif, antara lain: Pertama, persoalan tata ruang Kota Ambon ke depan yang semakin rumit dan kompleks. Kedua, cakupan Wilayah Kota Ambon dengan struktur geografis yang unik berbasis kawasan pesisir.

"Pemerintah Provinsi mengarahkan pengembangan wilayah ibukota ke luar dari pusat kota, yaitu pada kawasan Rumah Tiga, Passo, Suli, Waai dan yang lain, tujuannya untuk mendorong 'pengalihan' arah laju pembangunan agar lebih menyebar secara sinergis," terangnya.

Sedangkan, tantangan yang ketiga, yaitu menyandang status sebagai salah satu Kota Besar Modern di Indonesia, selain city of music.

Assagaff juga berharap, Kota Ambon tetap menjadi Baeleo Basar Orang Basudara untuk seluruh warga kota Ambon yang makin plural ini. Jika tidak kota Ambon hanya akan menjadi Kampung Besar.

Selanjutnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati Buru, Assagaff berharap banyak untuk terus menjadikan Pulau Buru sebagai Lumbung Pangan Nasional, dan sekaligus juga Lumbung Pangan untuk Maluku. Sesungguhnya, potensi sumberdaya alam Pulau Buru sangat luar biasa. Ada hasil pertaniannya, ada pertambangannya, tetapi juga pariwisatanya yang terus berkembang.

"Tanggung jawab besar untuk Bupati dan Wakil Bupati adalah menjadikan bumi 'Bupolo' terus berkembang dalam keberagaman, kebersamaan dan semangat persatuan, dalam spirit Kai Wai (ade dan kaka). Kekayaan alam yang adalah anugerah TUHAN itu, mesti dimanfaatkan demi kepentingan bersama, demi kepentingan rakyat," ujarnya.

Daerah ini menurut Assagaff, harus kembali menjadi lumbung pangan Maluku, serta perlu percepatan perbaikan lingkungan hidup yang rusak parah karena pengelolaan Gunung Botak secara sporadis. Selain itu perbaikan pranata sosial budaya yang hancur karena imbas dari kemilau Gunung Botak.

"Begitu pula kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat. Kekayaan alam Maluku di Blok Masela mesti disikapi secara bijak sejak sekarang. Karena itu, persiapkanlah masyarakat MTB menyambut operasionalisasi Blok Masela dengan kalkulasi yang matang," tandasnya.

Anak-anak daerah, disebut Assagaff, harus diarahkan pada pendidikan tinggi dengan spesialisasi khusus, yang mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja pertambangan dan sumber daya mineral.

"Saya selalu tegaskan diberbagai kesempatan, bahwa Rakyat Maluku harus jadi pelaku utama dan bukan penonton di Blok Masela nanti. Selain itu, saudara juga punya tanggung jawab berat untuk mengawal modal sosial kultural masyarakat di sana, agar kelak mereka tidak kehilangan hak dan identitas kulturalnya," katanya.

Dia lantas menyebutkan, Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis Terkenal abad ke-18 pernah berkata, “Rantai Penghubung yang terbaik antara Raja dengan Rakyatnya adalah Kemakmuran”.

"Karena itu, saya ingatkan kepada Para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota bersama-sama dengan warga masyarakat masing-masing, untuk bersama-sama bakukele, baku bantu pikol hahalang, baku topang angka beban, baku badati, baku masohi, dan ma’anu bangun negeri, agar cahaya kemakmuran bisa merata ke seantero Tanah Kebanggaan Datuk-Datuk ini," imbuhnya.(*)

(Foto: Humas Pemprov Maluku)

 

 

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff mengingatkan jangan gara-gara pertarungan di ranah politik untuk saling merebut kekuasaan, lalu kita rela menghancurkan persaudaraan dan menimbulkan “pandarahan” di ranah atau domain sosial keagamaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff sesaat setelah melantik tiga pasangan Bupati - Wakil Bupati masing-masing Kabupaten Buru Ramly Umasugi-Amos Besan, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo - Sustinus Akerina, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatloan - Agustinus Utuwaly, serta pasangan Walikota - Wakil Walikota Ambon Richard Louhenapessy - Syarif Hadler, di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (22/5).

"Katong samua harus benar-benar menjadikan Pilkada yang sudah lewat maupun yang akan datang sebagai instrumen demokrasi untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.

Dia katakan, sangatlah naif jika jargon demokrasi itu vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka apa artinya Pilkada itu kita laksanakan dengan cara menghancurkan kemaslahatan dan keadaban masyarakat yang dirawat selama ini.

Untuk itu, dia mengajak agar moment Pilkada secara serempak yang telah lewat serta pelantikan serempak secara nasioal pada hari ini sebagai entry point dan bahan pembelajaran bersama untuk memperbaiki kualitas berdemokrasi kita menuju pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional dan Pelantikan Serentak Nasional Gubernur/Bupati/ Walikota pada tahun 2024 nanti.

"Dalam spirit seperti itu, maka momen pelantikan hari ini saya minta dirancang khusus, agar supaya jangan hanya disaksikan oleh para pejabat tinggi, tetapi dapat disaksikan oleh masyarakat luas, terlebih oleh warga masyarakat dari SBB, Buru, MTB dan tentu saja warga Kota Ambon," ujarnya.

Assagaff berharap moment pelantikan ini, juga bisa menjadi media perjumpaan rekonsiliasi sesama orang basudara yang selama Pilkada mungkin antara satu dengan yang lain tersinggung atau sakit hati karena berbeda pilihan.

Dia menyebut, beda pilihan itu biasa, jangan karena beda pilihan lalu kita pecah kongsi antara adik dengan kakak, istri dengan suami, menantu dengan mertua, tetangga dengan tetangga, teman degan sahabat dan sebagainya.

"Saatnya katong samua bakukele dan terima para Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota yang ada sebagai pemimpin katong samua. Sekarang ini su seng ada Paparissa di kota Ambon, su seng ada Yakin di SBB, su seng Rama di Buru, dan seng Fatwa MTB, karena mereka yang sebelumnya memakai inisial-inisial tersebut telah dilahirkan oleh Pilkada sebagai pemimpin untuk basudara samua," tegasnya.

Menutut Assagaff, Kabupaten SBB, Buru, MTB dan Kota Ambon selama beberapa bulan terakhir dipimpin oleh Penjabat Bupati. Konstitusi negara kita mengatur bahwa pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus berada di tangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Defenitif, sebab hal tersebut berkaitan dengan aspek yuridis material, kebijakan politik tetapi juga legitimasi kepemimpinannya di daerah.

"Kita bersyukur bahwa Pilkada telah menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Defenitif. Oleh sebab itu, saya patut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU dan BAWASLU serta PANWASLU pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah bekerja dengan baik," katanya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat di ke-4 kabupaten/kota, yang tetap konsisten bekerja membangun dan membesarkan daerahnya, dengan kepemimpinan seorang Penjabat Bupati/Walikota.(*)

(Foto: Humas Pemprov Maluku)

Wednesday, 24 May 2017 17:44

PEMPROV - OMBUDSMAN TANDA TANGAN MOU

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai (kiri) dan Gubernur Maluku Said Assagaff (kanan), memperlihatkan naskah Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, yang baru saja ditandatangani bersama, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/5). MoU yang ditandatangani tersebut terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Maluku. - Foto: Humas Pemprov Maluku -

Wednesday, 24 May 2017 17:31

DESIMINASI PERPU GEOSPASIAL

Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua membuka kegiatan “Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial”, yang dilangsungkan di Ambon, Selasa (23/5). Acara yang juga dihadiri anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Barens ini, diharapkan juga mengeratkan kerjasama dan sinergi antara lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk memperoleh ilmu ataupun informasi yang berharga tentang penetapan batas daerah, khususnya di tingkat desa. - Foto: Humas Pemprov Maluku -

Wednesday, 24 May 2017 17:27

PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA

Pimpinan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), Dr. Nafsiah Mboi (tengah) didampingi Gubernur Maluku Said Assagaff (kiri) dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Pontoh (kanan), membuka Workshop Gerakan Percepatan Eliminasi Malaria di Provinsi Maluku, bertempat di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (22/5/2017). - Foto: Humas Pemprov Maluku -

Tuesday, 23 May 2017 17:14

PELANTIKAN KETUA, TIM PENGGERAK PKK

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ny. Retty Assagaff melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buru, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (22/5/2017). - Foto: Humas Pemprov Maluku -

Tuesday, 16 May 2017 17:08

PERESMIAN PATUNG PATTIMURA

Gubernur Maluku Said Assagaff meletakkan karangan bunga di patung pahlawan nasional Kapitan Pattimura yang baru diresmikannya, bertepatan dengan peringatan 200 Tahun Pattimura, di Lapangan Merdeka, Kota Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (15/5/2017). - Foto: Humas Pemprov Maluku

Tuesday, 16 May 2017 17:03

PELUNCURAN PERANGKO PATTIMURA

Gubernur Maluku Said Assagaff meluncurkan perangko seri pahlawan nasional Kapitan Pattimura, usai upacara peringatan dua abad atau 200 Tahun Pattimura di Lapangan Merdeka, Kota Saparua, Kecamatan Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (15/5/2017). - Foto: Humas Pemprov Maluku

Saturday, 13 May 2017 16:59

2OO TAHUN HARI PATTIMURA

Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Setda Maluku, Maritje Lopulalan, Sabtu (13/5/2017), selaku inspektur upacara memimpin ziarah dan tabur bunga, jelang Hari Pattimura yang tahun ini memasuki tahun ke-200. Ziarah dan tabur bunga ini diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Maluku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku dan Kota Ambon. - Foto: Humas Pemprov Maluku -

 

Page 1 of 20

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 15 MEI 2017
 

FILE PERAKIRAAN CUACA 15 MEI (PDF)

FILE PERAKIRAAN GELOMBANG 15 MEI(PDF)


Info Gempa Mag:4.2 SR, 07 MEI 2017 Pukul 21:37:05: WIT, Lokasi:7.56 LS-128.4 BT (8 Km Timurlaut Tiakur-MBD, 133 Km Barat Tepa-MBD), Kedalaman 150 Km

Info Gempa Mag:3.1 SR, 07 MEI 2017 Pukul 21:36:07: WIT, Lokasi:2.19 LS-129.27 BT (72 Km Utara Wahai-MALTENG, 87 Km Utara Sawai-MALTENG), Kedalaman 10 Km

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top