Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy

AMBON,- Sedikitnya 5000 warga akan terlibat secara langsung dalam simulasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku pada Rabu, 26 April 2017 (besok, red). Kegiatan ini akan berlangsung secara serentak di empat kabupaten/kota di Maluku pada pukul 12.00 WIT, dalam rangka menginisiasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy, mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pihaknya itu merupakan inisiatif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan tujuan untuk mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari melakukan latihan kesiapsiagaan bencana secara serentak pada tanggal 26 April.

“Simulasi ini bertujuan untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan, guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana,” kata Farida.

Kegiatan latihan atau simulasi ini, kata dia, bukan saja dilakukan di Provinsi Maluku, tapi di seluruh wilayah Indonesia secara serentak pukul 10.00 WIT waktu setempat, seperti latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan, uji sirine peringatan dini, uji shelter dan sebagainya. Di Maluku sendiri, simulasi kesiapsiagaan bencana dilakukan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat, melibatkan masyarakat dan BPBD Kabupaten/Kota setempat.

“Di Kota Ambon kami melibatkan sekitar 3000 orang, ditambah dengan warga yang terlibat dalam simulasi di Buru, Malra dan MTB, maka jumlah partisipasi masyarakat yang terlibat nantinya sekitar 5000 orang,” jelasnya.

Farida mengatakan, kegiatan ini akan menguji ketersediaan sistem dan SOP (standar operasi prosedur) BPBD Provinsi Maluku dalam menangani bencana. Khusus untuk Kota Ambon, kegiatan simulasi akan dilakukan di Kantor BPBD Maluku, BPBD Kota Ambon, BMKG Ambon, STAKPEN Ambon, Pertamina Ambon, SMA Negeri 1 Ambon, SMA Siwalima, SMA Negeri 5 Ambon, SLB Batumerah, Negeri Laha, Kelurahan Batugajah dan SD Al-Hilal Negeri Laha.

“Di Kota Ambon akan ada beberapa simulasi yakni uji serine peringatan dini banjir, uji serine peringatan dini tanah longsor, uji serine peringatan dini gempa dan tsunami, serta evakuasi mandiri. Kami berharap, dengan kegiatan ini, masyarakat dapat teredukasi dan terlibat langsung dalam latihan bagaimana ketika menghadapi bencana itu terjadi,” harapnya.

Farida menambahkan, pilihan tanggal 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional sebagaimana disampaikan oleh Kepala BNPB H.E. Willem Rampangilei pada acara sosialisasi persiapan perencanaan HKBN di Graha BNPB pada 17 Maret lalu, dilatarbelakangi oleh 10 tahun ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada 26 April 2017.

Undang-undang tersebut, kata dia, menjadi sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

"Momentum ini menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang dalam menyikapi bencana yang semula respon, menuju paradigma pengurangan risiko bencana,” katanya.

Semua orang, kata dia, mempunyai risiko terhadap potensi bencana tersebut sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak. Karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kesiapsiagaan di semua tingkatan, baik untuk anak, remaja dan dewasa. Seperti yang telah dilakukan di Jepang dalam menumbuhkan kesadaran kesiapsiagaan bencana bagi masyarakatnya.

”Kami berharap agar masyarakat kita akan menjadi tanggap dan memiliki kemampuan mitigasi bencana dan akhirnya lebih siap menghadapi bencana, yang kapan saja bisa terjadi, apalagi mengingat Maluku sangat berpotensi terjadi bencana baik bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan, maupun bencana lainnya seperti gempa bumi dan tsunami,” katanya mengingatkan.

Kegiatan simulasi dan latihan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan sedikitnya 5000 orang itu didukung sejumlah pihak diantartanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Maluku, BMKG Ambon, PMI Daerah Maluku, Tagana Maluku, serta Desa Tangguh Bencana. (***)

Ambon,  Romelus Far-Far, di Ambon, Senin (17/4), dilantik Gubernur Maluku, Said Assagaff menjadi Penjabat Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB).

 

Pelantikan Romelus, yang saat ini adalah Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati MTB, Biizael Temmar - Petrus Werembinan Taborat berakhir pada 16 April 2017.

 

Gubernur mengapresiasi kinerja dari Bitzael dan Petrus yang terlihat dari banyaknya kemajuan yang dicapai keduanya saat memimpin MTB.

 

"Kami harus mengapresiasi kinerja dari Bitzael - Petrus dalam membangun negeri Duan Lolat selama kepemimpinan 10 tahun," ujarnya.

 

Gubernur juga menjelaskan soal pengusulan Romelus karena dinilai layak dan memenuhi kompetensi yang disyaratkan sebagai Penjabat Bupati MTB.

 

"Bersangkutan adalah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama senior dengan memiliki pengalaman tidak diragukan untuk mengemban tugas negara tersebut," katanya.

 

Gubernur memandang perlu mengingatkan Romelus tentang tugas utamanya sebagai Penjabat Bupati MTB adalah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam keputusan Mendagri, Tjahjo Kumolo dengan segera menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul saat perhelatan Pilkada pada 15 Februari 2017.

 

"Saudara hendaknya tidak gegabah melakukan mutasi jabatan sebagaimana diperintahkan Mendagri, kecuali karena hal - hal krusial dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri dengan intensif berkonsultasi maupun berkoordinasi dengan Gubernur," tandasnya.

 

Romelus juga diarahkan bekerja cepat dan cermat untuk menyiapkan daerah maupun masyarakat MTB menyambut kehadiran sumber minyak dan gas abadi Blok Masela karena tersedia ratusan ribu lapangan kerja .

 

"Warga MTB harus dibekali dengan Iptek tinggi, terutama yang punya relevansi dengan keahlian di bidang perminyakan dan gas bumi aga kelak menjadi tuan di rumah sendiri," ujar Gubernur.

 

Dia juga mengingatkan soal stabilitas keamanan dan ketertiban umum karena ada banyak bentuk maupun potensi gangguan akibat maraknya penyakit masyarakat seperti narkoba, judi, Miras, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

"Jadinya harus intensif menjalin koordinasi dengan jajaran Forkopimda MTB, aparat keamanan serta penegak hukum di MTB, termasuk memelihara silaturahmi bersama tokoh agama maupun masyarakat, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainnya," tegas Gubernur. (TM)

 

Tuesday, 11 April 2017 12:45

Ini Hasil Musrenbang Maluku-Malut 2017

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (kanan) mendampingi Gubernur Maluku, Said Asagaff (kiri) meninggalkan gedung dhuafa Center Ternate, Sabtu (8/4) menuju Pelabuhan Ternate usai jamuan makan sekaligus perpisahan. | Sumber Foto:RUZADY ADJIS/KABAR TIMUR

 

AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Bersama tahun 2017 Provinsi Maluku-Maluku Utara di KM. Doro Londa, 9-8 April berjalan lancar.

Hal ini ditunjukkan dengan terjalinnya sejumlah kesepakatan kerjasama antara Provinsi Maluku dan Maluku Utara melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah.

“Saya dan Pak Gubernur Maluku Utara (Abdul Ghani Kasuba) telah menandatangani MoU. Ada beberapa kerjasama yang akan kita buat, antara lain juga sektor perhubungan, sektor pertambangan, transportasi dan lain-lain,” jelasnya kepada wartawan di atas KM. Doro Londa usai menggelar rapat evaluasi persiapan Tour de Mollucas, Sabtu (8/4).

Assagaff berharap, Musrembang Bersama itu akan bisa terus digelar di waktu-waktu mendatang. “Dan saya berharap Musrembang-Musrembang berikut tetap kita laksanakan, di daerah-daerah tidak di ibukota provinsi. Kita rapat diatas kapal. Wartawan semua bisa menyaksikan tidak ada satu kepala dinas pun yang terlambat hadir. Tidak ada yang bisa ke mall, karena kalau mau ke mall kan musti ke laut,” kelakar gubernur.

Meski diakui, ada satu atau dua anak buahnya yang tidak menghadiri Musrembang karena sementara menjalankan tugas ke luar negeri dan juga ada yang sakit. “Dalam catatan saya tadi, yang tidak hadir adalah 1 kepala biro yang minta ijin ada di luar negeri, sama 2 kepala seksi dan 1 kepala dinas juga yang sakit. Jadi tidak ada yang bandel, karena kita serius,” katanya.

Hadirnya jajaran SKPD, menjadikan kesempatan di sela-sela Musrembang bisa terjalin pembicaraan diantara bupati atau walikota dari kedua provinsi maupun di antara kepala dinas sehingga bisa menghasilkan kerjasama lainnya di waktuw mendatang.

“Ketika makan bersama-sama atau minum kopi ada pembicaraan, bupati dari Maluku Utara misalnya ketemu dengan bupati kita bicara potensi-potensi, mungkin bisa ada kerjasama,” terangnya.

Berkaca dari paparan Bupati Halmahera Timur yang menyebut produksi beras di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 40 ribu ton, menurut Assagaff, Maluku tidak perlu membeli beras dari daerah lain. Apalagi sudah ada kesepakatan kerjasam diantara kedua provinsi tersebut.

“Daripada harus beli jauh, mungkin kita ambil dari provinsi tetangga kita yang paling dekat yang sudah ada MoU. Itu salah satu pembicaraan diatas kapal antar bupati kemarin,” ujar Assagaff.

Ketua Panitia Musrembang Bersama tahun 2017, Anthonius Sihaloho yang juga Kepala Bappeda Provinsi Maluku menjelaskan, secara detail hasil dari Musrembang ini program-program prioritas yang diusulkan kabupaten/kota yang diturunkan dengan Program Perencanaan PembangunanTahun 2018 Provinsi Maluku sudah diselesaikan pada Pra Musrembang. “Musrenbang ini kita tidak lagi bicara soal program 2018, sudah selesai pada saat pra Musrenbang di kota ambon pada 26 Maret. Sehingga saat Musrenbang di atas kapal, kita fokus mendengarkan arahan narasumber dari kementerian. Kemudian kita tanda tangan Mou kerjasama dengan Maluku Utara,” jelas mantan kepala Dinas PU Maluku itu.

MoU yang ditekan itu sebut Sihaloho, kerjasama sektor perhubungan, yaitu, menghubungkan Maluku-Maluku utara melalui Teluk Bara-Sanana, Wahai ke Obi melalui transportasi angkutan penyeberangan.

Untuk angkutan udara, menghubungkan Maluku-Maluku Utara dari Darwin-Saumlaki-Ambon-Ternate-Morotai-Bau Bau.

Berikut sektor pariwisata serta sektor pertambangan. “Kalau sektor pariwisata, kita kerjasama paket-paket wisata Maluku-Maluku Utara. Di bidang pertambangan, kita kerjasama khususnya di Obi ada smelter nikel dan bahan bakunya, kalau dari Obi saja kurang. Bisa dipasok dari SBB, Maluku Itu inti dari MoU itu,” kata Sihaloho. (RUZ)

 

Ambon,- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dipimpin Gubernur Maluku Said Assagaff yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Kecamatan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), salah satu agenda utamanya membahas 11 Program Strategis Nasional di Maluku.

Saat membuka Rakerda di SMA Negeri 2 Desa Toumalehuw Barat, Kecamatan Pulau Manipa, SBB, Rabu (15/3), Gubernur menegaskan dari 11 program yang dibahas, ada 10 proyek yang sudah disetujui. “Ada 1 proyek saja, yakni pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA) yang masih ditangguhkan tiga sampai empat tahun ke depan, karena dosen-dosen harus dipersiapkan terlebih dahulu, ” ujar Assagaff.

Dia lantas meminta, para pimpinan SKPD terkait, agar mengawal program-program strategis ini, dijaga dikawal. “Jangan sampai tidak dikawal, bisa-bisa tahun depan tidak ada realisasinya. Kemudian itu Dana Alokasi Umum (DAU) kita, mulai tahun depan juga sudah dihitung berdasarkan luas laut kita,” tegasnya.

Assagaff juga menyampaikan akan ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), yang bakal dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, di atas Kapal Dorolonda tanggal 6-9 April 2017. “Saya minta agar semua SKPD, untuk dapat mensukseskan berbagai event nasional yang akan berlangsung di Maluku tahun dan tahun depan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Anthonius Sihaloho, memaparkan 11 Program Strategis Nasional di Maluku. “11 program yang dimaksud itu ialah Trans Maluku yang merupakan transportasi multimoda. Integrasi transportasi jalan dan transportasi penyeberangan atau ferry yang menghubungkan Gugus Pulau di Maluku.

Selain itu ada 7 ruas jalan trans Maluku yang dimulai dari pembangunan Jalan Trans Maluku Ibra – Danar – Tetoat sepanjang 68.31 Km, pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Barat Pulau Seram (Kairatu – Piru – Taniwel – Lisabata – Saleman) sepanjang 98.82 Km, dan pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Pulau Ambon (Laha – Alang – Wakasihu – Asilulu – Kaitetu – Hitu – Morela – Liang) sepanjang 99.6 Km,” paparnya.

Ada lagi, lanjut Sihaloho, Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Selatan Pulau Seram (Haya – Tehoru – Werinama – Kotabaru – Airnanang) sepanjang 200.5 Km, Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Lingkar Timur Pulau Seram (Airnanang – Masiwang – Waru – Bula) sepanjang 120 Km, Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Leksuka – Namrole (P. Buru) sepanjang 53.85 Km, dan Pembangunan Jalan Trans Maluku ruas Tual – Ngadi – Tamedan – Ohoitu (P. Kei Kecil) sepanjang 24.2 Km.

“Ruas jalan Trans Maluku sebanyak 7 (tujuh) ruas ini merupakan proyek Strategis Nasional sehingga diprioritaskan penanganannya pada tahun Anggaran 2018 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Dana Alokasi Khusus (DAK),” terangnya.

Program kedua, menurut Sihaloho, yakni Food Estate, yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan di Provinsi Maluku, yang dilakukan secara terintegrasi, yakni pertanian, perkebunan dan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang didukung oleh infrastruktur berupa bendungan dan irigasi yang difokuskan di Pulau Buru. Untuk program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 2,6 Trilyun. Bendungan Waiapo, ini lanjut Sihaloho, telah disetujui pembangunannya dengan Tahun Anggaran 2017, yang akan dimulai Pembangunan jalan akses menuju bendungan dan Pembangunan Fisik Bendungan Waeapo pada Tahun Anggaran 2018.

“Program lainnya, yaitu Flyover Sudirman yang berfungsi untuk mengatasi kemacetan ruas jalan Ambon – Galala dengan Panjang Bentang 402 M, Jumlah Bentang 12 Bentang, Konstruksi bangunan atas PCI GIrder, Konstruksi bangunan bawah beton bertulang, pondasi Bore PIle Diameter 80 Cm, ” terangnya.

Anggaran yang dibutuhkan pun sebanyak Rp. 180 Milyar, dimana untuk Konstruksi Rp. 145 Milyar dan pembebasan lahan Rp. 35 Milyar. “Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat yang juga masuk dalam proyek prioritas akan memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan memadai untuk semua kalangan masyarakat. dengan lokasi RSUP di Wailela, Desa Rumatiga Kota Ambon. Kebutuhan Anggaran untuk Konstruksi Rp. 795,8 Milyar,” jelasnya.

Beberapa program strategi nasional lainnya, yang juga dipaparkan Sihaloho, antara lain Pembangunan Institut Teknologi Ambon (ITA), Bandara Banda, Sekolah Tinggi Pelayaran di Desa Waraka, Kabupaten Maluku Tengah, Pasar Apung Mardika, Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Dok & Galangan Kapal, dan Pembangunan Pabuhan Ekspor Waai Tulehu.(WM-UVQ)

Friday, 24 March 2017 00:05

MTQ Kabupaten MALRA Resmi Di Tutup

Tual - Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke 27 selama 5 hari yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Sekabupaten Maluku Tenggara resmi ditutup oleh Ketua DPRD Maluku Tenggara, TH Welerubun, selasa 21/03/17.

Ketua DPRD dalam sambutannya mengatakan, Pelaksanaan MTQ diyakini sebagai sebuah wahana strategis dalam membaca dan menghayati kalam ILLAHI serta mendalami isi dan mengamalkan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke 27 di tingkat Maluku Tenggara diharapkan dapat menambah wawasan, penghayatan dan cinta kasih terhadap Quran.

Welerubun juga meyakini, pelaksanaan MTQ di Maluku Tenggara membawa hikmah yang besar. Hikmah itu berupa hadirnya suatu suasana spritual yang baru dan sejuk bagi tatanan kehidupan keagamaan, dan hubungan antar pemeluk agama. Lebih lanjut dikatakan, suatu kesejukan spiritual yang dapat membawa setiap umat islam untuk lebih dekat kepada Sang Chalik dan kesejukan itu yang telah mencairkan kembali kebekuan-kebekuan hubungan sulahturahmi, kekeluargaan dan persaudaraan. “Jelasnya.

Welerubun juga mengucapkan selamat kepada para Qori-Qoriah, Hafizh-Hafizhah, Mufassir-Mufassirah yang meraih peringkat juara dalam MTQ Ke 27. “Dalam presrasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan teruslah berlatih untuk mempersiapkan diri guna mengharumkan nama Kabupaten Maluku Tenggara pada MTQ ditingkat selanjutnya. Dan yang belum mendapatkan prestasi jangan berkecil hati dan teruslah berlatih untuk meraih prestasi pada kesempatan berikut.” Ungkapnya.

Di akhir sambutannya Welerubun mengharapkan kepada para Qori dan Qoriah yang akan mewakili daerah Maluku Tenggara ke ajang tingkat Propinsi kiranya terus mempersiapkan diri secara baik guna, meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Harapan ini lanjut Welerubun adalah dambaan masyarakat sebab itu, sebagai Ketua DPRD dengan fungsi anggaran yang ada pada lembaga DPRD , akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah agar segera menyiapkan anggaran dalam rangka persiapan kontingen Maluku Tenggara pada ajang MTQ di tingkat Propinsi Maluku.”tandasnya (WM/STEF)

 

Tual – Kunjungan kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Tual dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat kini digelar di Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara, Jumat malam 03/03/17.

Raja Ohoitahit Hi Husein Reniwuryaan dalam sambutan mengatakan, Kami masyarakat Desa Ohoitahit menyambut baik kedatangan Bapak Wali Kota Tual Adam Rahayaan bersama SKPD yang sudah mau datang untuk berkunjung di Desa ini dan bisa mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat yang ada.

Masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada bapak (Almarhum) Wali Kota Tual MM Tamher dan Bapak Adam Rahayaan Selaku wakil Walikota karena selama masa jabatannya sudah memperhatikan Desa Ohoitahit diantaranya, membangun Puskesmas, SMP N 3, SMK, Rumah Renan dan membangun Balai Desa Ohoitahit.

Untuk itu, dengan adanya kunjungan ini diharapkan dapat melihat hal-hal yang masih kurang di desa ini. “ungkapnya Rahayaan dalam sambutan singkatnya mengatakan, Kunjungan kerja ini adalah semata-mata untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Pemerintah sebagai pelayan haruslah mengunjungi masyarakat dari lingkungan ke lingkungan dan dari desa ke desa agar segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat disalurkan ke Pemerintah untuk ditindak lanjuti.

Rahayaan Menambahkan, Bulan Oktober 2017 Presiden RI Joko Widodo akan berkunjung ke Ke wilayah Maluku perjalanan dengan angkutan kapal Dari Ambon, Banda, Tual, Aru, MTB dan MBD. Untuk itu, Pemerintah dan masyarakat diminta menyiapkan diri untuk menjemput Bapak Presiden RI.

Dalam kesempatan tersebut masyarakat juga menyampaikan aspirasinya, adapun Aspirasi yang disampaikan antara lain, Meminta Pemerintah Kota Tual untuk membantu masyarakat dalam hal Pemberdayaan, pemekaran, meminta pangkalan armada untuk mengangkut ibu-ibu sapu jalan, meminta perumahan, talud yang sudah hancur harus diperbaiki, permintaan speed untuk nelayan sekaligus adanya pengawasan dari dinas perikanan untuk laut karena laut sering di Bom dan Di bius Selian itu, masyarakat juga meminta agar, memperhatikan pertanian, jalan Hotmix, Permintaan Rebana untuk Majelis Ta’lim, Memperhatikan Tempat Parawisata, Memperhatikan intensif guru/honor, Pagar untuk sekolah, Pengelolaan sampah, dan meminta juga agar Stadion Kota Tual di bangun di Desa Ohoitahit karena pemilik lahan sudah menghibahkan ke Pemerintah Kota Tual.

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Tual Adam Rahayaan berjanji akan menampung aspirasi masyarakat setelah itu, akan di bahas bersama dan diselesaikan oleh Dinas-dinas terkait.” (WM/STEF)

Ambon, – Rapat kerja (Raker) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dijadwalkan berlangsung di Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 15 Maret 2017.
Hal ini di katakan Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Palapia, saat dikonfirmasi, Senin, 6/3/2017 mengatakan, Pulau Manipa diputuskan Gubernur Said Assagaff sebagai tempat penyelenggaraan Raker yang disurvei Bappeda setempat.

Menurut palapia “Raker di Pulau Manipa ini diselenggarakan awal Maret 2017. Namun, ditangguhkan karena persiapan penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 – 26 Februari 2017,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan, Raker Pemprov Maluku diputuskan Gubernur Said Assagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua yang diselenggarakan di daerah – daerah setelah dipercayakan memimpin daerah ini sejak 10 maret 2014.

Gubernur dan Wagub menginginkan mendengar secara langsung berbagai keluhan serta mendata berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di kabupaten/kota, kecamatan maupun daerah terisolasi.

“Jadi ini (Raker) tidak sekedar untuk jalan-jalan. Jangan ada yang masa bodoh. Ini penting untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di daerah,” kata Bobby mengutip penegasan Gubernur Said.

Dia merujuk Raker telah diselenggarakan di kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten Buru, kabupaten Buru Selatan dan kabupaten Maluku Bara Daya (MBD).

“Raker Pemprov Maluku sudah digelar di luar kota Ambon sebanyak empat kali, semata-mata untuk mendapatkan data riil tentang kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak hanya dirancang di belakang meja,” tandas Bobby.

Karena itu, Kadis, Kepala Badan maupun Kepala Biro yang hadir tolong mencatat program pembangunan yang perlu segera ditangani, terutama yang dijanjikan agar segera direalisasi.

Gubernur maupun SKPD melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan sehingga ini dinilai strategis dalam menyusun dan menjawab kebutuhan masyarakat agar realisasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial tepat sasaran, berdayaguna serta optimal.

“SKPD teknis dikoordinasi Bappeda Maluku telah menginventarisasi masalah di suatu daerah, makanya diputuskan Raker di situ agar dengan kehadiran pemangku kepentingan di sana, maka langsung memutuskan program penanganan,” tegas Bobby.

Kisar, - Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat kecamatan kisar utara kabupaten maluku barat daya, yang di buka secara resmi Wakil Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach di Kisar Utara.

Dalam sambutannya wabup mengatakan, kegiatan musrenbang adalah agenda rutin tahunan yg stiap kali di laksanakan Namun musrembang dari tingkat desa, hingga propinsi harus dilandaskan pada sebuah pemikiran, dan perencanaan yang konstruktif, fudamental dan bisa diaplikasikan, Dan tidak didasarkan pada sesuatu yg sifatnya abstrak karena berandai-andai dlm sebuah perencanaan.

Karena dalam sebuah perencanan pembangunan adalah sesuatu yang nyata. “Jangan buat program yang bnyak-banyak, nanti bingung sendiri dan lupa sebagian” ungkap wabup.

Buatlah program-program prioritas dan bisa dikerjakan dengan sumber daya yg ada. Sehingga program-program tersebut bisa berguna dan tepat sasaran.

Menurut wabub RPMJD daerah kab. MBD adalah merupakan haluan dan kompas dalam melakukan perencanaan di daerah yg disusun brdasarkan Visi dan misi bupati dan wakil bupati yakni, menjadikan masyarakat MBD yg adil, sehat,cerdas, sejahtera, tangguh dan lestari.

Tahun ini kita mempunyai beberapa program prioritas yakni pendidikan dan ksehatan ditahun pertama sedangkan tahun kedua, kita mendorong pengurangan angka kemiskinan dengan membuka lapangan kerja lewat pembukaan lapangan kerja pada sektor non formal dan kewirausahaan.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yg ada.Sehingg program yang hendaknya di kerjakan harus selaras dengan program pemerintah pusat yakni nawacita Presiden RI Joko Widodo.

Turut hadir dalam musrembang yakni sekda MBD Drs. A. Siamiloy, wakil ketua ll DPRD KAB. MBD Evert Mozes, kep. Balitbang Wem maahury, kadis pendidikan Drs.Jhon Leunupun, kadis Kesehatan, kepala BPMD, Roby Far Far, kadis pertanian, J. Philipus Msi, ass l edy ubro SE, kabag umum, Jack Laipiopa S.Pi. camat terselatan, kisar utara, unsur muspika para kades,tomas,toga,todat, topem dan para PNS. (WM)

 

Ambon, – Gubernur Maluku Said Assagaff mengarahkan Dinas Koperasi dan UKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membantu modal usaha kelompok anak muda kreatif di Kota Ambon.

“Saya saat menghadiri pesta rakyat di kelurahan Benteng (kecamatan Nusaniwe) Rabu (1/3) malam termotivasi untuk mengarahkan agar ada bantuan modal usaha, karena kelompok anak muda tersebut kreatif,” katanya, di Ambon, Kamis, 2/3/2017.

Gubernur juga mengaku telah berdialog dengan anggota kelompok anak muda yang ternyata terampil melakukan duco maupun reparasi sepeda motor.

“Sayangnya mereka terkendala modal usaha dan keterbatasan peralatan untuk mengembangkan usaha tersebut,” ujarnya.

Karena itu, Karo Umum Setda Maluku, Hadi Sulaiman telah diminta memfasilitasi ketua tim pemberdayaan kelurahan Benteng dan kelompok anak muda kreatif untuk mengajukan permohoan bantuan modal maupun peralatan ke Dinas Koperasi dan UKM dan Disperindag.

“Saya mengetahui di Disperindag ada program bantuan peralatan yang nilainya puluhan hingga ratuan juta rupiah diberikan secara cuma – cuma asalkan terwadahi dalam bentuk kelompok,” kata Gubernur.

Dia memastikan, bantuan dari Disperindag Maluku juga tersedia untuk kaum ibu, seperti mesin jahit maupun perlengkapan produksi rumah tangga.

“Jadi didorong untuk mengembangkan produksi industri rumah tangga dengan modal usaha melalui Dinas Koperasi dan UKM,” ujarnya.

Apalagi di Dinas Koperasi dan UMK juga tersedia dana Kredit usaha Rakyat (KUR) yang tanpa jaminan.

“Manfaatkan program yang disiapkan pemerintah melalui bank untuk menambah modal usaha karena industri rumah tangga bisa kebagian puluhan juta rupiah,” kata gubernur.

Dia memandang program KUR kurang tersosialisasi optimal sehingga masyarakat belum banyak memanfaatkannya.

Padahal, pemanfaatan KUR maupun peralatan dari Disperindag Maluku bisa meringankan beban masyarakat tidak mampu dan pada akhirnya membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan.

“Saya secara pribadi siap membantu dana Rp100 juta agar usaha kelompok anak muda kreatif lebih berkembang. Ini strategis bagi stabilitas keamanan Maluku, karena kalau ada usaha maka mereka tidak mudah terprovokasi melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan diri sendiri,” kata gubernur.

Ambon, – Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku dari waktu ke waktu semakin menurun, terbukti dalam apel pagi 1 Febuari lalu, dari 700 ASN dilingkup Kantor Gubernur Maluku, hanya 256 pegawai yang hadir.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Maluku Femy Sahetapy dalam sambutannya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-45, yang berlangsung di halaman belakang kantor Gubernur, Jumat (17/3), menghimbau kepada seluruh ASN lebih meningkatkan kehadirannya, dengan rajin berkantor.

“Saya menghimbau kita semua selaku ASN , harus disiplin dan rajin masuk kantor, bukan malas-malasan,”ujar Sahetapy saat memberikan sambutan pada Upacara HUT Korpri..

Tak lupa dirinya juga meminta kepada setiap SKPD untuk memasukan realisasi program dengan tepat waktu.
Untuk mengetahui kehadiran pegawai, pihaknya telah memberlakukan absen manual pagi, sedangkan absen finger print diberlakukan untuk siang dan sore hari dilingkungan Kantor Gubernur Maluku.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui serta mengontrol jumlah pegawai yang hadir untuk mengikuti apel pagi, sekaligus sebagai upaya disiplin ASN.(WM-UVQ)

Page 1 of 16

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 27 APRIL 2017
 

FILE PERAKIRAAN CUACA 27 APRIL (PDF)

FILE PERAKIRAAN GELOMBANG 27 APRIL(PDF)


Info Gempa Mag:2.6 SR, 18 April 2017 Pukul 17:53:35: WIT, Lokasi:4.38 LS-129.17 BT (82 Km Barat BANDA-MALTENG, 90 Km Tenggara Nusalaut-MALTENG), Kedalaman 10 Km

 


 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top