Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy

Friday, 17 March 2017 06:45

Kapal Pembangkit Listrik Tiba di Ambon

Ambon, 17/3 (Antara Maluku) - Kapal pembangkit listrik Karadeniz Powership Yasin Bey milik Karpowership Grup Energi Karadeniz, Istanbul, Turki, tiba di Ambon, Maluku.

Kapal berkapasitas 60 megawatt (MW) tersebut saat ini berlabuh di perairan Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, menunggu waktu peresmian dan operasional, kata Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN Maluku dan Maluku Utara Edward Peea di Ambon, Jumat.

Ia mengatakan pengoperasian kapal pembangkit listrik bertujuan untuk memperkuat pelayanan PT PLN dalam mengatasi kekurangan pasokan listrik di Pulau Ambon.

"Kapal listrik dijadwalkan tiba di Ambon pada 2016, tetapi mengalami penundaan dan baru tiba saat ini," ujarnya.

Menurut dia, kapal pembangkit listrik ini akan dioperasikan di lokasi yang semula akan dibangun PLTU Waai dengan daya listrik sebesar 60 MW, dan akan disalurkan melalui transmisi 70 kV menuju Desa Passo, Kecamatan Baguala, hingga Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Jaringan transmisi Pulau Ambon dalam tahapan pembangunan yang dimulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai hingga Passo sepanjang 18 KM atau 150 KV dilanjutkan pembangunan Passo- Sirimau 12 KM atau 70 Kv.

"Selain itu pembangunan jaringan Passo-Hative Besar 26 KM atau 150 KV yang akan dilaksanakan pada 2017. Untuk pembangunan gardu induk di kawasan Passo dan kecamatan Sirimau dalam waktu dekat akan disalurkan kepada masyarakat," katanya.

Saat ini, kapal tersebut masih dalam proses pekerjaan untuk persiapan pengoperasian. Teknisi PLN bersama teknisi kapal listrik terus melakukan koordinasi agar pengoperasian dapat secepatnya dilakukan.

Kapal ini sebagai solusi jangka pendek terhadap krisis listrik di berbagai daerah. Pengoperasian kapal genset ini sebagai `jembatan` sebelum proyek listrik 35.000 MW tuntas.

Pemanfaatan kapal pembangkit listrik ini membantu daerah di Indonesia yang kekurangan listrik. Wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan cocok untuk pembangkit listrik apung.

"Kapal-kapal `genset raksasa` ini disewa oleh PLN untuk lima tahun ke depan dari perusahaan di Turki. Kami berharap masalah kelistrikan di Maluku dapat ditangani dengan kehadiran kapal pembangkit tersebut," tandasnya.

Ditambahkannya, kapal pembangkit telah direalisasikan di wilayah Sulawesi sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara (Sumut), dan Maluku mengalami keterlambatan. (AM)

 

Ambon, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua meminta perhatian serius kepada semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khusus untuk masalah kemiskinan di daerah seribu pulau ini.

“Saya minta ada perhatian serius dan melakukan intervensi program kemiskinan di tahun 2018, baik dari Sumber dana APBD maupun APBN, dengan menggunakan Data Kemiskinan ‘by name by address’, yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” Kata Wagub saat membuka Forum Gabungan SKPD Provinsi Maluku (Promal) tahun 2017, di Lantai VII Kantor Gubernur, Senin (20/3/2017).

Menurutnya, masalah kemiskinan dan pengangguran di tahun 2016, angkanya mencapai 19,26 persen, turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,36 persen. Sedangkan angka pengangguran tahun 2016, turun menjadi 7,05 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 9,93 persen.

Meski begitu, ia sempat menyebutkan, beberapa kinerja pembangunan di daerah Maluku yang perlu diapresiasi, antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2016 tumbuh positif sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.

“Inflasi Maluku tahun 2016 mencapai 3,25 persen masih tinggi dari inflasi nasional 3,02 persen atau selisih sekitar 0,23 persen. Meski demikian angka ini masih berada di bawah target (4,93 – 5,43 persen) makro road map inflasi kita di tahun 2016,” paparnya.

Ia mengharapkan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja keras, terutama untuk mengendalikan inflasi di dua Kota, yakni Kota Ambon dan Kota Tual, sehingga ke depan Maluku bisa berada di bawah inflasi nasional.

Mencermati tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, menurut Wagub, penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 ini, mengambil tema (Mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas).

Sementara itu, lanjut Wagub, Tema ini akan didukung delapan prioritas pembangunan, meliputi Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, Percepatan pembangunan infrastruktur, Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, Peningkatan ketahanan pangan, Penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, serta Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban sert kualitas perdamaian.

“Saya harap, masing-masing prioritas pembangunan tersebut diturunkan dalam masing-masing fokus, dengan demikian forum gabungan ini dapat memberikan penguatan pada masing-masing SKPD, “pungkasnya. (PM-05)

Ambon, Kota Ambon menerima bantuan hibah dari Asian Development Bank melalui Program Neighborhood And Shelter Project (NUSP) sebesar Rp22 miliar pada tahun 2017.

Penjabat Wali Kota Ambon Frans Johanis Papilaya, di Ambon, Senin (20/3) mengatakan mulai tahun 2015 Kota Ambon mendapat bantuan hibah Program NUSP sebesar Rp32 miliar yang disalurkan secara bertahap mulai tahun 2015 sebesar Rp1 miliar, tahun 2016 Rp 8,7 miliar, dan tahun 2017 direncanakan sebesar Rp22 miliar.

"Sedangkan sisanya akan direalisasikan tahun 2018 dan 2019, dan diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan, infrastruktur, sanitasi serta air minum," katanya.

Ia mengatakan, kemampuan Pemkot Ambon dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan, infrastruktur, sanitasi serta air minum sangat terbatas, dibandingkan kenyataan yang dihadapi kabupaten dan kota di Maluku dengan ketersediaan anggaran terbatas.

Pemerintah pusat juga telah menetapkan program 100.0.100, yakni 100 persen sanitasi, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen tersedia air minum yang harus diselesaikan tahun 2019.

"Program pemerintah tersebut harus diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Ambon serta instansi terkait lainnya, sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan," katanya pula.

Menurut Frans, penanganan kawasan kumuh telah dilaksanakan sejak lama, walaupun belum dalam bentuk program khusus.

Program tersebut telah dimulai sejak tahun 2007 dan berakhir tahun 2014, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) atau dikenal juga dengan Program Pembangunan Kawasan Perkotaan (P2KP).

Program itu lebih difokuskan pada kawasan kumuh yakni Program Pembangunan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), salah satu produknya adalah Program Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan (PLPBK) untuk Kota Ambon berlokasi di Negeri Batu Merah dan Kelurahan Wainitu.

"Setelah berakhir Program PLPBK tahun 2015 maka berakhir pula P2KKP, dan mulai tahun 2015 dilanjutkan dengan Program NUSP hingga tahun 2019," ujarnya.

Menurutnya, terdapat juga Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang didanai APBN melalui satuan kerja kawasan kumuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

"Penentuan lokasi mengacu pada SK Wali Kota Ambon Nomor: 402 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Ambon," kata dia.

Ia menambahkan, sejak tahun 2011 Kota Ambon juga menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sasaran program ini bagi masyarakat tidak mampu yang rumahnya mengalami kerusakan dan dikategorikan tidak layak huni. Sampai saat ini sebanyak 1.260 unit rumah telah diperbaiki. (TM)

Ambon,  Gubernur Maluku, Said Assagaff memfasilitasi penderita tumor ganas, Nahla Namma (14) berobat ke Makassar, Sulawesi Selatan.

"Saya telah memfasilitasi Nahla berangkat ke Makassar pada 17 Maret 2017 agar bisa diperiksa intensif oleh tim dokter spesialis," kata Gubernur Said Assagaff dikonfirmasi, Jumat (17/3).

Hasil pemeriksa nantinya menjadi rujukan untuk siswi kelas III Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Sepa, kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dioperasi.

Gubernur Said Assagaff mengemukakan, setelah dilaporkan nasib Nahla, maka berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan Maluku, Meykal Pontoh tentang teknis pengobatan yang harus dijalaninya.

Bahkan, Meykal juga diarahkan berkoordinasi dengan rumah sakit maupun dokter spesial di Makassar sebelum Nahla diberangkatkan.

"Saya kasihan karena Nahla masih muda sehingga harus ditolong agar memiliki harapan hidup, selanjutnya bila operasi dilaksanakan baik, maka bisa melanjutkan pendidikannya," tandas Gubernur.

Dia mengakui, baru mengetahui penyakit yang diterima Nahla setelah kembali dari Rakerda Pemprov Maluku di Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada 14 - 16 Maret 2017.

"Jadi ini tanggung jawab Pemprov Maluku terhadap warganya sebagai wujud kepedulian sosial yang memang terlambat ditangani sehingga tumor di bagian kaki," ujar Gubernur.

Nahla merupakan anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Abdul Karim Namma (48) dan Bidara Sopalatu (44).

Dia telah menderita penyakit tersebut sejak usia 10 tahun saat duduk di kelas V SD.

Lututnya bengkak dan membesar saat berada di kelas II MTs negeri Sepa.

Nahla sejak Januari 2016 saat berada di kelas III MTS sudah tidak bisa berjalan ke sekolah dan hanya belajar di rumah dengan bimbingan para gurunya yang tergerak hati karena motivasi tingginya untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) nantinya. (TM)
 

Ambon, – Pemuda memiliki peran yang strategis dalam pengembangan sebuah bangsa, negara dan daerah. Sebagai generasi pemuda bangsa harus mengembangkan potensi melalui gagasan-gagasan yang positif bagi kemajuan bangsa di daerah. Ungkap Sekertaris Daerah Maluku Hamin Bin Taher saat membaca Sambutan Tertulis Gubernur Maluku Ir.Said Assagaff di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (10/3/2017).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nomor. Kep. 43/DPP/KNPI/VIII/2016 tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pengurus Daerah dan Majelis KNPI Provinsi Maluku Periode 2016-2019, yang mana dalam hal ini berjumlah 177 orang.

“Untuk itu, Saya memberikan selamat dan apresiasi yang tinggi dengan dilantiknya177 orang pemuda DPD KNPI Provinsi Maluku,” akunya

Dikatakan, KNPI adalah sebuah organisasi yang menghidupkan dan membuktikan eksistensinya untuk mampu berdiri di garis depan demi mengahadapi persaingan di Maluku dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, lewat pengurus yang baru dilantik, saya berkeyakinan bahwa dengan memiliki semangat juang yang besar, maka hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, saya berharap agar pengurus yang dilantik dapat melakukan langkah-langkah konstruktif dan komunikatif untuk menyatukan seluruh rekan-rekan pemuda yang ada di Maluku. Karena dualisme yang terjadi di dalam kepengurusan KNPI selama ini, membuat perpecahan diantara pemuda. Maka, sebagai pemuda yang tangguh dalam membela bangsa hendaklah kita bersatu padu maju untuk membangun Maluku ke depan.

Menurut Taher, Saat ini pemerintah provinsi Maluku terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui perwujudan visi yaitu menetapkan pembangunan Maluku yang rukun, religius, aman dan sejahtera, berkualitas dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.

“Mencermati hal tersebut, maka pemuda Maluku harus senantiasa memiliki jiwa intelektual yang berpihak demi kepentingan rakyat,” pinta Taher

Ditambahkan, usai pelantikan akan dialnjutkan dengan Rapat Kerja DPP KNPI Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku kami menyambut gembira pelaksanaan raker tersebut.

Beliau berharap, program-program KNPI Maluku dapat membantu pemerintah untuk mengawal pembangunan di Maluku. Karena dengan semangat Pemuda Maluku, mereka dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Sementara itu, Kordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara Syamtidar Tomagola mengatakan, di bumi raja-raja ini, Pemuda KNPI akan menggoncang Maluku dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Diakui, kelemahan pemuda adalah kurangnya membangun kreativitas, Padahal sumber daya manusia sangat banyak. Oleh karena itu, pemuda Maluku bangkitkan semangat dan kreativitas untuk membangun daerah dengan penuh kebersamaan.

“Potensi kreatifitas tidak mampu dikembangkan sehingga sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat di gunakan dengan baik, maka kekayaan yang dimiliki tidak dapat dieksplor dengan baik,” paparnya.

Lebih lanjut, Ia akui bahwa kepecayaan besar sangat diharapkan dari Pemuda Maluku untuk bangkit dan mengembangkan kreatifitas demi pembangunan Maluku.(AT-009)

 

Ambon, 8 Maret 2017. Bimbingan Teknis Pengawasan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, dan akan digelar selama 3 hari dari tanggal 8 - 10 Maret 2017.

Bimtek ini diikuti oleh 40 orang peserta, yang terdiri dari pejabat Eselon III sebanyak 10 orang, Pejabat Eselon IV sebanyak 14 orang, serta pelaksana sebanyak 16 orang. Dengan narasumber diantaranya Dirjen PSDKP KKP RI, Komandan Lantamal IX Ambon, dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Melalui sambutannya Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyampaikan, dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan nasional, perairan Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah yang berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang cukup luas dan potensial, dimana sumber daya ikan sebanyak 3.055 juta ton/tahun bila dibandingkan dengan sumber daya ikan nasional sebesar 9.931 juta ton/tahun yang berada pada WPP Laut Banda,
WPP Laut Seram dan sekitarnya dan WPP Laut Arafura.

Potensi Sumber daya ikan yang besar tersebut, tentunya merupakan tumpuan harapan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja.

Wagub berharap dalam penyelenggaran Bimtek Pengawasan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan saat ini, tentunya merupakan salah satu strategi dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kelautan dan Perikanan, beserta seluruh pemangku kepentingan (Stake Holder) dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. (SN)

 

Wednesday, 08 March 2017 06:32

Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017

Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017

 

 

Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017

Direktorat Pos

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos  Dan Informatika

Kementerian Komunikasi Dan Informatika

 

Dalam rangka partisipasi Indonesia dalam International Letter-Writing Competition for Young People 2017 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pos Sedunia (Universal Postal Union-UPU), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan menyelenggarakan Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017 yang berlangsung mulai bulan Februari – April 2017 dengan tema Kegelisahanku saat menjadi penasihat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)”.

Kegiatan lomba menulis surat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis surat remaja Indonesia dan memasyarakatkan layanan jasa pos. disamping itu, lomba ini sebagai ajang kompetisi dalam meningkatkan kreatifitas dan kompetensi diri generasi muda Indonesia.

Dari hasil penilaian lomba akan ditetapkan 3 surat terbaik sebagai pemenang Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017. Surat terbaik akan dikirimkan kepada International Bureau UPU untuk diikutsertakan dalam International Letter-Writing Competition for Young People 2017.

KETENTUAN LOMBA

1. KETENTUAN PESERTA LOMBA

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Remaja berusia maksimal 15 tahun sebelum 5 Mei 2017.
  3. Belum pernah menjadi pemenang I, II dan III Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2016 dan sebelumnya.
  4. Setiap peserta hanya boleh mengajukan satu surat (karangan).

2. KETENTUAN PENULISAN SURAT

  1. Isi surat sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.
  2. Jumlah kata dalam surat tidak lebih dari 1.000 kata.
  3. Surat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
  4. Surat merupakan karya asli (sendiri), bukan terjemahan/saduran, dan belum pernah dilombakan/dipublikasikan.
  5. Penulisan surat dapat menggunakan mesin tik, komputer, atau dengan tulis tangan.
  6. Bentuk dan teknik penulisan surat harus sesuai dengan tata penulisan, yaitu mencantumkan tempat dan tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka dan penutup, dan tanda tangan pengirim surat.
  7. Penulisan surat disampaikan secara komunikatif.
  8. Surat yang tidak sesuai dengan ketentuan butir f di atas akan didiskualifikasi.

3. KETENTUAN PENILAIAN

  1. Penilaian karya peserta dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
  2. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria: aspek bentuk, kerapian, kesesuaian isi dengan tema, dan gaya penyajian.
  3. Penilaian akan dilakukan dalam dua tahap:

    1) Tahap pertama: Dewan juri akan menetapkan enam karya nominasi pemenang lomba.

    2) Tahap kedua: Peserta nominasi akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahap validasi dan penulisan langsung di hadapan dewan juri.

  4. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

 4. VALIDASI NOMINASI PEMENANG LOMBA

  1. Dewan Juri akan melakukan validasi keabsahan enam karya nomine pemenang lomba melalui tanya jawab atau wawancara.
  2. Peserta nomine akan mendapat informasi dari narasumber mengenai teknik penulisan surat.
  3. Setelah mendapat pembekalan, peserta nomine diminta kembali membuat/ menulis surat (pengujian langsung) untuk menetapkan tiga surat/peserta terbaik, sebagai Pemenang I, II, dan III.

 5. JADWAL LOMBA

  1. Karya peserta dikirimkan paling lambat tanggal 17 Maret 2017 (cap pos).
  2. Penilaian tahap pertama akan dilakukan pada 4- 5 April 2017.
  3. Pengumuman nomine pemenang pada 7 April 2017.
  4. Penilaian tahap kedua berupa pembekalan dan pengujian langsung para nomine pada  18 -- 19 April 2017.
  5. Pengumuman Pemenang I, II, dan III akan dilakukan pada tanggal 21 April 2017 melalui laman (website) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

6. KETENTUAN PENGIRIMAN SURAT

    1. Peserta wajib menyertakan fotokopi identitas diri yang sah (misalnya kartu pelajar, surat keterangan dari yang berwenang/sekolah atau identitas diri yang berlaku lainnya).
    2. Mencantumkan data diri lainnya sebagaimana disebutkan dalam formulir terlampir. Formulir dapat diunduh (download) melalui laman (website) Kementerian Komunikasi dan Informatika (link unduhan terlampir di bagian bawah) dan PT. Pos Indonesia (www.posindonesia.co.id).
    3. Surat (naskah karangan) dikirimkan kepada:

Panitia Lomba Menulis Surat Remaja Nasional Tahun 2017

d.a. Direktorat Pos

               Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

               Kementerian Komunikasi dan Informatika

               Gedung Sapta Pesona, Lantai 6

               Jalan Medan Merdeka Barat No. 17

               Jakarta 10110

7. PENGHARGAAN

  1. Para pemenang lomba akan diberi penghargaan berupa trofi, sertifikat, dan kompensasi hak cipta penulisan dalam bentuk uang tunai dengan perincian sebagai berikut:

    Pemenang I  :  sebesar Rp 12.000.000,00

    Pemenang II :  sebesar Rp 10.000.000,00

    Pemenang III:  sebesar Rp   9.000.000,00

  2. Kompensasi tersebut akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. TINDAK LANJUT

Surat terbaik (pemenang) pertama akan diikutsertakan pada International Letter-Writing Competition for Young People 2017 yang diselenggarakan Universal Postal Union (UPU).

Penghargaan yang disediakan oleh UPU berupa medali emas bagi Pemenang I, medali perak bagi Pemenang II, dan medali perunggu bagi Pemenang III, serta sertifikat dan hadiah lainnya.

9. PENYELENGGARA

Panitia penyelenggara Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017 adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Panitia ini mempunyai hak tidak terbatas dan berkesinambungan terhadap karya cipta surat-surat yang dilombakan untuk mengedit, mendisribusikan, mempublikasikan, mereproduksi,   dan/atau menerjemahkannya  ke dalam bahasa lain.

Untuk pendaftaran peserta dapat mengunduh formulir melalui link berikut:

Formulir Peserta Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017

Brosur Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2017

 

ALAMAT PANITIA LOMBA MENULIS SURAT REMAJA NASIONAL 2017

Direktorat Pos

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110

Telp. 0213835927, Faks. 0213832870

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ambon, 28/2 - Gubernur Maluku Said Assagaf menegaskan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerahnya agar menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) provinsi sebagai persyaratan bagi penyediaan barang dan jasa.

"Selaku gubernur, saya tegaskan kepada para KPA agar menggunakan NPWP wilayah Provinsi Maluku sebagai persyaratan kepada para penyedia barang dan jasa untuk proses pengadaannya di masing -maisng kantor saudara," katanya di Ambon, Selasa.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Ambon.

Ia mengungkapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola KPPN Ambon, kurang lebih Rp4,8 triliun, di dalamnya terdapat potensi penerimaan perpajakan yang cukup signifikan.

Dari total rencana penerimaan pajak Provinsi Maluku sebesar Rp2,2 trilyun, ternyata 80 persennya bersumber dari penyerapan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan NPWP Provinsi Maluku telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 188-83 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

"Hal ini perlu dilakukan agar potensi penerimaan pajak yang bersumber dari APBN dapat menjadi Penerimaan Pajak Provinsi Maluku seutuhnya," tandasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku instansi teknis yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dari kekayaan negara, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pemerintahan.

Makanya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenkeu selaku penjaga uang negara diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan negara sehingga bisa menjaganya secara baik, amanah dan profesional.

"ASN dan dan pegawai Kemenkeu harus mampu menjadikan keuangan negara sebagai alat untuk mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial, menjaga persatuan dan keutuhan negara, tulang punggung yang kokoh untuk membangun serta menopang Negara Indonesia yang kuat, mandiri dan bermartabat" tandas Gubernur. (AM)

 

Ambon, 26/2  - Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan, penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah Tingkat Nasional di Ambon pada 24-26 Februari 2017 akan memberikan dampak ganda dan strategis terhadap kemajuan Maluku.

"Maluku memperoleh dampak strategis, terutama untuk memperkokoh silaturahmi dan ikatan keadaban sesama anak bangsa serta menegaskan kembali pentingnya merawat Bhineka Tunggal Ika untuk Indonesia tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, tanpa monopoli serta aman dan damai," kata Gubernur pada penutupan tanwir Muhammadiyah, di Ambon, Minggu.

Pelaksanaan tanwir juga membuat Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya dalam bulan Februari 2017 berkunjung ke Ambon setelah sebelumnya hadir pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 pada 9 Februari 2017, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kesekian kalinya mengunjungi Ambon sebagai kampung halamannya.

Wapres Jusuf Kalla telah diangkat sebagai warga kehormatan Kota Ambon dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai orang Ambon. Wapres juga berandil sangat besar terhadap proses rekonsiliasi saat konflik Maluku, terutama dalam Perjanjian Malino II.

Sedangkan Presiden Joko Widodo dikukuhkan sebagai "Upu Kaletia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku" atau bapak pemimpin besar yang peduli terhadap kesejahteraan hidup masyarakat adat di Maluku, oleh Majelis Latupati Maluku, bersamaan dengan pembukaan sidang tanwir Muhammadiyah, Jumat (24/2).

Selain itu, pertemuan tersebut juga membuat daerah-daerah yang berciri kepulauan seperti Maluku mendapat dukungan penuh dari Muhammadiyah, serta dukungan sangat positif dari Presiden Joko Widodo melalui sejumlah program prioritas untuk mempercepat ketertinggalan pembangunan yang pembiayaannya akan dilakukan selama tiga tahun mendatang.

Menurut Gubernur, bagi orang Maluku fakta kebhinekaan merupakan bagian dari identitas kebudayaan mengingat perspektif sejarah masa lampau sebagai pulau rempah-rempah (the spices island), khususnya cengkeh, pala dan fully.

"Sejak dahulu Maluku sudah menjadi tempat perjumpaan berbagai peradaban di dunia serta terbangun jalinan Nusantara, selain menjadi wilayah berbagai kepentingan dagang dan politik dunia terutama Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang, selain Arab, China dan India. Kondisi ini menjadikan Maluku sebagai masyarakat yang sangat multikultural," katanya.

Maluku memiliki kurang lebih 100 sub suku dan sub etnik, 117 bahasa dan dialek serta enam agama resmi dan agama-agama suku, serta terdapat `fam` atau marga dari negara luar, di samping puluhan bahkan ratusan marga lokal maupun yang merupakan akulturasi dengan budaya daerah lain.

Dia mencontohkan, dari Sulawesi Selatan menggunakan marga Bugis atau Makassar, Sulawesi Tenggara menggunakan inisial La atau Wa, Sumatera menggunakan marga Padang, Palembang. Dari Arab ada yang pakai fam Assagaf, Al-Idrus, Basalamah, Attamimi dan Bahsoan, dari Belanda menggunakan marga Van Afflen, Van Room, De Kock, Ramschie, Payer, serta marga Da Costa, De Fretes, De Lima, Fareire dari Portugis dan marga Lie, Khouw dari Cina.

Akulturasi tersebut juga memunculkan berbagai khazanah seni budaya di Maluku yang merupakan perpaduan budaya lokal dengan Islam atau Arab, diantaranya Abda`u di Negeri Tulehu, Pukul Sapu di negeri Mamala-Morela dan Tarian Sawat serta perpaduan budaya lokal dengan barat seperti Tari Katreji, music hawaian, tarian Oralapei, Dansa Ola-Ola dan tarian Cakaiba.

"Walaupun berbeda tetapi katong (kami) tetap basudara (bersaudara). Walaupun berbeda beta (saya) tetap Maluku, merasa saling memiliki sebagaimana petuah luhur orang Maluku Ale Rasa Beta Rasa (sama-sama merasakan), potong di kuku rasa di daging, sagu salempeng dibagi dua, atau Ain ni Ain (satu untuk semua, semua untuk satu)," katanya.

Indahnya persaudaraan sejati di Maluku juga dapat terlihat melalui partisipasi seluruh umat beragama mendukung suksesnya penyelenggaran tanwir Muhammadiyah, tidak hanya sebagai panitia tetapi juga mengisi berbagai kegiatan yang berlangsung dua hari.

Gubernur berharap, Muhammadiyah bersama Nahdatul Ulama (NU) sebagai dua organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia, lebih giat mengembangkan Islam yang rahmatan lil `alamin, yaitu Islam yang berkemajuan, toleran, egaliter, inklusif, pluralis, dan kosmopolitan dalam rangka membangun Indonesia yang berkeadaban.

Said meyakini Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di tanah air akan terus berjuang di garda terdepan melalui amal usahanya untuk mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat dan maju.

Gubernur juga berkeyakinan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden pada kegiatan Tanwir Muhammadiyah isu-isu kemaritiman menjadi perhatian serius pemerintah pusat, di samping perjuangan dana alokasi umum (DAU) bagi daerah berciri kepulauan akanmeningkat, mengingat hal itu sejalan dengan program pemerintahan Jokowi - JK yakni Nawacita serta kebangkitan era kemaritiman melalui program Proros Maritim yang terintegrasi dengan Tol Laut.  (Antara Maluku)

Sunday, 26 February 2017 00:25

Tanwir Muhammadiyah Hasilkan Resolusi Ambon

 

Ambon, 26/2 - Tanwir Muhammadiyah di kota Ambon, 24-26 Februari 2017 menghasilkan resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial.

Resolusi Ambon yang berisi lima poin penting tersebut merupakan hasil rumusan musyawarah dan ditanda tangani oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum H. Abdul Mu'ti, jelang penutupan sidang Tanwir oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Ambon, Minggu.

"Dari Ambon, negeri para Raja, seluruh peserta sidang tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi penguatan kedaulatan dan keadilan sosial ini untuk diteruskan dan dilaksanakan oleh pemerintah," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, saat menyerahkan rumusan resolusi tersebut kepada Wapres, Jusuf Kalla.

Isi resolusi Ambon tersebut yakni, pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional.

Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.

Ketiga, keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya.

Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.

Keempat, cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen tinggi semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa.

Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi.

Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius.

Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain.

Sedangkan pada pin kelima, Muhammadiyah memandang pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara.

Selain itu, negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial. (Antara Maluku)

Page 1 of 14

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 22 MARET 2017
 

FILE PERAKIRAAN CUACA 22 MARET (PDF)

FILE PERAKIRAAN GELOMBANG 22 MARET(PDF)


Info Gempa Mag:3.0 SR, 21 Maret 2017 Pukul 21:20:24: WIT, Lokasi:4.09 LS-128.31 BT (45 Km Selatan Ambon, 68 Km Baratdaya Saparua-Malteng), Kedalaman 14 Km

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top