MALUKU - Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) mengisyaratkan bahwa Indonesia sampai dengan tahun 2025 haruslah menjadi suatu Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Kondisi obyektif Indonesia memang sangat memungkinkan untuk kelautan menjadi kekuatan ekonomi asal didukung dengan konsistensi political Wilaya Negara sampai akhir era RPJP. Periode pertama pembangunan jangka panjang akan segera berakhir di tahu 2009 ini. Bertepatan dengan itu, lahir sejumlah event akbar kelautan seperti World Ocean Conference (WOC) Coral Triangle Initiative (CTI) dan sail bunaken dengan jumlah kesukseskannya. Bahkan CTI Merupakan inisiatif murni Presiden SBY. Jika event seperti ini dilakukan secara rutin, tidak mustahil sampai tahun 2025 cita-cita menjadi Negara kepulauan yang kuat dapat dicapai.

MALUKU - Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Jumat (13/11) meninjau lokasi pembangunan Gong Perdamaian Dunia, yang berada di depan Mapolsek Sirimau. Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas PU Maluku Anthonius Sihaloho dan Kepala Dinas Koperasi Maluku Romelus Far Far.

Kepada wartawan disela-sela kunjungan tersebut gubernur memastikan, pencanangan dan peresmian gong perdamaian dunia akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 November 2009 mendatang.

MALUKU - Sesuai dengan data dari Departemen Kesehatan Repubik Indonesia, Provinsi Maluku merupakan salah satu dari Provinsi lain di Indonesia yang masuk kategori konsumsi gizi terendah.

"Ini adalah data dari Departemen Kesehatan dan perlu disikapi bahwa masyarakat Maluku dikategorikan masyarakat yang mengkosumsi gizi yang cukup rendah di Indoensia, "jelas Kepala Badan Ketahanan Pangan Maluku, Syuryadi Sabirin kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/11).

Menyikapi kondisi demikian, lanjut Sabirin, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan evaluasi pada setiap kabupaten/kota di Maluku.

MALUKU - Hari ini, Kamis (12/11), bertepatan dengan Hari Kesehatan nasional (HKN) ke-45, maka Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku bekerja sama dengan Dinkes Kota Ambon mengadakan pengobatan massal gratis sebagai upaya pencegahan pengakit filariasis (kaki gajah).

Khusus di Maluku, pencanangan pengobatan yang termasuk program nasional itu dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon.

Kepada wartawan saat menggelar coffee morning di aula pertemuan Dinkes Maluku, Kepala Dinkes Maluku Fatma Basallamah didampingi Kepala Dinkes Kota Ambon Hans Liesay serta sejumlah staf di lingkup Dinkes serta unit pelaksana teknis (UPT), kemarin mengungkapkan program ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyakit kaki gajah dengan memberikan Albendazole dan Dietil Karbamisin Sitrat (DEC) satu tahun sekali selama lima tahun berturut-turut untuk memberantas penyakit yang menyerang kelenjar getah bening itu.

Maluku - Pemerintah pusat (pempus) selayaknya memberikan otonomi khusus (Otsus) kepada provinsi ini yang terdiri dari laut dan kaya akan potensi sumber daya laut.

Demikian dikatakan Tokoh Pemuda Maluku Basa Alim Tualeka kepada wartawan di sela-sela dialog kebangsaan dan nasionalisme yang digelar DPD KNPI Maluku dengan mengusung tema Pemuda Maluku Dalam Pusaran Nasionalisme, berlangsung di Ambon, kemarin.

Langkah itu harus diambil dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku.

"Maluku memiliki luas laut lebih besar dari provinsi-provinsi kepulauan yang lain maka pempus minimal memperhatikan aspirasi pemuda dan masyarakat Maluku dalam rangka mermpercepat ekonomi masyarakat Maluku, kalau tanpa melalui seperti itu maka percepatan pembangunan di Maluku tidak berjalan," terangnya.