Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran dibawah ini.

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN FORMASI CPNS 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:19

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:03

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 




AMBON - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).

Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah.

“Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD,” ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya.

Lebih lanjut Sahuburua katakan,  kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.

“Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta,” ungkapnya.  

Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan,” paparnya.

Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan,” imbuhnya.Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia.

Negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jelas Sahubutua, sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.

"Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya,” harapnya.

Apalagi, menghadapi “tantangan ganda”. Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.

“Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya,” tandasnya.

Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.

Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)



AMBON -  Mental kerja dan budaya kerja mesti terus ditingkatkaan karena berbagai peluang usaha memiliki tantangan yang dinamis.

Demikian pernyataan Gubernur Maluku, Said Assagaff yang disampaikan Sekda Maluku, Hamin bin Thahir pada acara Job Matching (Pemasaran Tamatan) yang berlangsung di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ambon, Rabu (12/9).

“Maluku masa kini dan masa depan akan terus mendorong pengembangan dunia pendidikan dan dunia usaha, serta berbagai aktivitas ekonomi produktif. Mental kerja dan budaya kerja mesti terus ditingkatkaan,” harap Gubernur Assagaff.

Lebih lanjut dia minta, semua pihak harus optimis bahwa potensi sumberdaya alam yang dimiliki Maluku dapat terus dikembangkan oleh tangan-tangan trampil dan berkarakter, sehingga membawa kesejahteraan dan kemaslahatan.

“Kita tidak boleh menyerah pada tantangan tetapi harus mampu menaklukan berbagai tantangan di dalam dunia usaha. Kita yakin, melalui belajar, kreatifitas, inovasi dan kerjasama kita dapat bersaing,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini kita telah memasuki era global yang sangat kompetitif. Pada era ini yang dipertaruhkan adalah kualitas sumberdaya manusia yang trampil dan berkarakter sehingga dapat diterima di bursa lapangan kerja.

“Oleh sebab itu, penguasaan keterampilan dan kecakapan teknis sangat penting dalam berbagai sektor unggulan, baik industri, pariwisata maupun teknologi informasi serta sektor lainnya,” terang Assagaff.

Untuk itu, Assagaff meminta agar para siswa mesti belajar dan berlatih dengan disiplin agar dapat terserap pada bursa lapangan kerja. Selain itu, diharapkan agar prestasi dan kinerja SMK melalui manajemen sekolah, kepemimpinan dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan.

“Maju mundurunya sebuah SMK sangat bergantung dari kerjasama seluruh komunitas sekolah, serta keterbukaan untuk terus melakukan inovasi. Olehnya, komunikasi, relasi dan jaringan kerjasama harus terus dibangun, baik dengan pempus maupun daerah serta stakeholder lainnya,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Assagaff juga menyampaikan terima kasih kepada para pelaku dunia usaha dan industri yang turut memfasilitasi para tamatan SMK untuk terjun ke dunia kerja.

"Sinergi dan kolaborasi dunia usaha dengan dunia pendidikan tentu akan bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan bersama," pungkasnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Monday, 10 September 2018 02:52

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Monday, 10 September 2018 02:52

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Monday, 10 September 2018 02:45

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Page 1 of 46

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top