Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ikut mengahadiri upacara peringatan HUT Adhyaksa ke-58, di Gedung Baileo Siwalima, Ambon, Senin (23/7/2018).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono menyampaikan rasa bangga dan sukacita kepada korps Adhyaksa namun yang sudah berupaya menegakan hukum dengan baik, meski dalam keterbatasan.

Kepala Kejaksaan Agung, A.M Prasetyo dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Triyono, menyebutkan praktik korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang kerap membayangi dan mengganggu kegiatan pembangunan infrastrutur.

Oleh karena itu, Prasetyo kembali menyerukan agar terus dilakukan konsolidasi di segenap lini dan strata, mengembangkan sinergi atas potensi dan kemampuan yang ada, termasuk meletakan pemahaman yang sama dalam membangun kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sangat dibutuhkan.

"Kita memerlukan evaluasi, karena banyak peristiwa dan pengalaman masa lalu yang mengharuskan kita belajar membiasakan diri, melakukan introspeksi dengan begitu kehadiran Kejaksaan akan dianggap penting, diperhitungkan karena sangat dapat diharapkan dan diandalkan,” ujarnya.

Dia katakan, pihak Adhyasa selalu berupayalah menyelaraskan orientasi pemikiran dan cara kerja sebagai sebuah kehendak untuk berubah, melakukan pembaharuan dan penyesuaian berkenaan dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan seiring semakin besarnya ekspektasi, harapan dan tuntutan masyarakat atas dipenuhinya hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Prasetyo menyebutkan, HUT Adhyaksa merupakan momen perbaikan, pemantapan dan penyempurnaan, yang hendaknya diartikan sebagai saat terbaik dan tepat untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan intropeksi agar lebih berani melakukan tindakan dan membuat kebijakan memperbaiki dan merubah cara-cara lama yang tidak lagi sesuai.

"Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2018 mengangkat tema, Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri.menurut hemat saya relevan dengan upaya yang harus kita lakukan bersama, untuk menjaga keutuhan dan upaya membangun bangsa yang masih sering diperhadapkan pada berbagai masalah dan persoalan sekitar keberagaman, kebhinekaan dan kebangsaan yang berpotensi mengganggu persatuan kesatuan bangsa dan dapat mengancam keutuhan NKRI,” paparnya.

Dia mengingatkan, Korps Adhyaksa harus menajamkan perhatian terhadap 3 (tiga) hal pokok, pertama, komitmen menjaga konsistensi meningkatkan kinerja dan hubungan sinergitas, meningkatkan intensitas kegiatan dan produktifitas capaian untuk menunjukan kehadiran Kejaksaan secara aktual dan ajeg ditengah-tengah masyarakat setiap saat dibutuhkan.

Kedua, lanjut dia, optimalisasi pelaksanaannya tugas tanggungjawab, peran dan fungsi atas kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan praktek penegakan hukum yang obyektif, profesional dan proporsional yang mampu menghadirkan terbangunnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian agar menfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

Penegakan hukum tambah Prasetyo, juga mampu menjadi instrument penjaga keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan, serta menjadi pilar utama memelihara keutuhan negeri.

“Ketiga, memupuk tekad dan semangat meningkatkan dedikasi dan loyalitas, menghindarkan disparitas perlakuan dan pelayanan kepada semua pihak tanpa membuat perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah suasana keberagaman bagi terciptanya ketentraman, keamanan dan kedamaian,” terangnya.

Dia menjabaran kemampuan tersebut hanya akan dimiliki jika segenap insan Adhyaksa mengerti makna semua masalah yang sedang ditangani dan dihadapi.

“Penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan secara substansial tidak harus semata hanya mengejar kuantitas tetapi juga mesti mengedepankan kualitas secara ideal dan berimbang. Kwantitas dan kwalitas pelayanan yang mampu memuliakan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kebenaran yang menenteramkan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan Prasetyo tersebut, Triyono menegaskan lima (5) poin perintah harian, yaitu Tingkatkan sensitifitas dan intensitas kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan cerdas, lugas dan berintegritas.

Berikutnya, memposisikan diri secara personal, fungsional dan instansional yang kukuh menggengam serta menjunjung tinggi harkat dan kehormatan profesi selaku insan Adhyaksa, agar pantas dipuji dan dihargai. Kemudian, menyadari dan menjaga diri sebagai pendamping, akselerator, pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Selanjutnya, bekerja dan berkarya tanpa pamrih dengan baik sepenuh hati, meniadakan perbedaan perlakuan dan pelayanan agar memberi manfaat, memenuhi harapan kuat dari masyarakat.

"Dan terakhir, memupupuk dan menumbuhkan kembangkan semangat bekerja bersama semua pihak dalam bingkai hubungan yang solid dan sinergis, demi upaya merawat keberagaman dan kebhinekaan, bagi kebesaran bangsa dan keutuhan NKRI," pungkasnya.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, (Jumat/20/07) – Presiden Federal State Of Micronesia (FSM), Peter M. Christian menerima undangan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku, Ir. H. Said Assagaff, bertempat di Kediaman Gubernur di Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kec Nusaniwe-Kota Ambon.

Sebagai orang Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff mengaku sangat bangga, karena ada keturunan Maluku yang menjadi tokoh penting di Dunia, yaitu Presiden Micronesia. Beliau juga mengemukakan bahwa besar harapannya agar ada anak-anak dari Micronesia yang bersekolah di Ambon, khususnya di Sekolah Perikanan. (*)

(Sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 


Ambon, Humas
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Negeri (Korpri) sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban dan juga sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian Sambutan Gubernur Maluku, Saad Assagaff yang dibacakan Hamin bin Thahir saat Pembukaan Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/7).


“Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ Korpri sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, karakter, habitus (kebiasaan), dan pola hidup,” ujarnya.


Perubahan ke arah lebih baik, katanya, seperti dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif serta dari cara hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai.


“MTQ ini juga merupakan salah satu program Korpri di Bidang Kerohanian, saya pandang sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mendukung peran strategis Aparatur Sipil Negara,” terangnya.


Assagaff mengharapkan, hasil seleksi MTQ ini dapat diikutsertakan anggota Korpri dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional IV yang akan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta, November nanti diharapkan para qori dan qori’ah mempertajam kemampua membaca ayat-ayat suci Al-qur’an.


“Saya mengharapkan agar apa yang saudara-saudara peroleh pada saaat seleksi MTQ Korpri Tingkat Provinsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Nasional ke-IV,” harapnya.
Dirinya juga berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku agar dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan bagi anggota Korpri terhadap Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.


“Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kita bersama, baik Dewan Pengurus Korpiri Provinsi dan para Dewan Hakim untuk menyatukan sikap dan pola pikir sehingga upaya pembinaan dan pengembangan seni baca Al-qur’an bagi anggota Korpri dapat menghasilkan prestasi terbaik yang mampu mengangkat nama harum daerah Maluku,” tukas Assagaff.


Dimintakan agar para peserta seleksi MTQ yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku agar berlomba penuh semangat juang dan sprotifitas serta tetaplah menjagi persatuan dan kesatuan antar sesama. Hal ini disebabkan, pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ ini mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spritual bangsa karena masalah moral atau mental spritual bangsa akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


“Sejatinya dalam pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara serimonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini,” terang Assagaff. (**)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (12/7/2018) menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPB) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon.

Assagaff didampingi sejumlah pejabat diantaranya, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Kepala BPNB Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Rusno Prihardito.

"Sejumlah kasus narkotika dan obat-obatan beberapa tahun terakhir tampak mengejutkan bangsa Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Hal ini, menurut Wiranto, terlihat dari penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan, melainkan terjadi di wilayah perairan negara kita.

Dia katakan, perang besar terhadap Narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas Negara.

“Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa, yang harus diatasi secara serius, apabila tidak ditanggulangi dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Disebutkan, masalah yang ditimbulkan oleh Narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti dengan kehancuran generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.

“Sehingga dalam mengatasi permasalahan Narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna Narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi,” jelasnya.

Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

“Sehingga warga Negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara,” terang menteri.

Menteri juga menyebutkan, BNN telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Melalui konsep tersebut, menteri berharap, Kementerian atau Lembaga bergerak bersama BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali.

“Saya sangat mendukung dan akan mendorong rencana aksi tersebut agar dapat segera diterapkan,” tegas Wiranto.

Selain itu, dia juga mengatakan, BNN telah menginisiasi program alternative development 2016-2025 di 3 (tiga) Kabupaten, Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues di provinsi Aceh, yang merupakan langkah maju pembangunan berkelanjutan.

“Diharapkan program ini dapat didukung oleh semua pihak, sebagai bentuk komitmen kita membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah yang paling rentan peredaran Narkoba,” ingatnya.

Untuk itu, melalui Tema HANI pada Tahun 2018 dari United Nations Office Drugs and Crimes (UNODC) adalah “Listen first, listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe selaras dan sejalan dengan tema HANI negara ini.

“Saya kira tema tersebut selaras dan sejalan dengan tema HANI Negara kita yaitu, Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat tanpa Narkoba,” tegasnya.

Atas nama pemerintah, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya BNN, kepolisian dan pihak terkait yang telah melakukan langkah serius dan tegas untuk menyelamatkan anak bangsa.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga, bersama dengan masyarakat, saya instruksikan untuk bersama-sama dengan BNN menanggulangi ancaman Narkoba secara sungguh-sungguh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, sebagai kepala BNN yang telah menunjukan langkah serius untuk bertindak tegas terhadap para Bandar Narkoba,” tandas Menteri Wiranto. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)

 

Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Kepala Staf Presiden Moeldoko; serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya yang permanen di BKPM.”

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan, “PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah”, ujarnya. Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Satuan-satuan Tugas untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha pun telah dibentuk di semua Provinsi. Sedangkan pembentukan Satgas di tingkat Kabupaten/Kota juga sudah hampir tuntas keseluruhannya, hanya tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah Kabupaten/Kota.

#IzinBerusahaKiniLebihMudah
#UntukEkonomiIndonesia

*
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Website: www.ekon.go.id
Twitter: @perekonomianRI       


Catatan
• Bantuan Teknis Sistem OSS
o Telp : (021) 2120 1020
o Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Bantuan Teknis Periz

PANDUAN_KULTWIT_NARASI_TUNGGAL_OSS–09_JULI_2018.DOCX

 

(sumber: https://ekon.go.id/berita/view/izin-berusaha-kini-lebih.4094.html )

 

Wednesday, 04 July 2018 01:45

Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF



AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta

“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).

Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.

“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.

Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.

Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.

Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.

Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk  Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.

“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.

Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.

Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini belum final. Nanti  kalau  sudah final baru kita sampaikan,” paparnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Hampir sepekan meninjau persiapan akhir penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, Menag menggelar rapat evaluasi di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (12/06).

Menag menilai persiapan haji 1439H/2018M sudah hampir final. Bahkan, ada sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Cek akhir persiapan haji 2018 berjalan lancar. Bersyukur, secara keseluruhan layanan sudah siap 90-95%. Tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak katering," tutur Menag di Makkah, Selasa (12/06). 

Menag mencatat ada sejumlah inovasi baru pada musim haji 2018. Pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia.

Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun ini. 

"Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah," jelas Menag.

"Dari sebelumnya bisa 4-5 jam, tahun ini diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam," sambungnya. 

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah,  jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan,  khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah,  jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus untuk diantar ke hotel," ujar Menag.  

Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah. QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.

"Kita tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem blocking time," tutur Menag.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini,  bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. 

"Kami juga wajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia," ujarnya.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian  kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong  roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah," ujar Menag. 

Inovasi keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukan sektor atau wilayah hotel  dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi,  tahun ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya,  koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. 

Tahun ini, tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

Inovasi ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini,  Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018.

Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru. 

Pencetakan visa yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag menjadi inovasi kedelapan. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama. 

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah,  Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter. 

Terakhir atau inovasi kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta,  serta rumah sakit TNI/Polri.

Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. 

"Sepuluh inovasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag.

"Kami coba memikirkan hingga detail kecil. Bahkan, jemaah kloter awal tahun ini tidak diundi hotelnya. Mereka akan ditempatkan di radius terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya, memudahkan mereka melakukan tawaf wada’ saat bus shalawat belum beroperasi dan mereka harus segera bersiap pulang ke Tanah Air," tandasnya.

Menag Lukman bertolak ke Arab Saudi pada Kamis (07/06) lalu.  Setibanya di Jeddah,  Menag langsung memimpin rapat bersama jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,  tim penyedia layanan, serta Konjen RI di Jeddah dan tim Kantor Urusan Haji (KUH). Rapat membahas update kesiapan layanan haji tahun ini. 

Esok harinya, Jumat (08/06), Menag bertolak ke Madinah untuk melihat langsung persiapan di sana, mulai dari katering, hotel,  hingga layanan kesehatan. Minggu (10/06), Menag melihat kesiapan layanan di Kota Makkah. Selain cek hotel jemaah, Menag juga melakukan simulasi layanan dan rute bus sholawat yang akan mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram (PP)

#sukseshaji

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

(sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m )

 


AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, selama bulan suci Ramadhan, tentu banyak pengalaman dan kenangan spiritual yang dialami secara bersama-sama. Bahkan dapat dikatakan bulan suci Ramadhan merupakan momentum untuk merasakan bagaimana nikmatnya melakukan “pendakian-pendakian” spiritual.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang digelar di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (25/6).

“Kita mulai dengan makan sahur secara bersama-sama, dengan keluarga maupun teman.  Shalat Tarawih berjamaah di masjid,  kadang juga di rumah dengan keluarga, Bertadarus Al Quran di masjid maupun di rumah, juga I’tikaf di masjid, serta berbagi menyantuni kaum yang lemah hingga buka puasa bersama,” paparnya.

Tentu saja, sebut Assagaff, ini menjadi hal yang menarik.  “Semua pengalaman spiritual yang kita rasakan itu tidak bisa dilelepaskan dari dimensi-dimensi sosial. Karena hampir semua ibadah yang kita laksanakan selalu berjama’ah, dan selain pengalaman spiritual itu, tidak hanya Hablun Minallah saja, tetapi juga dimensi Hablun Minannas,” ucapnya

Menurutnya, semua pengalaman-pengalaman spiritual itu sangat sarat dengan nilai-nilai sosial, dan kebersamaan maupun puncak dari pelaksanaan ibadah puasa itu, dimana semua umat Islam diwajibkan menggenapkan bilangannya dengan mengeluarkan zakat.  

“Saya yakin semua sudah mengeluarkan zakat, karena kalau tidak, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” jelas Assagaff sembari menambahkan berpuasa juga sebagai media untuk melatih kepekaan dan komitmen sosial untuk berbagi kepada sesama, terutama terhadap orang-orang yang lemah.

Demikian halnya, lanjut Assagaff, menyambut hari raya Idul Fitri, tradisi mengucapkan Minal-ai’din wal-faizin, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga dan lingkungan tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku dan agama.  

“Kemudian juga disambung dengan serangkaian acara Halal bi Halal, seperti yang kita laksanakan saat ini. Inilah khazanah kearifan lokal dan kecerdasan lokal kita di Indonesia yang sangat khas, dalam rangka merawat dan merajut pertalian sejati kehidupan berbangsa bernegara dalam spirit Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap, dengan ibadah puasa yang telah dilaksanakan akan dapat menjadi tonggak untuk bermusahabah, merefleksi, belajar untuk menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber kedamaian, sumber kesejahteraan dan sumber keadilan terutama sekali sumber kebaikan untuk sesama manusia.

“Karena itu selaku, Gubernur Maluku, ijinkan saya mengingatkan katong samua orang basudara untuk terus melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang merusak moral dan menghancurkan keutuhan bangsa kita dewasa ini,” tandas Assagaff.

Pada kesematan tersebut, Assagaff yang baru usai menjalani masa cuti sejak 15 Februari dan kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur Maluku, terhitung 24 Juni ini, mengaku kangen dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa kangen itu, lantaran pencalonan kembali dirinya sebagai kandidat Gubernur Maluku periode 2019 – 2023, yang sesuai dengan aturan, maka dirinya tidak dapat bersentuhan dengan birokrasi selama masa cutinya.  

“Selama empat (4) bulan satu (1) minggu, saya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu sudah saya laksanakan optimal. Dan hari ini untuk pertama kalinya, setelah selesai masa cuti, saya bisa ketemu lagi dengan ASN,” tutur Assagaff terharu.

Acara Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Kebersihan Masjid dan Gema Takbiran dalam rangka semarak Idul Fitri 1439 Hijriah, yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Untuk para pemenangnya selain memperoleh piala, sertikat, Pemprov Maluku juga memberikan bantuan berupa uang pembinaan kepada masing-masing pemenang lomba yang diserahkan oleh Gubernur.(*)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

 

Page 8 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top