Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Ambon, Dunia perguruan tinggi saat ini mengalami perubahan yang cukup pesat,  perkembangan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakatnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pelaksanaan wisuda bagi suatu lembaga Perguruan Tinggi adalah momentum inagurasi, dimana lembaga itu dituntut mengembangkan karakter keilmiahannya yang spesifik, dan juga membentuk habitus intelektual warganya, agar menjadi komunitas ilmiah yang berpengetahuan secara akademis, tetapi juga secara praksis didalam relasi dengan masyarakat. Demikian sambutan Gubernur Maluku yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Halattu Roy, S.Sos, MAP, dalam acara Wisuda STIKOM Ambon Periode I 2016/2017. (21/01/2017)

Sebuah perguruan tinggi dalam kehadirannya di masyarakat, harus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Pelayanan Publik.

“Publik adalah ‘User’ dari Perguruan Tinggi itu, sehingga setiap Perguruan Tinggi dituntut untuk selalu memberi jawaban-jawaban yang akurat, obyektif, dan komperhensif, terhadap kebutuhan ‘user’”. Ucap Halattu.

STIKOM juga diharapkan kedepannya akan lebih memperteguh dan merekonstruksi prinsip tridarma perguruan tinggi, serta membuka peluang untuk mengembangkan diri dan mengantisipasi tantangan yang tidak pernah berhenti.

Untuk itu perlu diperkuat pusat-pusat kajian unggulan di bidang Ilmu Komputer, sehingga bisa menjadi center of excellent yang bisa memberi sumbangan nyata pada pembangunan daerah Maluku.(**)

 

Ambon,  Gereja selain merupakan tempat beribadah tetapi juga merupakan tempat penyemaian nilai-nlai hidup yang dilandasi kasih, perdamaian dan kebaikan. Gereja juga merupakan salah satu pilar peradaban yang diharapkan terus berperan dalam kehidupan sosial yang tinggi nilai-nilai keadabannya.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku Dr. Zeth Sahuburua, SH. MH mengatakan “Ini juga menjadi spirit bagi segenap pelayan dan warga jemaat untuk senantiasa membangun kerjasama dan saling tolong menolong sehingga proses pembangunan gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik” (22/01/2017).

Zeth Sahuburua juga berharap kiranya dengan Peristiwa Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Gereja Imanuel Hila di Tanah Putih ini, maka Iman umat bertumbuh baik dalam semangat bekerja dan proses pembangunan gereja bukan hanya secara fisik saja tetapi pembangunan gereja sebagai persekutuan umat yang hidup dalam cinta kasih.

Pemerintah Daerah senantiasa turut menopang eksistensi setiap agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu. Pemerintah senantiasa menjadi mitra kerja dengan agama-agama dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bersama. (**)

 

 

Ambon, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengukuhkan dan melantik 50 pejabat eselon II yang merupakan jabatan pratama madya lingkup pemerintah provinsi Maluku, yang berlangsung di Baileo Siwalima, karang panjang, Ambon, Kamis (19/1).

Selain pejabat eselon II, pengukuhan dan pelantikan pejabat stuktural juga meliputi pejabat eselon I pimpinan tinggi madya (Sekretaris Daerah) dan 249 pejabat eselon III yang merupakan pejabat administrator.

Pengukuhan dan pelantikan merupakan bagian dari kebijakan penataan perangkat daerah dan perwujudan implementasi reformasi birokrasi di lingkup pemda Maluku sesuai amanat peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 serta peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Gubernur Maluku, dalam sambutannya, mengatakan perubahan dalam praktek penyelenggara pemerintahan restruktur organisasi adalah sebuah keniscayaan, karena pada hakekatnya pemerintahan harus adaptif terhadap perubahan .

“Inilah sebuah siklus organisasi pemerintahan yang harus dilayani sebagai sebuah kebutuhan untuk bisa menjawab tuntutan masyarakat, serta terhadap perubahan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Dijelaskan, seluruh proses tahapan organisasi perangkat daerah tersebut, telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengedepankan aspek kompetensi dan kinerja secara objektif.

"Bahkan telah dilakukan seleksi secara terbuka bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Maluku," katanya.

Gubernur meminta agar pengukuhan dan pelantikan ini, hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan pemerintahan daerah dan bukan sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

“Saya kira tidak ada jabatan yang mewah atau jabatan yang kering, jabatan itu punya Tuhan," ucapnya.

Gubernur mengingatkan, agar pengembangan karier tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan, tetapi yang utama melalui pengembangan karier tersebut dapat memacu kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, agar kinerjanya benar-benar bisa terukur baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah.

“Jabatan yang saudara emban adalah sebuah amanah, maka harus tertanggungjawab, baik secara organisasi maupun kepada Tuhan yang maha kuasa,” tandasnya.

Adapun pejabat eselon II yang dikukuhkan dan dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 yaitu :

1. Angky Renjaan, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Maluku

2. Maritje Lopulalan, Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Setda Maluku

3. Zukfli Anwar Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku

4. Paulus Kaihatu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan

5. Frona Koedoeboen, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan

6. Abdul Halim Daties, Staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia,

7. Ismael Usemahu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

8. Moh. Saleh Thio, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

9. Meykal Pontoh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

10. Sartono Pining, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku

11. Kasrul Selang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku

12. Sadli Ie, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13. Vera Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

14. Zedek Sangadji, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

15. Wehelmince Jeremias, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku

16. Rusdy Ambon, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku

17. Benny Gaspersz, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku

18. Roy Halatu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

19. Syarief Bakrie Asyatri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku

20. Fauzan Chatib, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21. Samuel E.Huwae, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku

22. Martha Magdalena Nanlohy, Kepala Dinas ESDM Maluku

23. Frans . J Papilaya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

24. Ahdar Sopalatu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku

25. Habiba Saimima, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku

26. Mustafa Sangadji, Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku

27. Diana Padang, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku

28. Romelus Far-Far, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

29. Adzam Bandjar, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

30. Femy Sahetapy, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

31. Anthonius Sihaloho, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku

32. Lutfi Rumbia, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku

33. Anthon Lailossa, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

34. Suryadi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

35. Farida Salampessy, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

36. Ujir Halid, Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol)

37. R.E. Manuhutu, Sekretariat DPRD Maluku

38. Samuel Risambessy, Inspektur Provinsi Maluku

39. Jusuf Puttirulan, Kepala Satpol PP Maluku

40. Hendrik Far-Far, Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku

41. Elvis Pattiselano, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Maluku

42. Abdul Manaf Tuasikal, Kepala Biro Adminstrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa  Provinsi Maluku

43. Rosmin Tutupoho, Kepala Biro Kesejahteraan Provinsi Maluku

44. Hadi Sulaiman, Kepala Biro Umum Provinsi Maluku

45. Irham NurTuanaya, Kepala Biro Perbatasan Negara Provinsi Maluku

46. A.A Kotahatuhaha, Kepala Biro Perekonomiaan Daerah

47. Titus F. Renwarin, Kepala Biro Organisasi

48. Jasmono, Kepala Biro Humas dan Protokol

49. Justini Pawa, Dirut RSUD Haulussy

50. Popy Bachmid, Kepala Sekretariat Korpri

(TM)

 

Jakarta - Provinsi Maluku mulai "ketiban" berkah berkat menjadi tuan rumah perayan Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Kendati HPN 2017 masih dua pekan lagi, tapi Provinsi Maluku telah dipastikan akan mendapat banyak bantuan langsung dari pemerintah pusat.

Kementrian Perhubungan menggelontorkan banyak bantuan langsung untuk menopang transportasi dan juga sumber daya manusia di Provinsi Maluku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar rapat dengan Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dan juga Panitia HPN 2017 di Kementrian Perhubungan, Rabu, (18/1) untuk membahas program-program dan bantuan dari Kemenhub yang akan diterima oleh Provinsi Maluku.

Bantuan pertama yang akan diberikan oleh Menhub adalah Bus BRT kapasitas 48 seats sebanyak 16 unit. Bus perintis ini nantinya akan diserahkan pada saat peringatan puncak HPN 2017 oleh Presiden Jokowi.

"Silahkan nanti Gubernur yang pilih, Kabupaten/Kota mana yang layak menerima. Tapi kami butuh kepastian bahwa bus ini akan dirawat dengan baik," tegas Menhub.

Bantuan kedua, yakni dua buah kapal penyebrangan yang sudah siap untuk beroperasi. Kapal ini adalah jenis kapal ASDP.

Bantuan ketiga adalah yang nantinya akan menjadi icon bagi Provinsi Maluku, dan juga merupakan bantuan yang paling penting karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia yakni Pendidikan Vokasi.

Kemenhub meminta 1000 orang pemuda, untuk dilatih dalam sekolah Vokasi Kelautan. Rencananya, sekolah Vokasi ini akan dilakukan diatas kapal-kapal pelayaran milik PT PELNI. Kemenhub bekerjasama dengan Universitas Pattimura Ambon untuk menyediakan 1000 orang peserta pendidikan Vokasi.

Menhub memaparkan rinciannya, sebenarnya 500 orang nanti akan sekolah bersama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan 500 orang dengan BP2JP Barombang. Kepala BP2JP Barombang dan Kepala PIP Makassar telah berkirim surat kepada Rektor Unpatti untuk mensukseskan sekolah Vokasi ini.

Pendidikan Vokasi singkat ini nantinya juga akan didukung oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia agar dapat menampung para lulusan sekolah vokasi kelak.

Menhub juga meminta Gubernur Maluku segera mengumpulkan 1000 peserta pendidikan vokasi jelang peringatan acara puncak HPN 2017 tanggal 9 Februari karena nantinya akan ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi di acara puncak.

Ia pun telah memerintahkan jajarannya untuk menjadi instruktur persiapan pendidikan vokasi di Ambon, agar peserta pendidikan vokasi telah dipersiapkan dengan baik sebelum ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

"Ikonnya ya program vokasi ini. Pendidikannya tidak lama, 2 minggu sampai 1 bulan. Kita akan ajak Kadin juga, supaya Kadin punya tanggung jawab menampung mereka," Kata Menhub lagi.

Bantuan ke empat adalah Pembinaan Pelayaran Rakyat, berupa pemberian Life Jacket dan bantuan subsidi kepada pengusaha-pengusaha kapal di Maluku.

Dan sumbangsih terakhir dari Menhub dalam Perhelatan HPN 2017 di Ambon nanti adalah Aktualisasi Tol Laut dan Tol Logistik Laut.

Trayek Tol Laut yakni T1 Tanjung Perak - Wanci - Namlea - Wanci - Tanjung Perak. T9 Tanjung Perak - Kisar - Namrole - Kisar - Tanjung Perak. DItambah juga program Rumah Kita (Pusat Logisitik) di Namrole dan Namlea, Provinsi Maluku menggunakan kapal PELNI dan ASDP.

"Tol Laut itu sebenarnya sudah melewati Namlea selama ini dari Tanjung Perak ke Manokwari. Tapi nanti akan kita optimalkan lewat program Rumah Kita kerjasama dengan BUMN," papar Budi.

Program Tol Laut, terutama di Namlea, diharapkan Budi agar match dan sesuai dengan program serta kebajikan Gubernur Maluku.

Mendengarkan paparan atas program yang akan diberikan kepada Provinsi Maluku, Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Menhub Budi Karya Sumadi.

Program-program yang digelontorkan Menhub kepada Maluku akan mendukung rakyat Maluku bangkit dari laut dan semakin memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah.

Said menyatakan, menyelenggarakan event-event besar skala nasional, memang sudah menjadi prioritas dari Pemprov Maluku. Kebijakan itu efektif untuk "mengebut" pembangunan Provinsi Maluku yang masih tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia.

"Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Menhub. Program-program ini akan menambah kepercayaan rakyat Maluku kepada pemerintah dan kepercayaan bahwa Ambon aman untuk menyelenggarakan event nasional," ucap Said

Said seraya berharap, nantinya di HPN 2017, ribuan wartawan yang hadir di Maluku dapat menyiarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku.

"Dan juga tentunya kami sangat berharap kehadiran Presiden Jokowi bersama Menhub di acara Puncak HPN nanti,"kata Said.

Pada kesempatan yang sama, Penanggung Jawab HPN 2017 Margiono turut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Menhub atas program dan bantuan yang diberikan kepada Provinsi Maluku. Magiono mengatakan, HPN memang bertujuan untuk memberikan dampak konkret kepada tuan rumah HPN setiap tahunnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa, utamanya masyarakat Maluku di HPN edisi kali ini. Program Kemenhub sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Maluku. (**)

Ambon-, Dalam acara “Ceremonial Peresmian Maluku Diving Rescue and Hyperbaric Oxygen Therapy Center” yang diselenggarakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr . F.X. Suhardjo.  Gubernur Maluku, Ir.Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan “Ini merupakan wujud nyata manifestasi komitmen kita semua untuk memenuhi pembangunan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di provinsi kepulauan ini” (13/1/2017).

Pemenuhan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat sering terkendala oleh masalah konektivitas dan aksebilitas terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu dengan hadirnya infrastruktur serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai seperti MALUKU DIVING RESCUE AND HIPERBARIC OXYGEN THERAPY CENTER yang saat ini telah tersedia di Rumah Sakit F. X. Suhardjo, dapat menjawab akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting tentang adanya peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat. Para ilmuwan sering mengatakan “Masyarakat yang sehat dan cerdas merupakan sumber daya utama (human capital) yang akan menggerakan proses pembangunan suatu bangsa”. Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Maluku selalu berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau kepada semua lapisan masyarakat Maluku, sebagai bagian dari ikhtiar membangun masyarakat yang sejahtera. (**)

 

 

Wednesday, 11 January 2017 01:04

Perkembangan Hoax Di Maluku Masih Normal

AMBON - Perkembangan berita bohong (Hoax) di Maluku dan Kota Ambon terkait dengan proses politik menyongsong Pemilukada 15 Februari 2017 masih normal saja atau tidak ada pengaruhnya, karena masyarakat Maluku dan Kota Ambon sudah pandai berpolitik dan menganut budaya Pela Gandong.

Walaupun demikian masyarakat di Maluku dan Kota Ambon diminta untuk selalu waspada terhadap berita hoax yang mungkin saja muncul di medsos,"kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Roy Halattu di Ambon, Rabu (11/1/2017).

Menurut Halattu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah tantangan dari media sosial (medsos) dan media online, yang sering menyampaikan berita-berita bohong (hoax) yang dapat mengganggu ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait dengan berita hoax atau berita bohong kita harus bisa mengklasifikasi, karena berita hoax itu terdapat unsur provokasi atau adu domba yang mengarah kepada unsur SARA, Teroris, Politik dan sebagainy.

Dikatakan, medsos merupakan tantangan yang lebih dasyat saat ini sehingga sebagai warga negara kita harus lebih bijak dan dapat mengklasifikasi semua berita yang muncul di medsos.

Dia berharap, masyarakat Maluku tidak boleh terprovokasi dengan berita-berita hoax yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, serta kita harus pandai dan bijaksana dalam mengklasifikasi berita-berita yang muncul di medsos dan media online yang ada di daerah seribu pulau ini.

"Intinya adalah NKRI adalah harga mati, sehingga apapun berita yang disampaikan ke publik harus dicermati dengan baik dan bijaksana,"ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Malawat Kepala Bidang Telematika Dinas Kominfo Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (11/1/2017). Masyarakat Maluku dan Kota Ambon selalu dihimbau untuk memanfaatkan Internet Sehat dengan benar dalam mengakses semua informasi lewat Media Sosial (Medsos), untuk menangkal adanya berita bohong (Hoax)," Menurutnya, Pemerintah Pusat menyediakan fasilitas internet untuk masyarakat di Maluku guna dapat mengakses semua perkembangan informasi di daerah ini, namun harus secara sehat dan jangan mengarah kepada provokatif.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku sudah melaksanakan program Desiminasi Informasi Internet Sehat yaitu bagaimana masyarakat di Maluku dapat menggunakan fasilitas internet secara sehat dan benar.

Selama tahun 2016 lalu program Desiminasi Informasi Internet Sehat sudah dilaksanakan oleh Diskominfo Maluku kepada masyarakat di beberapa Desa, Sekolah dan Pondok Pesantren.


Dikatakan, dengan menggunakan mobil keliling Internet pihaknya sudah melakukan sosialisasi Internet Sehat di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan beberapa kecamatan di Kota Ambon.

Tujuan desiminasi informasi Internet Sehat adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan internet secara benar, dan kewenangan untuk memblokir konten pada media sosial yang nakal ada pada Menkominfo RI jika ada laporan masyarakat, sedangkan Diskominfo Maluku tidak mempunyai kewenangan itu.

Sudah ada tim terpadu di Menkominfo RI yang bekerjasama dengan Polri dalam menangani Situs-situs nakal, sementara di Maluku dalam waktu dekat baru akan dibentuk tim terpadu dimaksud.(TM02)

 

Ambon_PPID, Di Tahun 2017 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan. Hal Untuk itu seluruh aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dituntut komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Walikota Ambon Ir. Frans. J. Papilaya, M.Si dalam arahannya,  saat memimpin apel perdana aparatur Pemkot tahun 2017, Selasa (3/1) di Balai Kota Ambon.

“Kita terus berkomitmen untuk meningkatkan target opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2016,menjadi WTP di tahuni ni,” kata Papilaya.

Selain itu, terkait dengan program kerja dan target yang akan dicapai di tahun 2017 ini, Penjabat Walikota mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan sejumlah pejabat EselonII, Eselon III, dan eselon IV pada organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, dirinya mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dirinya secara khusus member apresiasi terhadap tingkat kehadiran aparatur Pemkot Ambon di hari pertama kerja tahun 2017 yang mencapai 97 persen.

“Ini merupakan pertanda yang baik bahwa aparatur Pemkot Ambon sudah siap melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani warga kota Ambon,” katanya.

Usai apel memimpin apel perdana, Penjabat Walikota Ambon bekesempatan bersilahturahmi dengan semua pegawai pada masing-masing SKPD, yang didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Drs. B. Selanno, M.Si (DL/HT)

 

Assagaff: “Perjuangan Martha Christina Tiahahu Spirit Bagi Kaum Perempuan ”

Ambon, -

Keberadaan Martha Christina Tiahahu sebagai spirit perjuangan para wanita agar bisa tampil sejajar dengan kaum pria dalam birokrasi, dan keterlibatannya dalam kancah perjuangan melawan ketidakadilan, penindasan.

Demikian disampaikan oleh Gubenur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutannya disela-sela acara upacara dalam Rangka Peringatan Hari Martha Christina Tiahahu ke-199 di Tugu Martha Christina Tiahahu, Karang Panjang Ambon, 2/1/2017.

Dikatakannya lagi, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012/TK/Tahun 1969, Tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Perlu diketahui, Pahlawan Nasional Martha Christina Tiahahu yang lahir di Nusa Laut , 4 Januari  1800 merupakan sosok perempuan yang selalu menopang perjuangan Ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu serta Kapitan Pattimura pada tahun 1817 melawan Belanda.

“ Martha Christina Tiahahu sosok perempuan yang selalu menopang perjuangan Ayahnya, dan ini menyelipkan nilai-nilai solidatas dan solidaritas dalam keluarga dimana anak dan orang tua merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Anak meneruskan perjuangan orang tua, generasi muda meneruskan perjuangan generasi sebelumnya hingga saat ini”, jelas Assagaff.

Untuk itu, Perjuangan Martha Christina Tiahahu dapat menjadi pendorong spirit bagi kaum perempuan terlibat didalam ruang publik, memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bersama, dan tidak hanya terpaku diruang domestik.

Semangat rela berkorban yang ditunjukkan oleh Martha Christina Tiahahu, kata Assagaff,  jangan sampai redup karena terbuai dengan nilai-nilai yang bersifat individual, hedonis dan materialistic.

Jadi, ketika kita melihat Tugu Peringatan Martha Christina Tiahahu yang berdiri tegak melawan badai tantangan, kita harus berjuang di era globalisasi agar masa depan semakin cerah, pintannya. (**)

 

 

 INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Thursday, 10 November 2016 03:16

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016

Page 42 of 51

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top