Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, terkadang kelemahan pewarisan sejarah karena didominasi oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu.

Pernyataan Gubernur Assagaff tersebut, disampaikannya pada acara peletakan batu pertama makam salah satu penyiar agama Islam di Maluku, khususnya di tanah Uli Hatuhaha, yaitu Upu Marabali.

"Salah satu dari kelemahan pewarisan sejarah adalah ketika sejarah ditulis dan diwariskan, lebih didominasi oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu," ujar Assagaff.

Lantaran itu, dia katakan, sejarah bangsa ini, misalnya sejarah penyiaran Islam di Indonesia, lebih banyak dikuasai oleh narasi-narasi besar, atau cerita-cerita besar di tanah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagian di Sulawesi.

"Cerita sejarah katong di Maluku dan beberapa daerah lainnya, hanya menjadi narasi-narasi kecil yang nyaris tenggelam oleh arus zaman. Termasuk sejarah penyiaran Islam di Maluku oleh Upu Marabali," tandas.

Itu sebabnya, Assagaff berharap, semoga saja peletakan batu pertama salah satu penyiar Islam terbesar di Maluku, yang ada di Negeri Kailolo ini, bisa membuat kita mengenang, dan bisa menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah heroisme Upu Marabali dalam penyiaran Islam dan peletakan dasar-dasar peradaban negeri Jazirata Al Mulk ini.

Dia katakan, sangat tepat waktunya meniru nilai-nilai kejuangan dan dan keteladanan dari seorang ulama besar dan pejuang seperti Upu Marabali, di jaman sekarang ini, atau yang oleh para anak muda disebut zaman now, di tengah meruaknya pewarisan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ketimuran kita saat ini.

Adapun hal-hal yang paling merusak generasi muda kita ke depan, yang harus kita jaga di Negeri Kailolo ini, disebut Assagaff, perlu dihindari, antara lain masih maraknya minuman keras, masih maraknya perjudian. Ini yang dinilainya sudah harus dihilangkan dari negeri yang mubarak ini.

"Karena itu beta berharap melalui moment peletakan batu pertama ini, mari basudara jantong hati, katong kalesang negeri ini. Katong perkuat silaturahim, hubungan basudara antara katong samua sebaik mungkin. Jangan menghancurkan negeri ini karena kepentingan-kepentingan sesat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Assagaff mengajak warga setempat, dengan bekal sumber daya alam yang dimiliki negeri tersebut, semuanya bergandeng tangan, membangun negeri ini sebaik mungkin.

"Mari bangun negeri ini, mulai dari membangun kualitas sumber daya manusianya. Banyak politisi handal dari negeri ini. Banyak birokrat yang baik dari negeri ini. Banyak pelaku usaha dari negeri ini yang akan muncul di kemudian hari yang akan kita bimbing, demi kesejahteraan masyarakat di negeri yang terhormat ini," paparnya.

Menyinggung tentang tahun politik 2018, dengan pelaksanaan Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi ini, Assagaff meminta seluruh lapisan masyarakat, untuk tetap menjaga pertalian sejati Hidup Orang Basudara di Maluku, dengan mewujudkan pilkada yang berkualitas, dan pilkada yang berdemokratis.

"Karena pilkada merupakan pesta rakyat, maka rakyat harusnya bergembira. Jadi saya minta jika ada yang mencoba mengintimidasi warga, supaya dilaporkan kepada pihak yang berwewenang," tegasnya.(*)

(sumber: https://www.facebook.com/kabardari.maluku/posts/209988166226120 )


AMBON - Sedikitnya 11 orang anggota delegasi The Asia Foundation (TAF) Thailand, datang ke Kota Ambon untuk mempelajari penyelesaian konflik di Maluku.

Saat berkunjung ke Kantor Gubernur Maluku, Kamis (18/1), delegasi yang dipimpin Santi Nindang dan Romzee Dokho ini, diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir, dan mendengarkan paparan dari Sekda serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan perguruan tinggi, dan lembaga agama, berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur.

"Delegasi dari Thailand ini, ada 11 orang. Mereka difasilitasi oleh lembaga The Habibie Center. Kedatangan mereka ke sini, untuk mendengarkan pengalaman dari Maluku dalam menyelesaikan konflik di daerah ini. Termasuk untuk belajar dari kita terkait pembangunan perdamaian," ujar Sekda Hamin Bin Thahir, usai pertemuan dengan delegasi Thailand.

Menurut Bin Thahir, pada pertemuan yang berjalan lancar tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah elemen masyarakat sipil di daerah ini. Termasuk lembaga agama dan perguruan tinggi. Semua bisa memberikan masukan yang baik berdasarkan pengalaman masing-masing.

"Tadi dari delegasi Thailand juga ada yang menanyakan terkait perjanjian Malino II untuk Maluku. Ada yang juga bertanya tentang budget, terkait upaya kita dalan merehabilitasi dan merecovery berbagai fasilitas atau prasarana, baik ekonomi maupun sosial yang rusak pada konflik waktu itu," paparnya.

Bin Thahir juga katakan, pada paparan yang dia sampaikan, dirinya juga menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Maluku menuju hidup orang basudara.

Sekda lewat presentasi di pertemuan itu, memberikan Gambaran Makro Penyelesaian Konflik dan Pembangunan Perdamaian di Provinsi Maluku.

"Kami harapkan hasil pertemuan ini bisa menjadi masukan bagi delegasi Thailand, untuk menyelesaikan masalah di Provinsi Pattani," ujar Bin Thahir.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) Bai Tualeka, yang ikut mendampingi delegasi Thailand menyebutkan, delegasi dari kawasan Provinsi Pattani, Thailand Selatan yang tergabung dalam The Asia Foundation (TAF) Thailand ini, selama empat (4) hari berada di Kota Ambon.

"Mereka datang untuk mempelajari penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian, yang dilakukan sejumlah komponen masyarakat sipil, dan lembaga agama, termasuk perguruan tinggi, serta Pemerintah Provinsi Maluku," terangnya.

Di Ambon, lanjut Tualeka, delegasi tinggal di dua tempat. Delapan orang anggota delegasi yang beragama Islam, tinggal di kawasan Kayutiga, sedangkan tiga orang yang beragama Budha tinggal di Negeri Batumerah.

Mereka sengaja tinggal dua daerah tersebut, kata Tualeka, untuk melihat secara langsung relasi sosial dan harmonisasi masyarakat yang ada.

Sementara itu, salah satu pimpinan delegasi TAF Thailand, Romzee Dokho katakan, kunjungan dia dan rekan-rekannya ke Maluku ini, memang untuk mendapatkan pengetahuan lebih dekat bagi civil society organisation (CSO) atau organisasi masyarakat sipil dari Pattani, lewat study tour ke Indonesia.

"Delegasi kami ini ada dua group. Satu group ke Pontianak dan satu group ke Maluku. Terutama untuk mendapatkan ilmu cara-cara penyelesaian konflik di kedua daerah ini," tuturnya.

Romzee mengakui, setelah bertemu beberapa komponen masyarakat di daerah ini, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Maluku, pihaknya mendapatkan banyak masukan dan pengetahuan.

"Terutama bagaimana kekuatan masyarakat di daerah ini menjadi faktor utama dalam menyelesaikan konflik. Termasuk pendekatan dengan kekuatan Pela dan Gandong," ujarnya.

Menurut Romzee, konflik terakhir di Pattani sudah berlangsung sekitar 14 tahun dan sampai hari ini belum juga berakhir. Masih ada korban jiwa atau koraban luka yang dialami pihak sipil di daerah ini.

Dia mengungkapkan, tercatat sekitar 6.000 sampai 7.000 korban jiwa, dan puluhan ribu korban luka, baik itu di pihak masyarakat sipil, pihak pemerintah maupun pihak gerakan perjuangan di Pattani.

Pihak TAF Thailand selama tiga tahun ini, membuat program people to people. Tahun ini merupakan tahun ketiga program tersebut. Dalam program tersebut ada satu kegiatan study tour atau exposure trip untuk mengenali konflik dan upaya penyelesaiannya.

"Para partisipan program ini kemudian memberikan usulan ingin pergi mengenal dan belajar upaya penyelesaian konflik di daerah yang punya success story penyelesaian konflik. Terutama untuk konflik yang dikesankan lahir akibat pertikaian horisontal di masyarakat atau konflik sesama masyarakat di bawah. Nah, Maluku dipilih oleh para partisipan karena dinilai sukses dalam penyelesaian konflik," papar Romzee.

Memang diakuinya, konflik di Pattani, sebenarnya bukan konflik horisontal. Tapi mereka takut, lama-lama konflik yang ada berubah menjadi konflik horisontal sesama masyarakat. Ini yang ingin mereka antipasi.

"Karena itu, kami menilai belajar dari Maluku bisa menjadi modal untuk mengantisipasi terjadinya konflik horisontal," tandasnya.(*)

(sumber : https://www.facebook.com/kabardari.maluku/posts/208671526357784 )

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018. Pada tahun ini, perayaan HPN diselenggarakan di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Jumat ini merupakan hari ketiga kunjungan kerja Presiden Jokowi di Tanah Minang. 

Sebelum menghadiri puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018, Jokowi terlebih dahulu menyambangi Desa Terindah, Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Dari Desa Terindah, Jokowi dan Iriana langsung menuju tempat pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018.

Selepas menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Presiden Jokowi akan menyerahkan sertifikat tanah wakaf serta berkunjung ke Universitas Negeri Padang (UNP).

Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi juga akan menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Tahap I (Padang-Sicincin).

(sumber: http://news.liputan6.com/read/3270945/jokowi-hadiri-puncak-hari-pers-nasional-2018-di-padang )

 

 

Liputan6.com, Jakarta - Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari dan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 itu menyebutkan bahwa Pers Nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peran penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Hari Pers Nasional juga merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan masyarakat pers nasional yang terdiri atas Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Maman mengingatkan insan pers supaya dapat menjunjung tinggi etika. Pers juga harus mengedepankan kepentingan publik.

"Pers harus menjunjung tinggi etika. Dia harus mengedepankan kepentingan publik. Misalnya pada Pilkada Serentak 2018, kepentingan publiklah yang harus dilindungi," ujar Bagir di hadapan ratusan pelajar dan mahasiswa dalam Forum Literasi Digital Citizenship untuk Generasi Milenial dalam rangka Hari Pers Nasional 2018, di Hotel Basco, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 7 Februari 2018.

(sumber: http://citizen6.liputan6.com/read/3269168/meriahnya-rangkaian-acara-hari-pers-nasional-2018-di-padang )

 

Jatim Newsroom - Ketua Asosiasi Dinas Kominfo se Indonesia, yang juga Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Eddy Santoso, menyayangkan sikap Dirjen Aplikasi Infomatika (APTIKA) Kementerian Kominfo yang tidak merespon Surat Gubernur Jawa Timur No 551.21/465/113.4/2018 tentang pelaksanaan Permenhub 108/2017 di Jawa Timur.
Surat Gubernur tersebut berkaitan dengan unjuk rasa yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan khusus online yang ditujukan ke Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Jawa Timur. Dalam surat diusulkan, bahwa selain memberi kewenangan peran Dinas Perhubungan, sebaiknya pemerintah pusat juga memberikan peran terhadap Dinas Kominfo di daerah. 
 
Eddy Santoso mengatakan, pengabaian itu dilakukan Dirjen APTIKA Kemkominfo melalui digelarnya rapat lanjutan terkait Ps 67 ayat (2) Permenhub No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terutama terkait dengan aplikasi dashboard digital. Dalam rapat yang digelar Senin (12/2) besok itu tidak melibatkan Dinas Kominfo daerah. 
 
“Kami prihatin karena tidak diresponnya Surat Gubernur Jatim khususnya butir 5 b, yakni mengusulkan ada keterlibatan Dinas Kominfo dalam menangani angkutan online. Sebab berdasarkan UU 23/ 2014, jelas disebutkan bahwa Dinas Kominfo mengemban amanah melaksanakan urusan yg berkaitan dg bidang APTIKA,” ujar Eddy melalui siaran persnya, Minggu (11/2).
 
Dikatakanya, ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubunga beberapa waktu lalu. Dirjen Hubdar menggelar rapat membahas angkutan online dengan mengundang Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Provinsi se-Indonesia.
 
Menurut Eddy, bila Dinas Kominfo di daerah yg sering menerima demo angkutan  online tidak dilibatkan, maka ada sesuatu yang tidak pas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang dilakukan Kemkominfo. Karena itu, Eddy akan membahas lebih serius terkait kondisi ini bersama seluruh anggota asosiasi Diskominfo se Indonesia dalam waktu dekat.(humaskominfojatim)
 
Sunday, 11 February 2018 08:26

Laporan IPK Bulan November 2017

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan November 2017

 

Laporan IPK November 2017.xlxs

 

Ambon , Senin 29 Januari 2018. Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff dalam Sambutanya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir mengatakan, Pemerintah Daerah selalu memberikan perhatian dan atensi yang tinggi terhadap dinamika Ke-ORMAS-aN di Maluku termasuk KNPI. KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang bertumbuh dan hidup dalam masyarakat harus memiliki pikiran analitis, kreatif, inovasi serta inisiatif, berbasis pada standar kompetensi dan berdaya saing dalam berbagai bidang.

Selanjutnya Gubernur Maluku berharap bahwa KNPI Maluku bisa berdiri di podium pemenang didalam kompetisi merebut masa depan untuk Maluku yang lebih baik.

Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah yang digelar ini bertujuan melakukan pembenahan, penguatan orientasi dan evaluasi organisasi serta pemantapan program kerja terkait dengan capaian masa lalu, tantangan masa kini dan masa depan.

Inilah saatnya KNPI bisa berbuat yang terbaik, dan didalam kebersamaan kita akan berjumpa ruang - ruang kesuksesan. Sebab Maluku yang suskes di hari esok ditentukan oleh perjalan kita hari ini. Tambah Gubernur.

Muhamad Faizal Saihitua secara resmi dilantik sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonsia (KNPI) Provinsi Maluku, oleh Ketua Umum KNPI Pusat Muhamad Rifai Darus, Saihitua mengatakan, KNPI Maluku harus bersatu dalam mengawal proses pembangunan di daerah kita.

Tuesday, 30 January 2018 01:43

Wagub Buka National Interfaith Youth Camp


 
AMBON - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, membuka National Interfaith Youth Camp (IYC) 2018 atau Perkemahan Pemuda Lintas Agama 2018, bertempat di Kediaman Wakil Gubernur, Kawasan Karang Panjang, Ambon, Kamis (25/1) malam. 
 
"Saya merasa bangga Ambon menjadi tempat National Interfaith Youth Camp 2018. Saya sangat senang para pemuda lintas iman dari seluruh indonesia berkumpul di Ambon. Ini semakin mempertegas Maluku sebagai Laboratorium Kerukunan dan Toleransi Beragama di Indonesia," ujar Wagub Zeth Sahuburua saat menjamu makan malam peserta IYC di Kediaman Wakil Gubernur, kawasan Karang Panjang Ambon, Kamis (25/1) malam. 
 
Wagub optimis, 120 peserta IYC bisa belajar tentang keberagaman di daerah yang dikenal sebagai salah satu provinsi yang lahir dua hari setelah Indonesia merdeka ini. 
 
Selain belajar dari Maluku, Wagub juga berharap para peserta dari berbagai daerah ini, bisa juga saling berbagi cerita keunikan maupun ragam budaya dan tradisi dari daerah masing-masing kepada rekan-rekan mereka dari daerah lainnya. 
 
"Anak-anak dan adik-adik saya ini adalah orang-orang terpilih, ikut pada kegiatan ini. Saya yakin apa yang didapat selama kegiatan dari tanggal 25 sampai 30 Januari 2018 ini, akan berguna buat kalian yang merupakan pelanjut tongkat estafet perjuangan bangsa," imbuhnya. 
 
Dia menyebutkan, falsafah negara Pancasila dan wawasan kebangsaan yang baik, akan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki, dan menjamin keberagaman di Indonesia tetap terjamin baik. 
 
"Saya pesankan agar anak-anakku dan adik-adikku selalu menjaga idealisme, yang memungkinkan kalian bisa menghadapi situasi sesulit apapun. Saya di usia seperti sekarang ini, masih tetap merasa muda karena punya idealisme. Kita tidak akan berguna jika tidak mempunyai idealisme," tandas Sahuburua. 
 
Sementara Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center Abidin Wakano katakan, National Interfaith Youth Camp adalah sebuah ruang dan arena yang memungkinkan generasi muda 
dapat berjumpa, berbagi pengetahuan dan pengalaman antrsesama yang berasal dari 
daerah berbeda di seluruh Indonesia dan memiliki latar belakang identitas beragam, baik agama maupun suku. 
 
Melalui proses berbagi ini, lanjut Wakano, diharapkan generasi muda Indonesia memiliki perspektif, sikap dan pendirian yang relatif sama dalam memotret dinamika, 
perubahan dan perkembangan kehidupan keberagaman di Indonesia. 
 
National Interfaith Youth 
Camp, disebut Wakano, juga adalah sebuah momentum bagi generasi muda Indonesia untuk menjelaskan 
dan menegaskan komitmen dan konsistensi mereka untuk menjadi bagian dari pemecah 
masalah (problem solver) berbangsa dan bernegara. 
 
"Dengan komitmen ini generasi muda Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dan mengambil tanggung jawab 
proporsional dalam mendorong dan mengakselerasi proses pembangunan bangsa," demikian Wakano.(*)
 
AMBON - Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff menghadiri pelantikan kepala pemerintah negeri Siri Sori islam, Kecamatan Saparua, kabupaten Maluku, Dedy Pattisahusiwa, menggantikan  M. Afendi Watihelu sebagai penjabat negeri, yang diangkat menggantikan almarhum Joni Karim Pattisahusiwa.
 
Pelantikan Upu Latu Louhatta Amalatu yang berlangsung di rumah Raja ini, Turut dihadiri, Wakil Ketua DPD RI Nono Samponi, anggota DPD RI Ana Latuconsina, Bupati Buru Ramli Umasugi, Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas, staf ahli Menteri Kesehatan RI Roby Pattiselano, Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, Ketua Komisi A DPRD Privinsi Maluku Melkias Frans, SKPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten Maluku Tengah, ratusan masyarakat Sri Sori Islam, serta gandong dari Negeri Waai, Hutumuri, Ouw, Haria, Ulath.
 
Gubernur dalam sambutannya, berharap Kepala Pemerintahan yang baru dilantik dapat menjadi upulatu yang adil, amanah, pengayom dan membawa kesejahteraan kepada rakyat di negeri sri sori tercinta.
 
"Hari ini merupakan moment bersejarah, untuk bersama-sama merawat nilai budaya dan kearifan lokal yang telah digagas oleh para leluhur dan dijadikan sebagai pendidikan untuk menghidupkan nilai sejarah baik di sekolah, rumah maupun ditengah-tengah masyarakat,"ujarnya.
 
Dijelaskan, ada tiga mandat yang harus dijalankan Raja, yaitu mandat yang diatur oleh undang-undang dan perturan pemerintah, mandat masyarakat adat dan mandat alifa Allah.
 
Dirinya juga mengajak, seluruh masyarakat Sri Sori untuk menjadikan nilai adat sebagai modal sosial kultural dalam bertransformasi karakter masyarakat dari  budaya bakalai ke budaya bakubae, talamburang ke budaya kalesang, makan puji ke budaya rendah hati, kewel ke budaya kerja, budaya ke budaya wirausaha, baku kuku ke budaya baku kele, sopi ke budaya kopi, parlente ke budaya jujur, galojo ke budaya baku bage, padede atau balagu ke budaya arika.
 
Menurutnya, hal tersebut dimaksus untuk   membangun Maluku yang aman, sejahtera religius, berkualitas, demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.
 
Sementara itu, Bupati Abua Tuasikal dalam sambutannya, mengungkapkan pelantikan yang dilaksanakan membuktikan bahwa masyarakat negeri sri sori sudah matang dan cerdas dalam berdemokrasi dan memiiki kesadaran yang baik tentang keberadaan pemimpin defenitif pemerintah negeri.
 
"Hal ini mulai dilihat dari proses penetapan, musyawarah mata rumah, serta kerjasama masyarakat dalam memastikan pelantikan yang dilakukan secara transpran dan sesuai  tatanan adat di negeri ini,"ucapnya.
 
Kepada pemerintah negeri, dirinya menitipkan tiga hal penting yang harus dilakukan dalam mendukung jalannya pemerintahan yang efektif sesuai visi misi, yakni selaku kepala pemerintah, saniri negeru, maupun lembaga kemasyarakatan harus menyadari bahwa tugas merupakan amanah suci yang harus dipertanggungjawabkan kepada negeri masyarakat dan Tuhan. 
 
"Tugas dan tangunggjawab yang diemban dapat dilaksanakan dan mampu menempatkan diri sebagai pemimpinan dan bersikap adil, arif dan bijaksana, agar seluruh tugas dapat dilakukan secara bersama-sama, dengan landasan saling menghormati antar sesama orang basudara,"tuturnya.
 
Kemudian kepala pemerintah, saniri negeri maupun lembaga kemasyarakatan harus saling berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pembangunan negeri ini, yang secara transparan, efektif dan efisien.
 
Dirinya juga menekankan agar kepala pemerintah negeri harus dapat mengelola dangan mengembangkan, serta memberdayakan potensi ekonomi yang ada, melalui kondisi sumber daya lokal guna menciptakan perbaikan hidup bersama. Salah satunya melalui pengelolaan ADD dan dana desa, untuk mengerahkan potensi yanh ada, dengan sebaik-baiknya.
 
Usai pelantikan, Gubernur langsung mendatatangani prasasti pembangunan Masjid Baitu Rahman. Sekaligus mengikuti pelantikan Raja secara adat.
 


 

AMBON - Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Rabu (17/1), Gubernur Maluku Said Assagaff meresmikan sejumlah sarana pendidikan di daerah tersebut.

Tiga bangunan sekolah yang diresmikan Gubernur Assagaff, secara simbolis di pelataran SMA Muhammadiyah Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ini, yaitu SMA Muhammadiyah Kelapa Dua, SMA Muhammadiyah Patina dan SMA Negeri 6 Kairatu.

Selain meresmikan ketiga bangunan sekolah tersebut, dan meresmikan 1 unit Kapal Tangkap Pole and Line 20 GT, Gubernur Assagaff sekaligus penyerahan aset pendidikan Dana DAK 2017, diantaranya: 1 Ruang Kelas Baru SMA Negeri 3 Seram Barat, 2 Ruang Kelas Baru SMA Negeri Persiapan Manipa Timur, RPS dan Penugasan Pendidikan SMK Negeri 1 Seram Barat, Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Huamual, serta Pembangunan Gapura dan Pos Satpam SMA Negeri 1 Kairatu.

Sejumlah laboratorium sekolah juga ikut diresmikan Gubernur Assagaff secara simbolis, antara lain: Laboratorium IPA SMA Huamual Barat Talaga, Laboratorium IPA SMA LKMD Olas, Laboratorium IPA SMA Muhammadiyah Limboro,

"Ini komitmen saya sebagai Gubernur Maluku selama ini. Dunia pendidikan dan kesehatan di Maluku harus terus kita digenjot," ujar Assagaff.

Dia katakan, ini saatnya kita membangun dunia pendidikan di Maluku. Kita harus berani mengambil keputusan. Karena anak-anak kita di daerah ini sebenarnya sangat cerdas. Tinggal didorong saja.

"Mari kita dorong itu. Saya tidak mau, ada anak-anak Maluku yang malas, tidak sekolah, tidak pintar. Semua anak-anak di daerah ini harus pintar dan harus sehat. Ini era pendidikan, era kesehatan, bahkan era majunya teknologi digital," tandasnya.

Kalau kita bermain-main dengan pendidikan, menurut Assagaff, ke depan nanti kita akan tertinggal.

Dia menyebutkan, setelah sudah banyak keberhasilan-keberhasilan kita, selama beberapa tahun terakhir ini, tentu kita tidak mau tertinggal. Dan keberhasilan-keberhasilan itu bukan berita hoax. Ini berita yang benar sesuai faktanya.

Sebagai contoh keberhasilan itu, Assagaff menyampaikan, Maluku sekarang masuk dalam 14 Provinsi Terbaik dalam Indonesia's Attractiveness Award, terbaik di Indonesia. Itu membukitan kita bersama-sama bekerja keras selama ini.

Penghargaan Provinsi Terbaik Indonesia's Attractiveness Award, yang dimaksudkan Gubernur Assagaff itu, merupakan hasil riset yang diselenggarakan Tempo Inti Media dan Frontier Consulting Group yang setiap tahun digelar, yang pengukurannya menggunakan empat dimensi yaitu Investasi, Infrastruktur, Pariwisata dan Pelayanan Publik.

"Selain itu, ada pernyataan pada buku Annual Competitivenes Index yang dibuat oleh Lee Kwan Yew University, yang menyebutkan bahwa ada perubahan pada ranking governance and institutional setting di Maluku," terangnya.

Sebagai mana pernah diberitakan sebelumnya, apa yang dikatakan Assagaff ini, tertulis pada buku Annual Competitivenes Index, yang memaparkan bahwa ada perubahan lebih baik pada Provinsi Maluku. Jika di tahun 2013, Maluku berada di ranking 33, tahun 2014 naik ke ranking 20, 2015 di raking 26, dan tahun 2016 ada di ranking 14.

"Begitu juga dengan Index Demokrasi, Maluku termasuk yang tertinggi di Indonesia. Karena itu dia menilai, jika Pemilihan Kepala Daerah di Maluku diikuti banyak kandidat, tentu akan semakin baik, karena itu menunjukkan semakin berkualitasnya sumber daya manusia dan perkembangan demokrasi di daerah ini," ujarnya.

Menyinggung tentang wilayah Seram Bagian Barat, Assagaff menyebutkan, ke depan harus dipikirkan pengembangannya. Misalnya membangun akademi di daerah ini. Dengan begitu, anak-anak SBB tidak harus melanjutkan pendidikan jauh sampai di Ambon.

"Mungkin bisa saja, cabang-cabang fakultas dari Universitas Pattimura (Unpatti), dibangun di daerah Seram Bagian Barat," katanya.

Ini dia maksudkan, sebagai upaya Ambon ke depan bisa lebih diarahkan pengembangannya untuk kota perdagangan atau bisnis. Dengan begitu, tidak menumpuk semuanya di Ambon, yang sudah semakin macet. Dengan ruang untuk hidup baik dan sejahtera semakin sempit.

Usai melihat-lihat ruangan kelas dan ruangan lainnya di SMA Muhammadiyah Kelapa Dua, Gubernur yang didampingi Bupati SBB M. Yasin Payapo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku M. Saleh Thio dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, meninjau bangunan baru SMA Negeri 6 Kairatu.

Ditemani kepala sekolah dan sejumlah guru, Gubernur Assagaff melihat-lihat ruangan kelas dan ruangan lainnya di SMA Negeri 6. Dia juga menyempatkan melayani permintaan foto bareng siswa-siswi dan dewan guru sekolah tersebut, sebelum akhirnya bersama rombongan kembali ke Ambon.(*)

Page 10 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top