Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru telah berusaha optimal terhadap pencegahan lingkungan alam sekitar Gunung Botak, akibat pencemaran penggunaan merkuri.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, pada kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) tentang Peran Pemerintah dalam Pengawasan penggunaan merkuri terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kesahatan masyarakat, pada aktivitas pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, digelar Ombudsmen RI Perwakilan Maluku, di Ambon, Senin, (25/5).

“Pemerintah daerah bersama pemkab telah berusaha optimal. Bahkan kami pun turut mengajak pihak pihak TNI - Polri untuk membantu pengamanan, pengawasan dan pencegahan meluasnya pencemaran akibat penggunaan merkuri,” tandas Sahuburua.

Bahkan lebih dari itu,  kata Sahuburua, perkembangan kegiatan pertambangan di Gunung Botak mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo, yang telah menginstruksikan untuk melakukan penutupan tambang emas Gunung Botak.

“Presiden bahkan meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Buru bersama stakeholder menindak tegas pihak-pihak atau oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara menebar merkuri dan sianida. Namun, mungkin saja belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan pihak,” tutur Sahuburua.

Berkaitan dengan kegiatan diskusi ini, lanjut Sahuburua, selaku pemerintah daerah, pihaknya memberikan apresisasi kepada Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Maluku dan jajarannya yang telah penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

“Dengan demikian pemerintah daerah merasa terbantu dengan kegiatan ini, karena semua hadir disini sudah tentu untuk memberikan sumbang saran dan gagasan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, tanpa harus menjadikan kegiatan ini sebagai media saling menyalahkan satu dengan yang lain,” kata Sahuburua mengingatkan.

Sahuburua yakin, komitmen dan kepedulian semua pihak untuk membantu pemerintah daerah mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengatasi permasalahan pertambangan emas di Gunung Botak Kabupaten Buru.

Sahuburua katakana, sama halnya dengan keinginan pemerintah daerah, kegiatan FGD ini yaitu, mengetahui sejauhmana pengawasan pemerintah terhadap penggunaan merkuri dalam pengelolaan emas pada pertambangan illegal di Gunung Botak,  mengetahui pengaruh terhadap kerusakan lingkungan atas penggunaan bahan merkuri oleh para penambang dalam aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak dan mengetahui dampak lain, khususnya kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak.

Dalam rangka diskusi ini, dirinya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang sekiranya dapat membantu untuk secara bersama mendapatkan dan menemukan solusi terbaik terhadap kondisi kekinian di lngkungan pertambangan rakyat gunung Botak pulau Buru, mengingat, secara ekonomis, potensi yang ada di perut bumi Kabupaten Buru mesti didayagunakan bagi kepentingan bersama, tanpa mengorbankan siapapun.

Sebagai bahan pertimbangan, Sahuburua menambahkan, Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, yang dinamakan Konvensi Minamata tentang merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013.  

“Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang menjelaskan mengenai merkuri serta penggunaanya yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, satwa dan ekosistem dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemaran merkuri dan metil merkuri dari aktivitas manusia,” jelasnya.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sahuburua katakana, apa yang telah dilakukan bersama berbagai pihak, senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan hukum nasional.

Menurut dia, Seperti pada beberapa peraturan nasional baik berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang antar lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturam Pemerintah no. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dengan demikian, diharapkan agar kita semua dapat mengambil hikmah dari kondisi yang terjadi di pertambangan Gunung Botak, sehingga dengan pengalaman ini, kita biasa menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut,” tandasnya. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Maluku, di Ambon, Senin (28/5).  

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, terkait masih ada sekira 524.067 atau 27 % masyarakat di daerah ini, yang belum tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) di Provinsi Maluku. Untuk bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Cabang Ambon harus bisa mencapai target minimal 95 persen pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang sesuai ketetapan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia.  

Penandatangan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita, yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir dan pimpinan SKPD terkait.  

Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, mengapresiasi BPJS yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

“Dengan penandatangan kerjasama ini diharapkan BPJS dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait di daerah ini, dapat bersinergi dalam menanggulangi peserta Jaminan Kesehatan yang sedang dan akan mendapatkan jaminan kesehatan secara terpadu,” tutur Sahuburua, usai acara penandatangan di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Maluku.  

Dia katakan, sebagai duta di bidang kesehatan, dirinya mengharapkan BPJS wajib memegang teguh kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat, dalam menjalankan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

“Agar akses finansial atas pelayanan kesehatan dapat tercapai, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017, yaitu mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelalayanan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional,” paparnya.

Sahuburua menegaskan, itu merupakan hak dari setiap warga Negara, termasuk masyarakat di Provinsi Maluku, untuk  dapat memperoleh jaminan itu.

Sahuburua juga, meminta BPJS, untuk lebih aktif terjun ke lapangan mengcover masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dengan bersinergi bersama instansi terkait di daerah ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat yang penyebarannya pada wilayah pulau-pulau.  

“Kita tidak boleh menunggu mereka datang. Kenapa? Karena untuk datang saja membutuhkan biaya yang besar, apalagi kita daerah kepulauan. Oleh sebab itu, BPJS harus proaktif untuk menjemput mereka, sehingga mereka bisa tercover dan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan bisa mereka peroleh,” ujarnya menegaskan.

Sahuburua mengakui, kondisi geografis wilayah Maluku merupakan sebuah tantangan yang besar, dimana daerah ini terdiri dari 1.340 buah pulau, yang terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, 33 kelurahan dan 1.108 buah desa. Namun dia menyebutkan, itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal.

“Memang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga cukup besar, tetapi kita harus berupaya semaksimal mungkin, karena kurang lebih 27 sampai 30 persen dari jumlah penduduk provinsi Maluku belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” uajarnya.

Selain tantangan geografis kewilayahan, Sahuburua juga berharap BPJS membangun koordinasi dan komunikasi dengan bupati/walikota. “Koordinasi dengan kabupaten/kota, dengan kecamatan.  Karena masyarakat kita itu titik beratnya ada di pedesaan,” ungkapnya.

Lantaran itu, dengan adanya perjanjian kerjasama ini, dia meyakini, dapat memberikan stimulant, membangun hasrat dan semangat untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di kabupaten/kabupaten teristimewa yang ada di daerah-daerah terpencil yang sampai saat ini belum tercover.

“Terimakasih kepada BPJS juga karena telah meraih hasil yang cukup gemilang. Tapi saya juga ingatkan untuk capaian target, kita belum maksimal, sehingga terkait dengan pelayanan ini,  harus pro aktif. Jangan masyarakat yang cari kita, tapi kita yang cari masyarakat, mengingat tugas kita ini telah diamanatkan di dalam UUD 1945,” tandas Sahuburua.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan, tugas walikota dan bupati adalah memastikan bahwa seluruh penduduknya harus tercover, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang sakit dan dibebankan.

“Untuk provinsi Maluku, kata Latumakulita, sampai dengan 25 Mei 2018, jumlah peserta JKN-KIS di Maluku sebanyak 1.325.814 jiwa. Itu artinya masih ada 524.067 penduduk Maluku yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah,” ungkap Latumakulita.

Dia menyebutkan, kuota yang dialokasikan melalui PBI APBN adalah sebanyak 89.360 sedangkan total kuota Provinsi Maluku sebesar 80.668 yang dialokasikan melalui APBD masing-masing kabupaten/kota dengan mengintegrasikan masyarakatnya di wilayah masing-masing.

Dia menambahkan, sisa PR dari pihaknya adalah mengcover seluruh masyarakat Maluku bisa terdaftar. “Kalau disesuaikan dengan data jumlah penduduk yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, semester I tahun 2018 sebesar 1.857 juta jiwa, tentunya jumlah masyarakat yang belum tercover  lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 600 ribu jiwa penduduk yang belum terjamin,” terangnya.

Data yang digunakan pihaknya, lanjut Latumakulita, adalah data sementara yakni jumlah penduduk masih 1.820 juta jiwa. Tetapi bertolak dari situ ada yang meninggal dan belum semua terlaporkan. Ini yang dikoordinasikan pihaknya dengan Dukcapil, untuk yang meninggal, sehingga ada kuota yang tersisa itu bisa diisi oleh yang baru lahir.

Dengan sinergi yang cukup bagus, dirinya yakin Provinsi Maluku akan bisa mencapai universal total coverage di akhir tahun. “Saya harap dengan dorongan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini sudah cukup bagus dan semua stake holder dapat target yang harus dicapai di tahun 2019 bisa tercapai,’’ pungkasnya. (*)

 

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di daerah ini.

‘’Puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya, puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ujar di sela-sela acara buka puasa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama TNI-Polri dan masyarakat di gedung Islamic Center Ambon, Kamis (24/5).

Dalam spirit ini, saya mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk kita tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagaimana upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Menurut Sahuburua, puasa mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena puasa merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan upaya melakukan pengendalian diri dari hawa nafsu amarah.

Pada dasarnya, kata Sahuburua, nafsu merupakan fitrah manusia, karena dengan potensi akal dan nafsulah manusia bisa membangun peradabannya, tetapi dengan nafsu dan akal pula, manusia bisa menjadi makhluk yang paling buas dan hina.

Menurutnya, realitas sejarah menunjukan bahwa semua manusia yang pernah hidup dan berjaya, apakah itu tokoh besar ataupun rakyat jelata, sebuah bangsa atau sebuah imperium yang pernah berjaya selama berabad-abad lamanya, bisa hancur dan menjadi hina dina karena dikuasai oleh hawa nafsu amarah.

‘’Ini disebabkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu amarah ini, sehingga merusak semua potensi positif yang kita miliki, dan menjadi sumber segala kerusakan, sebagaimana pelbagai problematika yang sedang kita hadapi dewasa ini,’ ucapnya.

Dia mencontohkan, masih sering terjadi perkelahian antar negeri atau kelompok, sodara deng sodara seng baku bicara karena berebut warisan, atau perebutan tanah adat, masalah korupsi, narkoba, makin berkembangnya perilaku hedonisme, free seks, pragmatisme.

Dia menambahkan contoh, rusaknya lingkungan hidup, hingga berkembangnya budaya hate speech, hoaks, dan persekusi media sosial, yang nyaris menimbulkan disintegrasi sosial bangsa ini.

Bahkan sesama anak bangsa, disebutnya, saling hujat dan memfitnah melalui sosial media serta cara kita menggunakan media sosial untuk mengumbar hawa nafsu kita dewasa ini, nyaris membuat bangsa ini kehilangan keadaban privat dan keadaban publiknya.

"Katong kehilangan rasa malu hati, kehilangan rasa hormat kepada sesame, serta kehilangan rasa cinta terhadap sesama. Semua itu, tak lain karena keterjebakan terhadap nafsu amarah,’’ kata Sahuburua mengingatkan.

Untuk itu, melalui momentum acara buka puasa bersama, dirinya mengajak seluruh basudara Muslim di daerah ini, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar  dapat memaknai hikmah puasa dalam rangka pembentukan karakter diri dan keadaban bangsa ini.

‘’Karena ibadah puasa merupakan moment yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi diri serta berefleksi atau ber-muhasabah atau dengan kata lain, melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, katong samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter yang baru, yang lebih positif,’’ ucapnya. (*)

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)



SAUMLAKI - Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018 ini, dimulai dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), tepatnya di Kota Saumlaki, Selasa (22/5).


Penyelenggaraan Safari Ramadhan, yang dirangkai dalam buka puasa bersama, sekaligus syukuran satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MTB, Petrus Fatlolon - Agustinus Utiwaly ini, dilangsungkan di Gedung Seni Saumlaki, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) GubernUr Maluku Zeth Sahuburua, Bupati MTB, dan Kepala Dinas Perumah Rakyat Kasrul Selang yang selaku ketua panitia safari Ramadhan.


Ikut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas PU IsmaIl Usemahu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Romelus Far-Far, Kepala dinas Perhubungan Angku Papilaya, jajarasan SKPD lingkup pemerintahan MTB, TNI-Polri serta seluruh tokoh umat beragama.

Plt Gubernur dalam sambutannya, mengatakan ibadah puasa yang dijalani umat muslim kini tekah memasuki  hari keenam atau fase pertama, yaitu fase rahmat

"Semoga ibadah puasa yang dijalani basudara Muslim ini mulai dari fase Rahmat pengampunan hingga fase pembebasan dari api neraka. Basudara senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah SWT, sert menjadi insan yang bertakwa, pribadi yang melimpah dengan kearifan dan kebijaksana, serta menjadi rahmat untuk sesama," ujarnya.

Melalui momentum ini, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Karena menurutnya, ibadah puasa merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita melakikam introfeksi diri dan berefleksi atau dengan kata lain melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter dari budaya bakulae ke budaya baku bae, dari budaya baku marah ke budaya baku sayang, dari budaya talamburang ke budaya kalesang dan sebagainya.

"Maka sejatinya puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ucapnya.

Dalam spirit ini, Sahuburua mengajak umat beragama di saumlaki dan sekitarnya untuk kota tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagai upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Dijelaskan, sesuai data Litbang Kemenag RI, Maluku masuk 3 besar provinsi yang mempunyai indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Sedangkan menurut Setara Institut, Ambon dan Tual termasuk dalam 10 kota yang memiliki indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Untuk itu, di bulan yang penuh rahmat ini, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat MTB untuk belajar saling memahami, mempercayai, menghormati, mencintai, membangakan, saling menopang, sebagaimana petuah suci orang Maluku "potong dikuku rasa di daging, ale Rasa beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua", dalam rangka mewujudkan momentum pilkada yang damai, demokratis, berkeadaban, dalam spirit hidop orang basudara.

"Inilah kualitas beragama yang perlu terus kita kembangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan Maluku yang rukun, aman, damai, sejahtera, adil berdaya saing dan religius, dijiwai semangat siwalima," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati MTB Petrus Fatlolon memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang menjadikan kabupaten MTB sebagai daerah pertama safari Ramadhan, sekaligus buka puasa bersama .

Dalam.sambutannya, dirinya melaporkan situasi keamaan dan ketertiban masyarakat MTB selama ibadah puasa saat ini berjalan aman dan terkendali.

"Sampai saat ini Kamtimbmas tetap terjaga dengan baik," ucapnya.

Sementara iti, stok kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan memadai sampai lebaran.

Pihaknya juga telah melaksanakan pasar murah, yang menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau.

Tak lupa, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kita dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Di tempat yang sama, Ustad Moh Atatmimi dalam tausyah-nya, mengatakan sebagai umat beragama kita dijarkan untuk saling menebar damai satu sama lain. Dalam ajaran Kristen ada kasih sayang, sedangkan di dalam ajaran  Islam ada rahmat, yang kedua memiliki.makna yang sama.

"Untuk itu, kita harus menjaga persatuan unsur umat beragama. Dan ini adalah  makna hakiki dari ajaran Allah SWT," tuturnya.

Menurutnya, terkadang orang memaknai taqwa adalah hubungan dengan Allah, yang mempunyai dimensi spiritual. Dengan menjaga hubungan baik dengan Allah dan jalankan perintah dan jauhi larangannya

Dijelaskan, dalam ibadah puasa ini adalah menahan lahiriah diri dari makan dan minuman. Namun secara dimensi spiritual dari ibadah puasa ini adalah menjaga seluruh anggota eksekutif, tubuh kita yakni mata, telinga,  tangan,  kaki,  perut,  kemaluan.

"Itulah sesunguhnya dimensi spiritual dan sosial dari puasa itu dan yang jadi ajaranya adalah hati," kata Atamimi. (*)

 

AMBON - Guna menjaring informasi di daerah-daerah, sebelum kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2018 pada 10 hingga 11 Juli mendatang di Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI akan menggelar Road to IDF di berbagai wilayah termasuk di Wilayah Timur Indonesia.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagi daerah di nusantara," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho kepada pers, usai rapat terkait penyelenggaraan Road to IDF oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, di Jantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Sihaloho menyebutkan, Road to IDF dibagi dalam empat (4) wilayah, yaitu wilayah Sumatera Barat akan dilaksanakan di Kota Padang, wilayah Jawa-Bali di Kota Surakarta, wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Kota Ambon pada 31 Mei mendatang. Dan untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, Road to IDF merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi untuk menjaring ide dan pengalaman, praktik baik pembangunan sesuai dengan kareteristik wilayah dan kearifan lokal serta menjaring ide dan pengalaman pembangunan. 

‘’Forum ini adalah ajang untuk saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan antar daerah dengan pendekatan inspire yaitu ajang menyampaikan praktek-praktek hebat yang telah dilakukan dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, image, ajang untuk menyampaikan apa yang diharapkan di masa depan dan inovasi, ajang untuk menyampaikan ide, inovasi, terobosan dan strategi yang ditawarkan,’’ paparnya.

IDF Tahun 2018, disebut Sihaloho, mengkangkat tujuh sub tema. Untuk wilayah Maluku Maluku, temanya ada 3 (tiga) yaitu, pertama, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan.

‘’Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia,’’ ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pelayanan dasar ini termasuk pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Jika IPM-nya bagus, maka tentunya menciptakan kualitas SDM yang baik yang  tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah,’’ tuturnya.

Ketiga, tambah Sihaloho, penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Provinsi Maluku sendiri, kata dia, telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Sekatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan. 

‘’Ini merupakan backbone transportasi di Maluku yang akan menghubungkan pulau-pulau kecil, dengan jalan koletornya transportasi darat digabungkan dengan angkutan feri. Jadi konektivitasnya harus terpadu baik darat, laut dan udara, sehingga membuka keterisolasian antar wilayah di Maluku,’’ imbuhnya.

Dikatakan, ruas jalan yang mendukung Trans Maluku itu sudah dilaksanakan. ‘’Saat ini yang belum terbuka itu Werinama-Air Nanang, kemudian dari elat, Mako, dan sebagian di Kepulauan Aru,’’ paparnya.

Menurut Sihaloho, dilihat dari sudut pandang ekonomi, apabila jaringan transportasi yang terhubung antar wilayah di Maluku, maka tidak menutup kemungkinan akan membangkitkan perekonomian pulau-pulau yang sebelumnya terisolir.

Dia juga menambahkan, melalui rapat yang digelar oleh Bappeda Provinsi Maluku dengan melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Ahli (para Akademisi dan Dewan Riset Daerah)  diharapkan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan kesenjangan wilayah yang dihadapi yang akan ditungkan dalam proposal dan akan diserahkan kepada Menteri PPN/Bappenas oleh Pelaksana Gubernur Maluku.

"Hasil ini juga akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2019-2024 ke depan," tandas Sihaloho (*)



AMBON - Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110, Senin (21/5), digunakan  pemerintah untuk menghimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial (Medsos) agar dapat berkreasi, berekspresi, dan memperoleh manfaat positif.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menjadi Inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada Peringatan Harkitnas 2018, yang berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Upacara peringatan Harkitnas yang digelar dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital ini, diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilahturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya,” kata Sahuburua mengutip sambutan Menkominfo Rudiantara.

Menurut Rudiantara, tercatat tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya.

Internet, media sosiol, situs web, layanan multimedia aplikasi disebutnya, menjadi ladang baru untuk berkarya dan pasar yang menjanjikan untuk kreatifitas.

“Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” ujar Rudiantara.

Menurut perhitungan para ahli, lanjut Rudiantara, sekitar dua tahun lagi, bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukn, yaitu bonus demografi, yang menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa, karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

Perkiraan Badan Pusat Statistik menunjukkan, rentang masa itu akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10 – 13 tahun lagi.

“Proyeksi keuntunga bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi, jika kita tidak dapat memaksimalkannya,” tukas Rudiantara.

Usia produktif, tambahnya, hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dgn generasi milenia kita tersebut, pada saat yang sama juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi diberbagai bidang ini juga akan membuka jendela peluang dan ancaman yang sama,” jelasnya.

Dihimbaunya, bersatu adalah kata kunci ketika ingin menggapai cita-cita yang mulia. "Organisasi Boedi Oetomo memberi contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi, tanpa melihat asal-muasal primordial, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar kemerdekaan," pungkasnya. (*)

 



AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah membangun koordinasi yang baik dengan beberapa pemerintah kota besar pemasok bahan pokok antara lain di Surabaya, Makassar dan Manado, sebagai pusat-pusat akumulasi distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kawasan Timur, dalam upaya memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat ke provinsi sehingga tidak terjadi kelangkaan.

“Dengan tersedianya stok yang sangat cukup dan tingkat harga yang wajar, maka saya mengharapkan agar para pelaku usaha maupun pihak-pihak lain, untuk tidak melakukan spekulasi yang dapat berdampak pada kenaikan harga,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir di Ambon, Rabu (23/5).

Dia berharap, agar para sponsor dan seluruh dunia usaha, serta semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif, sehingga terlaksannya Pasar Murah/Bazaar menyongsong Hari Raya Waisak 2562 Tahun 2018.

“Karena itu, atas nama Pemprov saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada umat Budha yang merayakan Hari Raya Waisak, 29 Mei nanti, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar,” tuturnya.

Pada Hari Raya yang disebut Tri Suci Waisak, ungkap Sahuburua, umat Budha merayakan Tiga Kejadia Agung, yaitu Kelahiran Pangeran Sidharta, pencapaian tingkat ke-Budhaan Pertapa Sidharta, dan saat parinibba/wafatnya Buddha Gotana. Kegiatan Bazaar yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku ini adalah merupakan kegiatan rutin yag dilaksanakan setiap tahun dalam menyambut Hari-hari Besar keagamaan.

“Hal ini pertanda kepedulian Pemprov Maluku dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Ditambahkan, Kegiatan Bazzar yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum yang sangat tepat karena sepanjang tahun disibukkan melaksanakan seharian aktifitas dalam berbagai aspek tugas dan tangungjawab.

Di sisi lain, tambahnya, Kegiatan Bazaar ini juga diharapkan akan menciptakan komusikasi, transaksi dan interaksi yang harmonis dalam menjalin rasa kebersamaan dan sepenanggungan, dengan demikian akan mempererat tali persaudaraan sebagai orang Maluku Basudara yang hakiki dan sejati.(*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program atau Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Maluku Triwulan pertama Tahun 2018, di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/5).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyebutkan, rapat evaluasi ini dilakukan sebagai upaya menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh.
“Rapat Koordinasi dan evaluasi ini sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan guna mengetahui dan mengukur sejauhmana perkembangan realisasi pelaksanaan APBD/APBN di Provinsi Maluku, baik dari sisi penyerapan anggaran, capaian kinerja outputnya serta sejauh mana capaian indikator-indikator makro pembangunan daerah di wilayah Provinsi Maluku,” ujar Sahuburua.
Selain itu, dengan diadakannya evaluasi, kata dia, akan dapat menentukan langkah-langkah strategis sebagai dorongan atau koreksi yang konstruktif, untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien secara sinergis dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dia menuturkan, berdasarkan rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan APBD triwulan pertama, yang mana dari total anggaran belanja APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3,48 triliun, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.1,59 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1,89 triliun rupiah, telah terealisasi sebesar Rp.466,36 milyar atau 13,38 persen.
“Total realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.400,40 milyar atau 21,17 persen dan belanja langsung sebesar Rp.65,95 milyar atau 4,14 persen,” terang Sahuburua.
Sedangkan untuk anggaran APBN, Provinsi Maluku memperoleh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10,61 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.1,83 triliun atau 17,32 persen, dengan rincian, Dekonsentrasi (DK) Rp.144,77 milyar dengan realisasi Rp.23,24 milyar atau 16,06 persen.

Desentralisasi (DS) disebut Sahuburua, Rp.2,83 triliun dengan realisasi Rp.192,69 milyar atau 6,81 persen, Kantor Daerah (KD) Rp.5,70 trilun dengan realisasi sebesar Rp.1,33 triliun atau 23,36 persen, Kantor pusat (KP) dengan pagu Rp.1,75 triliun dengan realisasi sebesar Rp.273,34 milyar.  

Sahuburua katakan, untuk Tugas pembantuan (TP) sebesar Rp.176,14 milyar dengan realisasi sebesar Rp.15,06 milyar atau 8,55 persen dan Urusan Bersama (UB) dengan pagu Rp.1,23 milyar dengan realisasi sebesar Rp.4,6 juta atau 0,38 persen.

“Berdasarkan hasil laporan realiasasi ini baik APBD maupun APBN perlu adanya langkah konkrit dan komitmen bersama, yang nantinya akan berdampak terhadap percepatan pelaksanaan APBD maupun APBN pada triwulan-triwulan selanjutnya di tahun anggaran 2108 ini,” ingatnya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjut Sahuburua, agar dapat memanfaatkan instrument monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan penerapan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa yang telah disusun, untuk dapat mengevaluasi seluruh tahapan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, mekanisme pelaporan online melalui e-Monev dapat segera diimplementasikan, untuk memudahkan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat OPD maupun kabupaten/kota.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN, Sahuburua menyampaikan beberapa hal untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran di daerah yakni, pertama, mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tertib sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam surat edaran tetang pedoman pelaksanaan APBD TA. 2018.

“Target serapan anggaran yang tertunda di triwulan pertama agar secepatnya dituntaskan sejalan dengan target yang telah disusun untuk triwulan kedua,” tuturnya.

Kedua, tambah Sahuburua, bangun budaya kerja melalui komunikasi internal yang sinergi dan terintegrasi, antara pelaku pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta optimalisasi perannya masing-masing.

Ketiga, sebut Sahaburua, susun laporan keuangan bulanan yang berkesinambungan agar memudahkan penyusunan laporan keuangan triwulan semesteran maupun tahunan. Keempat, lakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala serta amankan seluruh pekerjaan secara yuridis, teknis maupun administratif.  

“Dalam kesempatan ini perlu juga saya ingatkan bahwa implementasi transaksi non tunai yang merupakan salah satu inisiatif baru dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah tertuang pada keputusan gubernur untuk secara cermat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan setiap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah,  sehingga harapan kita untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pelaksanaan keuangan daerah dapat kita capai ke depannya,”tandasnya.(*)

Wednesday, 16 May 2018 16:37

201 Hari Pattimura Diperingati di Saparua




AMBON - Peringatan 201 Tahun pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura, tepat tanggal 15 Mei 2018, di Kota Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di lapangan Merdeka Saparua, persis di depan Benteng Duurstede. 

Upacara peringatan perjuangan Kapitan Pattimura ke-201 ini, diawali peletakan karangan bunga di monumen Kapitan Pattimura oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Kapitan Manawa Kabaresi, dilanjutkan pembacaan sejarah perjuangan pahlawan Pattimura.

Selain dipenuhi masyarakat, upacara yang berlangsung khidmat ini, dihadiri juga sejumlah pejabat di daerah ini diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, serta sejumlah pimpinan umat beragama, pimpinan TNI-Polri dan para Latupati.

"Sejarah adalah bagian dari masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita belajar masa lalu yang akan menumbuhkan harapan untuk masa depan. Dan setiap masa depan harus diawali dengan perjuangan,’’ ujar Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam amanatnya.

Sedikitnya ada 7 (tujuh) pesan utama yang disampaikannya dalam hari bersejarah ini. Diantaranya,  pertama, dengan merayakan 201 tahun perjuangan Kapitan Pattimura, kita akan mengenang semangat yang begitu gigih dalam menegakan nilai-nilain kebenaran demi Indonesia Merdeka.

‘’Oleh karena itu, masyarakat di Maluku harus bahu membahu, sebab semuanya telah dilebur dalam semangat pela-gandong, Kalwedo dan lainnya,’’ tuturnya.

Kedua, kata Sahuburua, Pattimura adalah tanda sejarah, sebab itu, inspirasinya harus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan orang Maluku dalam segala bentuk ketidakladilan dan penindasan.

‘’201 tahun lalu, sosok kebanggaan kita itu, telah berhasil menembusi kokohnya tembok-tembok kekuasaan serta monopoli ekonomi Kolonial yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Arah perjuangan Kapitan Pattimura sangat jelas yaitu perjuangan luhur membela harga diri kemanusiaan Rakyat Maluku yang terinjak-injak; Sang Pahlawan tidak tega melihat hak ulayat rakyatnya dirampas semena-mena; kekayaan negeri dieksploitasi untuk kepentingan penjajah sehingga kemiskinan merajalela di mana-mana,’’ paparnya.

Untuk itu, sebut Sahuburua, jiwa dan semangat Pattimura adalah jiwa dan semangat Maluku yang tidak gentar oleh tantangan apa pun; dan tidak mundur untuk membela harga dirinya.

‘’Jiwa dan semangat itu membuktikan bahwa harus ada keberanian untuk membangun keadilan, kejujuran, cinta kasih, perdamaian, dan ‘hidop orang basudara’ yang tidak boleh terkoyak lagi,’’ tandasnya.

Dia katakan, apa yang disampaikan Presiden Soekarno tempo dulu, bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, adalah bentuk pengajuan akan pentingnya negeri ini. Mungkin saja, jika tidak ada perjuangan Pattimura, mungkin tidak ada Indonesia Merdeka. 

‘’Karena itu, jangan lagi kita mereduksi pikiran-pikiran yang menghambat kemajuan negeri ini,’’ ingatnya.

Dia melanjutkan,  pesan ketiga, jadilah prajurit-prajurit perdamaian dengan cinta pada kemanusiaan dan persaudaraan, sebab kemajemukan yang dipertahankan Pattimura adalah kemajemukan yang menghidupkan bangsa. "Bersatu manggurebe maju, demi masa depan yang baru,’’ imbuhnya.

Keempat, tambahnya, meskipun Kapitan Pattimura sudah tidak ada, tetapi semangatnya harus tetap hidup dalam sanubari kita. Nasionalisme yang diperlihatkan bukanlah ansih masyarakat Maluku tetapi soal Indonesia Merdeka.

‘’Dengan demikian kita harus menjadi contoh di bangsa ini, terutama tentang kehidupan yang majemuk,’’ sebutnya.

Kelima, peran Pattimura adalah refleksi tentang kapitan atau raja yang membela rakyat dan negerinya dari rampasan pihak asing. ‘’Berkaitan dengan refleksi ini, maka pemimpin yang besar di tanah Maluku adalah dia yang menjadikan rakyatnya kaya dari hasil tanah, laut, bumi, hutan dan segala yang ada di perut bumi,’’ ucapnya.

Ketujuh, kepada pattimura-pattimura muda di negeri ini untuk turut menjaga stabilitas menyongsong pesta demokrasi di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan membangun persaudaraan yang rukun dan harmonis agar pemimpin baru yang lahir nanti adalah pemimpin besar yang membuat negeri ini terhormat.

‘’Mudah-mudahan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dapat menemui jawaban dan rentan waktu yang telah ditetapkan,’’ tandasnya. (**)

Page 10 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top