Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden pada Senin siang, 25 Juni 2018, tersebut menjadikan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

"Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin sore, 25 Juni 2018.

Untuk diketahui, Keppres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

"Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," demikian tertulis dalam Keppres itu.


Jakarta, 25 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

 

 

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaksanakan kegiatan “Pelatihan Tangkal Hoax” di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa sore (5/6/2018). Lebih dari 150 (seratus lima puluh) wakil dari berbagai komunitas di Ambon mengikuti pelatihan sebagai rangkaian kegiatan Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara”.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemlu RI dalam implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (Deklarasi CoP) yang ditandatangani para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN tanggal 13 November 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi CoP bertujuan memajukan Budaya Preventif yang antara lain memuat elemen rasa saling memahami, menghargai, serta mendorong nilai toleransi dan moderasi.

“Selain untuk membumikan isu ASEAN di masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam menyaring berita sesuai fakta dan cerdas dalam bermedia sosial,” ujar Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN. Lebih lanjut Riaz menjelaskan bahwa kabar kibul atau hoax telah menjadi perhatian para Pemimpin ASEAN karena dapat menyebarkan kebencian, memicu konflik, dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di ASEAN.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Maluku menyampaikan “Sebagai daerah dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-kultur, kegiatan Pelatihan Tangkal Hoax dirasa sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Ambon.” Dijelaskan lebih lanjut, “Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan dinilai penting karena merekalah ujung tombak kami di masyarakat dalam menangkal penyebaran kabar kibul/hoax di Provinsi Maluku yang kita cintai.”

Senada dengan Plt. Gubernur, Walikota Ambon menyampaikan “Cara yang paling efektif untuk merajut keharmonisan antar individu, antar kelompok, antar bangsa adalah dengan menangkal hoax.”

“Pelatihan Tangkal Hoax” disampaikan oleh Roesda Leikawa dan Marvento Laurens, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pada kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tips dan trik dalam menangkal hoax/berita palsu, berinternet cerdas dan sehat, serta meredam hate speech.

Berdasarkan data MAFINDO, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh subur hoax dengan 1300 hoax yang sudah dibongkar sejak 2015. Tiga bentuk hoax yang sering tersebar, yaitu tulisan (62,10%), gambar (37,5%), dan video (0,40%). Sumber terbesar penyaluran hoax adalah media sosial (92.4%), aplikasi pesan/chatting (62.8%) dan situs (34.9%) (Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017).

Selain Pelatihan Tangkal Hoax, sebelumnya telah dilaksanakan juga Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara” di Universitas Pattimura (Unpatti) yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Pusat Kerukunan Agama Kementerian Agama Drs. Ferimeldi, Ph.D, Pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Abidin Wakano, dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. R. J. Akyuwen, S.H.

Kemlu juga melakukan diskusi dan ramah tamah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) perwakilan media lokal mencakup media online, cetak dan elektronik dalam rangka sosialiasi/diseminasi komitmen pilar Sosial Budaya ASEAN serta mendukung upaya Kemlu dalam program tangkal hoax tersebut.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu]

 

 

     

( sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cB8hNWkYTF4 )

 

Ambon- Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Sabtu (23/6).
“Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangki bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini,” ujarnya.


Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang  persoalan,.


“Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar,” pesannya


Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.


Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.
“Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.


“Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat,” tukas Sahuburua.
Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.
“Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (**)


AMBON - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu,” ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

“Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula,” ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

“Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah,” ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi  setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

“Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan,  sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda,  melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. 

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun “gesekan” di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada,” terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019,” tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku----, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku.(*)

 

 

 

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)


AMBON-Tradisi Pukul Sapu atau Baku Pukul Manyapu, yang berlangsung setiap 7 Syawal di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu lokomotif penggerak sektor pariwisata di Maluku. 
“Melalui khasanah budaya tradisional ini, selain mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, dampaknya juga dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri,” demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua pada acara Pesta Buday Atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Mamala, Jumat (22/6).  
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebut Sahuburua, memberikan apreasiasi kepada masyarakat, yang mampu menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada sekitar abad XVII ini.
Budaya pukul sapu lidi kata Sahuburua, memiliki nilai historis, antara lain dalam rangka mengenang perjuangan Kapten Tulukabessy beserta pasukannya melawan penjajahan VOC Belanda dalam perang Kapahaha (1643-1646 M), dimana perang ini untuk mempertahankan Benteng Kapahaha dari serbuan penjajah VOC yang ingin mendirikan markas VOC atau Kongsi Dagang Belanda di Teluk Sewatelu, Ambon.
“Pada konteks ini dapat dipahami, sesungguhnya budaya pukul sapu lidi memiliki nilai-nilai kejuangan, keberanian, kebersamaan dan persaudaraan yang sangat tinggi,” ucapnya.
Sejatinya, kata Sahuburua, sebagai anak cucu yang mewarisi budaya ini, khususnya masyarakat Mamala dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum atraksi ritual tersebut sebagai modal sosial kultural dalam rangka membangkitkan kembali semangat heroisme dan cinta tanah air, keberanian memperjuangkan hak dan kebenaran, kerelaan berkorban untuk kepentingan banyak orang, serta kelapangan jiwa untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI dan Kebhinekaan Tunggal Ika.
Dalam momentum ini, dirinya mengajak agar masyarakat untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Sebab jika, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya sapu lidi ini hilang, maka sangat mungkin akan terjebak pada ritual yang kering dan hampa nilai atau absurd, dan secara sosiologis biasanya menimbulkan benturan kepentingan serta tubrukan-tubrukan sosial yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.
“Sebaliknya jika, kita mampu mengawal dan mentranformasikan nilai-nilai yang di kandungnya, saya yakin wisata budaya sapu lidi ini akan semakin diminati oleh banyak orang, khususnya wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan income masayarakat untuk hidup sejahtera,” tutur Sahuburua.
Untuk itu, dirinya juga berharap, agar media massa dapat membantu memberitakan kepada masyarakat dunia bahwa Maluku, khususnya negeri Mamala saat ini, bukan lagi daerah konflik, tetapi telah bertransformasi menjadi daerah yang sangat aman, tempat bersemayam nilai-nilai kasih sayang hidup orang basudara.
“Karena itu, atraksi budaya pukul sapu ini harus dipromosikan hingga mendapat tempat dan dikenal luas secara nasional maupun internasional, karena dampaknya tidak hanya mendatangkan devisa bagi daerah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dua desa masing-masing Desa Mamala dan Desa Morela,” ucapnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir saat menghadiri acara dengan atraksi yang sama di Desa Morella, mengatakan, Maluku sebagai negeri Al-Mulukh, negeri raja-raja menyimpan kekayaan adat budaya yang melimpah. “Adat dan  budaya  itu patut dirawat dan dilestarikan sebagai pusaka hidup dari generasi ke generasi,” ungkap Thahir.
Disebutkan, Negeri Morella dan negeri-negeri di Jazirah Leihitu memiliki tradisi dan adat yang patut diapresiasi, sebab ditengah gencarnya modernisasi dan globalisasi, namun tradisi adat Pukul Manyapu ini masih tetap bertahan dan eksis. “ Itu berarti Pemerintah Negeri dan masyarakat adat memiliki ketahanan dan kekompakan dalam menjaga dan merawat praktek-praktek adat yang merupakan pusaka hidup,” terangnya.
Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah kabupaten Maluku Tengah selalu memgapresiasi dan akan terus mendukung pesta budaya atraksi pukul sapu lidi ini sebagai upaya melestarikan budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai patriotism dan nilai-nilai agama untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di negeri dan daerah serta pembangunan nasional.
“Untuk itu saya berharap agar masyarakat adat dan ahli waris di negeri Morella kiranya tetap peduli dalam memelihara dan melestarikan budaya pukul sapu lidi dengan sebaik-baiknya,” ungkap Leleury.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghargai dan melestarikan adat istiadat dan budaya, memelihara keamanan dan ketertiban, menjalin silaturahmi, menjadi pelopor dalam memantapkan toleransi hidup umat beragama serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Hadir dalam pesta budaya atraksi Pukul Sapu Lidi di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Muspida Maluku, Forkopimda,  Wakil Bupati Maluku Tengah M.Leleury, Tokoh-tokoh masayarakat, tokoh adat, Said Assagaff, Mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal (*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

Thursday, 21 June 2018 16:10

Launching Pesparani Nasional 2018

 

     

     

 

 

Tuesday, 05 June 2018 03:10

Laporan IPK Maret 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Maret 2018

 

Laporan IPK Maret 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 03:05

Laporan IPK Februari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Februari 2018

 

Laporan IPK Februari 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 02:46

Laporan IPK Januari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Januari 2018

 

Laporan IPK Januari 2018.xlxs



AMBON - Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) I Tingkat Nasional, bakal dilaunching di Ambon pada tanggal 8 Juni mendatang, bertempat di Gedung Serba Guna Xaverius, Ambon. Saat ini persiapannya mencapai 75 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua kepada wartawan, usai memimpin Rapat Persiapan Menuju Sukses Pesparani I Tingkat Nasional Tahun 2018, di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/5).

“Direncanakan launching 8 Juni,  dimana Dirjen Bimas Katolik akan datang beserta Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LP3KN) dari Jakarta. Dan panitia telah siap. Tadi sudah menyampaikan laporan berupa gambaran pekerjaan sudah rampung kira-kira 75 persen,” ungkap Sahuburua.

Saat rapat, Sahuburua yang merupakan Ketua Umum Pesparani I Tingkat Nasional di Maluku, meminta agar panitia lokal juga berkoordinasi dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

“Koordinasi dengan walikota. Kalau boleh umbul-umbul setiap jarak 10 meter satu biar ramai,”katanya.

Dia menyebutkan ada lima hal yang harus menjadi perhatian, dan perlu segera disiapkan, yaitu pembangunan atau penyiapan lokasi, persiapan lomba yakni penyiapan gedung lomba dan perlengkapannya, jadwal pelaksanaan lomba, teknikal meeting dan sebagainya.

“Berkaitan dengan Dewan Juri, kami minta Dewan juri LPK3N tingkat nasional. Kalau yang berasal dari lokal harus yang berkualifikasi. Untuk ini juga, kita akan berkoordinasi untuk minta dari tingkat nasional dan ini juga harus menjadi perhatian serius,” tuturnya..

Untuk persiapan seminar atau Musyawarah Nasioanal (Munas), panitia juga akan berkoordinasi dengan LP3KN, sehingga baik LP3KN maupun panitian daerah punya tanggungjawab masing-masing.

“Baik LP3KN maupun panitia daerah masing-masing punya tanggung jawab sehingga semuanya berjalan dengan baik dan manfaatnya untuk daerah Maluku terlihat. Saya juga minta agar dalam seminar kita sampaikan masalah pembangunan  daerah Maluku,’’ paparnya.

Sahuburua mengingatkan soal persiapan pameran berupa penyiapan lokasi pameran, seperti ijin penggunaan lokasi, perlengkapan, acara pembukaan pameran, partisipasi masing-masing kontingen, dan lain-lain agar disiapkan dengan baik.

“Berapa daerah yang ikut hingga koordinasi dengan 34 provinsi ini perlu. Apa yang mau dipamerkan,” terang Sahuburua.

Dilanjutkan, terkait persiapan wisata yaitu penyiapan lokasi mana yang harus dikunjungi, transportasi kontingen, dan teknis pelaksanaan wisata, dan lain-lain segera disiapkan dengan baik.

“Untuk menjual objek wisata, objek yang harus dikunjungi harus disiapkan toilet dan juga air,” tukasnya.

Dikatakan, suksesnya Pesparani Nasional dibutuhkan kerjasama semua pihak hingga diutuhkan tekad bersama dalam kebersamaan.

“Semua akan terselenggara dengan baik selain tekad kita, dibutuhkan kesatuan dan persatuan dan juga kebersamaan,” tegasnya. (*)

(sumber: Humas Provinsi Maluku)

Page 9 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top