Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Thursday, 06 September 2018 16:02

HUT Gereja Protestan Maluku ke-83

 

 

Ambon, Kamis 6/9/2018. Sukacita perayaan Hari Ulang Tahun ke-83 Gereja Protestan  Maluku dirasakan oleh seluruh Warga Jemaat GPM, yang bertempat di Gereja Maranatha  Ambon. "Kesukacitaan itu, adalah suatu manifestasi kesadaran historis sebagai satu  bangsa yang merdeka dan berdaulat.Sebab sudah menjadi kesepahaman kita bersama bahwa  kemandirian GPM di tahun 1935, didorong oleh semangat kebebasan atau kemerdekaan, untuk menjadi gereja merdeka, mandiri dan lepas dari ikatan hirarkhis dan  administratif Pemerintah Hindia Belanda, jejak-jejak sejarah itu perlu dipahami dalam  semangat Sejarah Pergerakan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperankan oleh  tokoh-tokoh pejuang lokal di daerah-daerah" demikian yang disampaikan oleh Wakil  Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku.

Tema HUT GPM ke 83 "Gereja Bersyukur: Mencintai Kebenaran dan Damai" (Zakharia pasal 8  ayat 19 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9) adalah wujud kesadaran iman GPM tentang kasih  TUHAN, sebab bangsa yang besar ini telah diluputkan dari berbagai krisis kemanusiaan,  dan diajarkan untuk mencintai kebenaran dan damai.

"Untuk itu saya berterima kasih kepada GPM, sebab telah memerankan dirinya dalam pergumulan perdamaian di Maluku" tambah Zeth Sahuburua.

Konsep Gereja Orang Basudara ikut terkristalisasi merawat perdamaian dan memperkuat seluruh tekad untuk tidak saja merancang bangun Maluku sebagai laboratorium Hidup Orang Basudara di Indonesia dan Dunia, tetapi lebih dari itu, soal kehormatan dalam indentitas orang bersaudara.

GPM telah turut mendukung, dan ikut membesarkan serta selalu mendukung upaya-upaya pemerintah untuk ikut bersama-sama memperkuat karakter dan persaudaraan di Maluku. Karena itu GPM bersama dengan agama-agama yang lain telah meng-orkestra Citra Maluku, sebagai negeri yang aman dan toleran.

GPM bersama dengan agama-agama lain juga telah mengaktualisasi diri untuk membanguan sebuah formasi pembangunan dengan peningkatan taraf ekonomi di pelosok-pelosok. Sektor pendidikan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ikut dirangsang oleh program-program gereja, membantu proses pembangunan kesadaran sipil, kesadaran hukum, dan perdamaian itu sendiri.

"Dalam kesadaran itulah, maka saya berani mengatakan, bahwa kemitraan gereja dan pemerintah, bukan sebuah tindakan politis semata. Sebab kemitraan yang bersifat politis akan menjebak pemerintah dan birokrasi sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan" ucap Zeth.

Melalui sambutannya Wakil Gubernur Maluku juga berharap bahwa Pemerintah Baru yang akan dilantik pada 11 Maret 2019 mendatang, GPM harus terus memainkan peran kritis positif dan konstruktif, sebab kemajuan yang diraih hari ini harus semakin meningkat, dan kelemahan-kelemahan yang ada harus dibenahi dalam spirit waktu.

"Memang tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu itu sangat berharga. Memiliki waktu tidak membuat dan menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik, adalah sumber dari semua kekayaan dan keberhasilan" tambahnya.

Dalam penutup sambutannya, Zeth Sahuburua juga memberikan pantun kepada warga GPM.

Anak ayam turun 12, mati 1 tinggal 11. GPM semakin berkelas, Topang Maluku maju berkualitas.


Jika Memancing ke kali, jangan lupa membawa roti. GPM selalu dihati, katong ingat sampe mati.

 

(foto :Humas Setda Maluku)

 

 

 

AMBON - Di akhir periode masa kepemimpinannya, Gubernur Maluku, Said Assagaff ingin meletakan pondasi yang kuat, untuk mewujudkan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis. Salah satu keinginan yang ingin diwujudkan adalah pembangunan perumahan multietnis yang akan didiami warga dengan beragam agama dan dari berbagai etnis di daerah ini.

“Ketika saya bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, beliau tanya saya. Pak Gub, Maluku adalah laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia. Bentuk fisiknya seperti apa? Saya sebutkan Perkampungan multietnis, dimana semua agama dan berbagai etnis akan tinggal di perkampungan itu,” ujar Gubernur Assagaff.

Hal tersebut dituturkankan di hadapan Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI, Eusebius Binsasy, Ketua LP3KN, Adrianus Meliala, Kepala Kanwil Agama dan Ketua LP3KD se-Indonesia dan peserta Pesparani, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pesparani Nasional I di Gedung Islamic Center Ambon, Selasa (28/8).

Dia katakan, untuk mewujudkan pembangunan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Agama RI telah menjanjikan akan membantu Pemprov Maluku guna mewujudkannya.

“Menteri PU sudah janjikan ke saya untuk nanti membantu membangun ratusan rumah. Begitu pula Menteri Agama, sudah janji untuk nantinya membangun rumah ibadah (masjid, gereja dan pura) di perkampungan itu,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya berharap, berbagai pihak bisa ikut mendukung dalam rangka mewujudkannya perkampungan multietnis sebagai bagian dari Laboratorium Kerukunan Umat Beragama di Maluku ini.

“Saya titip juga kepada pimpinan DPRD yang hadir saat ini, termasuk para tokoh agama, karena saya dan pak wakil gubernur akan mengakhiri masa tugas ini, saya titip agar perkampungan ini harus terwujud,” pintanya.

Jika terwujud, kata Assagaff, saat kita berbicara soal kerukunan beragama, maka Maluku adalah kiblat dan ikonnya.

“Kalau orang berbicara soal kerukunan beragama, mari datang belajar dari kami di Maluku. Negeri ini sangat cantik, dimana orang tetua kita telah meletakan dasar-dasar yang besar yakni hidup rukun, aman, damai. Kita punya pela gandong, larvul ngabal dalam rangka membangun persaudaraan sejati, seperti tema kita hari ini,” paparnya.

Tak hanya itu, upaya Pemprov Maluku mewujudkan kerukunan beragama, melalui berbagai penyelenggaraan event-event keagamaan bertaraf nasional yang diselenggaraka di Maluku, termasuk Pesparani Katolik Tingkat Nasional pertama yang akan di gelar di Kota Ambon pada 27 Oktober mendatang.

“Kurang lebih empat tahun yang lalu, kami sampaikan ke Sekjen Kemenag RI, saat membuka Pesparani ke-2 tingkat provinsi Maluku di Kepulauan Aru, dimana kami minta agar Pesparani tingkat nasional diselenggarakan di Maluku. Alhamdulillah, beliau merespon, dan dari tahun ke tahun kami mencoba berkomunikasi dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Lebih jauh dia katakan, Maluku yang telah mendapat kepercayaan sebagai tuan dan nyonya rumah harus siap, sehingga pelaksanaan Pesparani dapat berjalan dengan sukses.

“Untuk itu, Rakor yang diadakan hari ini sangat penting, karena banyak hal-hal teknis yang nanti dibicarakan. Persiapan-persiapan saya ingin semua yang datang ke sini merasa aman, merasa nyaman. Dan bisa berlama-lama tinggal di Kota Ambon,” imbuhnya.

Gubernur Assagaff juga memastikan kehadiran Presiden RI, Joko Widodo  untuk membuka pesta akbar ini.

“Saya bersama tokoh-tokoh agama diterima Bapak Wakil Presiden. Kami sudah sampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kami juga sudah menyurat Bapak Presiden, untuk kiranya beliau dapat meresmikan Pesparani ini. Dan bulan lalu, saya juga bertemu beliau, beliau janjikan mudah-mudahan tidak ada jadwal lain yang lebih penting, sehingga akan hadir membuka Pesparani,” kata Assagaff.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang juga Ketua Umum Panitia Pesparani mengatakan, dengan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan Pesparani di Maluku merupakan hadiah kepada dirinya dengan Assagaff.

“Saya ingin katakan, ini hadiah buat saya dan bapak gubernur di akhir masa jabatan kami pada 10 Maret 2019 yang akan datang,” ucap Sahuburua.

Dikatakan, dirinya menginginkan Pesparani ini yang terbaik, mulai dari penyelenggaraan, prestasi yang akan di ukir sampai dengan pertanggungjawaban yang akan dilalakukan.

“Untuk itu ada istilah yang kita pegang yakni tri sukses. Istilah ini saya ambil dari istilah bapak gubernur saat kita menyelenggarakan Pesparawi tingkat nasional,” paparnya.

Tri sukses yang dimaksud Sahuburua yakni, pertama, sukses penyelenggaraan. "Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam rangka pelaksanaan Pesparani ini. Oleh karena itu, maka saya diberikan kepercayaan oleh bapak gubernur dan pak Uskup untuk menjadi ketua panitia. Bapak ibu, saya Kristen Protestan, tapi saya jadi ketua. Artinya kita pertaruhkan harga diri kita semua untuk kesuksesnya acara ini,” paparnya.

Kedua, lanjut dia, sukses prestasi. “Kita ingin dalam ajang ini, ada prestasi yang kita capai. Melalui Pesparani, kita akan mendapatkan bibit-bibit yang menyanyi dengan baik, yang punya mindset yang baik dalam rangka membangun daerah ini,” jelasnya.

Ketiga, tambah Sahuburua, sukses pertanggungjawaban. “Disini ada penggunaan dana yang harus dipertanggungjawabkan baik dari APBN dan APBD,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Sahuburua juga memnyampaikan laporan terakhir dari peserta yang telah mendaftar pada Pesparani I ini.

“Ingin saya sampaikan, sampai dengan hari ini peserta yang sudah mendaftar sebanyak 5.467 orang dari seluruh Indonesia. Harapan kita mudah-mudahan sampai dengan terakhir perkiraan kita bisa bertambah 8.000 orang, karena jumlah ini sama dengan jumlah Pesparawi,” paparnya.

Sahuburua berharap, kepada Ketua Kontingan Maluku yang juga Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, bisa mempersiapkan kontingen Maluku agar bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik.

“Jujur kita ingin Maluku jadi juara umum,” tandas Sahuburua.(*)

(sumber : Humas Setda Maluku)

 



AMBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Maluku Terhadap Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (27/8) di gedung dewan, kawasan Karang Panjang Ambon.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan salah satu tugas konstitusional yaitu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban gubernur terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2017 kepada Dewan.

“Sebagai kelanjutan dari tugas konstitusional tersebut, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan, untuk mengikuti penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2017,” ungkap Sahuburua.

Dia katakan, LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2017 yang telah dibahas secara arif bijaksana dan mendasar dalam semangat kemitraan, menunjukan komitmen dan tanggungjawab bersama, khususnya anggota dewan untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sahuburua, pokok-pokok pikiran dewan yang disampaikan ini, akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti. Apalagi dalam rapat Paripurna ini, sebut Sahuburua dihadiri pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mendengar langsung kritikan, koreksi dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.

“Saya yakin dewan akan terus mendukung setiap usaha pemerintah daerah yang ditempuh berdasarkan komitmen dan rasa tanggungjawab bersama membangun daerah ini,” harapnya.

Sementara kepada seluruh aparatur Pemprov Maluku, Sahuburua berharap untuk terus meningkatkan kinerja yang merupakan komitmen bersama untuk membangun Maluku.  

“Karena tantangan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia dan masyarakat Maluku kedepan dalam aras nasional, regional dan global memerlukan suatu upaya bersama yang melibatkan seluruh anak bangsa di daerah ini, khususnya terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tandas Sahuburua.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

AMBON - Selama 73 tahun membangun Maluku, sudah banyak prestasi dan penghargaan yang telah diraih provinsi yang bertajuk bumi raja-raja ini. Namun demikian, masih dibutuhkan komitmen dan pelayanan untuk membangun Maluku yang lebih sejahtera.

“Bekerja dan berkarya adalah pilihan, sekaligus kebutuhan untuk Maluku sejahtera,” demikian harapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam amanah yang disampaikannya pada Upacara Peringatan HUT Provinsi Maluku ke-73 yang digelar di Lapangan Merdeka, Senin (20/8).

Melalui Tema HUT Provinsi ke 73 “Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Sesama Anak Negeri Menuju Kerja Nyata Pembangunan Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas, Assagaff berharap, Maluku harus tetap maju dan dapat bersaing di pentas global.

“Tema ini secara eksplisit, berisi komitmen dan pelayanan yang memberi pemaknaan tugas dan pelayanan tanpa batasan waktu. Kita jangan hanya berani bermimpi, melainkan tampil dan bekerja keras dalam melayani kesejahteraan rakyat, itulah yang dimaksud dengan Kerja Nyata, Prestasi Bangsa, sebagaimana amanat tema HUT Proklamasi Kemerdekaan RI 2018,” kata Assagaff mengingatkan.

HUT Provinsi Maluku tahun 2018 ini, kata Assagaff, adalah yang terakhir di masa kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, menyusul telah ditetapkannya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh KPU.

“Walaupun demikian, kami berharap semangat cinta Maluku terus digelorakan. Hal-hal yang baik yang sudah kami kerjakan, biarlah itu dikenang dan ditindaklanjuti,” paparnya.

Selama memimpin, lanjut Assagaff, berbagai kritik-kritik yang konstruktif yang telah membesarkan tekad membangun Maluku.

“Perspektif ini, kami merasa, saudara-saudara telah mendukung kami, yang menjadikan seorang pemimpin belajar untuk semakin sungguh-sungguh menjadi teladan dan pelayan yang mengayomi dan melayani,” tuturnya. 

Tak lupa Assagaff juga, memberikan apreasiasi terkait dengan ruang-ruang pelayanan publik yang tumbuh semakin dinamis, sebagai pertanda bahwa proses ke arah perbaikan pun berjalan lancar.

“Makanya saya mintakan, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dimanapun berada untuk lebih serius lagi dalam mengabdi dan melayani. Bekerjalah dengan cerdas dan spiritualitas, iklas, tulus dan tuntas," tuturnya.

Dia mengimbau agar dilakukan inovasi-inovasi baru dalam berbagai lompatan. Dirinya yakin, ke depan daerah ini akan menjadi provinsi yang diunggulkan di bangsa ini. Maluku tidak boleh mundur, Maluku harus maju terus sebutnya.

Mengakhiri amanahnya, Assagaff kembali menekankan beberapa hal yakni, pertama, sukseskan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I yang akan berlangsung Oktober mendatang.

“Tidak ada MTQ dan Pesparawi yang baik tanpa Pesparani yang sukses. Mengapa? Karena itu harus menjadi sarana membangun diri dan persaudaraan sejati,” pintanya.

Kedua, lanjut Assagaff, persudaraan itu sifatnya prinsip dan substansial. “Maka tindakan kita harus menjadi barometer dari pembangunan peradaban. Dan ketiga, saya mengajak ASN tetap menjadi kekuatan perekat bangsa, dengan jalan mengembangkan prestasi, menempatkan pelayanan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Biasakanlah yang benar dan jangan membenarkan kebiasaan,” tandas Assagaff.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

Thursday, 16 August 2018 15:29

Pemprov Sampaikan 5 Ranperda

 


AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penarikan 2 Ranperda di Tahun 2018.
Ke-5(lima) Ranperda tersebut masing-masing, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, Ranperda tentang Pegelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Ranperda Usul Pemprov Maluku Tahun 2018 di Gedung DPRD Maluku, Kamis (16/8).  
Menurut Assagaff,  UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejalan dengan itu, kata Assagaff, Pemda diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemda telah melakukan berbagai kebijakan daerah dan pembangunan guna percepatan kesejahteraan rakyat dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Assagaff.
Selain itu, lanjut Assagaff, dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah pusat, tentunya memberikan dampak terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini Perda Provinsi Maluku.
Sejalan dengan hal tersebut, sebut Assagaff berkaitan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, secara susbtansial merupakan konsekuensi dari perubahan pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,  dimana pengalihan urusan pemerintahan khususnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tetapi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.


“Dengan demikian, Pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar tidak dapat berlaku dan harus dicabut,” jelasnya.
Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, lanjut Assagaff, secara substansial merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib pelayanan dasar bagi pemda. Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyusunan kebijakan strategis daerah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.
Masih kata Assagaff, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, secara substansial, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur untuk memberikan arah dan landasan bagi pemda secara terpadu dan berkelanjutan guna kemanfaatan dan kepentingan pembangunan daerah kedepan.


“Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, bahwa secara substansial perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk menyesuaikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta didasarkan pula pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.34-34-8963 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan,”paparnya.


Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk menyelaraskan substansi berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemprov, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Mendagri Nomor 188.34-34-4767 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei Tahun 2016.
Selain penyampaian ke-5 (lima) Ranperda, disampaikan juga “Penarikan 2 (dua) Ranperda Provinsi Maluku Tahun 2018, yakni, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.


“Adapun dasar penarikan terhadap kedua Ranperda antara lain, terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Pemda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu untuk melengkapi ranperda tersebut dengan melampirkan “Buku Rencana dan Album Peta” dan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Pemda melalui Dinas Perindustrian perlu untuk melampirkan “Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi,”imbuhnya.


Berkaitan dengan produk hukum daerah, Assagaff juga mengatakan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  
“Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PP Kecil ini telah ditetapkan menjadi Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,”tandas Assagaff(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff berharap dimanfaatkan secara optimal objek Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari dana transfer melalui program dan kegiatan strategis, yang terencana, terukur, berorientasi pada hasil (outcome), konsisten dan berkelanjutan guna menghasilkan kinerja yang makin baik.

“Esensi paling substansial yang ingin dicapai melalui kegiatan rapat koordinasi saat ini, adalah bahwa kita harus menyamakan visi, persepsi, komitmen dan pemahaman serta keterlibatan dalam memanfaatkan dan mengoptimalisasi sumber pendapatan daerah melalui Dana Transer Pusat dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” demikian harapan Gubernur yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan SDM, Ronny Tairas pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana DAK) Fisik maupun Non Fisik Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Lebih lanjut Gubernur Assagaff katakan, sudah banyak program-program yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, namun hasil yang dirasakan masih belum optimal.

“Ketergantungan kita masih cukup besar terhadap dana transfer dalam proporsi pendapatan secara keseluruhan yang berimplikasi terhadap kondisi finansial pada tingkat nasional. Upaya Pemerintah Daerah guna Peningkatan Pendapatan dana transfer intens dilaksanakan melalui implementasi kebijakan inovatif berupa isu Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan lainnya terus digalang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini harapan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas belum terwujud, bahkan disisi lain masih banyak keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima.

“Semua itu merupakan bentuk-bentuk riil dari stagnannya proses perubahan atau reformasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan, baik perubahan pola pikir maupun budaya kerja aparatur. Inilah realitas yang kita hadapi saat ini,” paparnya.

Meskipun demikian, Gubernur mwnyebutkan, agar tidak perlu kecil hati, apalagi putus asa untuk membenahinya, karena untuk melakukan sebuah perubahan besar dan fundamental, harus tertata secara gradual dan melalui tiap proses dan tahapan dalam rentang waktu yang cukup lama.

“Jajaran birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Maluku termasuk dalam kelompok aparatur dituntut memiliki komitmen dan ketulusan hati untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama Pembangunan Nasional,” tegasnya.

Selain itu juga, kata Gubernur, perbaikan dari sisi penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaannya, sebagaimana tertuang dalam pengaturan tentang pengelolaan transfer ke daerah yakni, PMK Nomor 50 Tahun 2017, yang selanjutnya di revisi menjadi PMK Nomor 112 Tahun 2017 dan PMK Nomor 225 Tahun 2017.

“Kebijakan tersebut dibuat sejalan dengan makin meningkatnya alokasi dan pengelolaan dana transfer ke daerah dalam APBN dan masih besar peranannya sebagai sumber pendapatan APBD, sehingga peningkatan kualitas dan besaran belanja transfer ke daerah membutuhkan transformasi kebijakan pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, Imunisasi Campak dan Rubella Provinsi Maluku dicanangkan oleh Gubernur Said Assagaf pada hari Selasa 7 Agustus 2018 di MTs Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Pencanangan Imunisasi ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Maluku. Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Indonesia Anak GENIUS” yang artinya adalah Gesit, berEmpati, Berani, Unggul dan Sehat. Oleh sebab itu dalam pidatonya, Gubernur Maluku Said Assagaf, menekankan pentingnya imunisasi untuk anak-anak agar GENIUS. Diceritakan pula pengalaman masa kecil Gubernur saat diimunisasi cacar di kapal asing ‘Hope’. Karena imunisasi beliau terlindungi dari penyakit yang berbahaya.

Anak-anak Maluku akan mendapatkan hak yang sama seperti 35 juta anak lain di Pulau Jawa dan Madura yang sudah terlebih dahulu mendapatkan imunisasi Campak dan Rubella di tahun 2017. Dengan imunisasi Campak dan Rubella, anak-anak Maluku akan terlindungi dari penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian. Imunisasi ini akan diberikan secara gratis untuk semua anak yang berusia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di seluruh penjuru Maluku, bahkan sampai ke pulau-pulau terluar.

Diperlukan target minimal 95% anak diimunisasi agar masyarakat dapat terlindungi dari penyakit ini. Bila target 95% tercapai akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) yang akan melindungi bukan hanya anak-anak dalam cakupan umur 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tapi juga bayi-bayi, ibu-ibu muda, dan para lanjut usia yang tidak bisa diimunisasi karena masalah kesehatannya. Dengan demikian anak-anak yang hari ini diimunisasi, selain terlindungi dari ancaman virus Campak dan Rubella juga melindungi komunitas sehingga anak-anak tersebut pantas disebut pejuang kesehatan komunitas.

Oleh sebab itu, Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu mensukseskan Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella yang diadakan selama bulan Agustus dan September. Diingatkan bahwa imunisasi bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan tapi adalah tugas mulia kita bersama untuk melindungi hak anak Indonesia untuk tetap sehat dan ceria. Dengan mengijinkan anak kita diimunisasi Campak dan Rubella, itu adalah kado Hari Anak terindah bagi anak-anak Maluku. Hadir pula anggota FORPIMDA, Ketua PKK, Kadis Pendidikan, Kakanwil Agama, Dinas Sosial, TNI, Polri, Tokoh Agama dan Masyarat serta UNICEF. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Wednesday, 25 July 2018 01:40

Laporan IPK Mei 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2018

 

Laporan IPK Mei 2018.xlxs


Ambon, Humas
Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek beserta rombongan akan tiba di Ambon guna tancap tiang pancang (ground breaking) proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pusat Terpadu Kemaritiman yang berlokasi di Waelela, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, besok, Rabu (25/7).


Demikian dikatakan Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada wartawan, Selasa (24/7) usai pertemuan dengan Tim Kementerian di ruang kerjanya.


“Ibu menteri nanti tiba dengan pesawat Garuda pagi, lalu menuju ke tempat pembangunan RSUP,” katanya.
Sesuai visi Pemprov Maluku 2014 – 2019, yakni Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan maka Assagaff berharap dengan pembangunan RS ini kebutuhan masyarakat provinsi ini mengakses fasilitas kesehatan makin terpenuhi.


“Kita berharap tahun ini di akhir Desember nanti tahap pertama selesai. Janji kita kepada masyarakat Maluku sudah terpenuhi untuk membangun Maluku yang sehat, Maluku yang berkualitas. Kita tahu tingkat kemiskinan masih tinggi, karena itu saya bilang tidak boleh lagi anak-anak Maluku yang tidak pintar dan tidak sehat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu mengatakan proyek yang pembiayaannya bersumber dari Kementerian Kesehatan bersifat multi year ini, penandatanganan kontrak kerjanya telah tuntas sejak Mei lalu dengan nilai proyek sekitar Rp. 213 milyar pada tahap pertama.


“Pelaksanaan kontrak sudah ditandatangan bulan Mei lalu, tanggal 25 Juli ini pemasangan ground breaking. Saat itu pekerjaan struktur sudah dimulai. Ada percepatan untuk pekerjaaan struktur karena waktu ke depan tinggal lima bulan. Kita punya kontrak sekitar Rp. 213 milyar tahap pertama,” jelas Usemahu.
Tahap pertama ini, lanjutnya, akan dikerjakan konstruksi bangunan sampai delapan lantai, tahap selanjutnya baru pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) serta interior ruangan.
“Jadi tahap pertama ini pekerjaan struktur sudah selesai sudah sampai delapan lantai. Lalu tahun 2019 nanti, Alkes dan pekerjaan interior,” ujar Usemahu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh menambahkan bahwa Menteri Nila Moeloek ke Ambon dengan agenda tunggal ini, didampingi tiga pejabat esselon I dari Kementerian Kesehatan, yakni Sekretaris Jenderal, Untung Suseno Sutarjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Andi Saguni dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattiselano Robert Johan.


 “Ibu menteri akan didampingi oleh tiga pejabat esselon I yakni Sekjen, Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi. Acara tunggal, begitu datang pemancangan tiang pancang dan sekitar pukul 12.00 wit sudah kembali ke Jakarta dengan menumpang maspakai Batik Air,” terangnya. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Page 7 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top