Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Wednesday, 25 July 2018 01:40

Laporan IPK Mei 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2018

 

Laporan IPK Mei 2018.xlxs


Ambon, Humas
Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek beserta rombongan akan tiba di Ambon guna tancap tiang pancang (ground breaking) proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pusat Terpadu Kemaritiman yang berlokasi di Waelela, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, besok, Rabu (25/7).


Demikian dikatakan Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada wartawan, Selasa (24/7) usai pertemuan dengan Tim Kementerian di ruang kerjanya.


“Ibu menteri nanti tiba dengan pesawat Garuda pagi, lalu menuju ke tempat pembangunan RSUP,” katanya.
Sesuai visi Pemprov Maluku 2014 – 2019, yakni Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan maka Assagaff berharap dengan pembangunan RS ini kebutuhan masyarakat provinsi ini mengakses fasilitas kesehatan makin terpenuhi.


“Kita berharap tahun ini di akhir Desember nanti tahap pertama selesai. Janji kita kepada masyarakat Maluku sudah terpenuhi untuk membangun Maluku yang sehat, Maluku yang berkualitas. Kita tahu tingkat kemiskinan masih tinggi, karena itu saya bilang tidak boleh lagi anak-anak Maluku yang tidak pintar dan tidak sehat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu mengatakan proyek yang pembiayaannya bersumber dari Kementerian Kesehatan bersifat multi year ini, penandatanganan kontrak kerjanya telah tuntas sejak Mei lalu dengan nilai proyek sekitar Rp. 213 milyar pada tahap pertama.


“Pelaksanaan kontrak sudah ditandatangan bulan Mei lalu, tanggal 25 Juli ini pemasangan ground breaking. Saat itu pekerjaan struktur sudah dimulai. Ada percepatan untuk pekerjaaan struktur karena waktu ke depan tinggal lima bulan. Kita punya kontrak sekitar Rp. 213 milyar tahap pertama,” jelas Usemahu.
Tahap pertama ini, lanjutnya, akan dikerjakan konstruksi bangunan sampai delapan lantai, tahap selanjutnya baru pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) serta interior ruangan.
“Jadi tahap pertama ini pekerjaan struktur sudah selesai sudah sampai delapan lantai. Lalu tahun 2019 nanti, Alkes dan pekerjaan interior,” ujar Usemahu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh menambahkan bahwa Menteri Nila Moeloek ke Ambon dengan agenda tunggal ini, didampingi tiga pejabat esselon I dari Kementerian Kesehatan, yakni Sekretaris Jenderal, Untung Suseno Sutarjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Andi Saguni dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattiselano Robert Johan.


 “Ibu menteri akan didampingi oleh tiga pejabat esselon I yakni Sekjen, Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi. Acara tunggal, begitu datang pemancangan tiang pancang dan sekitar pukul 12.00 wit sudah kembali ke Jakarta dengan menumpang maspakai Batik Air,” terangnya. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ikut mengahadiri upacara peringatan HUT Adhyaksa ke-58, di Gedung Baileo Siwalima, Ambon, Senin (23/7/2018).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono menyampaikan rasa bangga dan sukacita kepada korps Adhyaksa namun yang sudah berupaya menegakan hukum dengan baik, meski dalam keterbatasan.

Kepala Kejaksaan Agung, A.M Prasetyo dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Triyono, menyebutkan praktik korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang kerap membayangi dan mengganggu kegiatan pembangunan infrastrutur.

Oleh karena itu, Prasetyo kembali menyerukan agar terus dilakukan konsolidasi di segenap lini dan strata, mengembangkan sinergi atas potensi dan kemampuan yang ada, termasuk meletakan pemahaman yang sama dalam membangun kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sangat dibutuhkan.

"Kita memerlukan evaluasi, karena banyak peristiwa dan pengalaman masa lalu yang mengharuskan kita belajar membiasakan diri, melakukan introspeksi dengan begitu kehadiran Kejaksaan akan dianggap penting, diperhitungkan karena sangat dapat diharapkan dan diandalkan,” ujarnya.

Dia katakan, pihak Adhyasa selalu berupayalah menyelaraskan orientasi pemikiran dan cara kerja sebagai sebuah kehendak untuk berubah, melakukan pembaharuan dan penyesuaian berkenaan dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan seiring semakin besarnya ekspektasi, harapan dan tuntutan masyarakat atas dipenuhinya hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Prasetyo menyebutkan, HUT Adhyaksa merupakan momen perbaikan, pemantapan dan penyempurnaan, yang hendaknya diartikan sebagai saat terbaik dan tepat untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan intropeksi agar lebih berani melakukan tindakan dan membuat kebijakan memperbaiki dan merubah cara-cara lama yang tidak lagi sesuai.

"Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2018 mengangkat tema, Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri.menurut hemat saya relevan dengan upaya yang harus kita lakukan bersama, untuk menjaga keutuhan dan upaya membangun bangsa yang masih sering diperhadapkan pada berbagai masalah dan persoalan sekitar keberagaman, kebhinekaan dan kebangsaan yang berpotensi mengganggu persatuan kesatuan bangsa dan dapat mengancam keutuhan NKRI,” paparnya.

Dia mengingatkan, Korps Adhyaksa harus menajamkan perhatian terhadap 3 (tiga) hal pokok, pertama, komitmen menjaga konsistensi meningkatkan kinerja dan hubungan sinergitas, meningkatkan intensitas kegiatan dan produktifitas capaian untuk menunjukan kehadiran Kejaksaan secara aktual dan ajeg ditengah-tengah masyarakat setiap saat dibutuhkan.

Kedua, lanjut dia, optimalisasi pelaksanaannya tugas tanggungjawab, peran dan fungsi atas kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan praktek penegakan hukum yang obyektif, profesional dan proporsional yang mampu menghadirkan terbangunnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian agar menfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

Penegakan hukum tambah Prasetyo, juga mampu menjadi instrument penjaga keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan, serta menjadi pilar utama memelihara keutuhan negeri.

“Ketiga, memupuk tekad dan semangat meningkatkan dedikasi dan loyalitas, menghindarkan disparitas perlakuan dan pelayanan kepada semua pihak tanpa membuat perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah suasana keberagaman bagi terciptanya ketentraman, keamanan dan kedamaian,” terangnya.

Dia menjabaran kemampuan tersebut hanya akan dimiliki jika segenap insan Adhyaksa mengerti makna semua masalah yang sedang ditangani dan dihadapi.

“Penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan secara substansial tidak harus semata hanya mengejar kuantitas tetapi juga mesti mengedepankan kualitas secara ideal dan berimbang. Kwantitas dan kwalitas pelayanan yang mampu memuliakan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kebenaran yang menenteramkan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan Prasetyo tersebut, Triyono menegaskan lima (5) poin perintah harian, yaitu Tingkatkan sensitifitas dan intensitas kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan cerdas, lugas dan berintegritas.

Berikutnya, memposisikan diri secara personal, fungsional dan instansional yang kukuh menggengam serta menjunjung tinggi harkat dan kehormatan profesi selaku insan Adhyaksa, agar pantas dipuji dan dihargai. Kemudian, menyadari dan menjaga diri sebagai pendamping, akselerator, pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Selanjutnya, bekerja dan berkarya tanpa pamrih dengan baik sepenuh hati, meniadakan perbedaan perlakuan dan pelayanan agar memberi manfaat, memenuhi harapan kuat dari masyarakat.

"Dan terakhir, memupupuk dan menumbuhkan kembangkan semangat bekerja bersama semua pihak dalam bingkai hubungan yang solid dan sinergis, demi upaya merawat keberagaman dan kebhinekaan, bagi kebesaran bangsa dan keutuhan NKRI," pungkasnya.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, (Jumat/20/07) – Presiden Federal State Of Micronesia (FSM), Peter M. Christian menerima undangan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku, Ir. H. Said Assagaff, bertempat di Kediaman Gubernur di Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kec Nusaniwe-Kota Ambon.

Sebagai orang Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff mengaku sangat bangga, karena ada keturunan Maluku yang menjadi tokoh penting di Dunia, yaitu Presiden Micronesia. Beliau juga mengemukakan bahwa besar harapannya agar ada anak-anak dari Micronesia yang bersekolah di Ambon, khususnya di Sekolah Perikanan. (*)

(Sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 


Ambon, Humas
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Negeri (Korpri) sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban dan juga sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian Sambutan Gubernur Maluku, Saad Assagaff yang dibacakan Hamin bin Thahir saat Pembukaan Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/7).


“Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ Korpri sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, karakter, habitus (kebiasaan), dan pola hidup,” ujarnya.


Perubahan ke arah lebih baik, katanya, seperti dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif serta dari cara hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai.


“MTQ ini juga merupakan salah satu program Korpri di Bidang Kerohanian, saya pandang sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mendukung peran strategis Aparatur Sipil Negara,” terangnya.


Assagaff mengharapkan, hasil seleksi MTQ ini dapat diikutsertakan anggota Korpri dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional IV yang akan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta, November nanti diharapkan para qori dan qori’ah mempertajam kemampua membaca ayat-ayat suci Al-qur’an.


“Saya mengharapkan agar apa yang saudara-saudara peroleh pada saaat seleksi MTQ Korpri Tingkat Provinsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Nasional ke-IV,” harapnya.
Dirinya juga berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku agar dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan bagi anggota Korpri terhadap Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.


“Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kita bersama, baik Dewan Pengurus Korpiri Provinsi dan para Dewan Hakim untuk menyatukan sikap dan pola pikir sehingga upaya pembinaan dan pengembangan seni baca Al-qur’an bagi anggota Korpri dapat menghasilkan prestasi terbaik yang mampu mengangkat nama harum daerah Maluku,” tukas Assagaff.


Dimintakan agar para peserta seleksi MTQ yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku agar berlomba penuh semangat juang dan sprotifitas serta tetaplah menjagi persatuan dan kesatuan antar sesama. Hal ini disebabkan, pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ ini mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spritual bangsa karena masalah moral atau mental spritual bangsa akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


“Sejatinya dalam pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara serimonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini,” terang Assagaff. (**)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (12/7/2018) menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPB) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon.

Assagaff didampingi sejumlah pejabat diantaranya, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Kepala BPNB Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Rusno Prihardito.

"Sejumlah kasus narkotika dan obat-obatan beberapa tahun terakhir tampak mengejutkan bangsa Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Hal ini, menurut Wiranto, terlihat dari penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan, melainkan terjadi di wilayah perairan negara kita.

Dia katakan, perang besar terhadap Narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas Negara.

“Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa, yang harus diatasi secara serius, apabila tidak ditanggulangi dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Disebutkan, masalah yang ditimbulkan oleh Narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti dengan kehancuran generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.

“Sehingga dalam mengatasi permasalahan Narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna Narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi,” jelasnya.

Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

“Sehingga warga Negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara,” terang menteri.

Menteri juga menyebutkan, BNN telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Melalui konsep tersebut, menteri berharap, Kementerian atau Lembaga bergerak bersama BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali.

“Saya sangat mendukung dan akan mendorong rencana aksi tersebut agar dapat segera diterapkan,” tegas Wiranto.

Selain itu, dia juga mengatakan, BNN telah menginisiasi program alternative development 2016-2025 di 3 (tiga) Kabupaten, Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues di provinsi Aceh, yang merupakan langkah maju pembangunan berkelanjutan.

“Diharapkan program ini dapat didukung oleh semua pihak, sebagai bentuk komitmen kita membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah yang paling rentan peredaran Narkoba,” ingatnya.

Untuk itu, melalui Tema HANI pada Tahun 2018 dari United Nations Office Drugs and Crimes (UNODC) adalah “Listen first, listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe selaras dan sejalan dengan tema HANI negara ini.

“Saya kira tema tersebut selaras dan sejalan dengan tema HANI Negara kita yaitu, Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat tanpa Narkoba,” tegasnya.

Atas nama pemerintah, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya BNN, kepolisian dan pihak terkait yang telah melakukan langkah serius dan tegas untuk menyelamatkan anak bangsa.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga, bersama dengan masyarakat, saya instruksikan untuk bersama-sama dengan BNN menanggulangi ancaman Narkoba secara sungguh-sungguh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, sebagai kepala BNN yang telah menunjukan langkah serius untuk bertindak tegas terhadap para Bandar Narkoba,” tandas Menteri Wiranto. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)

 

Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Kepala Staf Presiden Moeldoko; serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya yang permanen di BKPM.”

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan, “PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah”, ujarnya. Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Satuan-satuan Tugas untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha pun telah dibentuk di semua Provinsi. Sedangkan pembentukan Satgas di tingkat Kabupaten/Kota juga sudah hampir tuntas keseluruhannya, hanya tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah Kabupaten/Kota.

#IzinBerusahaKiniLebihMudah
#UntukEkonomiIndonesia

*
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Website: www.ekon.go.id
Twitter: @perekonomianRI       


Catatan
• Bantuan Teknis Sistem OSS
o Telp : (021) 2120 1020
o Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Bantuan Teknis Periz

PANDUAN_KULTWIT_NARASI_TUNGGAL_OSS–09_JULI_2018.DOCX

 

(sumber: https://ekon.go.id/berita/view/izin-berusaha-kini-lebih.4094.html )

 

Wednesday, 04 July 2018 01:45

Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF



AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta

“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).

Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.

“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.

Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.

Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.

Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.

Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk  Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.

“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.

Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.

Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini belum final. Nanti  kalau  sudah final baru kita sampaikan,” paparnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

 

Page 4 of 46

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top