Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy



AMBON - Minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di Provinsi Maluku, disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dana pembangunan yang tepat sasaran sampai di tingkat desa.

‘’Di tahun 2019, pergerakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita diperkirakan hanya berkisar antara Rp.400 milyar hingga Rp.500 milyar. Sedangkan total Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih tetap di bawah Rp.2 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengoptimalkan perencanaan dana pembangunan ini tepat sasaran sampai di tingkat desa,’’ tandas Sahuburua, pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (3/4/2018). 

Mengacu pada karakteristik wilayah yang berciri kepulauan yang didominasi lautan, kata Sahuburua, menggambarkan bahwa tantangan alam di Provinsi Maluku membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan yang berkualitas. 


Ini menurut dia, disebabkan karena masyarakat kita tersebar pada pulau-pulau kecil, dan di sisi lain alokasi anggaran pembangunan yang tersedia sangat terbatas.

‘’Pak Rudi (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional), APBD kita hanya Rp.3 trilyun, dimana Rp.1,5 trilyun kita gunakan untuk belanja pegawai dan Rp.1,5 trilyun digunakan untuk membangun 1.340 buah pulau, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.198 desa, 33 kelurahan," paparnya.


Sahuburua menegaskan, gubenur dan wakil gubenur dari surga sekali pun, belum tentu akan mampu membangun daerah ini dengan nilai yang begitu kecil.


Menurutnya, keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, mengharuskan kita berkolaborasi memanfaatkan sumber pembiayaan lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki berbagai BUMN yang beroperasi di Maluku.


‘’Sebagai gambaran pada tahun 2017, total alokasi dana CSR yang digelontorkan ke Maluku sebesar Rp.20 milyar rupiah," ungkap Sahuburua.


Untuk itu, Sahuburua, mengajak bersama manggurebe maju, dengan fokus pada delapan (8) prioritas pembangunan dan 57 program prioritas, serta diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dapat merumuskan berbagai kegiatan prioritas dalam forum rapat koordinasi teknis yang berlangsung Selasa (3/4/2018) hingga Rabu (4/4/2018) ini.

Namun demikian, kata Sahuburua, tantangan ini harus bisa dijawab dengan bekerja sungguh-sungguh.


‘’Bekerja, bekerja, bekerja sesuai dengan semboyan dari Presiden Jokowi. Dan harapan saya, kepada bapak-bapak para kepala dinas, pimpinan badan dan lembaga untuk melakukan tugas dengan baik, karena apapun yang terjadi keberlanjutan pembangunan ini untuk kepentingan anak cucu kita diwaktu yang akan datang,’’ ujarnya mengingatkan.(*)



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menegaskan, Ujian Nasional (UN) yang secara serentak dilaksanakan di seluruh tanah air, termasuk di Provinsi Maluku, harus berjalan dengan jujur.

Penegasan Sahuburua ini, disampaikannya saat acara pembukaan sampul UN yang secara simbolis digelar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7, kawasan Tanah Lapang Kecil (Talake), Kota Ambon, Senin (2/4/2018).

‘’Harapan saya, pertama, semoga ujian ini harus berjalan dengan baik, jujur dan bertanggungjawab. Karena prestasi yang akan dicapai dari pelaksanaan ujian ini, itulah yang akan menilai keberhasilan kita kelak,’’ tutur Sahuburua.

Menurut dia, kejujuran itu penting artinya untuk meningkatkan kompetensi para siswa.

‘’Karena dengan kualitas yang bagus, anak-anak ini akan menjadi pemimpin di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, saya tekankan sekali lagi, harus ada kejujuran dan tingkatkan komptensi, atau tingkatkan kualitas,’’ imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut Sahuburua, para siswa dengan mudah dapat bersaing dengan anak-anak dari provinsi lainnya di tanah air.

‘’Mudah-mudahan, di waktu-waktu yang akan datang, dengan kompetensi yang bagus, anak-anak kita bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di seluruh Indonesia,’’ harap Sahuburua.

Dia mengakui, mungkin masih terdapat kekurangan sedikit di di sana-sini. Tapi kalau toh ada kekurangan, Sahuburua katakan, itu disadari dan sedikit demi sedikit kita akan mengurangi kekurangan itu.

"Kita akan mengurangi bahkan mungkin menghilangkan kekurangan itu, dan kita harapkan untuk waktu yang akan datang semuanya bisa berjalan dengan baik," yakin Sahuburua.

Harapan saya yaitu, yah kalau kali ini ada kekurangan saja, pasti dimana-mana ada kekurangan.

Dia lantas mengingatkan, kekuarangan yang ada jangan membuat kita takut, tetapi justru harus membuat kita berani menantang kekuarangan yang ada, untuk maju di waktu yang akan datang.

"Karena dengan demikian, itu ada suatu prestasi yang ingin kita capai, untuk membangkitkan semangat dari anak-anak ini. Sehingga mereka bisa duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan seluruh anak-anak Indonesia dari provinsi lain,’’ demikian Sahuburua.(*)



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menyebutkan, event Jalan Salib yang digelar di Kota Ambon, selain merupakan acara ritual yang dilaksanakan pada peringatan Paskah, bisa juga mengisi kalender pariwisata daerah, khsusunya wisata religius.

Sebagai contoh, sebut Sahuburua, proses Jalan Salib yang dilakukan di Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah sangat mendunia, terkenal sebagai event pariwisata religi, yang dimintai wisatawan domestik maupun mancanegara.

‘’Semoga proses Jalan Salib Oikumene di Maluku juga akan mendunia,’’ ujar Sahuburua saat melepas prosesi Jalan Salib, yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Ambon, Jumat (30/3).

Dalam suasana menyongsong Paskah Kristus 2018 ini, Sahuburua mengajak warga Kristiani di daerah ini memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena Kasih dan sayangnya, kita semua tetap dituntun sampai hari ini.

"Saat ini umat Kristen di Provinsi Maluku, di Indoensia bahkan di seluruh dunia telah memasuki minggu-minggu Sengsara Yesus Kristus atau yang kita kenal dengan Minggu Pra Paskah. Dan pada saat ini hendak dilakukan suatu acara yang bertujuan mengenang pengorbanan Yesus bagi keselamatan umat manusia, bahkan umat  dunia ini, yang diselenggarakan oleh saudara-saudara umat Katolik yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya," tuturnya.

Kegiatan prosesi pementasan dramatisasi kisah sengsara Yesus Kristus atau prosesi Jalan Salib ini, dikatakannya, tentu memiliki pesan dan makna yang dalam.

‘’Ini bukan sekedar sebuah pertujuunkan publik yang bersifat terbuka, melainkan sebuah prosesi kepercayaan dan keyakinan umat Kristiani, bahwa ada seorang pribadi yang rela menderita, rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan banyak orang,’’ ujar Sahuburua.

Dan kisah Sengsara Yesus Kristus ini, dinilainya, adalah tanda solidaritas Allah dengan manusia. Kisah sengsara ini juga hendak menegaskan bahwa penderitaan dan kesengsaraan merupakan bagian dari sejarah umat manusia  yang ada di seluruh dunia.  

Menurut Sahuburua, kita semua tahu bahwa dunia yang kita hidup saat ini tidak lepas dari berbagai jeritan kesengsaraan dan penderitaan. Berbagai krisis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, bencana yang terjadi di mana-mana, kekerasan terhadap semua umat manusia, penderitaan karena kemiskinan, penderitaan karena banyak hal yang terjadi di sekitar kita.

‘’Semua itu, merupakan potret dunia saat ini, yang merupakan ancaman penderitaan bagi kita. Terhadap realitas sosial seperti itu, acara ini kiranya menemukan releveansinya. Agama-agama hadir untuk memberikan jawaban terhadap realitas penderitaan untuk menjawab tantangan masa depan yang kita hadapi,’’ paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Sahuburua, salah satu nilai yang sangat mendasar dalam proses ini adalah pengorbanan. Bahwa hidup yang sejati bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang berarti bagi orang lain.

‘’Nah hal ini sangat relevan dengan konteks saat ini, ketika  manusia cenderung mencari kesenangan semata-mata dan mencari kepuasan diri,’’ tandasnya.

Jalan Salib Via Dolorosa, kata Sahuburua, berarti menempuh jalan sengsara, dan hidup yang berarti bagi orang lain. Itu juga membutuhkan pengorbanan dan kerelaan untuk menderita.

‘’Seperti figur Yesus Kristus  yang akan dikenang melalui proses Jalan salib yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita umat Katolik yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya,’’ ujarnya.

Menarik pula dari acara ini, nilai Sahuburua, bahwa selain umat Katolik, acara ini juga melibatkan seluruh gereja-gereja yang ada di Maluku, khususnya di Kota Ambon.

Dengan kata lain, tambahnya, kegiatan ini bersifat Oikumene, lintas gereja dan lintas denominasi. Ini merupakan satu hal yang patut disambut dengan gembira, sebab gereja-gereja semakin bersatu, gereja-gereja terus saling bekerjasama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak.

"Kami juga berharap kerjasama antar gereja terus erat termasuk membangun kerjasama antara agama-agama dengan pemerintah,’’ demikian Sahuburua.(*)



AMBON - Acara Jalan Salib dalam rangka memperingati wafatnya Isa Almasih, yang digelar di Kota Ambon, Jumat (30/3) lalu, berbeda dengan kegiatan yang sama, tahun-tahun sebelumnya. Kali ini ada keunikan tersendiri dibanding penyelenggaraannya di tahun-tahun sebelumnya.

“Jika tahun-tahun sebelumnya, acaranya ini hanya melibatkan umat Kristiani, maka tahun 2018 ini, pihak penyelenggara melibatkan para pemuda, dari remaja Masjid untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut dan ikut menampilkan atraksi seninya," ujar Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Bobby Palapia di Ambon, Sabtu (31/3).

Menurut Palapia, acara yang melibatkan dua komunitas agama di Maluku seperti ini, yang memperkuat ikatan Hidup Orang Basudara di Maluku dan menegaskan daerah ini sebagai Laboratorium Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.

“Keterlibatan para pemuda remaja masjid untuk ikut mengamankan kegiatan ini, menegaskan toleransi dengan falsafah Hidup Orang Basudara yang sangat kuat di daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, saat pelepasan prosesi Jalan Salib, Jumat (30/3), Uskup Diosis Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagie menyampaikan terimakasih kepada pemerintah di daerah ini, yang dinilainya sangat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Baik itu pemerintah Provinsi Maluku, maupun pemerintah kabupaten kotanya.

"Ini merupakan keistimewaan kita di Indonesia, bahwa ada relasi baik  antara agama dengan pemerintah," tandas Uskup.

Menurut dia, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari pentas tentang Yesus Memikul Kayu Salib, menderita dan disalibkan kemudian wafat.

"Ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini, tetapi dua hal yang ingin saya garis bawahi, yang pertama hiduplah sebagai orang benar, bertindak benar, bersikap benar dan berkata benar," tandasnya.

Dalam arti ini, lanjut Uskup Mandagie, hiduplah sesuai dengan hati nurani anda. Tuhan bekerja lewat hati nurani. Hiduplah sesuai dengan aturan-aturan. Aturan pemerintah, aturan geraja, aturan agama. Jadi orang benar, bukan orang yang suka tipu-tipu, dusta-dusta, dengan ujaran-ujaran kebencian yang makin membahayakan dunia ini bukan hanya Indonesia.

"Hiduplah sebagai orang benar seperti yang ditunjukan oleh Yesus Kristus sendiri, Dia tampil sebagai orang benar, berkata benar, bertindak benar walaupun dengan resiko tersalib," sebutnya.

Orang benar, kata Uskup Mandagie, memang resikonya tersalib. "Jadi bapak-bapak pejabat kalau mau jadi orang benar resikonya tersalib, siap untuk disalibkan. Kalau mau senang-senang yah masuk penjara saja. Tetapi seperti Yesus saja, hidup benar, berkata benar, balasannya dibangkitkan dan dimuliakan," tuturnya.

Jadi kita, lanjut Uskup Mandagie,  harus hidup benar, dan dapat balasan di surga.

Yang kedua, tambah Uskup, dari dramatisasi Jalan Salib ini kita belajar, kalau ada masalah, jangan selesaikan dengan dendam, maupun balas dendam dan kekerasan. Yesus ada masalah dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ada masalah dengan Yesus. Orang Yahudi tidak setuju bahwa Yesus mengatakan diri Mesias.

"Yesus tentu tidak setuju dia dituduh sebagai orang yang menyamakan diri dengan Allah. Tetapi bagaimana penyelesaiannya? Orang Yahudi, menyelesaikan dengan kekerasan, dengan fitnah dengan dusta, dengan pukulan yang kita saksikan ini. cara menyelesaikan masalah hasilnya apa? Bukan perdamaian tetapi pertentangan dan perselisihan, hidup di dalam kegelapan," bebernya.

Tapi bagaimana Yesus menyelesaiakan masalah? Menurut Uskup, dia mendengarkan, dia dialog. Ketika mereka mau tangkap Yesus, Yesus tanya apa yang kamu cari? Saat Petrus menghunus pedangnya dan Yesus berkata, sarungkan pedangmu, jangan dengan kekerasan.

"Saya lihat kalau di Maluku, orang menyelesaikan masalah dengan tawuran. Saya sudah sering menasehati, berkelahi-berkelahi padahal sesama kita, percaya pada Yesus tapi berkelahi, saling membakar, jangan. Selesaikan masalah dengan dialog, selesaikan dengan kelembutan. Itu kita belajar dari Yesus sendiri," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru, dia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sarat makna dan nilai-nilai keimanan umat Kristiani. 

Kegiatan Jalan Salib Oikumene, disebutnya, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan di Kota Ambon dalam rangka mengenang peristiwa sengsara dan wafat Yesus Kristus penebus dosa umat manusia.

‘’Kegiatan ini dilaksanakan agar umat Kristiani yang berada di Kota Ambon dapat turut meresapi penderitan Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat diserahkan untuk dihukum mati hingga wafat di atas Kayu Salib dan kemudian dimamkamkan,’’ ujarnya.

Dalam perjalanan yang penuh kesengsaraan itu, Louhenapessy katakan, tidak sekalipun Tuhan Yesus mengeluh, meski dipukul, dicambuk dan dihina, tetapi tetap dijalaninya dengan sabar dan tabah.

"Itu semua dilakukan demi menyelamatkan umat  manusia dari kebinasaan. Untuk itu, saya mengajak warga Kota Ambon yang hadir dan menyaksikan  prosesi dramatisasi Jalan salib Hidup Oikumene ini, untuk senantiasa meneladani keteladanan Yesus Kristus untuk senantiasa rela berkorban, mengesampingkan kepetningan pribadi dan mendahulukan kepentingan banyak orang," tuturnya.

Dia juga berharap, kiranya peringatan terhadap pengorbanan Yesus Kristus di Kayu Salib akan turut menginspirasi dan memotivasi kita semua dalam membangun dan mwujudkan Ambon yang harmonis, sejahtera dan religius.(*)

Friday, 30 March 2018 15:30

April 2018, Pemprov Terapkan E-Kinerja


AMBON – Sehubungan dengan reformasi birokrrasi serta untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai, maka mulai April 2018 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan menerapkan E-Kinerja di Lingkup Pemprov Maluku.
Aplikasi e-Kinerja mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Maluku melakukan penginputan kinerja hariannya, dan penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasannya secara berjenjang, serta dapat dipertanggungjawabkan.


“Hal ini dilakukan untuk mencapai  efisiensi dan efektivitas sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagai PNS Pemprov Maluku, serta mempermudah verifikasi pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), Pelaporan Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta mendorong inovasi dan inisiatif dalam pelaksanaan tugas, disiplin, motivasi dan kinerja PNS guna tercapainya visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujar Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemprov Maluku Bobby Palapia.


Dia menyebutkan, berdasarkan undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Maluku Nomor 1.c Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Maluku, serta Instruksi Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembangunan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem informasi Manajemen Kepegawaian Online Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, maka akan diimplementasikan penilaian kinerja PNS lingkup Pemerintah Provinsi Maluku melalui aplikasi e-Kinerja.


Berkenaan dengan hal tersebut, serta dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian Online di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Palapia lalu menyampaikan sejumlah hal sebagai berikut.


“Setiap pimpinan OPD memerintahkan seluruh PNS di lingkungannya untuk melakukan kroscek biodata profil PNS mandiri, melalui portal simpeg.malukuprov.go.id, dan apabila ada ditemukan data yang tidak sesuai atau salah, maka segera dilaporkan kepada petugas pengelola SIMPEG online OPD untuk dilakukan perbaikan sesuai kewenangan masing-masing,” tuturnya.


Palapia melanjutkan, setiap OPD menunjuk satu (1) orang admin pengelola e-Kinerja untuk diberi hak akses, sebagai Admin e-Kinerja OPD berupa username dan password, serta demi keamanan dan tanggungjawab atas data yang dikelola, petugas yang ditunjuk harus berstatus Calon PNS maupun PNS.


Menurut Palapia, mengingat penilaian Kinerja harian PNS melalui e-Kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS maka OPD segera melakukan penempatan PNS melalui SIMPEG online berdasarkan struktur dan bezzeting, jika tidak dilakukan maka PNS tersebut penilaian kinerja hariannya tidak dapat dilakukan oleh atasannya.


“Setiap PNS di lingkungannya diwajibkan melalukan penginputan kinerja hariannya, melalui portal simpeg.malukuprov.go.id pada menu  Kinerja Harian PNS, dengan waktu penginputan kinerja harian PNS dilakukan setiap hari bulan berjalan dan diperpanjang dari tanggal 1 sampai tanggal 3 bulan berikutnya dan sistem akan ditutup pada tanggal empat (4) bulan berikutnya,” paparnya.


Dia menambahkan atasan langsung PNS diwajibakan melakukan penilaian kinerja harian PNS, mulai tanggal 4 hingga 8 bulan berikutnya, serta sistem akan ditutup pada tanggal sembilan (9) bulan berikutnya.

BKD Provinsi Maluku, disebut Palapia, telah melakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan e-Kinerja kepada seluruh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Admin OPD/pengelola SIMPEG online lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 5 sampai tanggal 13 Maret 2018.


Aplikasi e-Kinerja, ungkap Palapia, mulai efektif dan diberlaukan pada tanggal 1 April 2018 sehingga bagi PNS yang tidak melakukan penginpiuitan kinerja hariannya melalui e-Kinerja maka verifikasi pembayaran TKD, PK, SKP tidak akan diproses atau tidak dilayani.


Dalam rangka kelancaran penginputan laporan kinerja PNS melalui e-Kinerja, menurut Palapia, maka berdasarkan Instruksi Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2017, tentang pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan Sistem Infromasi Manajemen Kepegawaian Online Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, bahwa setiap OPD Provinsi Maluku, agar menyediakan fasilitas jaringan internet di Unit Kerja masing-masing.


“Buku petunjuk layanan e-Cuti, e-Kinerja dan surat-surat serta informasi kepegawaian lainnya dapat di-download pada SIMPEG online dengan portal simpeg.malukuprov.go.id,” demikian Palapia.(*)



AMBON – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku menggelar Bimbingan dan Konsultasi Hukum Bidang Perumahan, di Hotel Amaris Ambon, diikuti peserta dari Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB). Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.  

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Halim Daties memaparkan, Pemerintah Provinsi Maluku terdiri dari sembilan (9) kabupaten  dan dua (2) kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1,8 juta jiwa.

“Secara geografis Maluku berkarakteristik kepulauan. Luas wilayahnya 712.479,69 kilometer persegi, terdiri dari laitan seluas 658.294,69 kilometer persegi atau 92,4% dan daratan seluas 54.185 kilometer persegi atau 7,6%,” tuturnya.

Di dalamnya, menurut Sahuburua, tersebar pulau kurang lebih 1,340 buah, dengan garis pantai sepanjang 10.630 kilometer. Sebagai  daerah berkarakateristik kepulauan, tentunya memberi konsekuensi logis tersendiri terhadap tata kelola pembangunannya terutama terkait pembangunan di bidang perumahan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jajaran pemerintah daerah, lanjut dia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangatlah urgen. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Maluku yakni membangun Maluku yang sejahtera, rukun dan religious dan berkualitas dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan, terutama untuk mencapai misi mewujudkan masyarakat Maluku yang sejahtera.

“Data statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku tahun 2017, sesuai hasil Survei Social Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 yang di rilis oleh Biro Pusat Statistis (BPS), menunjukkan keadaan perumahan di Maluku diantaranya untuk status kepemilikan rumah yang ditempati milik sendiri sebanyak 80,15%, yang beratap seng sebanyak 86,10% rumah berdinding tembok 75,90%, berlantai semen 52,12%, sedangkan sumber penerangan PLN sebanyak 83,36% dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah sebanyak 61,55%. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan hasil SUSENAS Tahun 2015 lalu,” bebernya.

Namun menurut Sahuburua, perlu kita sadari bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu kita selesaikan bersama guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDG’”s) 100-0-100, yaitu pencapaian air bersih hingga 100% di masyarakat, penurunan permukiman kumuh hingga 0% dan peningkatan sinitasi masyarakat hingga 100%.

Pertanyaan sederhananya, lanjut Sahuburua, bagaimana strategi percepatan yang mesti diambil agar persentase data yang saya sampaikan tadi dapat ditekan sebanyak mungkin dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya.

“Pertanyaan sederhana itu, lalu menjadi catatan kritis, sebab kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Negara dan masyarakat kepada kita semua, mesti dijawab dengan ‘bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat’, yang merupakan trilogy ke-PU-an disertai dengan dedikasi, loyalitas dan akuntabilitas yang tinggi,” paparnya.

Untuk mencapai pembangunan kedepan yang berkelanjutan, tambah Sahuburua, diperlukan sinergitas antar semua stakeholder terutama antar pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.

Dengan  demikian, menurut Sahuburua, perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi terkotak-kotak, menghindari ego sektoral maupun ego vertical antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan perencanaan disusun dengan saling mendukung dan melengkapi sesuai kebutuhan dengan kewenangannya masing-masing.

“Dalam rangka pembinaan hukum di bidang perumahan sebagaiamana diamanatkan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian PUPR,” ujarnya

Terkait dengan hal tersebut, Sahuburua mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi, bersinergi dan menjalin kebersamaan dalam menghasilkan tujuan memahami dan menambah wawasan tentang hukum bagi para pelaksana kebijakan, sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan perumahan.

“Oleh karena itu, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,” imbuhnya.

Dalam rangka keterpaduan pendampingan dan penegakan hukum bidang perumahan ke depan, Sahuburua menilai, kegiatan ini adalah wadah dalam mengkolaborasi pemikiran-pemikiran dari semua stakeholder serta bimbingan dan konsultasi hukum di bidang perumahan, untuk dijadikan satu konsep terkait pelaksanaan hukum di bidang perumahan.

Melalui kegiatan ini, dia menyebutkan, dapat menghasilkan pemahaman dan wawasan bagi kita semua tentang hukum serta sebagai upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan di bidang perumahan.

“Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang telah mengalokasikan APBN melalui program dan kegiatan pada SNVT penyediaan perumahan dan dekonsentrasi pembiayaan perumahan di Provinsi Maluku, semoga program dan kegiatan tersebut dapat ditingkatkan pada tahun anggaran ke depan,” tutupnya.(*)




AMBON- Realisasi investasi Provinsi Maluku di tahun 2017 mencapai nilai yang fantastis yakni sebesar Rp.2.891.092.560.000, atau sebesar  321,23 persen dari target yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebesar Rp. 900.000.000.000.

‘’Realisasi investasi tersebut terdiri dari realisasi investasi Penanaman Midal Asing (PMA) sebesar Rp.2.840.175.560.000, dan realiasasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.50.917.000.000,’’ ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya, yang disampaikan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Rony Tairas, pada Pembukaan Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku di Hotel Everbright, Senin (26/3).

Sahuburua katakan, keinginan untuk melakukan investasi di daerah Maluku ini, tentunya telah diperhitungkan secara matang oleh para investor, karena memang kondisi Maluku pada umumnya di satu sisi, telah kembali normal. Di sisi lainnya, karena daerah Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang menonjol, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan bidang-bidang lainnya.

Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2014-2019, disebut Sahuburua, telah menetapkan salah satu isu strategis adalah peningkatan perbaikan iklim investasi yang kondusif, yang merupakan faktor penting guna meningkatkan investasi.

‘’Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain, penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transportasi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, serta stabilitas keamanan dan ketertiban,” tuturnya.

Sahuburua juga menyebutkan aspek lain yang perlu menjadi perhatian, yakni ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung. Selain itu, perlu juga untuk mendukung pembangunan ekonomi, peran investasi daerah perlu ditingkatkan melalui perusahaan daerah yang sehat dan maju.

Lantaran itu, dia katakan, dalam rangka meningkatkan perkembangan penanaman modal di daerah, strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal di Provinsi Maluku antara lain diarahkan pada: perbaikan atau pemulihan perekonomian daerah, melalui upaya menggerakan kembali kegiatan investasi di daerah.

Berikutnya, lanjut Sahuburua, diciptakannya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, antara lain dengan menyediakan insentif atau kemudahan, menghapus atau mengurangi pungutan-pungutan, termasuk memberikan pelayanan One Stop Service, mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastrutur penunjang kegiatan investasi di daerah, dan mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah.

“Meningkatkan sistem pelayanan perijinan di daerah juga penting artinya, termasuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri, serta pelayanan informasi melalui internet. Begitu, juga dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah, maupun peningkatan kualitas data dan informasi penanaman modal di daerah,” papar Sahuburua.

Lebih jauh dia katakan, dalam era otonomisasi ini, persaingan antaradaerah semakin ketat, dimana masing-masing daerah berupaya menarik investor sebanyak mungkin dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih menarik dalam bentuk insentif khusus dari daerah, agar dapat menggairahkan minat investor menanamkan modalnya.

‘’Kita saat ini, secara ekslusif mengandalkan promosi investasi yang berbasiskan potensi sumberdaya alam, yang juga dimiliki oleh daerah-daerah lain, dan menjadi unggulan daerah dalam menarik investasi ke daerahnya masing-masing,” terangnya.
 
Menurut Sahuburua, untuk menjemput masuknya investasi ke Maluku, diperlukan kesiapan aparatur baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang profesional di bidang pelayanan penanaman modal, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha.

“Disertai dengan strategi promosi yang tepat dengan kemampuan melahirkan image building yang positif, yakni pemberian citra daerah yang baik bagi pelaku usaha dan dunia luar,’’ tandasnya.

Forum OPD ini disebut Sahuburua, memiliki nilai strategis dan signifikan dengan derap pembangunan daerah, dalam rangka memberikan masukan bagi pemerintah daerah guna pengembangan dan peningkatan investasi serta penyiapan kebijakan dan peraturan di bidang penanaman modal, sekaligus mengindentifikasi, menginventarisasi hambatan serta permasalahan pelaksanaan penanaman modal, khususnya PMDN dan PMA di daerah, serta peningkatan pelayanan perijinan serta non perijinan di daerah.

‘’Saya yakin dan percaya dengan semangat kerja keras dan motivasi yang tinggi, kita dapat merubah kendala menjadi tantangan, dan tantangan menjadi peluang.  Selanutnya dari peluang menjadi keberhasilan. Kiranya kegiatan ini mampu mendorong peningkatan dan pengembangan proyek penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA,’’ demikian Sahuburua. (*)



AMBON , 23 Maret 2018 – Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Jumat (23/3), memimpin rapat pemantapan persiapan Pesta Paduan Suara Gerejani Nasional (Pesparani) Katolik I, yang akan digelar di Ambon, pada tanggal 14 hingga 20 Oktober 2018 mendatang.

“Pertemuan hari ini, hanya untuk mengecek kesiapan kita sampai hari ini, dan sekaligus saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang perkembangan terakhir dari Kementerian Agama,” ujar Sahuburua, pada rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur, dan dihadiri sejumlah pihak dan instansi terkait tersebut.

Menurut Sahuburua, pada tanggal 13 Maret lalu, dirinya diundang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LP3KN) Tingkat Nasional, untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh, tentang kesiapan pelaksanaan Pesparani pertama yang akan dilaksanakan apakah Oktober ataukah November mendatang.

Dia katakan, setelah dirinya memberikan penjelasan, ada pemikiran kepanitiaan yang ada sekarang ini mau ditingkatkan menjadi Panitia Nasional.  ‘’Jadi nanti tidak lagi dengan Keputusan Gubernur, tapi nanti kepanitiaan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Sebab ini yang pertama,’’ terangnya.

“Nah, bagaimana dengan di tingkat pusat, dalam hal ini terkait dengan distribusi undangan atau surat-surat lainnya, untuk menghubungi pihak-pihak tertentu di Jakarta, dalam kaitan dengan proses pelaksanaan tugas ini? Di posisi itulah, peran dari LP3KN. Untuk yang Protestan ada LPPD. Jadi sub panitia di sana (Jakarta), tapi ditangani secara kelembagaan. Ini juga jika terkait pertemuan dengan menteri, atau pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait,” paparnya.

Hal berikut yang diungkapkan Sahuburua, yaitu pihak panitia sudah memiliki logo untuk Pesparani Nasional Pertama ini. “Logo itu, dilombakan dan sudah mendapat juaranya, dan sudah dikukuhkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali pada tanggal 10-14 Maret 2018 lalu. Sudah diumumkan orangnya. Dan LP3KN telah menyetujui bahwa logo itu akan kita pakai secara menyeluruh pada acara Pesparani Pertama ini,” bebernya.

Menyinggung soal anggaran, Sahuburua katakan, sebagaimana keputusan Gubenur Maluku, APBD menyediakan dana Rp. 20 miliyar. Dan uang itu, menurut dia, telah tersedia.

“Anggaran secara menyeluruh itu Rp.40 milyar, dengan perhitungan Rp.20 milyar kita dapat dari APBN dan Rp.20 milyar APBD. Nah, APBN itu, lebih khusus kita fokuskan pada konsumsi, dan yang kedua akomodasi,” ujarnya.

Jika akomodasi dan konsumsi dananya kurang dari yang dianggarkan, Sahuburua menambahkan, maka pihaknya memasukannya lagi di anggaran pada bidang-bidang yang lain. Dengan begitu, jika ada kekurangan akan diperbaiki.

“Atas dasar itu, saudara-saudara harus tahu, kita ini kerja di luar dari konsumsi dan akomodasi, maka kita kerja dengan uang Rp.20 milyar, yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu, yang akan kita pakai dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tandasnya.   

Sedangkan menyangkut anggaran APBN, menurut Sahuburua, karena ini event Pesparani Nasional pertama, dan LP3KN ini baru juga dibentuk, maka mereka belum terlalu paham soal mekanisme dan prosedur anggaran itu.

‘’Sekarang ini diharapkan akan dipenuhi pada saat kita membicarakan anggaran perubahan APBN. Jadi anggaran Rp. 20 milyar jadi tanggungjawab dari LP3KN di sana,’ tuturnya.

Dia menambahkan, soal dana dari APBN, ketika dirinya bertemu dengan Ketua LP3KN dan Dirjen Kemenag hal ini diwanti-wanti kepada mereka. “Saya katakan saya  tidak mau malu jika kegiatan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh sebab, terkait dana sudah diputuskan ada sharing, dan itu tanggungjawab bapak-bapak di Jakarta. Dapat bantuan dari mana itu tanggung jawab mereka, tetap ini (Pesparani) harus jalan,” tegasnya.(*)



AMBON, 20 Maret 2018 - Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi daerah Maluku pada keseluruhan tahun 2018 diperkirakan berada di rentang 5,71% hingga 6,11%, sedikit meningkat dibandingkan pada keseluruhan tahun 2017 yang tumbuh 5,81%.

‘’Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan didorong oleh terus membaiknya dektor perikanan, seiring meningkatnya produksi dan ekspor perikanan. Investasi baru dalam sektor perikanan dan konstruksi terpantau meningkat mulai akhir tahun 2017 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2018,’’ ujar Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya yang disampaikan Asisten III Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku, Zulkifli Anwar pada acara Pembukaan Diseminasi Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional (Kekr) Provinsi Maluku Edisi Februari 2018, di Hotel Amaris, Selasa (20/3).

Menurut Sahuburua, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II - 2018, diperkirakan tumbuh stabil dalam rentang 5,86% - 6,26%.

‘’Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I - 2018 didorong oleh membaiknya kinerja Lapangan usaha Pertanian dan Perikanan,’’ imbuhnya.

Membaiknya Sub Sektor Perikanan, kata Sahuburua, didorong oleh kondisi cuaca yang membaik. Selain itu, harga udang internasional diperkirakan stabil dan harga tuna internasional diperkirakan meningkat pada 2018, berdasarkan analisis Food and Agriculture Organization (FAO).

‘’Pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2018 juga akan cukup terdorong dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, seiring adanya arus barang masuk yang meningkat di awal tahun,’’ tuturnya.

Untuk Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017, lanjutnya, terpantau relatif terkendali, yang ditunjukkan oleh penurunan angka inflasi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

‘’Realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78%, atau menurun dibandingkan triwulan III-2017 yang tercatat sebesar 3,85%. Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada di bawah sasaran inflasi Maluku tahun 2017 berdasarkan roadmap pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% ± 1% yang juga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional,’’ bebernya.

Sahuburua menyebutkan, rendahnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya dipicu oleh rendahnya Inflasi Kelompok Transportasi, khususnya pada subkelompok angkutan udara. Sejalan dengan meredanya inflasi pada kelompok angkutan udara, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga terpantau mereda.

‘’Dengan mempertimbangkan perkembangan harga di masyarakat dan risiko-risiko inflasi pada triwulan I-2018, laju inflasi Maluku untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu berada dalam rentang 3,5% - 3,9%. Berdasarkan data inflasi sampai dengan Januari 2018, inflasi tahun kalender Maluku mencapai 0,58% atau secara tahunan mencapai 1,10%,’’ tandasnya. (*)




AMBON, 19 Maret 2018 - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir menegaskan kepada pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, agar memprioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan, yang sedang dihadapi Maluku saat ini.

Prioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang kita hadapi saat ini.

"Prioritas tersebut, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguranc yang masih menjadi permasalahan mendasar kita di daerah. Serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),’’ ujar Sekda, pada pembukaan Forum Lintas Perangkat Derah Provinsi Maluku Tahun 2018, di Lantai 7, Kantor Gubernur, Senin (19/2).

Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian target RPJMD, diakuinya, kita masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan sesuai yang direncanakan.

’’Karena itu, saya juga berharap kepada pimpinan Perangkat Daerah, agar dapat mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN, yang tentunya disesuaikan dengan prioritas nasional yang ada di daerah, termasuk alokasi belanja tugas pembantuan serta afirmatif,’’ katanya mengingatkan.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, Sekda katakan, telah diawali oleh Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

’’Sejalan dengan itu, penyelenggaraan forum ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran, dalam rancangan Renja Perangkat Daerah," tuturnya.

Selain itu, menurut Sekda, forum ini juga dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Forum Perangkat Daerah.

Dia menyebutkan, sebagai bagian dari tahapan perencanaan, maka Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019.

Selain itu, lanjut Sekda, penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

’’Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar memperhatikan target RPJMD agar bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaian target-terget tersebut,’’ harapnya.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, tambah Sekda, tema pembangunan daerah yang diangkat yakni, “Pemantapan dan  Pemerataan  Pembangunan untuk  Pertumbuhan  Ekonomi Yang  Berkualitas Dalam  Rangka  mempercepat  Penurunan  Kemiskinan dan  Pengangguran  Secara  Berkelanjutan”.

Tema ini, kata dia, menitik-beratkan pada upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di daerah.

"Masalah tersebut antara lain, tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah, yang belum efektif dan efisien. Terbatasnya infrastruktur dan cakupan energ. Belum optimalnya pelayanan oendidikan dan kesehatan. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Termasuk, belum optimalnya iklim usaha dan investasi," bebernya.

Sekda menambahkan, masalah lainnya, yaitu belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi; rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah; belum optimalnya oemanfaatan penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung pulau-pulau kecil; ketimpangan antar wilayah; serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, Sekda menilai, penyusunan program dan kegiatan RKPD tahun 2019, harus diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang ada.

Prioritas tersebut, disebut Sekda, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah; oeningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat; percepatan pembangunan infrastruktur; oercepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha; peningkatan ketahanan pangan; penataan ruang; percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana; termasuk peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

‘’Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, perlunya sinegitas dan keterpaduan lintas perangkat daerah agar lebih ditingkatkan. Kita perlu fokus pada kelompok sasaran dan lokasi kegiatan yang membutuhkan penanganan besama sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing perangkat daerah,’’ tandasnya.(*)

Page 3 of 40
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top