Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy


AMBON - Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait menyelenggarakan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN bagi Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah se-Maluku, kamis (26/04).

Acara yang diadakan di ruang Rapat Lantai 6, kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth sahuburua, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, dan semua paslon yang akan mengikuti pilkada.

Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya mengatakan, dalam sistem Negara  Demokrasi, pengangkatan seorang pemimpin selalu menggunakan sistem elektoral atau pemilihan umum, yang secara substansial menempatkan rakyat sebagai penentu figur pemimpin,  yang diinginkan mayoritas rakyat pemilih. 

Indonesia, dinilai Sahuburua, juga berada di jalur tersebut, bahkan sudah menetapkan kesepakatan nasional untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak.

‘’Esensi menyelenggarakan Pilkada Serentak Nasional, adalah dalam rangka menjamin terciptanya Pilkada yang berkualitas, efisien-efektif, dan legitimate,’’ ungkap Sahuburua.

Ukuran berkualitas, efisien-efetif dan legitimate, sebut Sahuburua, akan bisa terbaca secara jelas, manakala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya terpilih adalah benar-benar sosok yang berkualitas, bersih, punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

‘’Saya pastikan, idealisme inilah yang ingin dicapai oleh KPK melalui ‘’Program Pilkada Berintegritas’’ di bawah arahan kepemimpinan Pak Agus Rahardjo,’’ ucapnya.

Program ini, kata Sahuburua, sangat inovatif dan bersifat preventif serta edukatif bagi terciptanya daerah-daerah otonom dengan kepemimpinan bersih, kepemimpinan yang menumbuhkan sikap anti-korupsi dan bebas dari godaan korupsi.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Sahuburua, regulasi telah menetapkan korupsi adalah sebuah tindak Pidana Khusus, yang perlu penanganan secara khusus pula.

Menurutnya, banyak orang memahami dan sangat sadar akan akibat dan resiko apabila melakukan Korupsi. Namun, realitanya, godaan untuk melakukan korupsi, justeru memiliki daya tarik miliki harta yang banyak dan melimpah telah mengumbar nafsu banyak orang untuk menggunakan berbagai cara demi setumpuk uang. 

‘’Padahal di sisi yang lain, telah banyak berita, cerita dan pengalaman pahit orang lain yang sangat berharga untuk dicontohi. Dalam diri banyak orang dan pemimpin belum terbangun sikap anti-korupsi yang sungguh-sungguh,’’ ingatnya.

Dia katakan, ini menunjukan pola-pola pikir ekstrim, diduga telah kuat mengakar dalam pikiran publik, dan yang ditakutkan bahwa pola pikir yang sedemikian makin meluas dan justeru memberangus pikiran-pikiran positif yang seharusnya menguasai tatanan phsiko-sosiologis masyarakat, yang pada akhirnya akan timbul ketidakpercayaan publik, pesimistis, bahkan antipati publik terhadap pemimpin dan struktur pemerintahan secara keseluruhan.

Point penting yang ingin didampaikannya menurut Sahuburua, bahwa contoh dan keteladanan tentang gaya hidup bersih, transparansi dan anti-korupsi haruslah dimulai serta dilakukan oleh elit masyarakat. Contoh pertama itu mesti datang dari para pemimpin tertinggi di daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, karena kalau pimpinan di atas bersih, maka dibawahnya juga akan bersih.

"Sebaliknya, bila kotor maka dibawahnya jauh lebih kotor. Saya percaya, inilah esensi utama yang ingin dicapai oleh pimpinan KPK, ketika mendesain upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Program Pilkada Berintegritas,’’ paparnya.    

Untuk itu, kata Sahuburua, Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Deklarasi LHKPN para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPK hari ini, adalah jalan masuk yang sangat tepat untuk menuju terciptanya masa depan Maluku yang lebih baik.

‘’Kita butuh pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas dan anti-korupsi. Kebutuhan tersebut sangat fundamental, sebab keinginan besar kita bersama sebagai rakyat Maluku adalah keluar dari lingkaran kemiskinan, beranjak dari deretan daerah-daerah miskin di Indonesia, dan itu harus dimulai dari pemimpinnya yang bersih, pemimpin yang anti-korupsi,’’ imbuhnya.

Forum ini, lanjutnya, adalah salah satu sarana menuju kearah tersebut.  ‘’Maka saya harapkan agar para Paslon dapat mengikutinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Belajar di hari ini, untuk berbuat yang benar di masa depan dan bertindak serta menjadi pemimpin yang benar,’’ harapnya.

Di saat yang sama, Deklarasi LHKPN, kata Sahuburua, adalah model transparansi yang sangat efektif dalam membangun kepercayaan publik kepada pemimpinnya.

‘’Dan karena itu, saya percaya ke depan siapapun Pemimpin Masa Depan di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, maupun di Kota Tual adalah pemimpin yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, bersih diri, tapi juga bersih dalam bertindak, dan bersikap anti-korupsi,’’ tandasnya. (*)

Thursday, 26 April 2018 00:44

Plt. Gubernur Tekan Tiga Hal di Hari Otoda




AMBON - Tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun implementasi Otonomi Daerah (Otoda), sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana prasarana yang semakin menggeliat sesuai potensi daerah, dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan. Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo pada amanatnya yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat bertindak selaku Inspektur Upacara, pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Otoda ke XXII di halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (25/4).

‘’Untuk itu, pada kesempatan ini saya menekankan tiga (3) hal yang menjadi perhatian bersama yaitu; pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otoda, kedua, komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan, perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otoda saat ini, sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat.

"Bangsa kita semakin dewasa menyadari, bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan Hari Otoda ke XXII Tahun 2018 adalah ‘’Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggara Otoda yang Bersih dan Demkratis,'’ungkap Sahuburua.

Penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, sebut Sahuburua, artinya, bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan Otoda yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

‘’Penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otoda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otoda taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,’’ paparnya.

Mewujudkan Nawa Cita, lanjutnya, sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. ‘’Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otoda diselengarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hokum dan partisipatif,’’ ucapnya.

Masih kata Sahuburua, penyelenggaraan otoda yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama Otoda, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.

‘’Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otoda tidak akan pernah sampai pada tujuannya," ingatnya.

Selain itu, sebutnya, penyelenggaraan otoda yang bersih, merupakan bagian yang sangat penting dari sebuh proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.
Untuk memastikan penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, Sahuburua jelaskan,  pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya, menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

‘’Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum, sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana,’’ imbuhnya.

Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, kata Sahuburua, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dimana Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Berkaiatan dengan hal tersebut, jelasnya, kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi, sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan. Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, tetapi kata dia, meningkatkan daya saing daerah, serta gerbang menuju kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia.


‘’Selama inovasi daerah dilakukan sesuai perundang-undangan, Pemerintah Daerah dan saya selaku Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah,’’ sebut Sahuburua, sembari menambahkan, jika penyelenggaraan otoda mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan Nawa Cita yang merupakan cita-cita kita bersama akan menjadi sebuah kenyataan. (*)




AMBON - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Maluku, disebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir, baru dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

‘’Hal ini karena pelaksanaan Program bantuan Sosial Pangan membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga sasaran program dapat tercapai sesuai yang diharapkan,’’ ujar Sekda pada Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Maluku Tahun 2018, dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Rastra tahun 2017, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (24/4).

Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KMP) Provinsi Maluku tahun 2018, terang Sekda, sebanyak 124.448 KPM yang tersebar pada 11 Kabupaten atau Kota.

Untuk itu, harapnya, langkah-langkah terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bansos rastra dan BPNT dilaksanakan secara bertahap pada 44 kota pada tahun 2017, dan selanjutnya pada tahun 2018 BPNT akan diperluas pelaksanaannya di 118 Kabupaten dan 98 kota.

‘’Untuk Provinsi Maluku BPNT dilaksanakan pada 2 (dua) kota yakni Kota Ambon dan Kota Tual, sementara untuk yang belum mendapatkan BPNT akan diberikan Bansos Rastra yang menandakan bahwa penerima program secara gratis tanpa membayar apapun dengan jumlah Beras sebanyak 10 kg/Bulan/KPM,’’ paparnya.

Lebih lanjut, Sekda katakan, guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program Beras Sejahtera (Rastra), agar dapat bertransformasi dari Pola Subsidi menjadi Pola Batuan Sosial Pangan (BSP), maka BSP dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) maupun dalam bentuk non tunai.

Bantuan Sosial Pangan dalam bentuk Natura atau disebut sebagai Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Bansos Rastra), menurut Sekda, diberikan dalam bentuk beras dan disalur setiap bulan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat tanpa adanya harga atau biaya tebusan.

‘’Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Sementara itu bantuan pangan dalam bentuk non tunai atau disebut dengan BPNT)," terangnya.

Sementara menyinggung tentang BPNT, Sekda menyebutkan, ini adalah Bantuan Pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

‘’Dengan sistim BPNT, akan langsung disalurkan ke rekening Penerima Manfaat sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur sesuai item yang ditetapkan pemerintah,’’ ujar Sekda.

Dia menambahkan, Keluarga Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017, mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan fakir Miskin, sedangkan Penerima Program Bantuan Sosial Beras sejahtera (bansos Rastra) dan BPNT mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah KPM serta Tahap Penyaluran Rastra dan Bantuan BPNT Tahun 2018.

Berkaitan dengan Sosialisasi dan Rapat Kerja ini, dirinya berharap evaluasi pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 dan permasalahan yang dihadapi serta Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dan BPNT tahun 2018 dapat dikelola oleh Tikor Bansos Rastra Provinsi Maluku Tahun 2018 dan akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota se-Maluku bekerja sama dengan Perum Bulog dalam meningkatkan efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT di Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota.

‘’Saya berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat terutama keluarga yang berpendapatan rendah dapat terwujud,’’ tandasnya.

Dia memaparkan, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara eksplisit menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia, sehingga Pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin.

Disebutkannya, Kebijakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin yang berpendapatan rendah dikenal dengan nama Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) yang disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tanggga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan Harga Tebusan Rastra sebesar Rp. 1.600/kg.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kata Sekda, telah melaksanakan Program Rastra selama 19 tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 dengan menyalurkan Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Miskin atau Berpenghasilan Rendah, yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Beras Rastra Provinsi Maluku Tahun 2017.

Jumlah alokasi Pagu Rastra tahun 2017, nilai Sekda, sebesar 22.400.640 kg untuk 124.448 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan, dan telah tersalur pada 11 Kabupaten/kota sebesar 100 persen.

‘’Namun disayangkan, dari hasil evaluasi, masih terdapat Tunggakan Harga Tebusan Rastra Tahun 2008 sampai 2017 per tanggal 19 April 2018 sebesar Rp. 6.464.562.200.-,’’ bebernya.

Untuk itu, dirinya berharap, agar Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih mempunyai tunggakan segera dapat melunasinya.

‘’Apabila tidak melunasi, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena penyaluran ini dapat terlaksana dengan baik atas koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai ke Desa dengan tim koordinasi lintas Pusat sampai ke daerah,’’ ingatnya.

Dia menyebutkan, Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Tikor) Provinsi Maluku Tahun 2017 dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor : 94 Tahun 2017, diketuai oleh Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Maluku dan Sekertaris oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

‘’Untuk tahun 2018, mengalami perubahan dalam Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Tahun 2018 yakni, Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Rastra dan BPNT adalah Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial sebagai Sekertaris Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 25.a Tahun 2018 yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat,’’ ujarnya.(*)

Thursday, 26 April 2018 00:22

Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2018

Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir bersama Koordinator Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Misbah Taufiqurrohman dan Kepala BPKP Prov Maluku, Yono Andi Atmoko pada acara Workshop  Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Di lantai 6 kantor Gubernur, Ambon (25/04).

Monday, 23 April 2018 01:30

36.495 Siswa SMP/MTs di Maluku Ikut UN



AMBON - Sebanyak 36.495 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Provinsi Maluku mengikuti Ujian Nasional (UN) serentak, Senin (23/4/).

Pembukaan Sampul UN untuk jenjang menengah pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 wilayah Maluku, secara simbolis dilakukan di SMP Xaverius Ambon oleh Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Pembukaan sampul yang sama di SMP Kalam Kudus dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Maluku Rony Tairas, yang juga mewakili Plt Gubernur Maluku.

Dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda, Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua katakan, pelaksanaan UN untuk jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku, sebanyak 733 sekolah dengan jumlah siswa 36.495 siswa.

Pelaksanaan UN, disebutnya menggunakan dua moda yaitu, UN Berbasis Komputer (UNBK) dan UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK).

 ‘’Untuk jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku, presentase pelaksana UNBK sebesar 12,01 persen atau 88 sekolah dari 733 sekolah,’’ ungkap Sahuburua.

Sementara untuk Kota Ambon, lanjut Sahuburua,  jumlah sekolah peleksanaan UN sebanyak 55 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 6.372 siswa.

‘’12 sekolah diantaranya telah menggunakan UNBK dengan jumlah siswa 1.283 siswa, sedangkan 43 sekolah lainnya menggunakan UNPK dengan jumlah siswa 5.089 siswa,’’ ujarnya.

Berkaitan Pelaksanaan UN, Sahuburua katakan, ini sebagai pengejawantahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, serta Peraturan Badan Standar Nasional (BSNP) Nomor 004/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, yang mengamanatkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Guru melalui penilaan proses belajar mengajar, penilaian oleh Satuan Pendidikan dan penilaian oleh Pemerintah melalui UN.

UN dinilai Sahuburua, juga merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional dan menjadi salah satu indikator pengukuran mutu pedidikan setiap tahunnya.

‘’Dengan hasil UN dapat diketahui mutu sekolah secara komprehensip, akan kelihatan  sekolah mana saja yang mutunya telah baik, bahkan masih rendah dan perlu intervensi lebih dari Pemerintah guna akselerasi peningkatan mutu pendidikan,’’ paparnya.

Lebih lanjut, dikatakan, UN pada prinsipnya bertujuan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan, sekaligus pertimbangan dalam pemberian bantuan sarana prasaran pendidikan. Karena itu ujian nasional menjadi penting untuk diselenggarakan.

‘’Untuk itu, saya berharap pelaksanaan UN di seluruh Provinsi Maluku yang dimulai dilaksanakan secara serentak hari ini, dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar dengan tetap mengutamakan kejujuran," tandasnya. (*)

Saturday, 21 April 2018 00:58

Pemprov Serahkan 23 ASN ke Pusat



AMBON -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku secara resmi menyerahkan sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang pindah status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyerahan status PNS Provinsi ke Pusat sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor: 00025/KEP/AU/12007/2018 tentang Mutasi PNS Pemerintah Provinsi Maluku yang dialihkan/dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS Pusat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini, berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/4/2018).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa PDTT yang telah mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Provinsi Maluku untuk menetapkan Balai Latihan Masyarakat di Provinsi Maluku.

‘’Ini tentunya merupakan penghargaan dan kepercayaan Pemerintah terhadap prestasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh ASN selama ini,’’ ungkap Sahuburua.

Menurutnya, mutasi jabatan merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

‘’Mutasi jabatan antar provinsi dalam sebuah organisasi publik pada dasarnya merupakan hal yang biasa, dan menjadi bagian integral dalam sub sistem pembinaan dan pengembangan karier ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki,’’ ucapnya.



Penyerahan keputusan Kepala BKN, tentang pengalihan status kepegawaian PNS yang dilaksanakan hari ini, kata Sahuburua, tentunya juga telah melalui pertimbangan Pemprov Maluku untuk melepas PNS Lingkup Pemprov Maluku menjadi PNS Kementerian Desa PDTT, guna dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

‘’Oleh karena itu, penyerahan keputusan ini, hendaknya dimaknai positif dan prodesional, sebagai momentum kaderisasi dan penyegaran ASN dalam rangka peningkatan kinerja organisasi,’’ harapnya.

Sahuburua katakan, secara organisatoris, mutasi ASN akan semakin memperkaya pengalaman, penguatan kapasitas dan kematangan manajerial ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelayanan menghadapi dinamika perkembangan masyarakat yang berkembang dengan cepat.

Dia menambahkan, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tantangan tugas dan tanggungjawab ASN untuk menciptakan birokrasi yang tangguh, semakin hari semakin berat dan kompleks. 

Untuk itu, menurut Sahuburua, dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari seluruh ASN, maka dituntut memiliki etos kerja yang tinggi, serta responsibilitas terhadap dinamika lingkungan.

"Oleh karena itu, dirinya, berharap kepada ASN yang baru saja dialihkan atau dipindahkan, agar senantiasa mengoptimalkan kemampuan diri, menemukan inovasi dan terobosan strategis dalam setiap kebijakan dan program kerja, sehingga mampu meningkatkan kinerja di tempat kerja yang baru, sehingga berdampak pada  peningkatan kinerja," ujar Sahuburua. (*) 



AMBON - Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganan Hambatan Perdagangan di Maluku, berlangsung di Ambon, Kamis (19/4).

Bimtek ini bertujuan memproteksi industri domestik dari membanjirnya produk luar negeri, sekaligus mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai hambatan pasar ekspor bagi para pelaku bisnis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir dalam sambutannya mengatakan, peranan ekspor sebagai salah satu sumber utama penerimaan devisa negara, adalah sangat strategis dan penting dalam menunjang kelangsungan pembangunan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, kata Sekda, keberhasilan dalam membangun dan meningkatkan ekspor akan sangat menentukan terhadap kelangsungan pembangunan perekonomian nasional maupun daerah

Keberhasilan untuk meraih devisa dari sektor ekspor, menurut Sekda, selama ini tidak terlepas dari peranan yang dimainkan oleh para pelaku ekspor, termasuk stakeholder yang berperan penting menciptakan produk-produk unggulan daerah yang bermutu dan berkualitas, maupun perusahaan penyedia jasa transportasi dan pelabuhan serta kerjasama yang erat dengan pemerintah.

"Kerjasama ini ke depan akan semakin penting dilakukan, khususnya dalam menghadapi persaingan dan pasar global,’’ ujar Selda.

Untuk terus mendorong peningkatan ekspor di Provinsi Maluku, kata Sekda, maka pemerintah Daerah sudah bertekad untuk terus memberikan kemudahan perizinan akses yang lebih terbuka dan fasilitas ekspor yang lebih memadai.

‘’Hal itu dimaksudkan agar ekspor kita secara terus menerus mengalami peningkatan sehingga diharapkan kedepan bukan saja kita bicara tentang ekspor komoditi perikanan tetapi semua komoditi harus kita tampilkan di pasar Internasional bahkan bukan tidak mungkin kita akan mengembangkan produk–produk hasil Industri Maluku untuk berkompetisi di pasar global,’’ paparnya.

Dia katakan, untuk mendukung hal itu, maka Pemerintah Daerah pada beberapa waktu yang lalu telah mencanangkan Deklarasi Bersama antara Pemerintah Daerah, Lembaga Vertikal, Pihak Swasta serta beberapa institusi yang terlibat dalam penyiapan dan penerbitan dokumen ekspor  dengan satu slogan yang sama “Ekspor Bangkit Maluku Jaya”  dengan tetap memegang komitmen dan tekad untuk: menjamin kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, pengurusan dokumen serta perizinan, melayani ekspor dengan prinsip 247 atau 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa hari libur, menyelenggarakan proses bisnis yang bersih dan bebas dari pungutan liar, mendorong kesinambungan kinerja ekspor dengan memberikan prioritas pelayanan dan fasilitas.

‘’Deklarasi bersama ini menunjukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan swasta untuk meningkatkan ekspor di Maluku yang tentunya bardampak pula secara Nasional,’’ jelasnya. 

Oleh karena itu, lanjut Sekda, orientasi ekspor harus terus ditumbuh kembangkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dengan terus membangun sinergitas sehingga mampu memberikan arah kebijakan dan fokus terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang secara simultan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga saat ini, sebut Sekda, Maluku masih diperhadapkan oleh beberapa masalah terkait dengan mekanisme ekspor yang harus segera ditindaklanjuti dan dicermati sebagai pekerjaan rumah kita bersama.

Banyaknya akses atau pintu masuk dan keluar ke dan dari  Maluku adalah salah satu faktor krusial yang berdampak pada missed-nya atau turunnya angka ekspor Maluku yang tidak terdata sebagai komoditi ekspor Maluku karena telah diantar-pulaukan ke beberapa daerah di tanah air.  

‘’Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan bagi Pemerintah Daerah Maluku, bila kondisi ini terus berlanjut tentu akan  berdampak negatif terhadap kerugian daerah yakni berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku,’’ tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Sekda, semangat kita untuk terus melakukan perbaikan–perbaikan infrastruktur maupun penunjang ekspor lainya telah menunjukan sebuah kemajuan yang cukup berarti yang ditandai dengan telah dilakukannya Direct Export (ekspor langsung) dari pelabuhan Ambon sejak 3 bulan terakhir selama tahun 2018 memberikan gambaran pada kita bahwa ekspor Maluku akan semakin maju dan Berjaya dimasa depan.

Dengan adanya Bimtek Penganan Hambatan Perdagangan di Maluku  hendaknya menjadi sebuah pembelajaran yang sangat baik dan penting bagi dunia usaha terutama para eksportir di Maluku agar dapat memahami dan mencermati, sehingga para eksportir dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan menghambat pelaksanaan ekspor.

‘’Saya berharap kegiatan ini juga sekaligus dapat memberikan acuan dan motivasi bagi dunia usaha terutama para eksportir dan calon eksportir maupun para industriawan untuk terus mengembangkan industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dalam rangka menunjang ekspor daerah maupun nasional,’’ tandasnya. (*)

Wednesday, 18 April 2018 04:47

Pemprov Bakal Hadirkan LAPOR di Maluku



AMBON - Guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan yang efektiv dan terintegrasi, Selasa (17/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku menggelar sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.

Sebagaimana diketahui, praktik pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara saat ini belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Kebanyakan organisasi penyelenggara masih mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik, sehingga pengaduan tidak tertangani dengan baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan, Hendrik Far-Far, memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena sangat strategis dalam rangka memperbaiki pelayanan publik.

‘’Mengapa dikatakan strategis? Karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan dan memberikan pelayanan publik yang terbaik yang merupakan hak yang harus diperoleh masyarakat,’’ ungkap Sahuburua.

Dia katakan, fenomena yang terjadi saat ini, baik di media sosial (medsos), elektronik maupun cetak, akan terlihat banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh pemerintah. Bahkan, ketika mereka mengalami jalan buntu untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana tempat untuk mereka mengadu.

‘’Nah, melalui media LAPOR ini, seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat di seluruh daerah berkaitan dengan pelayanan publik itu bisa termediasi dan bisa terlaporkan untuk mendapatkan penanganan,’’ jelasnya.

Sejauh ini, sebut Sahuburua, dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan belum semua pelayanan publik dapat berjalan baik dan maksimal.  Masih ditemui di berbagai sektor pelayanan, teristimewa yang terkait dengan pelayanan dasar yang bersifat wajib, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang perlu dibenahi, baik di sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor pelayanan publik lainnya.

‘’Ini menjadi tantangaan besar bagi kita semua. Masyarakat sebagai subjek hak dasar itu, mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang terbaik dan menjadi keharusan daripada Negara dan pemerintah untuk mewujudkan kewajiban memberikan layanan yang terbaik,’’ paparnya

Menurutnya, pemerintah tentunya berharap dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR! Baik pengaduan pelayanan publik antar instansi, lintas instansi, dari unit terbawah sampai dengan unit teratas, akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

 ‘’Dengan demikian, penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik, memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan public di daearah,’’ tandasnya. (*)

 

https://www.lapor.go.id/




AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali memberangkatkan sebanyak 210 tokoh agama dari berbagai lintas agama di daerah ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, melepas  sekaligus menyerahkan secara resmi para tokoh agama tersebut kepada PT. Permata Kencana Mulia, bertempat di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/4/2018).

Sahuburua menyebutkan, kegiatan ini dalam rangka Perjalanan Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan ke Kota Mekkah/Medinah, Kota Yerusalem dan India

Sebanyak 210 orang yang diberangkatkan, menurut Sahuburua, terdiri dari tokoh Islam sebanyak 124 orang, Protestan 70 orang, Katolik 10 orang, Hindu 3 orang dan Budha 3 orang.

‘’Selaku Pemerintah Daerah, saya ucapakan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu para tokoh agama, yang selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap pembinaan dan pembangunan mental spiritual anak-anak negeri ini,’’ tutur Sahuburua.

Dia katakan, banyak cerita menarik dari keteladanan para tokoh agama di desa dan dusun-dusun terpencil, atau juga di sudut-sudut kota. 

‘’Walau hidup serba terbatas secara ekonomi, tanpa fasilitas yang memadai, tapi mereka tetap berjuang melayani masyarakat. Saya mengibaratkan bapak dan ibu tokoh agama ini bagaikan sauh (jangkar) dan nahkoda kapal. Tanpa mereka, umat dan masyarakat kita bagaikan buih di lautan yang tak punya arah,’’ ujarnya.

Berkaitan dengan perjalanan keimanan, Sahuburua katakan, pada dasarnya, mission sacre (misi suci) agama diturunkan adalah untuk kemanusiaan, maka sangat logis agama datang memiliki spirit dan perhatian sangat tinggi terhadap segala penderitaan yang mendera umat manusia.

’’Agama dalam spirit etik-profetisnya senantiasa pro-kehidupan dan hadir sebagai respon terhadap segala kesengsaraan dan kekerasan yang dialami umat manusia. Tidak ada agama yang datang sebagai ekspresi terhadap kesenangan dan kenikmatan sesaat, tetapi agama hadir untuk membela nilai-nilai kemanusiaan yang tertindas oleh pelbagai kekerasan,’’ imbuhnya.

Sahuburua menambahkan, semua agama yang ada di muka bumi ini mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Budha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan Ahimsa, tidak boleh menyakiti dan membunuh, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (Rahmatan lil ‘Alamin}.

Hal ini, lanjut Sahuburua, menunjukan peran profetik semua agama-agama besar ini tak lain yaitu menjadi way of life bagi manusia untuk membangun peradabannya guna mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Atas dasar itu, kata dia, program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengirimkan para tokoh agama di level basis, meliputi imam masjid, ustaz, para tuang guru mengaji, pendeta, pastor, pedande, biksu di sebelas (11) Kabupaten/ kota se- Provinsi Maluku ke kota-kota suci agama seperti Mekkah/Medinah, Yerussalem, dan India, bukanlah sebuah serimonial biasa, tetapi sesungguhnya merupakan salah satu program strategis untuk mewujudkan salah satu point penting di dalam visi pembangunan Pemda Maluku, yaitu masyarakat yang relijius.

‘’Adapun harapan yang ingin kita capai melalui program ini, antara lain, pertama, para tokoh agama ini dapat menyaksikan secara langsung kota-kota suci tersebut sebagai situs perjuangan para tokoh suci (para nabi dan rasul), di dalam menyiarkan ajaran-ajaran suci agama, serta membangun dan membina umat/masyarakat dengan budi pekerti yang luhur, sehingga darinya para tokoh agama kita semakin termotivasi untuk menjalankan pesan-pesan profetik agama di dalam membina umat dan masyarakat Maluku ini,’’ sebutnya.

Kedua, menurut Sahuburua, sebagai perjalanan relijius, para tokoh agama dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya menjadi oase sepiritual guna melakukan refleksi diri dalam rangka peningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

‘’Ketiga, merupakan salah satu bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemda Provinsi Maluku kepada para tokoh agama yang selama ini telah mengabdikan diri bagi pembangunan di daerah ini, khususnya dalam bidang sosial keagamaan,’’ tandas Sahuburua.(*)

KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

Perayaan Dua Abad Perjuangan Martha Christina Tiahahu

Siaran Pers Nomor: B-36/Set/Rokum/MP 01/04/2018

 



Nusa Laut, Ambon (10/04)   “Martha Christina Tiahahu merupakan sesosok pahlawan perempuan yang dapat dijadikan panutan dan suri tauladan yang baik, meneruskan perjuangannya di era millenia saat ini kaum perempuan tidak perlu lagi mengangkat senjata, namun dapat dilakukan dalam berbagai hal misalnya berjuang dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya serta kesetaraan dalam pembangunan negeri pesan Menteri Yohana saat menghadiri acara Perayaan Internasional Women’s Day di Pulau Nusa Laut, Ambon (10/04).

Bagi Martha Tiahahu sendiri kebangkitan seseorang ditandai dengan kebangkitan berpikir di dalam dirinya lanjut Menteri Yohana, hal ini senada dengan paradigma Millennium Development Goals (MDGs) dimana setelah 15 tahun MDGs yang berfokus pada manusia harus direformasi agar lebih komprehensif. Perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) selain melanjutkan MDGs itu sendiri juga menambahkan aspek no one left behind, right based, memastikan pembangunan yang tidak eksploitatif, merawat keseimbangan planet dan perdamaian global. Kesamaan keduanya bertujuan agar mampu memecahkan masalah-masalah global seperti pendidikan, kemiskinan, kesehatan, ketimpangan gender dan kelestarian lingkungan.

Program SDGs dilaksanakan selama periode 2016-2030, terdiri dari 17 tujuan, meliputi area kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi, permukiman, energi, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perubahan iklim, sumber daya alam dan kemitraan global. “Perempuan, gender, dan anak, serta kelompok termarginalkan menjadi bagian integrative didalam program ini, khususnya kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengubah hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menghambat kemajuan secara struktural dan budaya tutur Menteri Yohana.

Seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini tentu berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak sangat beragam tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, namun juga isu narkoba, trafficking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas  dan belum lagi persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana. "Untuk itu Kementerian PP dan PA pada Tahun Anggaran 2016 menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan Three Ends (3 ends) yang meliputi Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak, Akhiri perdagangan perempuan, dan Akhiri ketidak adilan akses ekonomi terhadap perempuan" ujar Menteri Yohana.

Menteri Yohana melanjutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus membawa perempuan setara dengan laki-laki, juga turut serta mengampanyekan gerakan "HeforShe" sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, ekonomi.

Perayaan Internasional Womens Day kali ini dibalut dengan perayaan dua abad perjuangan Martha Christina Tiahahu yang diselenggarakan di pulau Nusa Laut Ambon,  tempat Ina Ata atau Martha Christina Tahahu berasal. Pulau ini menjadi saksi bisu keberanian seorang perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah asing yang tercatat dalam sejarah sebagai perempuan muda pertama di wilayah Hindia belanda yang bergerak langsung di medan peperangan bersama para laki-laki mengangkat senjata dan melawan penjajah. Pada tahun 2018 ini menjadi momentum bersejarah perjuangan Ina Ata sebagai peringatan dua abad perjuangannya. Menteri Yohana berharap dengan diselenggarakannya perayaan dua abad ini dapat membawa manfaat didalam meningkatkan upaya pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan cita cita pembangunan nasional.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
                                                                                                     

Page 2 of 40
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top