Berita Lowongan Kerja Terbaru
Terkait Inflasi, Gubernur Ajak Masyarakat Tanam Cabe

LANGGUR - Dari data Bank Indonesia, inflasi yang ada di Maluku masih di bawah rata-rata nasional. Tetapi yang menyebabkan inflasi besar sekarang ini, ialah komoditas cabe, kacang panjang, bawang dan ikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaff, ketika berbicara sebagai keynote speaker, pada Workshop Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa, kerjasama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan Harian Ambon Ekspres, di Langgur, Jumat (16/6).

"Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa (Kades), punya Dana Desa, saya sarankan bisa juga dikelola ke sektor ini. Saya yakin kesejahteraan di desa itu bisa terwujud," ujar Gubernur Assagaff.

Menurutnya, petani di Pulau Jawa, untuk menanam cabai atau untuk menanam kacang panjang, saat ini ada yang harus menyewa tanah terlebih dahulu. Jadi mereka sewa tanah dulu, lalu bagaimana dengan dana desa itu bisa memberdayakan masyarakat.

"Nah kita di sini, lebih unggul, karena tidak sewa tanah lagi. Pupuk juga, mungkin hanya pakai sedikit saja. Karena tingkat kesuburan tanah kita masih cukup tinggi dibanding tanah di Pulau Jawa," imbuhnya.

Assagaff katakan, petani di Pulau Jawa biasanya sehabis panen, tanahnya diberi pupuk dulu baru bisa ditanami lagi. Sedangkan tanah di Maluku bisa langsung ditanami saja.

"Nah ini (Dana Desa) kalau bisa kita gunakan juga untuk menanam kacang panjang dan cabai, maka mari kita tanam di desa. Mari kita merangsang masyarakat kita di desa untuk berupaya berproduksi dengan baik," imbaunya kepada 192 Kades peserta workshop ini.

Dia menyebutkan, pemerintah berkeinginan, dengan Dana Desa yang ada, lima tahun ke depan mendatang, kesejahteraan muncul dari semua desa yang ada di suruh Indonesia, termasuk di Kei.

"Tahun lalu (2016) Dana Desa di Kabupaten Malra sebesar Rp.114 miliyar. Tahun ini jumlahnya juga besar. Jika dibagi per desa, kepada 192 desa yang ada di Malra, maka setiap desa memperoleh dana desa sebesar Rp.700 juta sampai Rp.800 juta," ungkapnya.

Mestinya dana sebesar itu, lanjut Assagaff, sudah bisa "menggoyang" desa. Kalau programnya diputuskan dengan baik, dia yakin, desa-desa yang ada sudah bisa bergerak, lebih maju dan berkembang. Tentu kondisinya tidak akan sama dengan dua atau tiga tahun sebelumnya.

Karena itu dia mengajak para Kades untuk duduk sama-sama perangkat desa merencanakannya. Bahkan bika perlu, kata Assagaff, gunakan konsultan, untuk melihat komoditi apa saja yang merangsang masyarakat sekarang ini, sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing desa.

Karena itu, Gubernur Assagaff, sangat mengapresiasi digelarnya workshop, yang dinilainya penting untuk membagi pengetahuan terkait bagaimana penggunaan Dana Desa yang aman, yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat di Maluku Tenggara.

"Ini langkah maju. Seingat saya, baru pernah digelar di Maluku. Ini sejalan dengan hasil yang didapat kabupaten ini. Perlu saudara-saudara ingat, bahwa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kabupaten Maluku Tenggara diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saudara-saudara harus bangga dengan itu. Sebab dari 11 kabupaten kota di Maluku, hanya tiga yang dapat WTP, yaitu Malra, Maluku Tengah dan Buru," papar Assagaff.

Meski begitu, dia mengingatkan, dengan banyaknya dana desa yang masuk, maka harus lebih berhati-hati. Jangan karena dana desa yang banyak ini, status WTP dikemudian hari turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Bupati ini (Anderias Rentanubun) punya peran yang besar. Jika beliau sudah bikin workshop di sini, berarti perhatian beliau cukup besar, agar bagaimana cara masyarakatnya bisa memperoleh pendapatan yang baik di kemudian hari, lewat pengolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik," ujar Assagaff.

Dia katakan, ini tentu saja berasal dari Anggara Pendapatan Belanja Negara. Sementara keuangan Negara saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Assagaff berharap soal pengawasannya harus ketat.

Di daerah-daerah lain di luar Maluku, Assagaff menyebutkan, banyak Kades yang bermasalah. Karena penggunaan Dana Desa tidak sesui keinginan dan kebutuhan masyarakat desanya. Uang digunakan dengan semena-mena.

Untuk Maluku Tenggara, yang memperoleh predikat WTP, Assagaff berharap, para kades yang ada, menggunakan Dana Desa dengan benar. Jika ada masalah, dia minta langsung dilaporlan ke Bupati untuk koordinasi lebih jauh.

"Saya tidak mau, ada kepala desa di Maluku, karena Dana Desa ini, harus ada yang berurusan dengan hukum. Untuk kepentingan rakyat, mari kita gunakan dengan baik. Satu rupiah pun harus bisa kita pertanggung jawabkan dengan benar," demikian Assagaff.(*)

Read 227 times

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca Tour De Molvccas 18-22 September 2017
 

Stage 1 - 18 September

Stage 2 - 19 September

Stage 3 - 20 September

Stage 4 - 21 September

Stage 5 - 22 September


 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top