Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

SERAM BAGIAN BARAT

MENGENAL SERAM BAGIAN BARAT

 

Aspek Geografi

 

PETA

kabupaten Seram Bagian Barat merupakan bagian dari Provinsi  dengan luas wilayah 84.181 kilometer persegi atau sekitar 11,82 persen dari total luas wilayah Provinsi Maluku. Secara geografis Kabupaten terletak di 2,550 Lintang Selatan sampai 03,30 0 Lintang Selatan dan 127 0 Bujur Timur sampai 55 0  Bujur Timur.

Jumlah dan Luas Wilayah dan Kondisi Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kondisi
Desa Dusun
1 Kairatu Kairatu 7 8 1.811.60 Pesisir
2 Kairatu Barat Kamal 5 Pesisir
3 Amalatu Latu 7 2 Pesisir
4 Inamosol Hunitetu 6 6 Pegunungan
5 Elpaputih Elpaputih 7 3 Pesisir & Pengunungan
6 Seram Barat Piru 7 20 879.92 Pesisir & Pegunungan
7 Huamual Luhu 5 31 Pesisir
8 Taniwel Taniwel 19 3 1.915.12 Pesisir & Pegunungan
9 Taniwel Timur Uweng Pantai 15 Pesisir
10 Waesala Waesala 7 26 569.36 Pesisir
11 Kepulauan Manipa Tomalehu Timur 7 13 Pesisir
  Jumlah   92 112 5.176.00  

Secara administratif di sebelah Utara berbatasan dengan Seram, di sebelah Selatan berdampingan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya, di sebelah Timur bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tengah, dan di sebelah Barat  bertetangga dengan Kabupaten Buru Pemekaran kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 s/d 10 tahun 2010 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kondisi alam, pada umumnya merupakan daerah dataran (Plain), berbukit (hylly) dan bergunung (mounyaneous). Kemiringan lereng berada pada berbagai kelas yaitu datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (16-30%), curam (31-50%), dan sangat curam/bergunung (˃50%).

Secara klimatologi Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki ilkim Laut Tropis dan Iklim Musiman. Temperatur udara rata-rata 26,4oC, temperature maksimum rata-rata 31,4oC dan temperature minimum rata-rata 22,oC. Jumlah curah hujan rata-rata 198 mm dengan nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 508 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 48 mm, sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu 24 hari dan yang sedikit pada bulan Februari yaitu 3 hari. Intensitas penyinaran rata-rata sebesar 58 %, yang tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebelas 74% dan yang tersedikit terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 39%. Kelembaban udara rata-rata sebesar 86% dan tekanan udara rata-rata sebesar 1011,9 (mlb). Kecepatan angin rata-rata 3 knot dengan arah angin terbanyak dari arah tenggara, sedangkan kecepatan angin terbesar terjadi pada bulan Juli sebesar 19 knot dari arah barat

Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir tahun 2014 sebanyak 180.256 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 mengalami pergerakan melambat, dari 0,50 pada tahun 2013 menjadi 0,01 pada tahun 2014.

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun  2010 – 2014

Tahun Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk
1 2 3
2010 173 222
2011 178 020 2.77
2012 180 398 1.34
2013 179 781 0.5
2014 180 256 0.01

Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 2014

Kecamatan  Luas  Penduduk Kepadatan
Km2 % Jiwa %
1 2 3 4 5 6
Kairatu 329,65 4,74 24190 13,42 73
Kairatu Barat 132,25 1,90 13680 7,59 103
Amalatu 665,35 9,58 11425 6,34 17
Inamosol 504,61 7,26 5527 3,07 11
Elpaputih 1.165,74 16,78 5108 2.83 4
Seram Barat 503,33 7,24 28420 15,77 56
Huamual 1.162,99 16,74 40909 22,69 35
Waesala 409,65 5,90 26732 14,83 65
Kep. Manipa 159,71 2,30 6046 3,35 37
Taniwel 1.181,32 17,00 12626 7,00 11
Taniwel Timur 733,80 10,56 5593 3,10 8
Seram Bagian Barat 6.948,40 100 180256 100 26

Aspek Kesejahtraan Masyarakat (ekonomi)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013. Laju pertumbauhan PDRB Seram Bagian Barat tahun 2014 mencapai 6,16 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,55 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2013 adalah 1.783 triliun rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.024 triliun rupiah.

Data pertumbuhan PDRB.

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan (persen) tahun 2010 – 2014 Kabupaten Seram Bagian Barat.

No   2011 2012 2013 2014
    Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 11,00 3,25 12,40 4,52 12,84 3,34 11,91 6,14
2 Pertambangan dan Penggalian 18,00 9,42 15,75 9,58 11,80 4,37 21,40 8,51
3 Industri Pengolahan 13,95 5,13 12,44 5,74 12,13 4,55 13,99 8,03
4 Pengadaan Listrik dan Gas (3,70) 7,77 5,79 8,59 (6,57) 3,12 38,75 31,85
5 Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 9,16 4,14 6,01 2,49 4,93 2,45 4,69 2,39
6 Kontruksi 22,10 9,43 15,90 5,03 17,40 8,02 16,45 6,70
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,68 8,65 15,94 9,60 12,85 5,72 9,63 4,14
8 Transportasi dan Pergudangan 9,63 6,18 8,99 6,87 16,33 6,00 16,00 8,25
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 11,82 3,64 18,35 8,94 14,83 6,55 10,93 4,89
10 Informasi dan Komunikasi 7,90 7,71 6,55 6,35 10,30 7,67 16,00 8,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 30,54 22,98 18,98 8,37 16,32 11,19 15,63 9,97
12 Real Estat 11,13 3,88 13,69 6,72 8,57 2,64 11,53 6,94
13 Jasa Perusahaan 8,60 4,58 13,97 8,29 12,64 7,14 15,05 8,86
14 Adm. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 24,99 7,98 20,21 9,08 12,19 4,23 15,80 5,30
15 Jasa Pendidikan 9,31 1,69 15,10 6,76 12,12 6,18 19,64 9,60
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,94 5,07 16,87 9,60 8,57 0,03 8,74 2,19
17 Jasa Lainnya 8,94 0,83 6,42 1,08 13,59 0,92 10,58 4,74
  PDRB 15,36 5,87 14,65 6,39 13,12 4,55 13,52 6,16

 

PDRB Perkapita menurut lapangan usaha Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun (Juta Rp) 2010 – 2014

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 2,38 2,63 2,86 3,16 3,54
Pertambangan dan Penggalian 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13
Industri Pengolahan 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50
Pengadaan Listrik dan Gas 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004
Pengadaan Air, Pengolahan sampah dan limbah daur ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Kontruksi 0,34 0,43 0,66 0,81 0,93
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 0,51 0,57 0,64 0,73 0,84
Transportasi dan Pergudangan 0,24 0,25 0,27 0,30 0,32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
Informasi dan Komonikasi 0,08 0,09 0,010 0,11 0,11
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,13 0,14 0,15 0,19 0,23
Real Estat 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
Jasa Perusahaan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
Administrasi. Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib. 0,84 1,11 1,22 1,52 1,82
Jasa Pendidikan 0,15 0,18 0,19 0,21 0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
Jasa Lainnya 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19

 

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU SERAM BAGIAN BARAT


Lambang Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat “SAKA MESE NUSA” yang  berarti “JAGA DAN PERTAHANKAN PULAU”.

Pengertian lengkap dari Lambang Daerah “SAKA MESE NUSA” sesuai  Keputusan Bupati Nomor: 001-32-56 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

  • STRUKTUR DESIGN BENTUK

Logo ini didesign dengan mengambil bentuk perisai sebagai wadah yang memuat instrumen sebagai berikut:

  1. Nama Kabupaten Seram Bagian Barat;
  2. Bidang warna kuning  biru di atas warna dasar  merah dengan dilingkari warna  hitam pada bagian tepinya;
  3. Padi dan kapas yang bersilang pada bagian tangkainya yang diikat dengan tiga simpul tali;
  4. Tiga buah gunung dengan dasar warna hijau;
  5. Satu buah bintang tepat diatas gunung;
  6. Parang dan Tombak;
  7. Pita yang bertuliskan “SAKA MESE NUSA”.
  • KOMPOSISI DAN MAKNA WARNA

Logo ini memiliki komposisi dan makna warna sebagai berikut:

  1. Warna Merah sebagai warna dasar bermakna keberanian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
  2. Warna Putih mengandung makna kesucian dan keluhuran jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  3. Warna Hitam mengandung makna kekuatan adat istiadat sebagai bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  4. Warna Kuning mengandung makna kemakmuran  dan kebebasan jiwa dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga alamnya.
  5. Warna Biru mengandung makna kedalaman cinta seluruh relasi Kabupaten Seram Bagian Barat baik dalam relasi sosial budaya maupun terhadap lainnya.
  6. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  • FILOSOFI LOGO
  1. Bentuk Perisai mengandung makna filosofi perjuangan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Bangsa Indonesia untuk membentuk kabupaten-kabupaten baru (termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat) sebagai bukti upaya nasional untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Tulisan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan warna putih di atas warna dasar merah ecara filosofi bermakna adanya keberanian dari seluruh masyarakat Maluku khususnya asyarakat Seram Bagian Barat untuk membentuk suatu pemerintahan pada tingkat kabupaten dimana hal tersebut telah diperjuangkan secara berjenjang, terstruktur, dan pada akhirnya endapatkan legitimasi dengan Undang-undang No.  40 Tahun 2003.
  3. Lambang bintang tepat di atas gunung mengandung filosofi religius yang sangat dalam bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah meridhoi pembentukan Seram Bagian Barat sehingga akan menyejahterakan  seluruh masyarakat dan bangsa yang berdiam didalamnya.
  4. Tiga buah gunung dalam satu pulau di atas laut mengandung filosofi budaya Maluku yang sangat kuat melekat dengan masyarakat pendukungnya sehingga secara strategis konsep pembangunan dibangun dalam pendekatan LOU NUSA LOU HATA. Tiga buah gunung juga melambangkan pendekatan sejarah budaya Tiga Batang Air ETI, TALA, dan SAPALEWA. Bahwa tidak dilukiskannya pancaran air, hal tersebut didasari pada konsep pikir bahwa pada gunung itulah terkandung mata air yang memancar menjad tiga aliran di atas.
  5. Secara filosofi bidang kuning menggambarkan kemakmuran yang akan dicapai oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  6. Bidang biru melambangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.
  7. Padi dan kapas mengandung filosofi kesejahteraan sosial  yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah 18 pada padi dan 11 pada kapas, melambangkan tanggal 18 November 2003 saat Kabupaten Seram Bagian Barat  ditetapkan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2003.
  8. Parang dan tombak mengandung filosofi pertahanan rakyat secara tradisional untuk menjaga keutuhan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Konsep menjaga yang dimaksud tidak diartikan secara fisik dan atau tidak diarahkan kepada anarkisme tetapi konsep pertahanan  dalam bentuk pendekatan pemikiran yang terstruktur dalam dimensi hukum yang memiliki kepastian.
  9. Tiga ikatan tali pada tangkai padi dan kapas mengandung makna filosofi sejarah budaya Tiga Batang Air dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.
  10. Pita dengan tulisan SAKA MESE NUSA secara filosofi memiliki makna kesetiaan untuk menjaga pulau/Kabupaten Seram Bagian Barat.
  11. Moto SAKA MESE NUSA mengandung pengertian yang sangat dalam. Sebuah semboyan yang sudah ada sejak zaman datuk-datuk, yaitu suatu himbauan dan dapat juga dikatakan panggilan kepada siapa saja yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai satu kesatuan teritorial pada Pulau Seram/Nusa Ina untuk menjaga dan memper-tahankan pulau ini sekuat-kuatnya dengan bertumpu pada kekuatan adat istiadat. SAKA MESE NUSA artinya jaga dan pertahankan pulau ini.

 

VISI DAN MISI

Visi

"TERWUJUDNYA SERAM BAGIAN BARAT YANG AMAN, RELIGIUS, MAJU, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA"

 

Misi

  • Menciptakan kestabilan daerah dengan kehidupan masyarakat yang aman serta menghargai kemajemukan dan budaya lokal.
  • Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius, saling menghargai, dan toleransi dalam kebersamaan.
  • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
  • Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
  • Mewujudkan kemajuan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengelolaan sumberdaya alam yang efektif, dan penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan memadai.

 

 

Admin

Tuesday, 05 June 2018 03:10

Laporan IPK Maret 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Maret 2018

 

Laporan IPK Maret 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 03:05

Laporan IPK Februari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Februari 2018

 

Laporan IPK Februari 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 02:46

Laporan IPK Januari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Januari 2018

 

Laporan IPK Januari 2018.xlxs



AMBON - Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) I Tingkat Nasional, bakal dilaunching di Ambon pada tanggal 8 Juni mendatang, bertempat di Gedung Serba Guna Xaverius, Ambon. Saat ini persiapannya mencapai 75 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua kepada wartawan, usai memimpin Rapat Persiapan Menuju Sukses Pesparani I Tingkat Nasional Tahun 2018, di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/5).

“Direncanakan launching 8 Juni,  dimana Dirjen Bimas Katolik akan datang beserta Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LP3KN) dari Jakarta. Dan panitia telah siap. Tadi sudah menyampaikan laporan berupa gambaran pekerjaan sudah rampung kira-kira 75 persen,” ungkap Sahuburua.

Saat rapat, Sahuburua yang merupakan Ketua Umum Pesparani I Tingkat Nasional di Maluku, meminta agar panitia lokal juga berkoordinasi dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

“Koordinasi dengan walikota. Kalau boleh umbul-umbul setiap jarak 10 meter satu biar ramai,”katanya.

Dia menyebutkan ada lima hal yang harus menjadi perhatian, dan perlu segera disiapkan, yaitu pembangunan atau penyiapan lokasi, persiapan lomba yakni penyiapan gedung lomba dan perlengkapannya, jadwal pelaksanaan lomba, teknikal meeting dan sebagainya.

“Berkaitan dengan Dewan Juri, kami minta Dewan juri LPK3N tingkat nasional. Kalau yang berasal dari lokal harus yang berkualifikasi. Untuk ini juga, kita akan berkoordinasi untuk minta dari tingkat nasional dan ini juga harus menjadi perhatian serius,” tuturnya..

Untuk persiapan seminar atau Musyawarah Nasioanal (Munas), panitia juga akan berkoordinasi dengan LP3KN, sehingga baik LP3KN maupun panitian daerah punya tanggungjawab masing-masing.

“Baik LP3KN maupun panitia daerah masing-masing punya tanggung jawab sehingga semuanya berjalan dengan baik dan manfaatnya untuk daerah Maluku terlihat. Saya juga minta agar dalam seminar kita sampaikan masalah pembangunan  daerah Maluku,’’ paparnya.

Sahuburua mengingatkan soal persiapan pameran berupa penyiapan lokasi pameran, seperti ijin penggunaan lokasi, perlengkapan, acara pembukaan pameran, partisipasi masing-masing kontingen, dan lain-lain agar disiapkan dengan baik.

“Berapa daerah yang ikut hingga koordinasi dengan 34 provinsi ini perlu. Apa yang mau dipamerkan,” terang Sahuburua.

Dilanjutkan, terkait persiapan wisata yaitu penyiapan lokasi mana yang harus dikunjungi, transportasi kontingen, dan teknis pelaksanaan wisata, dan lain-lain segera disiapkan dengan baik.

“Untuk menjual objek wisata, objek yang harus dikunjungi harus disiapkan toilet dan juga air,” tukasnya.

Dikatakan, suksesnya Pesparani Nasional dibutuhkan kerjasama semua pihak hingga diutuhkan tekad bersama dalam kebersamaan.

“Semua akan terselenggara dengan baik selain tekad kita, dibutuhkan kesatuan dan persatuan dan juga kebersamaan,” tegasnya. (*)

(sumber: Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru telah berusaha optimal terhadap pencegahan lingkungan alam sekitar Gunung Botak, akibat pencemaran penggunaan merkuri.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, pada kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) tentang Peran Pemerintah dalam Pengawasan penggunaan merkuri terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kesahatan masyarakat, pada aktivitas pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, digelar Ombudsmen RI Perwakilan Maluku, di Ambon, Senin, (25/5).

“Pemerintah daerah bersama pemkab telah berusaha optimal. Bahkan kami pun turut mengajak pihak pihak TNI - Polri untuk membantu pengamanan, pengawasan dan pencegahan meluasnya pencemaran akibat penggunaan merkuri,” tandas Sahuburua.

Bahkan lebih dari itu,  kata Sahuburua, perkembangan kegiatan pertambangan di Gunung Botak mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo, yang telah menginstruksikan untuk melakukan penutupan tambang emas Gunung Botak.

“Presiden bahkan meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Buru bersama stakeholder menindak tegas pihak-pihak atau oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara menebar merkuri dan sianida. Namun, mungkin saja belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan pihak,” tutur Sahuburua.

Berkaitan dengan kegiatan diskusi ini, lanjut Sahuburua, selaku pemerintah daerah, pihaknya memberikan apresisasi kepada Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Maluku dan jajarannya yang telah penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

“Dengan demikian pemerintah daerah merasa terbantu dengan kegiatan ini, karena semua hadir disini sudah tentu untuk memberikan sumbang saran dan gagasan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, tanpa harus menjadikan kegiatan ini sebagai media saling menyalahkan satu dengan yang lain,” kata Sahuburua mengingatkan.

Sahuburua yakin, komitmen dan kepedulian semua pihak untuk membantu pemerintah daerah mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengatasi permasalahan pertambangan emas di Gunung Botak Kabupaten Buru.

Sahuburua katakana, sama halnya dengan keinginan pemerintah daerah, kegiatan FGD ini yaitu, mengetahui sejauhmana pengawasan pemerintah terhadap penggunaan merkuri dalam pengelolaan emas pada pertambangan illegal di Gunung Botak,  mengetahui pengaruh terhadap kerusakan lingkungan atas penggunaan bahan merkuri oleh para penambang dalam aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak dan mengetahui dampak lain, khususnya kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak.

Dalam rangka diskusi ini, dirinya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang sekiranya dapat membantu untuk secara bersama mendapatkan dan menemukan solusi terbaik terhadap kondisi kekinian di lngkungan pertambangan rakyat gunung Botak pulau Buru, mengingat, secara ekonomis, potensi yang ada di perut bumi Kabupaten Buru mesti didayagunakan bagi kepentingan bersama, tanpa mengorbankan siapapun.

Sebagai bahan pertimbangan, Sahuburua menambahkan, Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, yang dinamakan Konvensi Minamata tentang merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013.  

“Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang menjelaskan mengenai merkuri serta penggunaanya yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, satwa dan ekosistem dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemaran merkuri dan metil merkuri dari aktivitas manusia,” jelasnya.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sahuburua katakana, apa yang telah dilakukan bersama berbagai pihak, senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan hukum nasional.

Menurut dia, Seperti pada beberapa peraturan nasional baik berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang antar lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturam Pemerintah no. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dengan demikian, diharapkan agar kita semua dapat mengambil hikmah dari kondisi yang terjadi di pertambangan Gunung Botak, sehingga dengan pengalaman ini, kita biasa menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut,” tandasnya. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Maluku, di Ambon, Senin (28/5).  

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, terkait masih ada sekira 524.067 atau 27 % masyarakat di daerah ini, yang belum tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) di Provinsi Maluku. Untuk bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Cabang Ambon harus bisa mencapai target minimal 95 persen pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang sesuai ketetapan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia.  

Penandatangan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita, yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir dan pimpinan SKPD terkait.  

Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, mengapresiasi BPJS yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

“Dengan penandatangan kerjasama ini diharapkan BPJS dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait di daerah ini, dapat bersinergi dalam menanggulangi peserta Jaminan Kesehatan yang sedang dan akan mendapatkan jaminan kesehatan secara terpadu,” tutur Sahuburua, usai acara penandatangan di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Maluku.  

Dia katakan, sebagai duta di bidang kesehatan, dirinya mengharapkan BPJS wajib memegang teguh kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat, dalam menjalankan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

“Agar akses finansial atas pelayanan kesehatan dapat tercapai, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017, yaitu mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelalayanan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional,” paparnya.

Sahuburua menegaskan, itu merupakan hak dari setiap warga Negara, termasuk masyarakat di Provinsi Maluku, untuk  dapat memperoleh jaminan itu.

Sahuburua juga, meminta BPJS, untuk lebih aktif terjun ke lapangan mengcover masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dengan bersinergi bersama instansi terkait di daerah ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat yang penyebarannya pada wilayah pulau-pulau.  

“Kita tidak boleh menunggu mereka datang. Kenapa? Karena untuk datang saja membutuhkan biaya yang besar, apalagi kita daerah kepulauan. Oleh sebab itu, BPJS harus proaktif untuk menjemput mereka, sehingga mereka bisa tercover dan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan bisa mereka peroleh,” ujarnya menegaskan.

Sahuburua mengakui, kondisi geografis wilayah Maluku merupakan sebuah tantangan yang besar, dimana daerah ini terdiri dari 1.340 buah pulau, yang terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, 33 kelurahan dan 1.108 buah desa. Namun dia menyebutkan, itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal.

“Memang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga cukup besar, tetapi kita harus berupaya semaksimal mungkin, karena kurang lebih 27 sampai 30 persen dari jumlah penduduk provinsi Maluku belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” uajarnya.

Selain tantangan geografis kewilayahan, Sahuburua juga berharap BPJS membangun koordinasi dan komunikasi dengan bupati/walikota. “Koordinasi dengan kabupaten/kota, dengan kecamatan.  Karena masyarakat kita itu titik beratnya ada di pedesaan,” ungkapnya.

Lantaran itu, dengan adanya perjanjian kerjasama ini, dia meyakini, dapat memberikan stimulant, membangun hasrat dan semangat untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di kabupaten/kabupaten teristimewa yang ada di daerah-daerah terpencil yang sampai saat ini belum tercover.

“Terimakasih kepada BPJS juga karena telah meraih hasil yang cukup gemilang. Tapi saya juga ingatkan untuk capaian target, kita belum maksimal, sehingga terkait dengan pelayanan ini,  harus pro aktif. Jangan masyarakat yang cari kita, tapi kita yang cari masyarakat, mengingat tugas kita ini telah diamanatkan di dalam UUD 1945,” tandas Sahuburua.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan, tugas walikota dan bupati adalah memastikan bahwa seluruh penduduknya harus tercover, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang sakit dan dibebankan.

“Untuk provinsi Maluku, kata Latumakulita, sampai dengan 25 Mei 2018, jumlah peserta JKN-KIS di Maluku sebanyak 1.325.814 jiwa. Itu artinya masih ada 524.067 penduduk Maluku yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah,” ungkap Latumakulita.

Dia menyebutkan, kuota yang dialokasikan melalui PBI APBN adalah sebanyak 89.360 sedangkan total kuota Provinsi Maluku sebesar 80.668 yang dialokasikan melalui APBD masing-masing kabupaten/kota dengan mengintegrasikan masyarakatnya di wilayah masing-masing.

Dia menambahkan, sisa PR dari pihaknya adalah mengcover seluruh masyarakat Maluku bisa terdaftar. “Kalau disesuaikan dengan data jumlah penduduk yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, semester I tahun 2018 sebesar 1.857 juta jiwa, tentunya jumlah masyarakat yang belum tercover  lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 600 ribu jiwa penduduk yang belum terjamin,” terangnya.

Data yang digunakan pihaknya, lanjut Latumakulita, adalah data sementara yakni jumlah penduduk masih 1.820 juta jiwa. Tetapi bertolak dari situ ada yang meninggal dan belum semua terlaporkan. Ini yang dikoordinasikan pihaknya dengan Dukcapil, untuk yang meninggal, sehingga ada kuota yang tersisa itu bisa diisi oleh yang baru lahir.

Dengan sinergi yang cukup bagus, dirinya yakin Provinsi Maluku akan bisa mencapai universal total coverage di akhir tahun. “Saya harap dengan dorongan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini sudah cukup bagus dan semua stake holder dapat target yang harus dicapai di tahun 2019 bisa tercapai,’’ pungkasnya. (*)

 

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di daerah ini.

‘’Puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya, puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ujar di sela-sela acara buka puasa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama TNI-Polri dan masyarakat di gedung Islamic Center Ambon, Kamis (24/5).

Dalam spirit ini, saya mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk kita tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagaimana upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Menurut Sahuburua, puasa mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena puasa merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan upaya melakukan pengendalian diri dari hawa nafsu amarah.

Pada dasarnya, kata Sahuburua, nafsu merupakan fitrah manusia, karena dengan potensi akal dan nafsulah manusia bisa membangun peradabannya, tetapi dengan nafsu dan akal pula, manusia bisa menjadi makhluk yang paling buas dan hina.

Menurutnya, realitas sejarah menunjukan bahwa semua manusia yang pernah hidup dan berjaya, apakah itu tokoh besar ataupun rakyat jelata, sebuah bangsa atau sebuah imperium yang pernah berjaya selama berabad-abad lamanya, bisa hancur dan menjadi hina dina karena dikuasai oleh hawa nafsu amarah.

‘’Ini disebabkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu amarah ini, sehingga merusak semua potensi positif yang kita miliki, dan menjadi sumber segala kerusakan, sebagaimana pelbagai problematika yang sedang kita hadapi dewasa ini,’ ucapnya.

Dia mencontohkan, masih sering terjadi perkelahian antar negeri atau kelompok, sodara deng sodara seng baku bicara karena berebut warisan, atau perebutan tanah adat, masalah korupsi, narkoba, makin berkembangnya perilaku hedonisme, free seks, pragmatisme.

Dia menambahkan contoh, rusaknya lingkungan hidup, hingga berkembangnya budaya hate speech, hoaks, dan persekusi media sosial, yang nyaris menimbulkan disintegrasi sosial bangsa ini.

Bahkan sesama anak bangsa, disebutnya, saling hujat dan memfitnah melalui sosial media serta cara kita menggunakan media sosial untuk mengumbar hawa nafsu kita dewasa ini, nyaris membuat bangsa ini kehilangan keadaban privat dan keadaban publiknya.

"Katong kehilangan rasa malu hati, kehilangan rasa hormat kepada sesame, serta kehilangan rasa cinta terhadap sesama. Semua itu, tak lain karena keterjebakan terhadap nafsu amarah,’’ kata Sahuburua mengingatkan.

Untuk itu, melalui momentum acara buka puasa bersama, dirinya mengajak seluruh basudara Muslim di daerah ini, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar  dapat memaknai hikmah puasa dalam rangka pembentukan karakter diri dan keadaban bangsa ini.

‘’Karena ibadah puasa merupakan moment yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi diri serta berefleksi atau ber-muhasabah atau dengan kata lain, melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, katong samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter yang baru, yang lebih positif,’’ ucapnya. (*)

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)



SAUMLAKI - Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018 ini, dimulai dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), tepatnya di Kota Saumlaki, Selasa (22/5).


Penyelenggaraan Safari Ramadhan, yang dirangkai dalam buka puasa bersama, sekaligus syukuran satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MTB, Petrus Fatlolon - Agustinus Utiwaly ini, dilangsungkan di Gedung Seni Saumlaki, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) GubernUr Maluku Zeth Sahuburua, Bupati MTB, dan Kepala Dinas Perumah Rakyat Kasrul Selang yang selaku ketua panitia safari Ramadhan.


Ikut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas PU IsmaIl Usemahu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Romelus Far-Far, Kepala dinas Perhubungan Angku Papilaya, jajarasan SKPD lingkup pemerintahan MTB, TNI-Polri serta seluruh tokoh umat beragama.

Plt Gubernur dalam sambutannya, mengatakan ibadah puasa yang dijalani umat muslim kini tekah memasuki  hari keenam atau fase pertama, yaitu fase rahmat

"Semoga ibadah puasa yang dijalani basudara Muslim ini mulai dari fase Rahmat pengampunan hingga fase pembebasan dari api neraka. Basudara senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah SWT, sert menjadi insan yang bertakwa, pribadi yang melimpah dengan kearifan dan kebijaksana, serta menjadi rahmat untuk sesama," ujarnya.

Melalui momentum ini, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Karena menurutnya, ibadah puasa merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita melakikam introfeksi diri dan berefleksi atau dengan kata lain melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter dari budaya bakulae ke budaya baku bae, dari budaya baku marah ke budaya baku sayang, dari budaya talamburang ke budaya kalesang dan sebagainya.

"Maka sejatinya puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ucapnya.

Dalam spirit ini, Sahuburua mengajak umat beragama di saumlaki dan sekitarnya untuk kota tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagai upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Dijelaskan, sesuai data Litbang Kemenag RI, Maluku masuk 3 besar provinsi yang mempunyai indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Sedangkan menurut Setara Institut, Ambon dan Tual termasuk dalam 10 kota yang memiliki indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Untuk itu, di bulan yang penuh rahmat ini, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat MTB untuk belajar saling memahami, mempercayai, menghormati, mencintai, membangakan, saling menopang, sebagaimana petuah suci orang Maluku "potong dikuku rasa di daging, ale Rasa beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua", dalam rangka mewujudkan momentum pilkada yang damai, demokratis, berkeadaban, dalam spirit hidop orang basudara.

"Inilah kualitas beragama yang perlu terus kita kembangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan Maluku yang rukun, aman, damai, sejahtera, adil berdaya saing dan religius, dijiwai semangat siwalima," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati MTB Petrus Fatlolon memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang menjadikan kabupaten MTB sebagai daerah pertama safari Ramadhan, sekaligus buka puasa bersama .

Dalam.sambutannya, dirinya melaporkan situasi keamaan dan ketertiban masyarakat MTB selama ibadah puasa saat ini berjalan aman dan terkendali.

"Sampai saat ini Kamtimbmas tetap terjaga dengan baik," ucapnya.

Sementara iti, stok kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan memadai sampai lebaran.

Pihaknya juga telah melaksanakan pasar murah, yang menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau.

Tak lupa, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kita dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Di tempat yang sama, Ustad Moh Atatmimi dalam tausyah-nya, mengatakan sebagai umat beragama kita dijarkan untuk saling menebar damai satu sama lain. Dalam ajaran Kristen ada kasih sayang, sedangkan di dalam ajaran  Islam ada rahmat, yang kedua memiliki.makna yang sama.

"Untuk itu, kita harus menjaga persatuan unsur umat beragama. Dan ini adalah  makna hakiki dari ajaran Allah SWT," tuturnya.

Menurutnya, terkadang orang memaknai taqwa adalah hubungan dengan Allah, yang mempunyai dimensi spiritual. Dengan menjaga hubungan baik dengan Allah dan jalankan perintah dan jauhi larangannya

Dijelaskan, dalam ibadah puasa ini adalah menahan lahiriah diri dari makan dan minuman. Namun secara dimensi spiritual dari ibadah puasa ini adalah menjaga seluruh anggota eksekutif, tubuh kita yakni mata, telinga,  tangan,  kaki,  perut,  kemaluan.

"Itulah sesunguhnya dimensi spiritual dan sosial dari puasa itu dan yang jadi ajaranya adalah hati," kata Atamimi. (*)

 

AMBON - Guna menjaring informasi di daerah-daerah, sebelum kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2018 pada 10 hingga 11 Juli mendatang di Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI akan menggelar Road to IDF di berbagai wilayah termasuk di Wilayah Timur Indonesia.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagi daerah di nusantara," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho kepada pers, usai rapat terkait penyelenggaraan Road to IDF oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, di Jantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Sihaloho menyebutkan, Road to IDF dibagi dalam empat (4) wilayah, yaitu wilayah Sumatera Barat akan dilaksanakan di Kota Padang, wilayah Jawa-Bali di Kota Surakarta, wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Kota Ambon pada 31 Mei mendatang. Dan untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, Road to IDF merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi untuk menjaring ide dan pengalaman, praktik baik pembangunan sesuai dengan kareteristik wilayah dan kearifan lokal serta menjaring ide dan pengalaman pembangunan. 

‘’Forum ini adalah ajang untuk saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan antar daerah dengan pendekatan inspire yaitu ajang menyampaikan praktek-praktek hebat yang telah dilakukan dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, image, ajang untuk menyampaikan apa yang diharapkan di masa depan dan inovasi, ajang untuk menyampaikan ide, inovasi, terobosan dan strategi yang ditawarkan,’’ paparnya.

IDF Tahun 2018, disebut Sihaloho, mengkangkat tujuh sub tema. Untuk wilayah Maluku Maluku, temanya ada 3 (tiga) yaitu, pertama, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan.

‘’Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia,’’ ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pelayanan dasar ini termasuk pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Jika IPM-nya bagus, maka tentunya menciptakan kualitas SDM yang baik yang  tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah,’’ tuturnya.

Ketiga, tambah Sihaloho, penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Provinsi Maluku sendiri, kata dia, telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Sekatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan. 

‘’Ini merupakan backbone transportasi di Maluku yang akan menghubungkan pulau-pulau kecil, dengan jalan koletornya transportasi darat digabungkan dengan angkutan feri. Jadi konektivitasnya harus terpadu baik darat, laut dan udara, sehingga membuka keterisolasian antar wilayah di Maluku,’’ imbuhnya.

Dikatakan, ruas jalan yang mendukung Trans Maluku itu sudah dilaksanakan. ‘’Saat ini yang belum terbuka itu Werinama-Air Nanang, kemudian dari elat, Mako, dan sebagian di Kepulauan Aru,’’ paparnya.

Menurut Sihaloho, dilihat dari sudut pandang ekonomi, apabila jaringan transportasi yang terhubung antar wilayah di Maluku, maka tidak menutup kemungkinan akan membangkitkan perekonomian pulau-pulau yang sebelumnya terisolir.

Dia juga menambahkan, melalui rapat yang digelar oleh Bappeda Provinsi Maluku dengan melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Ahli (para Akademisi dan Dewan Riset Daerah)  diharapkan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan kesenjangan wilayah yang dihadapi yang akan ditungkan dalam proposal dan akan diserahkan kepada Menteri PPN/Bappenas oleh Pelaksana Gubernur Maluku.

"Hasil ini juga akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2019-2024 ke depan," tandas Sihaloho (*)



AMBON - Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110, Senin (21/5), digunakan  pemerintah untuk menghimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial (Medsos) agar dapat berkreasi, berekspresi, dan memperoleh manfaat positif.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menjadi Inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada Peringatan Harkitnas 2018, yang berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Upacara peringatan Harkitnas yang digelar dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital ini, diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilahturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya,” kata Sahuburua mengutip sambutan Menkominfo Rudiantara.

Menurut Rudiantara, tercatat tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya.

Internet, media sosiol, situs web, layanan multimedia aplikasi disebutnya, menjadi ladang baru untuk berkarya dan pasar yang menjanjikan untuk kreatifitas.

“Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” ujar Rudiantara.

Menurut perhitungan para ahli, lanjut Rudiantara, sekitar dua tahun lagi, bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukn, yaitu bonus demografi, yang menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa, karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

Perkiraan Badan Pusat Statistik menunjukkan, rentang masa itu akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10 – 13 tahun lagi.

“Proyeksi keuntunga bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi, jika kita tidak dapat memaksimalkannya,” tukas Rudiantara.

Usia produktif, tambahnya, hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dgn generasi milenia kita tersebut, pada saat yang sama juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi diberbagai bidang ini juga akan membuka jendela peluang dan ancaman yang sama,” jelasnya.

Dihimbaunya, bersatu adalah kata kunci ketika ingin menggapai cita-cita yang mulia. "Organisasi Boedi Oetomo memberi contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi, tanpa melihat asal-muasal primordial, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar kemerdekaan," pungkasnya. (*)

 

Page 1 of 41
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top