Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA BARAT

MENGENAL MALUKU TENGGARA BARAT

GEOGRAFI

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak pada koordinat 6 34’24” – 8 24’36” Lintang Selatan dan 13037’47” – 133 4’12” Bujur Timur.

Adapun letaknya menurut geografi dibatasi antara lain oleh :

Sebelah Utara : Laut Banda

Sebelah Selatan : Laut Timor dan Samudera Pasifik

Sebelah Barat : Gugus Pulau Babar Sermatang

Sebelah Timur : Laut Arafura

Luas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995, 20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km2 (80,94%).

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari banyak pulau, baik itu yang berpenghuni maupun yang masih belum tersentuh, dengan jumlah total pulau sebanyak 113 pulau.

 

DEMOGRAFI

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka sejak Indonesia merdeka, dan yang terakhir adalah Sensus Penduduk Tahun 2015. Selain itu dalam rangka mengetahui jumlah penduduk untuk tahun-tahun di luar tahun sensus dilakukanlah proyeksi penduduk, seperti data penduduk tahun 2015.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 110.425 jiwa pada tahun 2015 (data BPS 2015)

 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2015
Kecamatan 2015
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Tanimbar Selatan 16767 16327 33094
2. Wertamrian 5060 5117 10177
3. Wermaktian 5820 5611 11431
4. Selaru 6390 6451 12841
5. Tanimbar Utara 6888 6977 13865
6. Yaru 2495 2547 5042
7. Wuarlabobar 3821 3655 7476
8. Nirunmas 3651 3733 7384
9. Kormomoiln 3114 3093 6207
10. Molu Maru 1501 1407 2908
Kab. Maluku Tenggara Barat 55507 54918 110425
       

*sumber data BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


LAMBANG DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SESUAI PERDA NO. 39/SK/DPRD-MTB/2002

Tanggal, 09 November 2002

 

Nama Bentuk dan Arti Lambang :

  1. Lambang Daerah bernama Duan Lolat, merupakan suatu hukum adat tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara keluarga pemberi dan keluarga penerima anak dara dalam berbagai aspek hidup multidimensional masyarakat warga Maluku Tenggara Barat dimana saja berada yang aktual dan konseptual.
  2. Bentuk Lambang Daeerah bersudut lima yang melambangkan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Lambang Daerah terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Bintang
    • Melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menghantarkan cita-cita masyarakat Maluku Tenggara Barat menuju kejayaan.
  2. Padi dan Kapas
    • Melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat.
  3. Laut
    • Melambangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Kabupaten Kelautan dengan penjelasan :
      • Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang luas wilayahnya 88,4% terdiri dari laut dan sisanya 11,6% terdiri dari darat.
      • Laut juaga melambangkan karakteristik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku Tenggara Barat sebagai masyarakat maritim.
  4. Perahu
    • Perahu selain mempunyai arti sebagai alat transportasi dan komunikasi antar pulau yang menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu kala, juga mempunyai arti sebagai suatu kebiasaan adat sesuai fungsi adat masing-masing sekaligus sebagai sarana persatuan dan kesatuan.
  5. Tiga Orang Yang Berada dalam perahu melambangkan tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing :
    • Yang berada paling depan dengan gelar atau nama Sorlury, yang artinya Pemegang Kompas, sebagai penunjuk arah.
    • Yang berada pada posisi tengah dengan gelar atau nama Saritual, yang artinya Pemegang Kendali Perlengkapan Perahu.
    • Yang berada paling belakang dengan gelar atau nama Sormudin, yang artinya juru mudi perahu.
  6. Mpampal
    • Mapampal atau tifa besar komando yang bertumpu pada tiga kaki menggambarkan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu telah mengetahui dan melaksanakan musyawarah mufakat. Jika Mpampal atau tifa dibunyikan menandakan adanya suatu komando musyawarah untuk mengambil satu keputusan, sedangkan tiga kaki Mpampal atau tifa melambangkan unsur adat, agama dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang melindungi dan mengayomi kehidupan masyarakat.
  7. Kain Tenun
    • Kain Tenun selain mempunyai ciri khas kerajinan kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara Barat, juga memilikki nilai-nilai adat yang sangat sakral dalam pelaksanaan adat istiadat.
  8. Tombak
    • Tombak melambangkan keperkasaan dan patriotisme.
  9. Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas
    • Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas melambangkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat lahir dan terbentuk dengan landasan lima kecamatan.

 

VISI DAN MISI
VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dicapai pada tahun 2017. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2011-2017 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA BARAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan, sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan.
  3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat.
  4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, dan berkelanjutan dan berkebereradaban.

 

 

Semmy

Thursday, 22 February 2018 03:08

Kominfo Leading Sector e-Government di Daerah

Ambon – 21 Februari 2018, Forum Diskusi dengan tema “ Mempersiapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Implementasi e-Government di Daerah” di buka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Dr. Fronda Koedoeboen, M.Kes, yang bertempat di aula Kominfo dan dihadiri oleh Para Kepala DInas, Kepala Bidang dan Kepala seksi dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota  se-Maluku.

Forum diskusi ini merupakan kerjasama dengan Pihak Inixindo Jogja, perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang Teknologi Informasi. Inixindo juga merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi  bidang Teknologi Informasi yang resmi dibawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Narasumber yang turut memberikan materi didalam acara ini adalah Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bambang Dwi Anggono, dan Direktur Inixindo Jogja Andi Yuniantoro.

Forum diskusi ini membahas mengenai Regulasi, Infrastruktur dan pembangunan SDM yang berkualitas untuk membangun Good Government melalui e-Government.

Sebelum menutup forum diskusi ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku berharap kedepannya Sumber Daya Manusia khususnya di Bidang Teknologi Informasi bisa lebih maju lagi, sebab pembangunan SDM merupakan faktor utama didalam pengembangan e-Government di Maluku. (*)

 

Ambon – 19 Februari 2018, Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/600/M.AA.05/2018, Provinsi Maluku berhasil meraih Predikat “B” dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Hasil evaluasi menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran sudah cukup baik. Komponen yang dinilai dalam evaluasi ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Secara singkat hasil evaluasi tersebut memiliki beberapa poin diantaranya, Penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara umum mulai tumbuh,  dan Dokumen terkait kinerja yaitu RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik.

Sebagai Informasi untuk tahun 2016 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan Predikat “CC”, dengan demikian dapat dilihat adanya peningkatan yang baik dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017. (*)

Acara Launching Buku Biografi Gubernur Maluku yang bertempat di Islamic Center, Senin 29 Januari 2018.

 

Monday, 29 January 2018 16:46

Peresmian Gereja Bukit Kemuliaan

Gubernur Maluku Said Assagaff meresmikan Gereja Bukit Kemuliaan yang berlokasi di Belakang Soya Kota Ambon.

Ambon, 14 Februari 2018 - Penyerahan 4.500 Seritifikat Tanah kepada Warga Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, yang belokasi di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebanyak 2.500 Sertifikat Tanah kepada warga kota Ambon, dan 2.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Maluku Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat. Dan untuk tahun 2017 telah diserahkan sebanyak 44.000 Sertifikat Tanah kepada Warga Maluku, sementara untuk tahun 2018 target Kementrian Agraria dan Tata Ruang adalah sebanyak 50.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Maluku.

Presiden Jokowi tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujarnya dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Rabu (14/2/2018) malam.

Dengan banyaknya keluhan tersebut juga menjadi alasan Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Beliau juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau ndak, jangan!," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Preseiden Joko Widodo juga membagi-bagikan sepeda kepada tiga warga yang bisa menjawab pertanyaan dari Beliau, yaitu menghafal Pancasila, tujuh Suku di Indonesia dan tujuh Pulau di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (*)

 

Thursday, 15 February 2018 16:03

Gubernur Sebut Kontribusi HMI Melintasi Zaman

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan peran dan kontribusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di tanah air, tidak hanya pada satu masa, tapi justru melintasi zaman.

"Kita telah melihat kontribusi HMI melalui para pemimpin dan aparatur bangsa, mulai jaman Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, ini termasuk mereka yang berada pada Kabinet Kerja Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Gubernur Assagaff saat memberikan sambutan selamat datang pada acara Pembukaan Kongres ke-30 HMI, di Kampus Universitas Pattimura Ambon, Rabu (14/2).

Dia katakan, sebagai organisasi tertua di Indonesia, HMI adalah wujud realitas historis dari sebuah pergerakan sipil di Indonesia.

Menurut Assagaff, kontribusi ini hanya bisa terbentuk karena adanya proses pendidikan yang matang dan pola pengkaderan yang berkualitas dan berjenjang di HMI.

‘’Beberapa proses inilah yang menegaskan bahwa HMI adalah organisasi yang modern dan handal di bangsa ini, bahkan di dunia,’’ tandasnya.

Dia menilai, ada lima (5) insan cita yang memotivasi keberhasilan perjuangan HMI, yaitu terbinanya insan akademi, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

‘’Karena itu pula saya bangga sempat menjadi kader yang dibentuk dan dibesarkan oleh HMI,’’ tutur Assagaff.

Dia menambahkan, tema sentral Kongres HMI ke-30 ini yaitu Mengukuhkan Kebangsaan, Mewujudkan Indonesia Berkeadilan, sejatinya sarat makna.

Karenanya itu, Gubernur Assagaff menitipkan beberapa isu nasional dan agenda strategis menyangkut posisi Maluku dalam proses percepatan pembangunan, antara lain yang pertama, setiap kader HMI harus mampu menjadi kekuatan pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas, gerakan intoleransi berbasis agama, suku dan golongan sebagaimana beragam isu-isu dan berita hoax yang nyaris menimbulkan disintegrasi bangsa di berbagai media sosial.

HMI disebutnya harus terus konsisten memperjuangkan misi suci Islam, yaitu rahmatan lil alamiin sebagaimana yang dipelajari dalam nilai dasar perjuangan.

"Yang kedua kami berharap, melalui kongres ini HMI melahirkan gagasan-gasgasan strategis, utamanya dalam mendukung program nawacita pemerintahan bapak Jokowi - JK, mengenai poros maritime yang terintegrasi dengan tol laut," sambungnya.

Assagaff menyebutkan, bagi dirinya dan masyarakat di Maluku, aksesbilitas dan koneksifitas antar pulau dengan infrastruktur perhubungan yang handal adalah solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dan yang ketiga, lanjut Assagaff, potensi pariwisata Maluku tidak saja bernilai ekonomis, namun juga bernilai sejarah.

‘’Kami terus berusaha mengembangkan sektor ini dengan mendorong pembangunan berbagai infrastruktur. Menggerakan sektor ini sama dengan membangun rasa cinta kepada tanah air sendiri. Sebab yang diharapkan adalah semua anak-anak bangsa tidak memilih berlibur ke luar negeri melainkan berlibur ke pulau–pulau yang telah ada di seluruh nusantara,’’ imbuhnya.

Bagi Assagaff, ini penting. Makanya konsep yang ditawarkan pihaknya untuk dikembangkan adalah kolaborasi antaretnik dan antaragama, dalam menjadikan Maluku pusat pertumbuhan peradaban, perdamaian antaragama di Indonesia dan dunia.

Karena itulah semua sekolah dan perguruan tinggi di Maluku, tambah Assagaff, telah didesain sebagai sekolah dan kampus orang-orang basudara,.

‘’Oleh karena itu Kader HMI harus mampu menjadi kekuatan, pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas," tandasnya.(*)

AMBON - Dalam menjalankan amanat konstitusi, Indonesia tak hanya berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita juga harus menunjukkan kepedulian bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di berbagai belahan dunia.

"Kita terus membantu perjuangan Palestina melawan penindasan dan ketidakadilan. Kita ingat, tahun 2016 menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI. Kita juga membuka konsulat kehormatan di Ramallah. Kita juga mendorong KTT di Istanbul yang menentang pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kongres ke-30 dan Peringatan Dies Natalis ke-71 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu 14 Februari 2018.

Sementara terhadap saudara-saudara kita di perbatasan Bangladesh dan Myanmar, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus menjalankan upaya diplomasi damai bagi pihak-pihak yang berseteru.

"Januari 2018 saya berkunjung ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Saya berkunjung ke Cox's Bazar (lokasi pengungsian) kondisinya memprihatinkan. Saya adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Cox's Bazar," sambungnya.

Sementara dalam kunjungannya ke Afghanistan, Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap hadir di negara yang saat ini sedang didera konflik persaudaraan itu. Meski terdapat ancaman keamanan saat kunjungan di sana, ia tetap ingin menunjukkan keseriusan dan kepedulian Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

"Kenapa saya tetap pergi ke Kabul? Karena pentingnya persaudaraan dan persatuan," ujarnya.

Sejumlah kunjungan ke negara-negara yang tengah mengalami krisis kemanusiaan semakin menyadarkan kita bahwa persaudaraan dan persatuan merupakan hal yang tak ternilai. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, bahwa sebagai negara besar yang beragam, Indonesia tetap harus menjaga persatuannya.

"Betapa mundurnya jauh sekali gara-gara konflik perang (di Afghanistan). Oleh sebab itu, titipan Presiden Ashraf Ghani saya ingat betul. Jangan sampai ada konflik antarsuku, antaragama, dan antarkampung. Tegas saja kalau ada konflik seperti itu, jangan beri waktu bagi konflik untuk berkembang," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

AMBON - Presiden Joko Widodo pagi ini hadir dalam rangkaian acara kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipusatkan di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di dunia. Dengan mengusung demokrasi Pancasila, Indonesia juga menjunjung pemahaman Islam yang moderat dan penuh toleransi.

"Kita punya modal besar menjadi pemimpin. Islam Indonesia adalah yang moderat, bertoleransi, dan terbuka untuk kemajuan. Kita punya bukti bahwa nusantara kokoh dan bersatu, negara muslim yang sukses berdemokrasi, dan memiliki insan yang hebat, yang memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Sambil memuji HMI yang memiliki kader-kader berkualitas, Kepala Negara mengingatkan bahwa perjalanan bangsa kita masih panjang. Tantangan dan persaingan global pun menanti setiap langkah para anak bangsa yang selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas guna menghadapi persaingan.

"Tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan solutif. Saya tahu ini bukan tugas ringan," ucapnya.

Di tingkat negara, pemerintah juga sedang melakukan upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu bagian dari upaya itu. Apalagi dengan melihat fakta bahwa infrastruktur di wilayah Timur Indonesia yang masih jauh tertinggal.

"Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, waduk, dan pembangkit listrik adalah sebuah langkah awal yang dibutuhkan untuk menopang ekonomi nasional kita agar bisa berkompetisi dengan negara lain," Presiden menjelaskan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, pembangunan infrastruktur tak hanya selalu soal perekonomian semata. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti dilakukan pemerintah saat ini merupakan perwujudan nyata dari sila kelima Pancasila, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di hadapan peserta kongres, Presiden menampilkan potret kehidupan yang terpampang di layar besar mengenai bagaimana saudara-saudara kita di Papua amat membutuhkan infrastruktur yang sama baiknya dengan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat di Pulau Jawa sejak lama.

"Saya berikan sebuah gambaran jalan di Papua. Berjalan 150 kilometer bisa menempuh dua sampai tiga hari. Kalau ada orang menyampaikan infrastruktur tidak penting, lihatlah kondisi seperti ini," tuturnya.

Keadilan sosial, menurut Presiden, juga harus menyentuh anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Melalui sejumlah program sosial, pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.

"Kita ingin membangun Indonesia yang lebih adil. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin semua anak bisa bersekolah, sudah kita berikan kepada 18 juta anak. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin semua warga untuk mengakses layanan kesehatan, sudah diberikan kepada 92 juta warga," ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

 

AMBON - Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.010 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, Rabu (14/2).

Ikut mendampingi Presiden pada saat penyerahan bantuan sosial tersebut digelar di Lapangan Sepakbola Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini, antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Bantuan PKH yang diserahkan Presiden ini, dimaksudkan sebagai program perlindungan sosial kepada keluarga prasejahtera yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Keluarga Harapan ini ada dana Rp1.890.000. Ambilnya mulai Februari ini bisa Rp500.000 dulu," ujar Presiden.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, bagi para pelajar, KIP memberikan jaminan akses kepada pendidikan yang layak melalui bantuan yang besarannya bervariasi di tiap jenjang pendidikan. Pelajar tingkat SD, disediakan dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun. Pelajar SMP, disediakan Rp750 ribu. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK, disediakan dana bantuan sebesar Rp1 juta.

"Kartu ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Bukan untuk yang lain-lainnya," kata Presiden.(*)

Page 1 of 36

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
7 Februari - 8 Februari 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER

 

Top