Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA BARAT

MENGENAL MALUKU TENGGARA BARAT

GEOGRAFI

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang terletak pada koordinat 6 34’24” – 8 24’36” Lintang Selatan dan 13037’47” – 133 4’12” Bujur Timur.

Adapun letaknya menurut geografi dibatasi antara lain oleh :

Sebelah Utara : Laut Banda

Sebelah Selatan : Laut Timor dan Samudera Pasifik

Sebelah Barat : Gugus Pulau Babar Sermatang

Sebelah Timur : Laut Arafura

Luas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan dan terkonsentrasi pada Gugus Pulau Tanimbar yang mempunyai luas keseluruhan 52.995, 20 km2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km2 (19,06%) dan wilayah perairan seluas ± 42.892,28 km2 (80,94%).

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari banyak pulau, baik itu yang berpenghuni maupun yang masih belum tersentuh, dengan jumlah total pulau sebanyak 113 pulau.

 

DEMOGRAFI

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka sejak Indonesia merdeka, dan yang terakhir adalah Sensus Penduduk Tahun 2015. Selain itu dalam rangka mengetahui jumlah penduduk untuk tahun-tahun di luar tahun sensus dilakukanlah proyeksi penduduk, seperti data penduduk tahun 2015.

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 110.425 jiwa pada tahun 2015 (data BPS 2015)

 

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 2015
Kecamatan 2015
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4
1. Tanimbar Selatan 16767 16327 33094
2. Wertamrian 5060 5117 10177
3. Wermaktian 5820 5611 11431
4. Selaru 6390 6451 12841
5. Tanimbar Utara 6888 6977 13865
6. Yaru 2495 2547 5042
7. Wuarlabobar 3821 3655 7476
8. Nirunmas 3651 3733 7384
9. Kormomoiln 3114 3093 6207
10. Molu Maru 1501 1407 2908
Kab. Maluku Tenggara Barat 55507 54918 110425
       

*sumber data BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat

ARTI LAMBANG KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT


LAMBANG DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

SESUAI PERDA NO. 39/SK/DPRD-MTB/2002

Tanggal, 09 November 2002

 

Nama Bentuk dan Arti Lambang :

  1. Lambang Daerah bernama Duan Lolat, merupakan suatu hukum adat tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab timbal balik antara keluarga pemberi dan keluarga penerima anak dara dalam berbagai aspek hidup multidimensional masyarakat warga Maluku Tenggara Barat dimana saja berada yang aktual dan konseptual.
  2. Bentuk Lambang Daeerah bersudut lima yang melambangkan Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Lambang Daerah terdapat lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Bintang
    • Melambangkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga menghantarkan cita-cita masyarakat Maluku Tenggara Barat menuju kejayaan.
  2. Padi dan Kapas
    • Melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran sebagai wujud keadilan sosial bagi masyarakat.
  3. Laut
    • Melambangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Kabupaten Kelautan dengan penjelasan :
      • Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang luas wilayahnya 88,4% terdiri dari laut dan sisanya 11,6% terdiri dari darat.
      • Laut juaga melambangkan karakteristik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat Maluku Tenggara Barat sebagai masyarakat maritim.
  4. Perahu
    • Perahu selain mempunyai arti sebagai alat transportasi dan komunikasi antar pulau yang menggambarkan kehidupan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu kala, juga mempunyai arti sebagai suatu kebiasaan adat sesuai fungsi adat masing-masing sekaligus sebagai sarana persatuan dan kesatuan.
  5. Tiga Orang Yang Berada dalam perahu melambangkan tugas, kedudukan dan fungsi masing-masing :
    • Yang berada paling depan dengan gelar atau nama Sorlury, yang artinya Pemegang Kompas, sebagai penunjuk arah.
    • Yang berada pada posisi tengah dengan gelar atau nama Saritual, yang artinya Pemegang Kendali Perlengkapan Perahu.
    • Yang berada paling belakang dengan gelar atau nama Sormudin, yang artinya juru mudi perahu.
  6. Mpampal
    • Mapampal atau tifa besar komando yang bertumpu pada tiga kaki menggambarkan masyarakat Maluku Tenggara Barat sejak dahulu telah mengetahui dan melaksanakan musyawarah mufakat. Jika Mpampal atau tifa dibunyikan menandakan adanya suatu komando musyawarah untuk mengambil satu keputusan, sedangkan tiga kaki Mpampal atau tifa melambangkan unsur adat, agama dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang melindungi dan mengayomi kehidupan masyarakat.
  7. Kain Tenun
    • Kain Tenun selain mempunyai ciri khas kerajinan kebudayaan masyarakat Maluku Tenggara Barat, juga memilikki nilai-nilai adat yang sangat sakral dalam pelaksanaan adat istiadat.
  8. Tombak
    • Tombak melambangkan keperkasaan dan patriotisme.
  9. Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas
    • Lima Tali Yang Mengikat Padi dan Kapas melambangkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat lahir dan terbentuk dengan landasan lima kecamatan.

 

VISI DAN MISI
VISI

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus dicapai pada tahun 2017. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2011-2017 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT MALUKU TENGGARA BARAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut :

  1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki diversifikasi usaha yang berorientasi kepada agrobisnis serta ketahanan ekonomi, dengan pendapatan yang semakin meningkat dan merata sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat MTB di bidang sosial, budaya, politik, dan pemerintahan, sebagai modal sosial (social capital) untuk berkembang ke masa depan.
  3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah dan segenap lapisan masyarakat.
  4. Mewujudkan kelestarian lingkungan untuk menyongsong masa depan masyarakat MTB yang lebih maju, dan berkelanjutan dan berkebereradaban.

 

 

Admin

AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar kampanye penyadaran publik Maluku Program Flood Management In Sekected River Basins (FMSRB) tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di Amaris hotel, Senin (18/3), selain dihadiri OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota, juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi.
 
Narasumber yang dihadirkan yakni, Gunawan Noviantor mewakili Direktur SUPD I Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyanto Utomo, dan moderator Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan aset daerah Setda Maluku, Zuklifi Anwar.
 
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Halim Daties mengungkapkan, program FMSRB dilatar belakangi karena adanya bencana banjir yang sering tejadi yang tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian tetapi juga menganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekopnomian di daerah yang terkena dampak.
 
Dikatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.
 
“Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas ketujuh RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kemandirinya ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim,” ujarnya.
 
Menurutnya, arah kebijakan tersebut diatas diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkaan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, percepat penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptive water Management, penerapan pendekatan flood forecasting warning system, prirotas penaganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.
 
Lebih lanjut dikatakan, kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegitan program FMSRB diharapkan dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.
 
Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerag untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implemenrtasi kebijakan di daerah.
 
“Kegiatan kampanye penyadar publik ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan presepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di provinsi Maluiku dan kota Ambon serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program FMSRB,” tandasnya.
 
Kepala BWS Maluku, Hariyanto Utomo mengatakan, Program FMSRB sangat, dalam hal ini semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi dalam menangani lima sungai yang ada di kota Ambon.
 
“Kalau kami di BWS dalam skin FMSRB baru dua yang akan ditangani secara fisik yaitu Wai Batu Merah dan Wai Ruhu. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengkondisikan agar kota Ambon terhindar dari banjir,” tuturnya.
 
Dirinya juga memberikan apresiasi, karena di Ambon saat ini sudah ada komunitas dan kelompok peduli sungai yang mencapai 22 kelompok.
 
“Kita akan bersama-sama semuanya untuk melaksanakan penanganan banjir di kota Ambon," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bappeda Maluku, Yani Sukur dalam laporannya, mengutarakan pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB berasal dari dana hibah Asian Development Bank.
 
Dijelaskan, kegiatan ini hanya dilaksanakan pada dua provinsi di Indonesia, Maluku dan Banten. Untuk Maluku, Kota Ambon ditetapkan sebagai pilot project untuk penanganan dan pengendali sumber daya air.
 
“Jadi di kota Ambon ada dua sungai yang dipilih sebagai lokasi yaitu sungai Batu Merah dan Sungai Wairuhu,” ucapnya.
 
Untuk pelaksanaannya, kata Sukur pemerintah provinsi hanya melakukan penyiapan OPD terkait sedangkan pemerintah kota Ambon melaksanakan kegiatan yang sama tentu dengan melibatkan langsung masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
 
“Tentu sebelum masuk pelaksanaanya, akan dilakukan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat terutama dalam menyusun kegiatan yang dilakukan dan mengawal pelaksanaan program ini dilapangan,” pangkasnya. (*)

Wednesday, 06 March 2019 06:59

Pemilu 2019, TNI Komitmen Jaga Netralitas

 

AMBON, Netralitas TNI dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg), 17 April 2019 mendatang adalah harga mati. Tidak ada kata lain bagi personil TNI kecuali harus netral baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Memelihara momentum tersebut, Korem 151/Binaiya gelar sosialisasi Pembinaan Netralitas Dalam Pileg/Pilpres TA. 2019 yang bertemakan “Melalui Pembinaan Netralitas TNI Dalam Pileg/Pilpres, Kita Wujudkan Profesionalisme TNI Dengan Bersikap Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilu Baik Pileg Maupun Pilpres Dan Senantiasa Mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Di seluruh Wilayah NKRI”, bertempat di Aula Slamet Riyadi, Makorem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (5/3/2019).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi, Pasi, Kabalakrem 151/Bny, Prajurit Ajendam XVI/Pattimura, Denzipur, Satgas Yonif 711/RKS, Satgas Yonif 731/KBR, Pomdam XVI/Pattimura, Denkav, Korem 151/Bny serta Persit Koorcab Rem 151 PD XVI/Pattimura.

Dalam kesempatan itu, Danrem 151/Binaiya melaui sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Inf Deddy Wilman Sahat Tua Sitanggang mengingatkan pada seluruh prajurit untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

“Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu,” imbuh Danrem, sebagaimana rilis Penerangan Korem (Penrem) 151/Binaiya yang didapat media ini, Selasa (5/3/19).

Dikatakan, ada beberapa alasan TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini bahkan setiap Pemilu beberapa tahun sebelumnya dan helatan Pilkada. “Diantaranya alasan soliditas TNI, kultur TNI, reformasi TNI, dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, serta tentara profesional,” pungkas Kasiter Mayor Inf Yoyok Wahyudi. (MR-02)

(sumber: http://mimbarrakyatnews.com/pemilu-2019-tni-komitmen-jaga-netralitas/?fbclid=IwAR1JRrBT12HE7j3LN2sGBTxm2HXCk_L_bxBrM8m3ePLqrrJVGUJ87nmmwUs)

 

AMBON, Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Pasalnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak terbatas tataran konsep adopsi program dan kegiatan semata, tapi terpenting mengadaptasi konsep tersebut kepada masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan BUMDes dan pengembangan kawasan perdesaan.

Sementara di bidang peningkatan kapasitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung. Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan.

Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana.

“Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah,” terang Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat membuka forum rapat teknis (forum OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku di Golden Palace Hotel, Rabu (6/3/19).

Dalam merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat, diharapkannya, forum yang menghadirkan dinas serumpun di 11 kabupaten/kota ini, dapat menghasilkan suatu konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat secara holistik, artinya pelaksanaan program pemberdayaan ditunjang dengan program lain, sehingga menjadi satu kebijakan secara terpadu dan terintegrasi.

“Semoga forum ini menghasilkan kesepakatan penting dan strategis sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Maluku,” tutupnya.

Kepala DPMD Maluku, Rusdi Ambon menambahkan, salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan dan transfer melalui dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat di desa. Lewat upaya pemerintah ini diharapkan terjadinya sinergitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan semua program penanggulangan kemiskinan di daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai wujud tanggungjawab mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/pentingnya-pemberdayaan-masyarakat-desa-melalui-empat-aspek/?fbclid=IwAR2xQeHQCID4753lQjCZT7WNBVZ2bPMlb4Sc50hF4MlUeCFftAPSYgpa6i8)

 

AMBON, Sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 10 Maret 2019, Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua bersilaturahmi terakhir dengan insan pers yang bertugas di Kota Ambon di kediaman Gubernur, Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Senin (4/3/19). Keduanya pun kompak berterima kasih kepada pers di Maluku yang dinilai sangat membantu dan mengawal pemerintah selama lima tahun tugas dan pengabdian bagi provinsi bertajuk raja-raja ini.

“Hari ini saya bersyukur bisa silaturahmi dengan wartawan yang tugas di Kantor Gubernur dan Kota Ambon. Karena saya dan pa Wagub akan akhiri tugas pada 10 Maret. Terima kasih untuk pers, selama lima tahun, mengawal kami, menyampaikan pesan ke masyarakat lewat goresan tinta pembritaan dan jadi otoritik bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami tak luput dari salah. Kami mohon maaf, jika ada kata dan tingkah laku yang salah selama lima tahun. Kita tetap berteman, bersahabat. Karena ini era demokrasi, bukan otoriter,” ujar Assagaff.

Sedangkan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua mengaku, dirinya bersama Gubernur Said Assagaff sudah kerja sesuai visi misi dan tiga tugas utama yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya dan semuanya akan jadi penilaian masyarakat termasuk insan pers.

“Kita sudah berupaya sesuai kemampuan kita, tapi ada juga yang belum dituntaskan. Kita patut berterima kasih kepada insan pers di Maluku baik TV, media cetak dan online, karena selama lima tahun, pesan-pesan pelayanan publik dan pemerintahan di Maluku sudah disebarkan oleh pers. Kita ada karena pers, sebaliknya pers ada karena kita, saling mengisi,” ujar Sahuburua.

Wagub lantas mengajak insan pers agar mendukung Gubernur dan Wagub baru. Sebab prinsipnya, Maluku harus maju dan berkembang, bukan mundur. Pers pun diharapkan lebih tonjolkan kualitas berita dan ada perimbangan, karena saat ini dibutuhkan kualitas dan faktual, bukan kuantitas.

“Kekurangan kita disempurnakan pers. Perbedaan pandangan, itu biasa, namun mari perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Kami pamit untuk jabatan, tapi tidak untuk pengabdian bagi Maluku karena tugas kita sama-sama bangun Maluku semakin maju. Yang buat baik, pasti dapat baik begitu pun sebaliknya,” tandasnya.

Sedangkan perwakilan insan pers, Lex Sariwating mengaku, kedekatan Assagaff-Sahuburua dengan pers luar biasa selama lima tahun. Bahwa segala dinamika yang terjadi didalamnya bagian tanggungjawab pers mengawal pemerintahan dan pelayanan publik. “Jangan berhenti bangun Maluku. Jabatan boleh berakhir, tapi niat hati membangun Maluku yang lebih luas harus terus ada, bila pada tingkatan lebih tinggi, dipercayakan maka jangan tolak,” pesan jurnalis senior LKBN Antara itu. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/silaturahmi-terakhir-gubernur-wagub-terima-kasih-pers-maluku/?fbclid=IwAR2oP3qcdS2Pg0ZQs-y0cf5FH-tFUB32NXuX_uLzkveLwjspY61zHk8ajyg )

 

AMBON, Sejumlah hal menjadi penting untuk diperhatikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) se-Maluku, Jumat (1/3/19). Hal tersebut diantaranya masih rendahnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Serta masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

“Jadi masalah selama ini yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh dan utuh baik laki-laki maupun perempuan. Walau diakui saat ini, pembangunan SDM sudah banyak alami kemajuan namun tidak sedikit yang masih perlu mendapat perhatian, khusus menyangkut pembangunan perempuan dan anak,” tukas staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties pada Rakor P3A di Everbright Hotel, Jumat (1/3).

Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan bersama kata Halim, tentang permasalahan anak yang sering terjadi di masyarakat yakni kekerasan, penelantaraan, eksploitasi, traffiking, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut turut memberikan andil terhadap timbulnya ketidakesetaraan gender pada gilirannya menimbulkan masalah atau isu gender. Padahal, dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan dan hak yang sama atas manfaat,akses, partisipasi, kontrol dalam pembangunan.

“Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan antar pemerintah provinsi Maluku dan instansi vertikal serta perguruan tinggi di Ambon tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistim peradilan pidana terpadu provinsi. Maka harapannya, hasil Rakor dapat disepakati bersama dan segera direliasikan untuk dukungan atas kebijakan, program dan kegiatan perempuan dan perlindungan anak melalui perencanaan dan anggaran yang responsif gender di kabupaten/kota masing-masing,” harapnya.

Apalagi, tambah Halim, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2018 berdasarkan data simfoni KTTA sebesar 137 korban kekerasan. Dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, telah memberikan warna baru dalam dinamika pembangunan di Indonesia demikian pula di Maluku.

“Disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan daerah, bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan. Tapi kita harus perupaya secara komperhensif dan terpenting bagaimana implementasi dari berbagai program yang telah menjadi prioitas utama serta partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak,” demikian Halim. (MR-02)

(sumber http://mimbarrakyatnews.com/rakor-p3a-se-maluku-sejumlah-persoalan-harus-diperhati/?fbclid=IwAR0pBA0tGoQKujHVmoGpd0JDOSxvfFcm7XsSW5ol7DzrwUucSm5nhvbVIwI)

 

 

Ambon, Pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku hasil Pilkada 27 Juni 2018, Murad Ismael-Barnabas Orno di Istana Negara ditangguhkan hingga 13 Maret 2019, menyusul jadwal awal 11 Maret 2019.

Karo Pemerintahan Setda Maluku Jasmono, dihubungi dari Ambon, Senin (11/3/2019), membenarkan penangguhan pelantikan pasangan Murad-Barnabas dengan tagline “Baileo” itu, karena padat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Maret 2019

“Jadi pelantikannya disesuaikan dengan jadwal Kepala Negara dan telah disepakati di Istana Negara pada 13 Maret 2019,” ujarnya pula.

Disinggung terjadi kekosongan jabatan kepala daerah Maluku, dia menjelaskan, Kemendagri karena mempertimbangkan tenggat waktu dan telah menyetujui Sekda Maluku Hamin bin Thahir melaksanakan tugas tersebut hingga pelantikan Gubernur dan Wagub.

“Kemendagri telah menyetujui Sekda melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah, sehingga tidak perlu menunjuk penjabat gubernur,” kata Jasmono lagi.

Sebelumnya, Sekda Maluku Hamin bin Thaher telah menyiapkan akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff-Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2019, sekaligus pelantikan Gubernur-Wagub periode 2019-2024, Murad Ismael-Barnabas Orno.

“Saya intensif berkoordinasi dengan Kemendagri agar bila telah diputuskan waktu pelantikan gubernur dan wagub, maka undangan langsung siap diedarkan,” katanya pula.

Disinggung penyambutan Gubernur dan Wagub Maluku yang baru, dia menjelaskan, sudah dikoordinasikan dengan keduanya, termasuk ajudan dan sopir.

“Saya telah berkoordinasi dengan gubernur dan wagub yang baru, sehingga mereka bisa menunjuk orang terpercaya untuk menjadi ajudan maupun sopir,” ujar Sekda lagi.

KPU Provinsi Maluku menetapkan pasangan “BAILEO” sebagai Gubernur dan Wagub Maluku dalam SK KPU Maluku Nomor: 882/HK.03.1-KPT/81/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Pasangan “BAILEO” sebagai pemenang Pilkada Maluku 2018 mengungguli pasangan petahana Gubernur Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” dan pasangan perseorangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).

Pasangan BAILEO memperoleh 328.982 suara, pasangan SANTUN meraih 251.036 suara, dan pasangan HEBAT meraih 225.636 suara.

Sedangkan, DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna istimewa dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wagub Maluku terpilih masa jabatan 2019-2024 pada 15 Agustus 2018. (an/tm)

Selanjutnya, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan Sekda Maluku Hamin bin Thahir menyerahkan berkas pengusulan pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku terpilih kepada Kemendagri pada 30 Agustus 2018.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku 2018 dan berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 1.149.990 orang dan tersebar pada 3.358 TPS di 11 kabupaten/kota.

Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 814.038 dengan jumlah surat suara sah 805.654. (an/tm)

(sumber : https://www.tribun-maluku.com/2019/03/pelantikan-gubernur-wagub-maluku-ditangguhkan-13-maret/)

Tuesday, 19 February 2019 00:10

Ibu Negara Akan Berada dua Hari di Ambon


AMBON- Ibu negara, Iriana Djoko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla direncanakan berada di kota Ambon selama dua hari pada 19-20 Februari 2019.
 
Menurut Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kunjungan ibu negara dalam rangka mengisi sejumlah kegiatan di Ambon,

"Ibu Iriana bersama ibu Mufidah akan melakukan sejumlah kegiatan antara lain Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pornografi kepada 1.000 siswa SD dan SMP di Ambon dan penanaman pohon gayang dan namu-namu,".

Dia mengatakan, pohon gayang dan namu-namu merupakan endemik Maluku yang hampir punah. Untuk itu perlu dilestarikan.

Selama berada di Ambon, Iriana Jokowi bersama Muffidah Kalla akan mendatangi Kantor Dekranasda Provinsi Maluku untuk meninjau pameran.

Selanjutnya kedua ibu negara menuju ke Islamic Center untuk acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pornografi, Hoax, Bullying serta Peduli Kebersihan dan Lingkungan kepada 1.000 siswa SD dan SMP sekota Ambon.

Di hari kedua, Rabu, (20/2) Ibu negara berkesempatan meninjau Kantor Pemantau Jembatan Merah P.utih (JMP). Selama berada di sana melakukan kegiatan bersih-bersih pantai sekaligus penyerahan bantuan berupa tempat sampah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke PAUD Kasih Ibu yang terletak di Karang Panjang.  Di PAUD teraebut, ibu negara  dan Ibu Mufidah memberikan Bingkisan Isi Piringku kepada 250 siswa PAUD sekaligus mengikuti Sosialsasi Isi Piringku oleh Dokter Ahli Gizi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Penanaman Sayur bersama anak anak PAUD, Gerakan Cuci Tangan Secara Benar, Gerakan Orqng Tua Membaca, Senam bersama Bunda PAUD Indonesia, Gemar Menabung bersama Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan melantunkan Lagu Pancasila Rumah Kita.

Dari Karpan,  ibu negara bersama rombongan menuju Lapangan Merdeka untuk menghadiri acara Penyuluhan tentang Iva Test, Program Iva Test Stunting, TBC, Bebas Sampah dan Penanaman Anakan Pohon Gayang dan Namu-Namu.

Setelah itu, kegiatan masih dilanjutkan dengan Penutupan Kegiatan Parenting dan Penyerahan Anakan Pohon kepada Perwakilan peserta di Maluku City Mall.

Usai kegiatan tersebut ibu negara beserta rombongan langsung menuju Bandara Pattimura untuk kembali ke Jakarta. (**)

 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 30 januari 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Maluku Tengah Tahun 2019, maka Panitia Seleksi menetapkan :

 

hasil_tes_kompetensi.pdf

 

 

 


 
AMBON - Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon  baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini membuat Gubernur berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. “Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatangan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2).
Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.

Assagaff mengakui, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” paparnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa,” kata Asssagaff .

Usai penandatangan MoU yang dilakukan Gubernur Maluku dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita kepada wartawan, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.  

Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.  

“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen.  Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya.  Minimal target nasional-lah  95 persen.  Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

KBRN, Ambon : Mengakhiri masa pengabdiannya, Gubernur Maluku Said Assagaff meraih anugerah Adhi Purna Prima bidang kesehatan dari Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Anugerah Adhi Purna Prima diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Said Assagaff di Hotel Shangrilla Surabaya.

Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia dalam siaran persnya kepada RRI, Kamis (31/01/2019) menyebutkan, selain anugerah Adhi Purna Prima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, juga menjadi nominator di bidang perdagangan dan sosial. 

Menurut Palapia, Anugerah Adhi Purna Prima diberikan kepada Gubernur Maluku karena Pemprov Maluku dinilai berhasil melakukan pelayanan kesehatan di daerah pesisir dengan program Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau. Sedangkan di bidang perdagangan, Pemprov Maluku juga dinilai berhasil meningkatkan ekspor ikan di bandara dengan waktu pengurusan dokumen tercepat.

Sebelumnya, Gubernur Said Assagaff didampingi Plt Assisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Bobby Palapia kepada wartawan di kediamannya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) kemaritiman. 

Sedangkan di bidang Perdagangan, Maluku juga mendapatkan apresiasi karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.

“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen  hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,” terangnya.

Menurut gubernur, ekspor ikan segar yang dilakukan secara langsung dari bandara, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut Maluku dalam kondisi segar. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku ini menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku. 

“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (AL)

(sumber:http://rri.co.id/ambon/post/berita/630326/daerah/gubernur_said_assagaff_terima_anugerah_adhi_purna_prima_di_akhir_masa_pengabdian.html)

Page 1 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top