Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (12/7/2018) menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPB) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon.

Assagaff didampingi sejumlah pejabat diantaranya, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Kepala BPNB Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Rusno Prihardito.

"Sejumlah kasus narkotika dan obat-obatan beberapa tahun terakhir tampak mengejutkan bangsa Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Hal ini, menurut Wiranto, terlihat dari penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan, melainkan terjadi di wilayah perairan negara kita.

Dia katakan, perang besar terhadap Narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas Negara.

“Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa, yang harus diatasi secara serius, apabila tidak ditanggulangi dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Disebutkan, masalah yang ditimbulkan oleh Narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti dengan kehancuran generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.

“Sehingga dalam mengatasi permasalahan Narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna Narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi,” jelasnya.

Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

“Sehingga warga Negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara,” terang menteri.

Menteri juga menyebutkan, BNN telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Melalui konsep tersebut, menteri berharap, Kementerian atau Lembaga bergerak bersama BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali.

“Saya sangat mendukung dan akan mendorong rencana aksi tersebut agar dapat segera diterapkan,” tegas Wiranto.

Selain itu, dia juga mengatakan, BNN telah menginisiasi program alternative development 2016-2025 di 3 (tiga) Kabupaten, Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues di provinsi Aceh, yang merupakan langkah maju pembangunan berkelanjutan.

“Diharapkan program ini dapat didukung oleh semua pihak, sebagai bentuk komitmen kita membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah yang paling rentan peredaran Narkoba,” ingatnya.

Untuk itu, melalui Tema HANI pada Tahun 2018 dari United Nations Office Drugs and Crimes (UNODC) adalah “Listen first, listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe selaras dan sejalan dengan tema HANI negara ini.

“Saya kira tema tersebut selaras dan sejalan dengan tema HANI Negara kita yaitu, Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat tanpa Narkoba,” tegasnya.

Atas nama pemerintah, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya BNN, kepolisian dan pihak terkait yang telah melakukan langkah serius dan tegas untuk menyelamatkan anak bangsa.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga, bersama dengan masyarakat, saya instruksikan untuk bersama-sama dengan BNN menanggulangi ancaman Narkoba secara sungguh-sungguh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, sebagai kepala BNN yang telah menunjukan langkah serius untuk bertindak tegas terhadap para Bandar Narkoba,” tandas Menteri Wiranto. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)

 

Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Kepala Staf Presiden Moeldoko; serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya yang permanen di BKPM.”

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan, “PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah”, ujarnya. Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Satuan-satuan Tugas untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha pun telah dibentuk di semua Provinsi. Sedangkan pembentukan Satgas di tingkat Kabupaten/Kota juga sudah hampir tuntas keseluruhannya, hanya tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah Kabupaten/Kota.

#IzinBerusahaKiniLebihMudah
#UntukEkonomiIndonesia

*
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Website: www.ekon.go.id
Twitter: @perekonomianRI       


Catatan
• Bantuan Teknis Sistem OSS
o Telp : (021) 2120 1020
o Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Bantuan Teknis Periz

PANDUAN_KULTWIT_NARASI_TUNGGAL_OSS–09_JULI_2018.DOCX

 

(sumber: https://ekon.go.id/berita/view/izin-berusaha-kini-lebih.4094.html )

 

Wednesday, 04 July 2018 01:45

Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF



AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta

“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).

Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.

“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.

Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.

Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.

Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.

Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk  Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.

“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.

Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.

Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini belum final. Nanti  kalau  sudah final baru kita sampaikan,” paparnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Hampir sepekan meninjau persiapan akhir penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, Menag menggelar rapat evaluasi di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (12/06).

Menag menilai persiapan haji 1439H/2018M sudah hampir final. Bahkan, ada sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Cek akhir persiapan haji 2018 berjalan lancar. Bersyukur, secara keseluruhan layanan sudah siap 90-95%. Tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak katering," tutur Menag di Makkah, Selasa (12/06). 

Menag mencatat ada sejumlah inovasi baru pada musim haji 2018. Pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia.

Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun ini. 

"Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah," jelas Menag.

"Dari sebelumnya bisa 4-5 jam, tahun ini diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam," sambungnya. 

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah,  jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan,  khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah,  jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus untuk diantar ke hotel," ujar Menag.  

Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah. QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.

"Kita tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem blocking time," tutur Menag.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini,  bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. 

"Kami juga wajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia," ujarnya.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian  kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong  roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah," ujar Menag. 

Inovasi keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukan sektor atau wilayah hotel  dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi,  tahun ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya,  koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. 

Tahun ini, tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

Inovasi ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini,  Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018.

Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru. 

Pencetakan visa yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag menjadi inovasi kedelapan. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama. 

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah,  Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter. 

Terakhir atau inovasi kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta,  serta rumah sakit TNI/Polri.

Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. 

"Sepuluh inovasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag.

"Kami coba memikirkan hingga detail kecil. Bahkan, jemaah kloter awal tahun ini tidak diundi hotelnya. Mereka akan ditempatkan di radius terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya, memudahkan mereka melakukan tawaf wada’ saat bus shalawat belum beroperasi dan mereka harus segera bersiap pulang ke Tanah Air," tandasnya.

Menag Lukman bertolak ke Arab Saudi pada Kamis (07/06) lalu.  Setibanya di Jeddah,  Menag langsung memimpin rapat bersama jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,  tim penyedia layanan, serta Konjen RI di Jeddah dan tim Kantor Urusan Haji (KUH). Rapat membahas update kesiapan layanan haji tahun ini. 

Esok harinya, Jumat (08/06), Menag bertolak ke Madinah untuk melihat langsung persiapan di sana, mulai dari katering, hotel,  hingga layanan kesehatan. Minggu (10/06), Menag melihat kesiapan layanan di Kota Makkah. Selain cek hotel jemaah, Menag juga melakukan simulasi layanan dan rute bus sholawat yang akan mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram (PP)

#sukseshaji

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

(sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m )

 


AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, selama bulan suci Ramadhan, tentu banyak pengalaman dan kenangan spiritual yang dialami secara bersama-sama. Bahkan dapat dikatakan bulan suci Ramadhan merupakan momentum untuk merasakan bagaimana nikmatnya melakukan “pendakian-pendakian” spiritual.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang digelar di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (25/6).

“Kita mulai dengan makan sahur secara bersama-sama, dengan keluarga maupun teman.  Shalat Tarawih berjamaah di masjid,  kadang juga di rumah dengan keluarga, Bertadarus Al Quran di masjid maupun di rumah, juga I’tikaf di masjid, serta berbagi menyantuni kaum yang lemah hingga buka puasa bersama,” paparnya.

Tentu saja, sebut Assagaff, ini menjadi hal yang menarik.  “Semua pengalaman spiritual yang kita rasakan itu tidak bisa dilelepaskan dari dimensi-dimensi sosial. Karena hampir semua ibadah yang kita laksanakan selalu berjama’ah, dan selain pengalaman spiritual itu, tidak hanya Hablun Minallah saja, tetapi juga dimensi Hablun Minannas,” ucapnya

Menurutnya, semua pengalaman-pengalaman spiritual itu sangat sarat dengan nilai-nilai sosial, dan kebersamaan maupun puncak dari pelaksanaan ibadah puasa itu, dimana semua umat Islam diwajibkan menggenapkan bilangannya dengan mengeluarkan zakat.  

“Saya yakin semua sudah mengeluarkan zakat, karena kalau tidak, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” jelas Assagaff sembari menambahkan berpuasa juga sebagai media untuk melatih kepekaan dan komitmen sosial untuk berbagi kepada sesama, terutama terhadap orang-orang yang lemah.

Demikian halnya, lanjut Assagaff, menyambut hari raya Idul Fitri, tradisi mengucapkan Minal-ai’din wal-faizin, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga dan lingkungan tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku dan agama.  

“Kemudian juga disambung dengan serangkaian acara Halal bi Halal, seperti yang kita laksanakan saat ini. Inilah khazanah kearifan lokal dan kecerdasan lokal kita di Indonesia yang sangat khas, dalam rangka merawat dan merajut pertalian sejati kehidupan berbangsa bernegara dalam spirit Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap, dengan ibadah puasa yang telah dilaksanakan akan dapat menjadi tonggak untuk bermusahabah, merefleksi, belajar untuk menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber kedamaian, sumber kesejahteraan dan sumber keadilan terutama sekali sumber kebaikan untuk sesama manusia.

“Karena itu selaku, Gubernur Maluku, ijinkan saya mengingatkan katong samua orang basudara untuk terus melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang merusak moral dan menghancurkan keutuhan bangsa kita dewasa ini,” tandas Assagaff.

Pada kesematan tersebut, Assagaff yang baru usai menjalani masa cuti sejak 15 Februari dan kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur Maluku, terhitung 24 Juni ini, mengaku kangen dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa kangen itu, lantaran pencalonan kembali dirinya sebagai kandidat Gubernur Maluku periode 2019 – 2023, yang sesuai dengan aturan, maka dirinya tidak dapat bersentuhan dengan birokrasi selama masa cutinya.  

“Selama empat (4) bulan satu (1) minggu, saya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu sudah saya laksanakan optimal. Dan hari ini untuk pertama kalinya, setelah selesai masa cuti, saya bisa ketemu lagi dengan ASN,” tutur Assagaff terharu.

Acara Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Kebersihan Masjid dan Gema Takbiran dalam rangka semarak Idul Fitri 1439 Hijriah, yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Untuk para pemenangnya selain memperoleh piala, sertikat, Pemprov Maluku juga memberikan bantuan berupa uang pembinaan kepada masing-masing pemenang lomba yang diserahkan oleh Gubernur.(*)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

 

 

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden pada Senin siang, 25 Juni 2018, tersebut menjadikan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

"Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin sore, 25 Juni 2018.

Untuk diketahui, Keppres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

"Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," demikian tertulis dalam Keppres itu.


Jakarta, 25 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

 

 

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaksanakan kegiatan “Pelatihan Tangkal Hoax” di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa sore (5/6/2018). Lebih dari 150 (seratus lima puluh) wakil dari berbagai komunitas di Ambon mengikuti pelatihan sebagai rangkaian kegiatan Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara”.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemlu RI dalam implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (Deklarasi CoP) yang ditandatangani para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN tanggal 13 November 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi CoP bertujuan memajukan Budaya Preventif yang antara lain memuat elemen rasa saling memahami, menghargai, serta mendorong nilai toleransi dan moderasi.

“Selain untuk membumikan isu ASEAN di masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam menyaring berita sesuai fakta dan cerdas dalam bermedia sosial,” ujar Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN. Lebih lanjut Riaz menjelaskan bahwa kabar kibul atau hoax telah menjadi perhatian para Pemimpin ASEAN karena dapat menyebarkan kebencian, memicu konflik, dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di ASEAN.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Maluku menyampaikan “Sebagai daerah dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-kultur, kegiatan Pelatihan Tangkal Hoax dirasa sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Ambon.” Dijelaskan lebih lanjut, “Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan dinilai penting karena merekalah ujung tombak kami di masyarakat dalam menangkal penyebaran kabar kibul/hoax di Provinsi Maluku yang kita cintai.”

Senada dengan Plt. Gubernur, Walikota Ambon menyampaikan “Cara yang paling efektif untuk merajut keharmonisan antar individu, antar kelompok, antar bangsa adalah dengan menangkal hoax.”

“Pelatihan Tangkal Hoax” disampaikan oleh Roesda Leikawa dan Marvento Laurens, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pada kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tips dan trik dalam menangkal hoax/berita palsu, berinternet cerdas dan sehat, serta meredam hate speech.

Berdasarkan data MAFINDO, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh subur hoax dengan 1300 hoax yang sudah dibongkar sejak 2015. Tiga bentuk hoax yang sering tersebar, yaitu tulisan (62,10%), gambar (37,5%), dan video (0,40%). Sumber terbesar penyaluran hoax adalah media sosial (92.4%), aplikasi pesan/chatting (62.8%) dan situs (34.9%) (Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017).

Selain Pelatihan Tangkal Hoax, sebelumnya telah dilaksanakan juga Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara” di Universitas Pattimura (Unpatti) yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Pusat Kerukunan Agama Kementerian Agama Drs. Ferimeldi, Ph.D, Pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Abidin Wakano, dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. R. J. Akyuwen, S.H.

Kemlu juga melakukan diskusi dan ramah tamah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) perwakilan media lokal mencakup media online, cetak dan elektronik dalam rangka sosialiasi/diseminasi komitmen pilar Sosial Budaya ASEAN serta mendukung upaya Kemlu dalam program tangkal hoax tersebut.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu]

 

 

     

( sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cB8hNWkYTF4 )

 

Ambon- Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Sabtu (23/6).
“Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangki bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini,” ujarnya.


Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang  persoalan,.


“Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar,” pesannya


Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.


Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.
“Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.


“Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat,” tukas Sahuburua.
Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.
“Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (**)


AMBON - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu,” ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

“Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula,” ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

“Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah,” ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi  setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

“Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan,  sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda,  melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. 

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun “gesekan” di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada,” terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019,” tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku----, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku.(*)

 

 

 

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

Page 1 of 42
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top