Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin

AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar kampanye penyadaran publik Maluku Program Flood Management In Sekected River Basins (FMSRB) tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di Amaris hotel, Senin (18/3), selain dihadiri OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota, juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi.
 
Narasumber yang dihadirkan yakni, Gunawan Noviantor mewakili Direktur SUPD I Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyanto Utomo, dan moderator Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan aset daerah Setda Maluku, Zuklifi Anwar.
 
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Halim Daties mengungkapkan, program FMSRB dilatar belakangi karena adanya bencana banjir yang sering tejadi yang tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian tetapi juga menganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekopnomian di daerah yang terkena dampak.
 
Dikatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.
 
“Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas ketujuh RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kemandirinya ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim,” ujarnya.
 
Menurutnya, arah kebijakan tersebut diatas diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkaan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, percepat penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptive water Management, penerapan pendekatan flood forecasting warning system, prirotas penaganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.
 
Lebih lanjut dikatakan, kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegitan program FMSRB diharapkan dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.
 
Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerag untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implemenrtasi kebijakan di daerah.
 
“Kegiatan kampanye penyadar publik ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan presepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di provinsi Maluiku dan kota Ambon serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program FMSRB,” tandasnya.
 
Kepala BWS Maluku, Hariyanto Utomo mengatakan, Program FMSRB sangat, dalam hal ini semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi dalam menangani lima sungai yang ada di kota Ambon.
 
“Kalau kami di BWS dalam skin FMSRB baru dua yang akan ditangani secara fisik yaitu Wai Batu Merah dan Wai Ruhu. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengkondisikan agar kota Ambon terhindar dari banjir,” tuturnya.
 
Dirinya juga memberikan apresiasi, karena di Ambon saat ini sudah ada komunitas dan kelompok peduli sungai yang mencapai 22 kelompok.
 
“Kita akan bersama-sama semuanya untuk melaksanakan penanganan banjir di kota Ambon," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bappeda Maluku, Yani Sukur dalam laporannya, mengutarakan pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB berasal dari dana hibah Asian Development Bank.
 
Dijelaskan, kegiatan ini hanya dilaksanakan pada dua provinsi di Indonesia, Maluku dan Banten. Untuk Maluku, Kota Ambon ditetapkan sebagai pilot project untuk penanganan dan pengendali sumber daya air.
 
“Jadi di kota Ambon ada dua sungai yang dipilih sebagai lokasi yaitu sungai Batu Merah dan Sungai Wairuhu,” ucapnya.
 
Untuk pelaksanaannya, kata Sukur pemerintah provinsi hanya melakukan penyiapan OPD terkait sedangkan pemerintah kota Ambon melaksanakan kegiatan yang sama tentu dengan melibatkan langsung masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
 
“Tentu sebelum masuk pelaksanaanya, akan dilakukan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat terutama dalam menyusun kegiatan yang dilakukan dan mengawal pelaksanaan program ini dilapangan,” pangkasnya. (*)

Wednesday, 06 March 2019 06:59

Pemilu 2019, TNI Komitmen Jaga Netralitas

 

AMBON, Netralitas TNI dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg), 17 April 2019 mendatang adalah harga mati. Tidak ada kata lain bagi personil TNI kecuali harus netral baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Memelihara momentum tersebut, Korem 151/Binaiya gelar sosialisasi Pembinaan Netralitas Dalam Pileg/Pilpres TA. 2019 yang bertemakan “Melalui Pembinaan Netralitas TNI Dalam Pileg/Pilpres, Kita Wujudkan Profesionalisme TNI Dengan Bersikap Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilu Baik Pileg Maupun Pilpres Dan Senantiasa Mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Di seluruh Wilayah NKRI”, bertempat di Aula Slamet Riyadi, Makorem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (5/3/2019).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi, Pasi, Kabalakrem 151/Bny, Prajurit Ajendam XVI/Pattimura, Denzipur, Satgas Yonif 711/RKS, Satgas Yonif 731/KBR, Pomdam XVI/Pattimura, Denkav, Korem 151/Bny serta Persit Koorcab Rem 151 PD XVI/Pattimura.

Dalam kesempatan itu, Danrem 151/Binaiya melaui sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Inf Deddy Wilman Sahat Tua Sitanggang mengingatkan pada seluruh prajurit untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

“Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu,” imbuh Danrem, sebagaimana rilis Penerangan Korem (Penrem) 151/Binaiya yang didapat media ini, Selasa (5/3/19).

Dikatakan, ada beberapa alasan TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini bahkan setiap Pemilu beberapa tahun sebelumnya dan helatan Pilkada. “Diantaranya alasan soliditas TNI, kultur TNI, reformasi TNI, dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, serta tentara profesional,” pungkas Kasiter Mayor Inf Yoyok Wahyudi. (MR-02)

(sumber: http://mimbarrakyatnews.com/pemilu-2019-tni-komitmen-jaga-netralitas/?fbclid=IwAR1JRrBT12HE7j3LN2sGBTxm2HXCk_L_bxBrM8m3ePLqrrJVGUJ87nmmwUs)

 

AMBON, Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Pasalnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak terbatas tataran konsep adopsi program dan kegiatan semata, tapi terpenting mengadaptasi konsep tersebut kepada masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan BUMDes dan pengembangan kawasan perdesaan.

Sementara di bidang peningkatan kapasitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung. Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan.

Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana.

“Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah,” terang Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat membuka forum rapat teknis (forum OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku di Golden Palace Hotel, Rabu (6/3/19).

Dalam merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat, diharapkannya, forum yang menghadirkan dinas serumpun di 11 kabupaten/kota ini, dapat menghasilkan suatu konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat secara holistik, artinya pelaksanaan program pemberdayaan ditunjang dengan program lain, sehingga menjadi satu kebijakan secara terpadu dan terintegrasi.

“Semoga forum ini menghasilkan kesepakatan penting dan strategis sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Maluku,” tutupnya.

Kepala DPMD Maluku, Rusdi Ambon menambahkan, salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan dan transfer melalui dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat di desa. Lewat upaya pemerintah ini diharapkan terjadinya sinergitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan semua program penanggulangan kemiskinan di daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai wujud tanggungjawab mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/pentingnya-pemberdayaan-masyarakat-desa-melalui-empat-aspek/?fbclid=IwAR2xQeHQCID4753lQjCZT7WNBVZ2bPMlb4Sc50hF4MlUeCFftAPSYgpa6i8)

 

AMBON, Sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 10 Maret 2019, Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua bersilaturahmi terakhir dengan insan pers yang bertugas di Kota Ambon di kediaman Gubernur, Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Senin (4/3/19). Keduanya pun kompak berterima kasih kepada pers di Maluku yang dinilai sangat membantu dan mengawal pemerintah selama lima tahun tugas dan pengabdian bagi provinsi bertajuk raja-raja ini.

“Hari ini saya bersyukur bisa silaturahmi dengan wartawan yang tugas di Kantor Gubernur dan Kota Ambon. Karena saya dan pa Wagub akan akhiri tugas pada 10 Maret. Terima kasih untuk pers, selama lima tahun, mengawal kami, menyampaikan pesan ke masyarakat lewat goresan tinta pembritaan dan jadi otoritik bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami tak luput dari salah. Kami mohon maaf, jika ada kata dan tingkah laku yang salah selama lima tahun. Kita tetap berteman, bersahabat. Karena ini era demokrasi, bukan otoriter,” ujar Assagaff.

Sedangkan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua mengaku, dirinya bersama Gubernur Said Assagaff sudah kerja sesuai visi misi dan tiga tugas utama yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya dan semuanya akan jadi penilaian masyarakat termasuk insan pers.

“Kita sudah berupaya sesuai kemampuan kita, tapi ada juga yang belum dituntaskan. Kita patut berterima kasih kepada insan pers di Maluku baik TV, media cetak dan online, karena selama lima tahun, pesan-pesan pelayanan publik dan pemerintahan di Maluku sudah disebarkan oleh pers. Kita ada karena pers, sebaliknya pers ada karena kita, saling mengisi,” ujar Sahuburua.

Wagub lantas mengajak insan pers agar mendukung Gubernur dan Wagub baru. Sebab prinsipnya, Maluku harus maju dan berkembang, bukan mundur. Pers pun diharapkan lebih tonjolkan kualitas berita dan ada perimbangan, karena saat ini dibutuhkan kualitas dan faktual, bukan kuantitas.

“Kekurangan kita disempurnakan pers. Perbedaan pandangan, itu biasa, namun mari perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Kami pamit untuk jabatan, tapi tidak untuk pengabdian bagi Maluku karena tugas kita sama-sama bangun Maluku semakin maju. Yang buat baik, pasti dapat baik begitu pun sebaliknya,” tandasnya.

Sedangkan perwakilan insan pers, Lex Sariwating mengaku, kedekatan Assagaff-Sahuburua dengan pers luar biasa selama lima tahun. Bahwa segala dinamika yang terjadi didalamnya bagian tanggungjawab pers mengawal pemerintahan dan pelayanan publik. “Jangan berhenti bangun Maluku. Jabatan boleh berakhir, tapi niat hati membangun Maluku yang lebih luas harus terus ada, bila pada tingkatan lebih tinggi, dipercayakan maka jangan tolak,” pesan jurnalis senior LKBN Antara itu. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/silaturahmi-terakhir-gubernur-wagub-terima-kasih-pers-maluku/?fbclid=IwAR2oP3qcdS2Pg0ZQs-y0cf5FH-tFUB32NXuX_uLzkveLwjspY61zHk8ajyg )

 

AMBON, Sejumlah hal menjadi penting untuk diperhatikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) se-Maluku, Jumat (1/3/19). Hal tersebut diantaranya masih rendahnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Serta masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

“Jadi masalah selama ini yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh dan utuh baik laki-laki maupun perempuan. Walau diakui saat ini, pembangunan SDM sudah banyak alami kemajuan namun tidak sedikit yang masih perlu mendapat perhatian, khusus menyangkut pembangunan perempuan dan anak,” tukas staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties pada Rakor P3A di Everbright Hotel, Jumat (1/3).

Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan bersama kata Halim, tentang permasalahan anak yang sering terjadi di masyarakat yakni kekerasan, penelantaraan, eksploitasi, traffiking, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut turut memberikan andil terhadap timbulnya ketidakesetaraan gender pada gilirannya menimbulkan masalah atau isu gender. Padahal, dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan dan hak yang sama atas manfaat,akses, partisipasi, kontrol dalam pembangunan.

“Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan antar pemerintah provinsi Maluku dan instansi vertikal serta perguruan tinggi di Ambon tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistim peradilan pidana terpadu provinsi. Maka harapannya, hasil Rakor dapat disepakati bersama dan segera direliasikan untuk dukungan atas kebijakan, program dan kegiatan perempuan dan perlindungan anak melalui perencanaan dan anggaran yang responsif gender di kabupaten/kota masing-masing,” harapnya.

Apalagi, tambah Halim, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2018 berdasarkan data simfoni KTTA sebesar 137 korban kekerasan. Dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, telah memberikan warna baru dalam dinamika pembangunan di Indonesia demikian pula di Maluku.

“Disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan daerah, bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan. Tapi kita harus perupaya secara komperhensif dan terpenting bagaimana implementasi dari berbagai program yang telah menjadi prioitas utama serta partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak,” demikian Halim. (MR-02)

(sumber http://mimbarrakyatnews.com/rakor-p3a-se-maluku-sejumlah-persoalan-harus-diperhati/?fbclid=IwAR0pBA0tGoQKujHVmoGpd0JDOSxvfFcm7XsSW5ol7DzrwUucSm5nhvbVIwI)

 

 

Ambon, Pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku hasil Pilkada 27 Juni 2018, Murad Ismael-Barnabas Orno di Istana Negara ditangguhkan hingga 13 Maret 2019, menyusul jadwal awal 11 Maret 2019.

Karo Pemerintahan Setda Maluku Jasmono, dihubungi dari Ambon, Senin (11/3/2019), membenarkan penangguhan pelantikan pasangan Murad-Barnabas dengan tagline “Baileo” itu, karena padat acara Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Maret 2019

“Jadi pelantikannya disesuaikan dengan jadwal Kepala Negara dan telah disepakati di Istana Negara pada 13 Maret 2019,” ujarnya pula.

Disinggung terjadi kekosongan jabatan kepala daerah Maluku, dia menjelaskan, Kemendagri karena mempertimbangkan tenggat waktu dan telah menyetujui Sekda Maluku Hamin bin Thahir melaksanakan tugas tersebut hingga pelantikan Gubernur dan Wagub.

“Kemendagri telah menyetujui Sekda melaksanakan tugas sehari – hari kepala daerah, sehingga tidak perlu menunjuk penjabat gubernur,” kata Jasmono lagi.

Sebelumnya, Sekda Maluku Hamin bin Thaher telah menyiapkan akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff-Zeth Sahuburua pada 10 Maret 2019, sekaligus pelantikan Gubernur-Wagub periode 2019-2024, Murad Ismael-Barnabas Orno.

“Saya intensif berkoordinasi dengan Kemendagri agar bila telah diputuskan waktu pelantikan gubernur dan wagub, maka undangan langsung siap diedarkan,” katanya pula.

Disinggung penyambutan Gubernur dan Wagub Maluku yang baru, dia menjelaskan, sudah dikoordinasikan dengan keduanya, termasuk ajudan dan sopir.

“Saya telah berkoordinasi dengan gubernur dan wagub yang baru, sehingga mereka bisa menunjuk orang terpercaya untuk menjadi ajudan maupun sopir,” ujar Sekda lagi.

KPU Provinsi Maluku menetapkan pasangan “BAILEO” sebagai Gubernur dan Wagub Maluku dalam SK KPU Maluku Nomor: 882/HK.03.1-KPT/81/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Pasangan “BAILEO” sebagai pemenang Pilkada Maluku 2018 mengungguli pasangan petahana Gubernur Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan jargon “SANTUN” dan pasangan perseorangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).

Pasangan BAILEO memperoleh 328.982 suara, pasangan SANTUN meraih 251.036 suara, dan pasangan HEBAT meraih 225.636 suara.

Sedangkan, DPRD Provinsi Maluku menggelar paripurna istimewa dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wagub Maluku terpilih masa jabatan 2019-2024 pada 15 Agustus 2018. (an/tm)

Selanjutnya, Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dan Sekda Maluku Hamin bin Thahir menyerahkan berkas pengusulan pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku terpilih kepada Kemendagri pada 30 Agustus 2018.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku 2018 dan berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 1.149.990 orang dan tersebar pada 3.358 TPS di 11 kabupaten/kota.

Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 814.038 dengan jumlah surat suara sah 805.654. (an/tm)

(sumber : https://www.tribun-maluku.com/2019/03/pelantikan-gubernur-wagub-maluku-ditangguhkan-13-maret/)

Tuesday, 19 February 2019 00:10

Ibu Negara Akan Berada dua Hari di Ambon


AMBON- Ibu negara, Iriana Djoko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla direncanakan berada di kota Ambon selama dua hari pada 19-20 Februari 2019.
 
Menurut Kabag Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kunjungan ibu negara dalam rangka mengisi sejumlah kegiatan di Ambon,

"Ibu Iriana bersama ibu Mufidah akan melakukan sejumlah kegiatan antara lain Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pornografi kepada 1.000 siswa SD dan SMP di Ambon dan penanaman pohon gayang dan namu-namu,".

Dia mengatakan, pohon gayang dan namu-namu merupakan endemik Maluku yang hampir punah. Untuk itu perlu dilestarikan.

Selama berada di Ambon, Iriana Jokowi bersama Muffidah Kalla akan mendatangi Kantor Dekranasda Provinsi Maluku untuk meninjau pameran.

Selanjutnya kedua ibu negara menuju ke Islamic Center untuk acara Sosialisasi Bahaya Narkoba, Pornografi, Hoax, Bullying serta Peduli Kebersihan dan Lingkungan kepada 1.000 siswa SD dan SMP sekota Ambon.

Di hari kedua, Rabu, (20/2) Ibu negara berkesempatan meninjau Kantor Pemantau Jembatan Merah P.utih (JMP). Selama berada di sana melakukan kegiatan bersih-bersih pantai sekaligus penyerahan bantuan berupa tempat sampah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke PAUD Kasih Ibu yang terletak di Karang Panjang.  Di PAUD teraebut, ibu negara  dan Ibu Mufidah memberikan Bingkisan Isi Piringku kepada 250 siswa PAUD sekaligus mengikuti Sosialsasi Isi Piringku oleh Dokter Ahli Gizi, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Penanaman Sayur bersama anak anak PAUD, Gerakan Cuci Tangan Secara Benar, Gerakan Orqng Tua Membaca, Senam bersama Bunda PAUD Indonesia, Gemar Menabung bersama Bank Mandiri yang dilanjutkan dengan melantunkan Lagu Pancasila Rumah Kita.

Dari Karpan,  ibu negara bersama rombongan menuju Lapangan Merdeka untuk menghadiri acara Penyuluhan tentang Iva Test, Program Iva Test Stunting, TBC, Bebas Sampah dan Penanaman Anakan Pohon Gayang dan Namu-Namu.

Setelah itu, kegiatan masih dilanjutkan dengan Penutupan Kegiatan Parenting dan Penyerahan Anakan Pohon kepada Perwakilan peserta di Maluku City Mall.

Usai kegiatan tersebut ibu negara beserta rombongan langsung menuju Bandara Pattimura untuk kembali ke Jakarta. (**)

 

 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/KEP.PANSEL/JPTP/MT/2019 tanggal 30 januari 2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Maluku Tengah Tahun 2019, maka Panitia Seleksi menetapkan :

 

hasil_tes_kompetensi.pdf

 

 

 


 
AMBON - Pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon  baru mencapai 82,6 persen, sehingga Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC) setidak 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini membuat Gubernur berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. “Saya ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover. Kita tidak ingin raportnya merah,” kata Assagaff di hadapan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris saat Pertemuan antara Gubernur, Dirut BPJS, Kepala BPJS Cabang Ambon sebelum dilanjutkan dengan Penandatangan MoI di ruang kerja Gubenur, Senin (11/2).
Turut hadir, diantaranya Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku

Fachmi Idris sendiri, hadir memenuhi undangan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita untuk menghadiri Penandatangan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku, sekaligus pertemuan dengan gubernur untuk membahas persoalan ini.

Assagaff mengakui, untuk mencapai terget tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.  

“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” paparnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita membeberkan malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai terget nasional.

“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Maluku Tenggara Barat (MTB). Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”beber Afliana.

Sontak hal tersebut membuat Gubernur Assagaff kaget dan kemudian mempertanyakan permasalahan apa sehingga, 2 (dua) kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi dan memiliki fasilitas yang baik masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan warganya.

“Masalahnya apa,” kata Asssagaff .

Usai penandatangan MoU yang dilakukan Gubernur Maluku dan Kepala BPJS Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita kepada wartawan, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris tetep memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah ini.

“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program negara atau program nasional ini di dukung penuh oleh pemerintah provinsi di samping pemerintah kabupaten/kota yang ada di Maluku,” ungkap Idris.

Namun demikian, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama.

“Ini tentunya Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat,” kata Idris.  

Saat ini kata Idris, ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.  

“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen.  Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 (sepuluh) bulan untuk terus meningkatkannya.  Minimal target nasional-lah  95 persen.  Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” tandas Idris. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

KBRN, Ambon : Mengakhiri masa pengabdiannya, Gubernur Maluku Said Assagaff meraih anugerah Adhi Purna Prima bidang kesehatan dari Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Anugerah Adhi Purna Prima diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Said Assagaff di Hotel Shangrilla Surabaya.

Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia dalam siaran persnya kepada RRI, Kamis (31/01/2019) menyebutkan, selain anugerah Adhi Purna Prima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, juga menjadi nominator di bidang perdagangan dan sosial. 

Menurut Palapia, Anugerah Adhi Purna Prima diberikan kepada Gubernur Maluku karena Pemprov Maluku dinilai berhasil melakukan pelayanan kesehatan di daerah pesisir dengan program Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau. Sedangkan di bidang perdagangan, Pemprov Maluku juga dinilai berhasil meningkatkan ekspor ikan di bandara dengan waktu pengurusan dokumen tercepat.

Sebelumnya, Gubernur Said Assagaff didampingi Plt Assisten I Setda Maluku Hendry Far-far, Karo Pemerintahan Jasmono dan Kabag Humas Bobby Palapia kepada wartawan di kediamannya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras sehingga provinsi ini dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Saya memberikan apresiasi yang pertama pada OPD-OPD saya khususnya Kesehatan, Perdagangan dan Sosial karena mereka bekerja bersama sehingga kita berhasil meraih penghargaan ini. Saya sebagai gubernur cuma mengawal saja tapi di lapangan OPD yang bekerja. Penghargaan ini untuk masyarakat Maluku,” ujarnya.

Dijelaskan, di bidang kesehatan, Pemprov Maluku memperoleh apresiasi karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan selama ini berbasis kepulauan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi dengan membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) kemaritiman. 

Sedangkan di bidang Perdagangan, Maluku juga mendapatkan apresiasi karena berhasil melakukan ekspor ikan segar dari bandara Pattimura dengan waktu pengurusan dokumen pengiriman yang cepat namun tetap sesuai ketentuan.

“Kita sudah mulai ekspor ikan segar dan itu membutuhkan waktu untuk pengurusan dokumen  hanya sekitar satu jam 15 menit di bandara dan maskapai Garuda Indonesia sudah memberikan kita space,” terangnya.

Menurut gubernur, ekspor ikan segar yang dilakukan secara langsung dari bandara, memudahkan para konsumen menikmati hasil kekayaan laut Maluku dalam kondisi segar. Dicontohkan, ketika ikan segar dari Maluku dikirim ke luar negeri maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, orang dapat menyantapnya.

Untuk itu, Ketua DPD Golkar Maluku ini menegaskan, Maluku saat ini sudah maju beberapa langkah. Diharapkan semua capaian yang telah diraih ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh OPD yang ada di Pemprov Maluku. 

“Maluku sudah maju bukan selangkah tapi beberapa langkah ke depan. Jangan lagi kita turun kelas. Penghargaan APPSI ini kan termasuk kelas bergengsi. Kita harus lebih tingkatkan lagi agar ke depan bukan hanya satu penghargaan yang diraih namun lebih banyak lagi untuk kemajuan Maluku yang lebih baik. Tentunya dengan menciptakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (AL)

(sumber:http://rri.co.id/ambon/post/berita/630326/daerah/gubernur_said_assagaff_terima_anugerah_adhi_purna_prima_di_akhir_masa_pengabdian.html)

Page 1 of 52

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top