Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU TENGGARA

MENGENAL MALUKU TENGGARA

Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara menurut Astronomi terletak antara : 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur.
Adapun letaknya menurut Geografis dibatasi antara lain oleh :

  • Sebelah Selatan : Laut Arafura
  • Sebelah Utara : Irian Jaya Bagian Selatan, Wilayah Kota Tual.
  • Sebelah Timur : Kepulauan Aru
  • Sebelah Barat : Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar.


Luas Wilayah
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ± 7.856,70 Km², dengan luas daratan ± 4.676,00 Km² dan luas perairannya ± 3.180,70 Km².
Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri atas 1 Gugusan Kepulauan yaitu: Gugusan Kepulauan Kei yang terdiri atas Kepulauan Kei Kecil dengan Luas seluruhnya 722,62 Km² dan Pulau Kei Besar dengan Luas 550,05 Km². Dengan jumlah Pulau tersebut sebanyak 25 buah pulau.

Topografi
Secara Topografi Pulau Kei Kecil, dengan ketinggian ± 100 M diatas permukaan laut. Beberapa Bukit rendah di Tengah dan Utara mencapai 115 M. Pulau Kei Besar berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M dengan Gunung Dab sebagai puncak tertinggi, dataran rendah merupakan jalur sempit sepanjang pantai.

Geologi
Menurut peta Geologi Indonesia [1965], Pulau / Kepulauan di Maluku Tenggara terbentuk / tersusun dari tanah dan batuan yang tercatat sebanyak 3 jenis Tanah dan 5 jenis Batuan , secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1.9.

Iklim
Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia juga dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan.

a. Musim

  1. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari.
  2. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret / April dan Oktober / Nopember.
  3. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
  4. Bulan April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91% dengan angin Tenggara dominan 61% .
  5. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50% dengan angin Barat Laut dominan 28%.

b. Curah Hujan
Curah Hujan antara 2.000 - 3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil. Sedangkan di Pulau Kei Besar diatas 3.000 mm per tahun. Tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 2.441,9 mm per tahun atau rata-rata 203,5 mm per bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 225 hari atau rata-rata 18,8 hari hujan per bulan.

c. Suhu, Kelembaban, Penyinaran Matahari dan Tekanan Udara

  1. Suhu rata-rata untuk tahun 2008 sesuai data dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur adalah 27,3 ºC dengan suhu minimum 23,8 ºC dan maksimum 31,8 ºC
  2. Kelembaban rata-rata 86,1 %, penyinaran matahari rata-rata 61,8 % dan tekanan udara rata-rata 1009,9 milibar.

d. Tipe Iklim

Berdasarkan klasifikasi Agroklimate menurut OLDEMAN, IRSAL dan MULADI [1981], di Maluku Tenggara terdapat Zone Agroklimat, Zone C2 bulan basah 5 - 6 bulan dan kering 4 - 5 bulan.

Hidrologi

a. S u n g a i

Sungai yang berair sepanjang tahun tercatat sebanyak 7 buah antara lain:

  • Pulau Kei Kecil sebanyak 3 buah
  • Pulau Kei Besar sebanyak 4 buah
  • b. D a n a u
    Danau-danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2 buah, Ablel dan Wearlaai di Pulau Kei Kecil.
    Banyaknya Gempa Bumi yang tercatat serta Frekwensi Gempa dari Stasiun Geofisika Tual dapat dilihat pada Tabel 1.2.1 dan Tabel 1.2.2. Wetang
SEJARAH

Bahwa terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berawal dari suatu perjuangan dan pergulatan yang panjang, dimana proses terbentuknya dilakukan dengan berbagai bentuk tahapan negosiasi dan diplomasi oleh para Pendiri Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati I Provinsi Maluku.
Berdasarkan catatan sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara melalui tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. MASA PASCA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Pada masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Provinsi Maluku hanya terbagi atas 2 (Dua) Daerah Swatantra yaitu Daerah Maluku Utara dan Daerah Maluku Selatan.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Maluku Selatan dilengkapi dengan sebuah Dewan yang disebut Dewan Maluku Selatan (DMS) beranggotakan 30 Orang, 8 Orang diantaranya dari Maluku Bagian Tenggara dan Selatan Daya (Maluku Tenggara sekarang) yaitu :

  1. ABRAHAM KOEDOEBOEN ( DARI KEI BESAR )
  2. VIASENTIUS RAHAIL ( DARI KEI BESAR )
  3. Hi. ABDUL GANI RENUAT ( DARI KEI KECIL )
  4. BON SETITIT / PASTOR YAMCO ( DARI KEI KECIL )
  5. CHRISTIAN BARENDS ( DARI KEP. ARU )
  6. ABDULLAH SOLISA / ADJID LATUCONSINA ( DARI KEP. TANIMBAR )
  7. DANIEL TEURUPUN ( DARI KEP. BABAR )
  8. YACOB NORIMARNA ( DARI KEP. KISAR )

Dari komposisi keanggotaan tersebut, Maluku Tenggara hanya mempunyai Wakil 26, 6 % dari jumlah kursi yang ada.

A. Separatis RMS.

Sebagai akibat dari penerapan sistim Negara Federal, maka terbuka peluang bagi munculnya sifat separatisme Daerah yang mengancam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tanggal 25 April 1950 Separatis Republik Maluku Selatan memproklamirkan dirinya sebagai Negara Merdeka, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wilayah Kekuasaan mencakup seluruh Daerah Maluku Tengah dan Tenggara.
Hal tersebut membawa dampak yang besar bagi keamanan Negara khususnya stabilitas Pemerintahan di Maluku, sehingga caplokan sepihak Separatis RMS atas daerah Maluku Tenggara tidak diterima Tokoh / Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara.

B. Pembubaran Daerah Maluku Selatan.

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS Termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah - masalah aktual yang terjadi, Karena Kondisi Saat itu tidak memungkinkan ( setelah Proklamasi RMS ) maka Sidang di batalkan dan diselenggarakanya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

  1. Abraham Koedoeboen ( dari Kep. Kei )
  2. Hi. Abdul Gani Renuat ( dari Kep. Kei )
  3. Rakib Nukuhehe ( dari Kep. Aru )
  4. Vitalis Futwembun ( dari Kep. Tanimbar )
  5. Simon Poeroe ( dari Kep. Kisar )

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku ( M. J. LATUHARIHARI ) mengemukakan likuidasi / Pembubaran Daerah Maluku Selatan termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

C. Resolusi Kelompok 8 DMS

Walaupun pada saat itu ada ancaman perpecahan di kalangan kelompok 8 DMS, namun pada akhirnya mereka sependapat untuk memanfaatkan kesempatan pembubaran Daerah Maluku Selatan ini sebagai momentum bagi penyampaian aspirasi Rakyat melaui suatu Resolusi yang isinya antara lain :

  1. Sejalan dengan pembubaran Daerah Maluku Selatan, maka perlu dibentuk Daerah ( DATI II ) Maluku Tenggara dengan Wilayah meliputi : Kep. Kei, Kep. Aru, Kep. Tanimbar, Kep. Babar, dan Kepulauan Selatan Daya ( Lomola, Kisar, Babar dan sebagainya ) Dengan Ibukota berkedudukan di Tual.
  2. Menunjuk BITIK SUTAN TJANIAGO sebagai Bupati Kepala Daerah Maluku Tenggara.

Resolusi tersebut kemudian dirundingkan terus menerus dengan Gubernur Maluku. Dalam hal ini Gubernur menunjuk Saudara Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS. Konsultasi / perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan Bulan Oktober 1951.

II. TERBENTUKNYA SUATU KESEPAKATAN YANG DISEBUT DENGAN NAMA KESEPAKATAN KASIMBAR

Sebagai realisasi dari resolusi dan perundingan-perundingan yang dilakukan itu, maka pada akhir Bulan Nopember sampai awal Desember 1951, Gubernur Maluku mengadakan Kunjungan Kerja ke Maluku Tenggara, dimulai dari Kepulauan Selatan Daya ( Kisar ), Tepa, Saumlaki, Dobo dan Tual.
Bersamaan dengan kunjungan dimaksud para Pemuka Masyarakat setiap Wilayah diundang untuk menghadiri Konfrensi / Rapat yang dilaksanakan diatas Geladak KM. KASIMBAR pada Tanggal, 10 Desember 1951 di Tual. Pemuka Masyarakat Maluku Tenggara yang hadir saat itu adalah :

  1. Abraham Koedoeboen ( Parkindo - Kep. Kei )
  2. Muhidin Madubun ( Masyumi - Kep. Kei )
  3. Ambarak Renwarin ( Msyumi - Kep. Kei )
  4. Hi. Abdul Gani Renuat ( P N I - Kep. Kei )
  5. Ph. Renyaan ( P. Katholik - Kep. Kei )
  6. Piet Tethool ( P. Katholik - Kep. Kei )
  7. Simon Poroow ( Parkindo - Kep. Kisar )
  8. M. Moses ( Parkindo - Kep. Kisar )
  9. Vitalis Futnembun ( P. Katholik - Kep. Tanimbar )
  10. J. Bonara ( Kep. Aru dan Kep. Babar )

Dalam inti pidato pembukaannya, Gubernur mengemukakan 3 (tiga) hal yang merupakan kendala serius yang dihadapi dalam pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yaitu :

  1. Belum banyak tenaga intelektual di Daerah ini yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Terbatasnya Sumber Daya / Hasil di Daerah Maluku Tenggara untuk membelanjai suatu Daerah Otonom.
  3. Jika Tual ditetapkan sebagai Ibukota, maka masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya Sumber Air Bersih.

Walaupun pembicaraan diseputar permsalahan tersebut berjalan alot, namun akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan bahwa Gubernur Maluku dapat merekomondir terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara dengan Ibukota berkedudukan di Tual.


III. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1952 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah melalui proses pertimbangan yang matang di Tingkat Pemerintah Pusat, pada akhirnya ditetapkan suatu Keputusan Politik yang penting yaitu Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tertanggal, 12 Agustus 1952. Dengan demikian Tanggal 12 Agustus 1952 merupakan salah satu Tonggak Sejarah yang penting bagi Daerah ini, yaitu saat dimana secara Deyure Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara disetujui Pembentukannya.
Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tersebut, maka langkah-langkah persiapan ke arah penyelenggaraan Pemerintahan-pun diambil antara lain :

  1. Pada sekitar Bulan September 1952, Bitik Sutan Tjaniago tiba di Tual untuk Memangku Jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang Pertama.
  2. Dalam waktu yang hampir bersamaan para Politisi Daerah Maluku Tenggara diundang oleh Gubernur Maluku di Ambon untuk membicarakan jatah Pembagian Kursi di DPRDS Maluku Tenggara sebanyak 20 Kursi. Dalam Rapat tersebut disepakati Pembagian Kursi sebagai berikut :

 

♦ PARKINDO 8 KURSI
MASYUMI 4 KURSI
PARTAI KHATOLIK 4 KURSI
P N I 2 KURSI
P S I I 1 KURSI
PARTAI BURUH 1 KURSI


IV. DIMULAINYA RODA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Setelah semua persiapan dilakukan, maka Proses Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sampai pada puncaknya ditandai dengan Pelantikan DPRDS sekaligus Pembukaan Sidang Perdananya pada Tanggal 22 Desember 1952. Dalam Sidang Perdana tersebut yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, a.n : Saudara Abraham Koedoeboen Sebagai Ketua dan Steven Noya Sebagai Wakil Ketua DPRDS Maluku Tenggara.
Sehubungan dengan itu, maka tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakan.
Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

V. PENETAPAN HARI KELAHIRAN KABUPATEN DATI II MALUKU TENGGARA

Berdasarkan perjalanan dan Tonggak-tonggak sejarah seperti yang diuraikan di atas, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa hari kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dapat ditetapkan pada Tanggal, 22 Desember 1952, dengan memperhartikan prosedur Hukum yang berlaku.
Penetapan Tanggal 22 Desember 1952 sebagai Hari Kelahiran tersebut, setidaknya dilandasi pula oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

  1. Tanggal 22 Desember 1952 adalah tanggal dimana untuk pertama kalinya roda Pemerintahan Daerah mulai digerakan, ditandai dengan Pelantikan DPRDS dan Palaksanaan Sidang Perdananya. DPRD walaupun masih bersifat sementara pada waktu itu, namun merupakan salah satu kelengkapan Pemerintahan Daerah yang penting, karena Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Mengingat bahwa Penetapan berdirinya suatu Kabupaten Daerah Tingkat II harus dengan suatu Undang-Undang, dimana untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, padahal Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sudah berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952, maka tanggal 22 Desember 1952 saat roda Pemerintahan mulai berputar dipandang tetap sebagai Hari Kelahiran Daerah ini.
  3. Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 pada Bulan Agustus 1952 sampai dengan Bulan Desember 1952 baru seluruh kelengkapan / perangkat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara terbentuk, dan resmi mulai bergerak pada tanggal, 22 Desember 1952.

Dari Kabupaten Maluku Tenggara dengan gugusan pulau - pulau yang terbentang dari Wetar Maluku Barat Daya sampai ke Batu Goyang Kepulauan Aru, kini telah melahirkan 4 daerah otonom masing- masing :

  1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  2. Kabupaten Kepulauan Aru
  3. Kota Tual, dan
  4. Kabupaten Maluku Barat Daya.

Penetapan Kota Langgur

VI. KABUPATEN MALUKU TENGGARA SEKARANG

Kabupaten Maluku Tenggara telah dimekarkan menjadi Kota Tual dengan pemerintahan tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2007 tanggal 10 Juli 2007 Tentang Pemekaran Kota Tual.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sekarang teridiri  6 (Enam) Kecamatan yakni :

  • Kecamatan Kei Kecil                          dengan  Ibukota  Langgur
  • Kecamatan Kei Kecil Timur              dengan Ibu Kota  Rumat
  • Kecamatan Kei Kecil Barat               dengan Ibu Kota Ohoira
  • Kecamatan Kei Besar                        dengan Ibu Kota Elat
  • Kecamatan Kei Besar Selatan         dengan Ibu Kota  Weduar
  • Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan Ibu Kota Hollat

 

Sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara telah melahirkan 2 (dua) kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2002 dan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004.

Sebagai konsekwensi dari pemekaran Kota Tual tersebut, maka pada tangal 14 Juli 2009 telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang penetapan Kota Langgur sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara yang ditindaklanjuti dengan PERDA penetapan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, maka telah Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011tentang Pemindahan Ibukota Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Kota Langgur. yang mencakup wilayah dari 8 Ohoi(Desa/Dusun) dan 1 Kelurahan Yakni :

Ohoingur- Ohoi Wearlilir - Ohoi Faan - Ohoi Ohoiluk- Ohoi Ngayub - Ohoi Loon -

 

Ohoi Gelanit - Ohoi Kolser  dan  Kelurahan Ohoijang Watdek

 

Melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Maluku Tenggara yang dihadiri Berbagai Lapisan Masyarakat dan Pemerintah telah ditetapkan tanggal 8 Oktober 2011 sebagai Hari Lahir Kota Langgur sebagai Ibu Kota Maluku Tenggara yang baru bertepatan dengan Penyerahan PP 35 Tahun 2011 dari Pemerintah Pusat . Kemudian untuk mempersingkat pelayanan masyarakat dengan rentang kendali yang lebih baik maka telah dimekarkan lagi  5(lina) Kecamatan Baru  Yaitu:

1. Kecamatan Hoat Sorbay (meliputi Ohoi(Desa) : Tetoat,Dian Pulau,Dian Darat,Letvuan,Evu,Ngursit,Wirin,Madwat,Ohoibadar,Wab,Watngil,Arso,Warwut.

2. Kecamatan Man Yeu (meliputi Ohoi(Desa): Debut,Rumadian,Lairngangas,Selayar,Namar,Ohoiluk,Ngayub,Ngilngof,Ohoililir.

3. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (meliputi Ohoi(Desa): Danar ternate,Danar Lumefar,Danar Ohoiseb,Danar Sare, Uf,Maar, Elaar Lamagorong,Elaar Let, Ngurvul,

Garara

4. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (meliputi Ohoi(Desa): Feer,Hoat,Hoko,Ngafan,Ngan,Ngurko,Ohoilean,Rahangiar,Rerean,Uat,Wafol,Watkidat,Eduar Fer

5. Kecamatan Kei Besar Utara Barat  (meliputi Ohoi(Desa): Ad Ngurwul,Ad Ohoiwaf,Ad Weraur,Dangarat,Faa,Hangur,Hoor Islam,Hoor Kristen, Laar Perda,Mun Esoy,

Mun Kahar, Mun Ngurditwain,Mun ohoiir,Mun ohoitadium, Mun Werfan,Ngurwalek,Ohoituf,Uwat

  • Demikian kilas balik sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Langgur Alor

 

VISI MISI BUPATI

VISI

1.1     Visi

Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi,permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis.Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah :

“Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“

 

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara.

Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti :

  1. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati pencapaian hasil pembangunan ekonomi secara berkelanjutan yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya upah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi.
  2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman, damai, dan harmonis sehingga tenaga kerja meningkat produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2     Misi

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013‐2018, yaitu.

  1. Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa dalam upaya mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera, diperlukan peningkatkan percepatan dan sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK); meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial; menguatkan peran masyarakat adat dan lembaga adat; serta meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang menghargai dan menghormati tatanan sosial-budaya-agama.

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Misi ini mengandung arti bahwa untuk mewujudkan Maluku Tenggara sejahtera maka pemerintah daerah berupaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan birokrasi yang efektif, bersih, mampu dan melayani; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua tugas organisasi;  serta meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Membangun dan memelihara prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, transportasi darat, laut dan udara, telekomunikasi dan informasi, air bersih, listrik, dan prasarana ekonomi lainnya secara merata dan terjangkau di seluruh wilayah berbasis mitigasi bencana dan sesuai dengan RTRW;

2)  Meningkatkan infrastruktur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang  memperhatikan daya dukung lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan;

3)  Menyediakan dan menata sarana dan prasarana kerja pemerintahan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

4)  Membangun ohoi-ohoi dan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan spasial.

 

4. Peningkatan Daya Saing Daerah

Misi ini merupakan upaya untuk :

1)  Meningkatkan nilai tambah produk melalui pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata;

2)  Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, nelayan dan petani serta mengembangkan inovasi

3)  Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang melaksanakan tertib hukum secara berkeadilan; menjamin kepastian hukum; serta mengembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan wilayah

 

 

Admin

Thursday, 16 August 2018 15:29

Pemprov Sampaikan 5 Ranperda

 


AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penarikan 2 Ranperda di Tahun 2018.
Ke-5(lima) Ranperda tersebut masing-masing, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, Ranperda tentang Pegelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Ranperda Usul Pemprov Maluku Tahun 2018 di Gedung DPRD Maluku, Kamis (16/8).  
Menurut Assagaff,  UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejalan dengan itu, kata Assagaff, Pemda diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemda telah melakukan berbagai kebijakan daerah dan pembangunan guna percepatan kesejahteraan rakyat dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Assagaff.
Selain itu, lanjut Assagaff, dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah pusat, tentunya memberikan dampak terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini Perda Provinsi Maluku.
Sejalan dengan hal tersebut, sebut Assagaff berkaitan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, secara susbtansial merupakan konsekuensi dari perubahan pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,  dimana pengalihan urusan pemerintahan khususnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tetapi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.


“Dengan demikian, Pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar tidak dapat berlaku dan harus dicabut,” jelasnya.
Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, lanjut Assagaff, secara substansial merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib pelayanan dasar bagi pemda. Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyusunan kebijakan strategis daerah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.
Masih kata Assagaff, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, secara substansial, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur untuk memberikan arah dan landasan bagi pemda secara terpadu dan berkelanjutan guna kemanfaatan dan kepentingan pembangunan daerah kedepan.


“Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, bahwa secara substansial perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk menyesuaikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta didasarkan pula pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.34-34-8963 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan,”paparnya.


Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk menyelaraskan substansi berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemprov, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Mendagri Nomor 188.34-34-4767 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei Tahun 2016.
Selain penyampaian ke-5 (lima) Ranperda, disampaikan juga “Penarikan 2 (dua) Ranperda Provinsi Maluku Tahun 2018, yakni, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.


“Adapun dasar penarikan terhadap kedua Ranperda antara lain, terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Pemda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu untuk melengkapi ranperda tersebut dengan melampirkan “Buku Rencana dan Album Peta” dan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Pemda melalui Dinas Perindustrian perlu untuk melampirkan “Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi,”imbuhnya.


Berkaitan dengan produk hukum daerah, Assagaff juga mengatakan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  
“Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PP Kecil ini telah ditetapkan menjadi Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,”tandas Assagaff(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff berharap dimanfaatkan secara optimal objek Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari dana transfer melalui program dan kegiatan strategis, yang terencana, terukur, berorientasi pada hasil (outcome), konsisten dan berkelanjutan guna menghasilkan kinerja yang makin baik.

“Esensi paling substansial yang ingin dicapai melalui kegiatan rapat koordinasi saat ini, adalah bahwa kita harus menyamakan visi, persepsi, komitmen dan pemahaman serta keterlibatan dalam memanfaatkan dan mengoptimalisasi sumber pendapatan daerah melalui Dana Transer Pusat dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” demikian harapan Gubernur yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan SDM, Ronny Tairas pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana DAK) Fisik maupun Non Fisik Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Lebih lanjut Gubernur Assagaff katakan, sudah banyak program-program yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, namun hasil yang dirasakan masih belum optimal.

“Ketergantungan kita masih cukup besar terhadap dana transfer dalam proporsi pendapatan secara keseluruhan yang berimplikasi terhadap kondisi finansial pada tingkat nasional. Upaya Pemerintah Daerah guna Peningkatan Pendapatan dana transfer intens dilaksanakan melalui implementasi kebijakan inovatif berupa isu Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan lainnya terus digalang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini harapan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas belum terwujud, bahkan disisi lain masih banyak keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima.

“Semua itu merupakan bentuk-bentuk riil dari stagnannya proses perubahan atau reformasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan, baik perubahan pola pikir maupun budaya kerja aparatur. Inilah realitas yang kita hadapi saat ini,” paparnya.

Meskipun demikian, Gubernur mwnyebutkan, agar tidak perlu kecil hati, apalagi putus asa untuk membenahinya, karena untuk melakukan sebuah perubahan besar dan fundamental, harus tertata secara gradual dan melalui tiap proses dan tahapan dalam rentang waktu yang cukup lama.

“Jajaran birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Maluku termasuk dalam kelompok aparatur dituntut memiliki komitmen dan ketulusan hati untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama Pembangunan Nasional,” tegasnya.

Selain itu juga, kata Gubernur, perbaikan dari sisi penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaannya, sebagaimana tertuang dalam pengaturan tentang pengelolaan transfer ke daerah yakni, PMK Nomor 50 Tahun 2017, yang selanjutnya di revisi menjadi PMK Nomor 112 Tahun 2017 dan PMK Nomor 225 Tahun 2017.

“Kebijakan tersebut dibuat sejalan dengan makin meningkatnya alokasi dan pengelolaan dana transfer ke daerah dalam APBN dan masih besar peranannya sebagai sumber pendapatan APBD, sehingga peningkatan kualitas dan besaran belanja transfer ke daerah membutuhkan transformasi kebijakan pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, Imunisasi Campak dan Rubella Provinsi Maluku dicanangkan oleh Gubernur Said Assagaf pada hari Selasa 7 Agustus 2018 di MTs Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Pencanangan Imunisasi ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Maluku. Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Indonesia Anak GENIUS” yang artinya adalah Gesit, berEmpati, Berani, Unggul dan Sehat. Oleh sebab itu dalam pidatonya, Gubernur Maluku Said Assagaf, menekankan pentingnya imunisasi untuk anak-anak agar GENIUS. Diceritakan pula pengalaman masa kecil Gubernur saat diimunisasi cacar di kapal asing ‘Hope’. Karena imunisasi beliau terlindungi dari penyakit yang berbahaya.

Anak-anak Maluku akan mendapatkan hak yang sama seperti 35 juta anak lain di Pulau Jawa dan Madura yang sudah terlebih dahulu mendapatkan imunisasi Campak dan Rubella di tahun 2017. Dengan imunisasi Campak dan Rubella, anak-anak Maluku akan terlindungi dari penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian. Imunisasi ini akan diberikan secara gratis untuk semua anak yang berusia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di seluruh penjuru Maluku, bahkan sampai ke pulau-pulau terluar.

Diperlukan target minimal 95% anak diimunisasi agar masyarakat dapat terlindungi dari penyakit ini. Bila target 95% tercapai akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) yang akan melindungi bukan hanya anak-anak dalam cakupan umur 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tapi juga bayi-bayi, ibu-ibu muda, dan para lanjut usia yang tidak bisa diimunisasi karena masalah kesehatannya. Dengan demikian anak-anak yang hari ini diimunisasi, selain terlindungi dari ancaman virus Campak dan Rubella juga melindungi komunitas sehingga anak-anak tersebut pantas disebut pejuang kesehatan komunitas.

Oleh sebab itu, Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu mensukseskan Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella yang diadakan selama bulan Agustus dan September. Diingatkan bahwa imunisasi bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan tapi adalah tugas mulia kita bersama untuk melindungi hak anak Indonesia untuk tetap sehat dan ceria. Dengan mengijinkan anak kita diimunisasi Campak dan Rubella, itu adalah kado Hari Anak terindah bagi anak-anak Maluku. Hadir pula anggota FORPIMDA, Ketua PKK, Kadis Pendidikan, Kakanwil Agama, Dinas Sosial, TNI, Polri, Tokoh Agama dan Masyarat serta UNICEF. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Wednesday, 25 July 2018 01:40

Laporan IPK Mei 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2018

 

Laporan IPK Mei 2018.xlxs


Ambon, Humas
Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek beserta rombongan akan tiba di Ambon guna tancap tiang pancang (ground breaking) proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pusat Terpadu Kemaritiman yang berlokasi di Waelela, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, besok, Rabu (25/7).


Demikian dikatakan Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada wartawan, Selasa (24/7) usai pertemuan dengan Tim Kementerian di ruang kerjanya.


“Ibu menteri nanti tiba dengan pesawat Garuda pagi, lalu menuju ke tempat pembangunan RSUP,” katanya.
Sesuai visi Pemprov Maluku 2014 – 2019, yakni Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan maka Assagaff berharap dengan pembangunan RS ini kebutuhan masyarakat provinsi ini mengakses fasilitas kesehatan makin terpenuhi.


“Kita berharap tahun ini di akhir Desember nanti tahap pertama selesai. Janji kita kepada masyarakat Maluku sudah terpenuhi untuk membangun Maluku yang sehat, Maluku yang berkualitas. Kita tahu tingkat kemiskinan masih tinggi, karena itu saya bilang tidak boleh lagi anak-anak Maluku yang tidak pintar dan tidak sehat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu mengatakan proyek yang pembiayaannya bersumber dari Kementerian Kesehatan bersifat multi year ini, penandatanganan kontrak kerjanya telah tuntas sejak Mei lalu dengan nilai proyek sekitar Rp. 213 milyar pada tahap pertama.


“Pelaksanaan kontrak sudah ditandatangan bulan Mei lalu, tanggal 25 Juli ini pemasangan ground breaking. Saat itu pekerjaan struktur sudah dimulai. Ada percepatan untuk pekerjaaan struktur karena waktu ke depan tinggal lima bulan. Kita punya kontrak sekitar Rp. 213 milyar tahap pertama,” jelas Usemahu.
Tahap pertama ini, lanjutnya, akan dikerjakan konstruksi bangunan sampai delapan lantai, tahap selanjutnya baru pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) serta interior ruangan.
“Jadi tahap pertama ini pekerjaan struktur sudah selesai sudah sampai delapan lantai. Lalu tahun 2019 nanti, Alkes dan pekerjaan interior,” ujar Usemahu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh menambahkan bahwa Menteri Nila Moeloek ke Ambon dengan agenda tunggal ini, didampingi tiga pejabat esselon I dari Kementerian Kesehatan, yakni Sekretaris Jenderal, Untung Suseno Sutarjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Andi Saguni dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattiselano Robert Johan.


 “Ibu menteri akan didampingi oleh tiga pejabat esselon I yakni Sekjen, Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi. Acara tunggal, begitu datang pemancangan tiang pancang dan sekitar pukul 12.00 wit sudah kembali ke Jakarta dengan menumpang maspakai Batik Air,” terangnya. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ikut mengahadiri upacara peringatan HUT Adhyaksa ke-58, di Gedung Baileo Siwalima, Ambon, Senin (23/7/2018).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono menyampaikan rasa bangga dan sukacita kepada korps Adhyaksa namun yang sudah berupaya menegakan hukum dengan baik, meski dalam keterbatasan.

Kepala Kejaksaan Agung, A.M Prasetyo dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Triyono, menyebutkan praktik korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang kerap membayangi dan mengganggu kegiatan pembangunan infrastrutur.

Oleh karena itu, Prasetyo kembali menyerukan agar terus dilakukan konsolidasi di segenap lini dan strata, mengembangkan sinergi atas potensi dan kemampuan yang ada, termasuk meletakan pemahaman yang sama dalam membangun kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sangat dibutuhkan.

"Kita memerlukan evaluasi, karena banyak peristiwa dan pengalaman masa lalu yang mengharuskan kita belajar membiasakan diri, melakukan introspeksi dengan begitu kehadiran Kejaksaan akan dianggap penting, diperhitungkan karena sangat dapat diharapkan dan diandalkan,” ujarnya.

Dia katakan, pihak Adhyasa selalu berupayalah menyelaraskan orientasi pemikiran dan cara kerja sebagai sebuah kehendak untuk berubah, melakukan pembaharuan dan penyesuaian berkenaan dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan seiring semakin besarnya ekspektasi, harapan dan tuntutan masyarakat atas dipenuhinya hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Prasetyo menyebutkan, HUT Adhyaksa merupakan momen perbaikan, pemantapan dan penyempurnaan, yang hendaknya diartikan sebagai saat terbaik dan tepat untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan intropeksi agar lebih berani melakukan tindakan dan membuat kebijakan memperbaiki dan merubah cara-cara lama yang tidak lagi sesuai.

"Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2018 mengangkat tema, Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri.menurut hemat saya relevan dengan upaya yang harus kita lakukan bersama, untuk menjaga keutuhan dan upaya membangun bangsa yang masih sering diperhadapkan pada berbagai masalah dan persoalan sekitar keberagaman, kebhinekaan dan kebangsaan yang berpotensi mengganggu persatuan kesatuan bangsa dan dapat mengancam keutuhan NKRI,” paparnya.

Dia mengingatkan, Korps Adhyaksa harus menajamkan perhatian terhadap 3 (tiga) hal pokok, pertama, komitmen menjaga konsistensi meningkatkan kinerja dan hubungan sinergitas, meningkatkan intensitas kegiatan dan produktifitas capaian untuk menunjukan kehadiran Kejaksaan secara aktual dan ajeg ditengah-tengah masyarakat setiap saat dibutuhkan.

Kedua, lanjut dia, optimalisasi pelaksanaannya tugas tanggungjawab, peran dan fungsi atas kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan praktek penegakan hukum yang obyektif, profesional dan proporsional yang mampu menghadirkan terbangunnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian agar menfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

Penegakan hukum tambah Prasetyo, juga mampu menjadi instrument penjaga keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan, serta menjadi pilar utama memelihara keutuhan negeri.

“Ketiga, memupuk tekad dan semangat meningkatkan dedikasi dan loyalitas, menghindarkan disparitas perlakuan dan pelayanan kepada semua pihak tanpa membuat perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah suasana keberagaman bagi terciptanya ketentraman, keamanan dan kedamaian,” terangnya.

Dia menjabaran kemampuan tersebut hanya akan dimiliki jika segenap insan Adhyaksa mengerti makna semua masalah yang sedang ditangani dan dihadapi.

“Penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan secara substansial tidak harus semata hanya mengejar kuantitas tetapi juga mesti mengedepankan kualitas secara ideal dan berimbang. Kwantitas dan kwalitas pelayanan yang mampu memuliakan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kebenaran yang menenteramkan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan Prasetyo tersebut, Triyono menegaskan lima (5) poin perintah harian, yaitu Tingkatkan sensitifitas dan intensitas kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan cerdas, lugas dan berintegritas.

Berikutnya, memposisikan diri secara personal, fungsional dan instansional yang kukuh menggengam serta menjunjung tinggi harkat dan kehormatan profesi selaku insan Adhyaksa, agar pantas dipuji dan dihargai. Kemudian, menyadari dan menjaga diri sebagai pendamping, akselerator, pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Selanjutnya, bekerja dan berkarya tanpa pamrih dengan baik sepenuh hati, meniadakan perbedaan perlakuan dan pelayanan agar memberi manfaat, memenuhi harapan kuat dari masyarakat.

"Dan terakhir, memupupuk dan menumbuhkan kembangkan semangat bekerja bersama semua pihak dalam bingkai hubungan yang solid dan sinergis, demi upaya merawat keberagaman dan kebhinekaan, bagi kebesaran bangsa dan keutuhan NKRI," pungkasnya.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, (Jumat/20/07) – Presiden Federal State Of Micronesia (FSM), Peter M. Christian menerima undangan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku, Ir. H. Said Assagaff, bertempat di Kediaman Gubernur di Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kec Nusaniwe-Kota Ambon.

Sebagai orang Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff mengaku sangat bangga, karena ada keturunan Maluku yang menjadi tokoh penting di Dunia, yaitu Presiden Micronesia. Beliau juga mengemukakan bahwa besar harapannya agar ada anak-anak dari Micronesia yang bersekolah di Ambon, khususnya di Sekolah Perikanan. (*)

(Sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 


Ambon, Humas
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Negeri (Korpri) sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban dan juga sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian Sambutan Gubernur Maluku, Saad Assagaff yang dibacakan Hamin bin Thahir saat Pembukaan Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/7).


“Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ Korpri sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, karakter, habitus (kebiasaan), dan pola hidup,” ujarnya.


Perubahan ke arah lebih baik, katanya, seperti dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif serta dari cara hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai.


“MTQ ini juga merupakan salah satu program Korpri di Bidang Kerohanian, saya pandang sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mendukung peran strategis Aparatur Sipil Negara,” terangnya.


Assagaff mengharapkan, hasil seleksi MTQ ini dapat diikutsertakan anggota Korpri dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional IV yang akan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta, November nanti diharapkan para qori dan qori’ah mempertajam kemampua membaca ayat-ayat suci Al-qur’an.


“Saya mengharapkan agar apa yang saudara-saudara peroleh pada saaat seleksi MTQ Korpri Tingkat Provinsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Nasional ke-IV,” harapnya.
Dirinya juga berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku agar dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan bagi anggota Korpri terhadap Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.


“Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kita bersama, baik Dewan Pengurus Korpiri Provinsi dan para Dewan Hakim untuk menyatukan sikap dan pola pikir sehingga upaya pembinaan dan pengembangan seni baca Al-qur’an bagi anggota Korpri dapat menghasilkan prestasi terbaik yang mampu mengangkat nama harum daerah Maluku,” tukas Assagaff.


Dimintakan agar para peserta seleksi MTQ yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku agar berlomba penuh semangat juang dan sprotifitas serta tetaplah menjagi persatuan dan kesatuan antar sesama. Hal ini disebabkan, pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ ini mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spritual bangsa karena masalah moral atau mental spritual bangsa akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


“Sejatinya dalam pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara serimonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini,” terang Assagaff. (**)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

Page 1 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top