Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KEPULAUAN ARU

MENGENAL KEPULAUAN ARU

 

Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Dobo.

 

Pemerintahan

 - Bupati     Dr. Johan Gonga.
 - APBD     -
 - DAU     Rp. 375.944.887.000.-(2013)

 

Luas

    6.325 km2

 

Populasi

 - Total     84.138 jiwa (2010)
 - Kepadatan     13,3 jiwa/km2
BATAS WILAYAH

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru berbatasan dengan:

 


                                                                          Utara     (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat)

 

 

Barat     (Kabupaten Maluku Tenggara)                                                              Timur     (Provinsi Papua)

                                                                         

 

                                                                           Selatan    ( Laut Arafura)

 

 

KECAMATAN DAN DESA

1     Aru Selatan :

Desa : Doka Barat,Doka Timur,Erersin,Fatural,Feruni,Gaimar,Hokmar,Jelia,Jerol,Juring,Kabalukin,Kalar Kalar,Laininir,Lor Lor,Lutur,Marafenfen,Ngaibor,Ngaiguli,Popjetur,Rebi,Tabarfane

2     Aru Selatan Timur     
3     Aru Tengah     
4     Aru Tengah Selatan     
5     Aru Tengah Timur     
6     Aru Utara     
7    Pulau-Pulau Aru

 

KEPULAUAN ARU

 

 

Ambon, 28/2 - Gubernur Maluku Said Assagaf menegaskan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerahnya agar menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) provinsi sebagai persyaratan bagi penyediaan barang dan jasa.

"Selaku gubernur, saya tegaskan kepada para KPA agar menggunakan NPWP wilayah Provinsi Maluku sebagai persyaratan kepada para penyedia barang dan jasa untuk proses pengadaannya di masing -maisng kantor saudara," katanya di Ambon, Selasa.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Ambon.

Ia mengungkapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola KPPN Ambon, kurang lebih Rp4,8 triliun, di dalamnya terdapat potensi penerimaan perpajakan yang cukup signifikan.

Dari total rencana penerimaan pajak Provinsi Maluku sebesar Rp2,2 trilyun, ternyata 80 persennya bersumber dari penyerapan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan NPWP Provinsi Maluku telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 188-83 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

"Hal ini perlu dilakukan agar potensi penerimaan pajak yang bersumber dari APBN dapat menjadi Penerimaan Pajak Provinsi Maluku seutuhnya," tandasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku instansi teknis yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dari kekayaan negara, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pemerintahan.

Makanya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenkeu selaku penjaga uang negara diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan negara sehingga bisa menjaganya secara baik, amanah dan profesional.

"ASN dan dan pegawai Kemenkeu harus mampu menjadikan keuangan negara sebagai alat untuk mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial, menjaga persatuan dan keutuhan negara, tulang punggung yang kokoh untuk membangun serta menopang Negara Indonesia yang kuat, mandiri dan bermartabat" tandas Gubernur. (AM)

Published in Berita Utama

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
22 Januari - 23 januari 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top