Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

MALUKU BARAT DAYA

MENGENAL MALUKU BARAT DAYA

Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibukotanya adalah Tiakur. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Daftar kecamatan

  • Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur
  • Kecamatan Pulau-Pulau Babar
  • Kecamatan Mdona Hiera
  • Kecamatan Damer
  • Kecamatan Moa Lakor
  • Kecamatan Pulau Letti[4]
  • Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan
  • Kecamatan Wetar
  • Kecamatan Wetar Barat
  • Kecamatan Wetar Utara
  • Kecamatan Wetar Timur
  • Kecamatan Kisar Utara
  • Kecamatan Kepulauan Romang
  • Kecamatan Pulau Masela
  • Kecamatan Daweloor-Dawera
  • Kecamatan Pulau Lakor
  • Kecamatan Pulau Wetang

 

BATAS WILAYAH

Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Alor

 

DAFTAR BAHASA

Bahasa di kabupaten Maluku Barat Daya:

ISO 639-3 nama bahasa
ind Bahasa Indonesia
abs Melayu Ambon
apx Aputai
vbb Babar Tenggara
bcd Babar Utara
dmr Damer Timur
drn Damer Utara
ddw Dawera-Daweloor
emw Emplawas
ilu Ili'uun
imr Imroing
kje Kisar (Yotowawa/Meher)
lti Leti
lex Luang
mss Marsela Barat
mxz Marsela Pusat
vme Marsela Timur
oia Oirata
wet Perai
rmm Roma
sve Serili
ilw Talur
tvm Tela-Masbuar
tzn Tugun

 

 

Admin

Thursday, 16 August 2018 15:29

Pemprov Sampaikan 5 Ranperda

 


AMBON- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penarikan 2 Ranperda di Tahun 2018.
Ke-5(lima) Ranperda tersebut masing-masing, Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, Ranperda tentang Pegelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Ranperda Usul Pemprov Maluku Tahun 2018 di Gedung DPRD Maluku, Kamis (16/8).  
Menurut Assagaff,  UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Sejalan dengan itu, kata Assagaff, Pemda diberikan hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
“Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemda telah melakukan berbagai kebijakan daerah dan pembangunan guna percepatan kesejahteraan rakyat dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Assagaff.
Selain itu, lanjut Assagaff, dinamika perkembangan perundang-undangan di tingkat nasional seiring dengan perubahan regulasi pada pemerintah pusat, tentunya memberikan dampak terhadap keseluruhan proses perencanaan, penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah, dalam hal ini Perda Provinsi Maluku.
Sejalan dengan hal tersebut, sebut Assagaff berkaitan dengan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Dasar, secara susbtansial merupakan konsekuensi dari perubahan pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,  dimana pengalihan urusan pemerintahan khususnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan provinsi tetapi menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.


“Dengan demikian, Pengaturan terhadap Standar Pendidikan Dasar tidak dapat berlaku dan harus dicabut,” jelasnya.
Ranperda tentang Perumahan dan Permukiman, lanjut Assagaff, secara substansial merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib pelayanan dasar bagi pemda. Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyusunan kebijakan strategis daerah dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat.
Masih kata Assagaff, Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, secara substansial, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur untuk memberikan arah dan landasan bagi pemda secara terpadu dan berkelanjutan guna kemanfaatan dan kepentingan pembangunan daerah kedepan.


“Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan, bahwa secara substansial perubahan terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan dilakukan untuk menyesuaikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda serta didasarkan pula pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.34-34-8963 Tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016, tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan,”paparnya.


Sedangkan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk menyelaraskan substansi berkaitan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemprov, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Mendagri Nomor 188.34-34-4767 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei Tahun 2016.
Selain penyampaian ke-5 (lima) Ranperda, disampaikan juga “Penarikan 2 (dua) Ranperda Provinsi Maluku Tahun 2018, yakni, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.


“Adapun dasar penarikan terhadap kedua Ranperda antara lain, terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Pemda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu untuk melengkapi ranperda tersebut dengan melampirkan “Buku Rencana dan Album Peta” dan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Pemda melalui Dinas Perindustrian perlu untuk melampirkan “Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi,”imbuhnya.


Berkaitan dengan produk hukum daerah, Assagaff juga mengatakan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Ranperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  
“Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PP Kecil ini telah ditetapkan menjadi Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,”tandas Assagaff(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff berharap dimanfaatkan secara optimal objek Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, yang bersumber dari dana transfer melalui program dan kegiatan strategis, yang terencana, terukur, berorientasi pada hasil (outcome), konsisten dan berkelanjutan guna menghasilkan kinerja yang makin baik.

“Esensi paling substansial yang ingin dicapai melalui kegiatan rapat koordinasi saat ini, adalah bahwa kita harus menyamakan visi, persepsi, komitmen dan pemahaman serta keterlibatan dalam memanfaatkan dan mengoptimalisasi sumber pendapatan daerah melalui Dana Transer Pusat dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” demikian harapan Gubernur yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan SDM, Ronny Tairas pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer Pusat ke Daerah (Dana DAK) Fisik maupun Non Fisik Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Lebih lanjut Gubernur Assagaff katakan, sudah banyak program-program yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, namun hasil yang dirasakan masih belum optimal.

“Ketergantungan kita masih cukup besar terhadap dana transfer dalam proporsi pendapatan secara keseluruhan yang berimplikasi terhadap kondisi finansial pada tingkat nasional. Upaya Pemerintah Daerah guna Peningkatan Pendapatan dana transfer intens dilaksanakan melalui implementasi kebijakan inovatif berupa isu Provinsi Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan lainnya terus digalang,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini harapan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas belum terwujud, bahkan disisi lain masih banyak keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima.

“Semua itu merupakan bentuk-bentuk riil dari stagnannya proses perubahan atau reformasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan, baik perubahan pola pikir maupun budaya kerja aparatur. Inilah realitas yang kita hadapi saat ini,” paparnya.

Meskipun demikian, Gubernur mwnyebutkan, agar tidak perlu kecil hati, apalagi putus asa untuk membenahinya, karena untuk melakukan sebuah perubahan besar dan fundamental, harus tertata secara gradual dan melalui tiap proses dan tahapan dalam rentang waktu yang cukup lama.

“Jajaran birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Maluku termasuk dalam kelompok aparatur dituntut memiliki komitmen dan ketulusan hati untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama Pembangunan Nasional,” tegasnya.

Selain itu juga, kata Gubernur, perbaikan dari sisi penyaluran, dan pelaporan serta efektivitas penggunaannya, sebagaimana tertuang dalam pengaturan tentang pengelolaan transfer ke daerah yakni, PMK Nomor 50 Tahun 2017, yang selanjutnya di revisi menjadi PMK Nomor 112 Tahun 2017 dan PMK Nomor 225 Tahun 2017.

“Kebijakan tersebut dibuat sejalan dengan makin meningkatnya alokasi dan pengelolaan dana transfer ke daerah dalam APBN dan masih besar peranannya sebagai sumber pendapatan APBD, sehingga peningkatan kualitas dan besaran belanja transfer ke daerah membutuhkan transformasi kebijakan pengelolaan untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, Imunisasi Campak dan Rubella Provinsi Maluku dicanangkan oleh Gubernur Said Assagaf pada hari Selasa 7 Agustus 2018 di MTs Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Pencanangan Imunisasi ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Maluku. Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Indonesia Anak GENIUS” yang artinya adalah Gesit, berEmpati, Berani, Unggul dan Sehat. Oleh sebab itu dalam pidatonya, Gubernur Maluku Said Assagaf, menekankan pentingnya imunisasi untuk anak-anak agar GENIUS. Diceritakan pula pengalaman masa kecil Gubernur saat diimunisasi cacar di kapal asing ‘Hope’. Karena imunisasi beliau terlindungi dari penyakit yang berbahaya.

Anak-anak Maluku akan mendapatkan hak yang sama seperti 35 juta anak lain di Pulau Jawa dan Madura yang sudah terlebih dahulu mendapatkan imunisasi Campak dan Rubella di tahun 2017. Dengan imunisasi Campak dan Rubella, anak-anak Maluku akan terlindungi dari penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan, kecacatan bahkan kematian. Imunisasi ini akan diberikan secara gratis untuk semua anak yang berusia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di seluruh penjuru Maluku, bahkan sampai ke pulau-pulau terluar.

Diperlukan target minimal 95% anak diimunisasi agar masyarakat dapat terlindungi dari penyakit ini. Bila target 95% tercapai akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) yang akan melindungi bukan hanya anak-anak dalam cakupan umur 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tapi juga bayi-bayi, ibu-ibu muda, dan para lanjut usia yang tidak bisa diimunisasi karena masalah kesehatannya. Dengan demikian anak-anak yang hari ini diimunisasi, selain terlindungi dari ancaman virus Campak dan Rubella juga melindungi komunitas sehingga anak-anak tersebut pantas disebut pejuang kesehatan komunitas.

Oleh sebab itu, Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bahu membahu mensukseskan Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella yang diadakan selama bulan Agustus dan September. Diingatkan bahwa imunisasi bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan tapi adalah tugas mulia kita bersama untuk melindungi hak anak Indonesia untuk tetap sehat dan ceria. Dengan mengijinkan anak kita diimunisasi Campak dan Rubella, itu adalah kado Hari Anak terindah bagi anak-anak Maluku. Hadir pula anggota FORPIMDA, Ketua PKK, Kadis Pendidikan, Kakanwil Agama, Dinas Sosial, TNI, Polri, Tokoh Agama dan Masyarat serta UNICEF. (*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Wednesday, 25 July 2018 01:40

Laporan IPK Mei 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Mei 2018

 

Laporan IPK Mei 2018.xlxs


Ambon, Humas
Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek beserta rombongan akan tiba di Ambon guna tancap tiang pancang (ground breaking) proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pusat Terpadu Kemaritiman yang berlokasi di Waelela, Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, besok, Rabu (25/7).


Demikian dikatakan Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada wartawan, Selasa (24/7) usai pertemuan dengan Tim Kementerian di ruang kerjanya.


“Ibu menteri nanti tiba dengan pesawat Garuda pagi, lalu menuju ke tempat pembangunan RSUP,” katanya.
Sesuai visi Pemprov Maluku 2014 – 2019, yakni Mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera, aman, berkualitas dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan maka Assagaff berharap dengan pembangunan RS ini kebutuhan masyarakat provinsi ini mengakses fasilitas kesehatan makin terpenuhi.


“Kita berharap tahun ini di akhir Desember nanti tahap pertama selesai. Janji kita kepada masyarakat Maluku sudah terpenuhi untuk membangun Maluku yang sehat, Maluku yang berkualitas. Kita tahu tingkat kemiskinan masih tinggi, karena itu saya bilang tidak boleh lagi anak-anak Maluku yang tidak pintar dan tidak sehat,” harapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Ismail Usemahu mengatakan proyek yang pembiayaannya bersumber dari Kementerian Kesehatan bersifat multi year ini, penandatanganan kontrak kerjanya telah tuntas sejak Mei lalu dengan nilai proyek sekitar Rp. 213 milyar pada tahap pertama.


“Pelaksanaan kontrak sudah ditandatangan bulan Mei lalu, tanggal 25 Juli ini pemasangan ground breaking. Saat itu pekerjaan struktur sudah dimulai. Ada percepatan untuk pekerjaaan struktur karena waktu ke depan tinggal lima bulan. Kita punya kontrak sekitar Rp. 213 milyar tahap pertama,” jelas Usemahu.
Tahap pertama ini, lanjutnya, akan dikerjakan konstruksi bangunan sampai delapan lantai, tahap selanjutnya baru pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) serta interior ruangan.
“Jadi tahap pertama ini pekerjaan struktur sudah selesai sudah sampai delapan lantai. Lalu tahun 2019 nanti, Alkes dan pekerjaan interior,” ujar Usemahu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh menambahkan bahwa Menteri Nila Moeloek ke Ambon dengan agenda tunggal ini, didampingi tiga pejabat esselon I dari Kementerian Kesehatan, yakni Sekretaris Jenderal, Untung Suseno Sutarjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Andi Saguni dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan, Pattiselano Robert Johan.


 “Ibu menteri akan didampingi oleh tiga pejabat esselon I yakni Sekjen, Dirjen Pelayanan Kesehatan dan Staf Ahli Bidang Desentralisasi. Acara tunggal, begitu datang pemancangan tiang pancang dan sekitar pukul 12.00 wit sudah kembali ke Jakarta dengan menumpang maspakai Batik Air,” terangnya. (**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ikut mengahadiri upacara peringatan HUT Adhyaksa ke-58, di Gedung Baileo Siwalima, Ambon, Senin (23/7/2018).

Dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryono menyampaikan rasa bangga dan sukacita kepada korps Adhyaksa namun yang sudah berupaya menegakan hukum dengan baik, meski dalam keterbatasan.

Kepala Kejaksaan Agung, A.M Prasetyo dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Triyono, menyebutkan praktik korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar yang kerap membayangi dan mengganggu kegiatan pembangunan infrastrutur.

Oleh karena itu, Prasetyo kembali menyerukan agar terus dilakukan konsolidasi di segenap lini dan strata, mengembangkan sinergi atas potensi dan kemampuan yang ada, termasuk meletakan pemahaman yang sama dalam membangun kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sangat dibutuhkan.

"Kita memerlukan evaluasi, karena banyak peristiwa dan pengalaman masa lalu yang mengharuskan kita belajar membiasakan diri, melakukan introspeksi dengan begitu kehadiran Kejaksaan akan dianggap penting, diperhitungkan karena sangat dapat diharapkan dan diandalkan,” ujarnya.

Dia katakan, pihak Adhyasa selalu berupayalah menyelaraskan orientasi pemikiran dan cara kerja sebagai sebuah kehendak untuk berubah, melakukan pembaharuan dan penyesuaian berkenaan dinamika perkembangan berbagai aspek kehidupan seiring semakin besarnya ekspektasi, harapan dan tuntutan masyarakat atas dipenuhinya hak mereka untuk memperoleh keadilan.

Prasetyo menyebutkan, HUT Adhyaksa merupakan momen perbaikan, pemantapan dan penyempurnaan, yang hendaknya diartikan sebagai saat terbaik dan tepat untuk secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan intropeksi agar lebih berani melakukan tindakan dan membuat kebijakan memperbaiki dan merubah cara-cara lama yang tidak lagi sesuai.

"Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2018 mengangkat tema, Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri.menurut hemat saya relevan dengan upaya yang harus kita lakukan bersama, untuk menjaga keutuhan dan upaya membangun bangsa yang masih sering diperhadapkan pada berbagai masalah dan persoalan sekitar keberagaman, kebhinekaan dan kebangsaan yang berpotensi mengganggu persatuan kesatuan bangsa dan dapat mengancam keutuhan NKRI,” paparnya.

Dia mengingatkan, Korps Adhyaksa harus menajamkan perhatian terhadap 3 (tiga) hal pokok, pertama, komitmen menjaga konsistensi meningkatkan kinerja dan hubungan sinergitas, meningkatkan intensitas kegiatan dan produktifitas capaian untuk menunjukan kehadiran Kejaksaan secara aktual dan ajeg ditengah-tengah masyarakat setiap saat dibutuhkan.

Kedua, lanjut dia, optimalisasi pelaksanaannya tugas tanggungjawab, peran dan fungsi atas kewenangan yang dimiliki untuk mewujudkan praktek penegakan hukum yang obyektif, profesional dan proporsional yang mampu menghadirkan terbangunnya nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepastian agar menfaatnya benar-benar dapat dirasakan.

Penegakan hukum tambah Prasetyo, juga mampu menjadi instrument penjaga keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan, serta menjadi pilar utama memelihara keutuhan negeri.

“Ketiga, memupuk tekad dan semangat meningkatkan dedikasi dan loyalitas, menghindarkan disparitas perlakuan dan pelayanan kepada semua pihak tanpa membuat perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah suasana keberagaman bagi terciptanya ketentraman, keamanan dan kedamaian,” terangnya.

Dia menjabaran kemampuan tersebut hanya akan dimiliki jika segenap insan Adhyaksa mengerti makna semua masalah yang sedang ditangani dan dihadapi.

“Penegakan hukum oleh jajaran Kejaksaan secara substansial tidak harus semata hanya mengejar kuantitas tetapi juga mesti mengedepankan kualitas secara ideal dan berimbang. Kwantitas dan kwalitas pelayanan yang mampu memuliakan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kebenaran yang menenteramkan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan Prasetyo tersebut, Triyono menegaskan lima (5) poin perintah harian, yaitu Tingkatkan sensitifitas dan intensitas kepekaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum dengan cerdas, lugas dan berintegritas.

Berikutnya, memposisikan diri secara personal, fungsional dan instansional yang kukuh menggengam serta menjunjung tinggi harkat dan kehormatan profesi selaku insan Adhyaksa, agar pantas dipuji dan dihargai. Kemudian, menyadari dan menjaga diri sebagai pendamping, akselerator, pengawal dan pengaman jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Selanjutnya, bekerja dan berkarya tanpa pamrih dengan baik sepenuh hati, meniadakan perbedaan perlakuan dan pelayanan agar memberi manfaat, memenuhi harapan kuat dari masyarakat.

"Dan terakhir, memupupuk dan menumbuhkan kembangkan semangat bekerja bersama semua pihak dalam bingkai hubungan yang solid dan sinergis, demi upaya merawat keberagaman dan kebhinekaan, bagi kebesaran bangsa dan keutuhan NKRI," pungkasnya.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

 

Ambon, (Jumat/20/07) – Presiden Federal State Of Micronesia (FSM), Peter M. Christian menerima undangan jamuan makan malam bersama Gubernur Maluku, Ir. H. Said Assagaff, bertempat di Kediaman Gubernur di Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kec Nusaniwe-Kota Ambon.

Sebagai orang Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff mengaku sangat bangga, karena ada keturunan Maluku yang menjadi tokoh penting di Dunia, yaitu Presiden Micronesia. Beliau juga mengemukakan bahwa besar harapannya agar ada anak-anak dari Micronesia yang bersekolah di Ambon, khususnya di Sekolah Perikanan. (*)

(Sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 


Ambon, Humas
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Negeri (Korpri) sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban dan juga sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian Sambutan Gubernur Maluku, Saad Assagaff yang dibacakan Hamin bin Thahir saat Pembukaan Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/7).


“Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ Korpri sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, karakter, habitus (kebiasaan), dan pola hidup,” ujarnya.


Perubahan ke arah lebih baik, katanya, seperti dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif serta dari cara hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai.


“MTQ ini juga merupakan salah satu program Korpri di Bidang Kerohanian, saya pandang sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mendukung peran strategis Aparatur Sipil Negara,” terangnya.


Assagaff mengharapkan, hasil seleksi MTQ ini dapat diikutsertakan anggota Korpri dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional IV yang akan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta, November nanti diharapkan para qori dan qori’ah mempertajam kemampua membaca ayat-ayat suci Al-qur’an.


“Saya mengharapkan agar apa yang saudara-saudara peroleh pada saaat seleksi MTQ Korpri Tingkat Provinsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Nasional ke-IV,” harapnya.
Dirinya juga berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku agar dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan bagi anggota Korpri terhadap Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.


“Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kita bersama, baik Dewan Pengurus Korpiri Provinsi dan para Dewan Hakim untuk menyatukan sikap dan pola pikir sehingga upaya pembinaan dan pengembangan seni baca Al-qur’an bagi anggota Korpri dapat menghasilkan prestasi terbaik yang mampu mengangkat nama harum daerah Maluku,” tukas Assagaff.


Dimintakan agar para peserta seleksi MTQ yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku agar berlomba penuh semangat juang dan sprotifitas serta tetaplah menjagi persatuan dan kesatuan antar sesama. Hal ini disebabkan, pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ ini mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spritual bangsa karena masalah moral atau mental spritual bangsa akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


“Sejatinya dalam pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara serimonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini,” terang Assagaff. (**)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

Page 1 of 43

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
23 - 25 Juli 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top