Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENGENAL MALUKU TENGAH

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas sebesar 275.907 Km², terdiri dari wilayah lautan seluas 264.311,43 Km2 atau 95,80% dan daratan seluas 11.595,57 Km2 atau 4,20%, dengan panjang garis pantai 1.256.230 Km.Kabupaten Maluku Tengah berbatasan dengan :

Ø Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram

Ø Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda

Ø Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Barat

Ø Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seram Bagian Timur

Sebagaimana disajikan dalam tabel. 1 berikut diketahui bahwa sebagian besar wilayah daratan di Kabupaten Maluku Tengah atau sekitar 92,11% berada di pulau Seram dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Sedangkan wilayah daratan Kabupaten Maluku Tengah yang tersebar di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Nusalaut dan Saparua, serta Kepulauan Banda hanya seluas 7,98%.

Kondisi Geografis dan Topografis

Secara Astronomi, Kabupaten Maluku Tengah setelah pemekaran terletak diantara 2o30’ – 7o30’ LS dan 250o – 132o30’ BT, dan merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 53 buah, dimana yang dihuni sebanyak 17 buah dan yang tidak dihuni sebanyak 36 buah.

Bentuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikelompokkan berdasarkan pendekatan fisiografi (makro relief), yaitu Dataran, Pantai, Perbukitan dan Pegunungan dengan kelerengan yang bervariasi. Tercatat sebanyak 2 dataran, 3 gunung, 2 danau dan 144 buah sungai berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Struktur geomorfologi di Pulau Seram, Ambon, Banda dan sekitarnya dapat dibedakan atas struktur: vulkan, horizontal, lipatan, dan patahan, sedangkan batuan utama terdiri atas batuan vulkanis, terobosan, gamping, sekis, dan aluvium. Tanah yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor, terdiri atas jenis organosol, aluvial, renzina, grumusol, podsolik dan tanah kompleks.

ARTI LAMBANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH


Lambang Daerah Kabupaten Maluku Tengah ” PAMAHANUNUSA” yang berarti ”MEMBANGUN NUSA DAN BANGSA” Pengertian lengkap dari Lambang Daerah ”PAMAHANUNUSA” sesuai Peraturan Daerah Nomor : 33 / PER / DPRD – GER / 1970 adalah sebagai berikut :Lambang Daerah Bentuk Perisai, yang berukuran leher atas 9 cm, garis tinggi 12cm, tinggi tepi kiri kanan sampai pada garis lengkung 8 cm, perisai melambangkan penangkis segalah serangan dari manapun datangnya. Lukisan lambang dengan dasar warna merah darah , berarti sifat keberanian murni yang tidak ternoda oleh sifat – sifat lain. Lukisan pada gambar menggunakan warna – warna :

Putih artinya suci, melambangkan kesucian didalam menunaikan tugas.

Kuning artinya cahaya, melambangkan ketuguhan iman dan kebijaksanaan yang bercahaya yang gilang gemilan untuk suatu tujuan.

Merah artinya berani melambangkan gagah berani dalam menunaikan tugas.

Hitam arinya tenang, melambangkan ketenangan dalam menhadapi sesuatu apapun juga .

Hijau artinya harapan, melambangkan penuh harapan dalam melaksanakan tugas.

Biru artinya tulus dan setia, melambangkan mengabdi kepada cita – cita Negara, Nusa dan Bangsa dengan tulus dan setia.

Cokelat artinya dasar, melambangkan memiliki dasar yang kuat guna melaksanakan tugas.


Kesimpulan tata warna : ” Tiap petugas dilambangkan menunaikan tugasnya dalam segi Pemerintahan mempunyai sifat suci, kebijaksanaan dan ketuguhan iman, gagah berani serta tenang, penuh harapan serta setia dan harus mempunyai dasar yang kokoh kuat seperti batang pohon sagu.” Lukisan dalam perisai terdiri dari :Pohon Sagu mempunyai 15 pelepah yang hijau, masing – masing terdiri dari 45 daun artinya :Pohon Sagu menghasilkan makna utama rakyat maluku, khususnya rakyat Kabupaten Maluku Tengah karena pohon sagu terdapat banyak sekali di pulau Seram / Nusa Ina. Pohon Sagu terkenal kokoh tak bisa di guncangkan / ditumbangkan oleh angin apapun. Juga melambangkan ketuguhan dan kekerasan watak kapitan / pahlawan – pahlawan Maluku seperti : Thomas Matulessy ( Pattimura ), Anthony Ribok, Said Perintah, Philip Latumahina dan Srikandi Kristina Martha Tiahahu. 15 Pelepah yang hijau masing – masing terdiri dari 45 helai daun mempunyai patokan yang nyata dalam sejarah perjuangan yang telah menjelma dari sejara Bangsa dan Negara Indonesia pada tahun 1954. Lima pelepah berwarna coklat artinya dasar yang dapat diikuti / dicontohi dari lima Pahlawan Maluku dengan mengingatkan kita pada perjuangan Pattimura pada tanggal : 15 Mei 1817. Lima belas pelepah berwarna hijau , lima pelepah yang coklat berarti tulus setia mengabdi cita –cita Negara ,Nusa dan Bangsa guna melksanakan tugas perjuangan Pattimura pada tanggal 15 Mei (bulan 5). Benteng dengan lima kepala benteng berwarna hitam bertuliskan Kabupaten Maluku Tengahdengan huruf cetak putih membuktikan tempat dimana pahlawan –pahlawan yang telah gugur serta membayangkan kedukaan denga dengan hati yang suci terhadap berakhirnya hidup Pahlawan Pattmura. Lima kepala benteng merenungkan junjungan tinggi terhadap pancasila. Susunan batu pada benteng sebanyak 18 dan 17 berarti 1817 yang mejelma menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Parang dan Tombak adalah alat-alat kebesaran dan sesaktian para kapitan /pahlan . Kain Berang yang mengikat ujung tombak ialah isyarat peperangan datuk- datuk di Maluku Tengah. Rumput subur yang berwarna hijau membayangkan kesuburan tanah Maluku dengan hasil hutannya.

Delapan belas pintalan daun – daun kelapa muda sebagai rantai persatuan dan kesatuan persaudaraan dimana kedua ujungnya bertemu pada bagian atas, artinya 18 kecamatan dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tengah

 

S E J A R A H

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N. No. 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 januari 1957, tentang pokok-pokok pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dibentuk daerah-daerah “Swatantra” diantaranya daerah Swantantra Tingkat I Maluku dengan undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 (LN. No. 79/1957) yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 20 Tahun 1958 (L.N. No. 60/1958).

Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 maka dibentuk pula daerah-daerah Swatantra Tingkat II, sehingga dibentuklah daerah Swatantra Tingkat II di Maluku dengan undang-undang darurat No. 23 tahun 1957 (L.N. No. 80/1957), yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 (L.N. No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Wilayah-Wilayah yang termasuk dalam daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah adalah : Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau-Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram, Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 Tahun 1952 tersebut.

Perkembangan Wilayah Sampai Tahun 2012

Pada Tahun 2004 diberlakukannya Otonomi Daerah yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan pengaruh yang cukup luas dalam perkembangan Maluku Tengah, hal ini dapat dilihat dengan terjadi pemekaran pada beberapa wilayah di kabupaten Maluku Tengah diantaranya Wilayah Pulau Buru, Wilayah Seram Timur dan Wilayah Seram Barat. Sehingga Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2004 hanya meliputi Wilayah Seram Utara, Pulau Ambon, Pulau-pulau lease dan Pulau-pulau banda; akan tetapi luas wilayah di Kabupaten Maluku tengah masih merupakan yang terluas di Provinsi Maluku.

Dari Periode 1994 sampai 2012 telah terjadi banyak perubahan dalam komposisi kecamatan di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah otonomi daerah yang merupakan indikasi pemekaran wilayah-wilayah sampai pada level kecamatan.

VISI  dan MISI
 
 

Visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah 2013 – 2017 adalah:

TERWUJUDNYA MALUKU TENGAH YANG LEBIH  BERKUALITAS, SEJAHTERA, DAMAI DAN BERKEADILAN

 

Misi Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

1.      Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan Professional

2.      Memperkuat perekonomian Maluku Tengah yang berdaya saing

3.      Mewujudkan Maluku Tengah yang lebih rukun, harmonis dan berbudaya

4.      Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

5.      Mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata dan berkeadilan

 

GEOGRAFI DAN IKLIM

Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, letaknya diapit oleh kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah barat dan Seram Bagian Timur di sebelah timur.Luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya kurang lebih 275.907 Km2 yang terdiri dari luas laut 264.311,43 Km2 dan luas daratan 11.595,57 Km2.

Wilayah Maluku Tengah mengalami iklim laut tropis dan iklim musim.Keadaan ini disebabkan oleh karena Maluku Tengah dikelilingi laut yang luas, sehingga iklim laut tropis di daerah ini berlangsung seirama dengan iklim musim yang ada.

Berikut keadaan klimatologi yang dapat menggambarkan keadaan iklim di Kabupaten Maluku Tengah secara umum:

Tercatat Rata-rata temperatur pada tahun 2009 di Kecamatan Amahai 26,30C, dimana temperatur maksimum rata-rata 30,40C dan minimum rata-rata 23,3 0C. Jumlah curah hujan pada tahun 2009 rata-rata sebesar 185,1 mm dengan jumlah hari hujan rata-ratasebanyak 18,1 hari. Penyinaran matahari pada tahun 2009 rata-rata sebesar 65,9 % dengan tekanan udara rata-rata 1011,2 Milibar dan kelembaban nisbi yang terjadi rata-rata sebesar 84,9  %.

 

 

Admin



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (12/7/2018) menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPB) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon.

Assagaff didampingi sejumlah pejabat diantaranya, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Kepala BPNB Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Rusno Prihardito.

"Sejumlah kasus narkotika dan obat-obatan beberapa tahun terakhir tampak mengejutkan bangsa Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Hal ini, menurut Wiranto, terlihat dari penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan, melainkan terjadi di wilayah perairan negara kita.

Dia katakan, perang besar terhadap Narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas Negara.

“Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa, yang harus diatasi secara serius, apabila tidak ditanggulangi dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Disebutkan, masalah yang ditimbulkan oleh Narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti dengan kehancuran generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.

“Sehingga dalam mengatasi permasalahan Narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna Narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi,” jelasnya.

Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

“Sehingga warga Negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara,” terang menteri.

Menteri juga menyebutkan, BNN telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Melalui konsep tersebut, menteri berharap, Kementerian atau Lembaga bergerak bersama BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali.

“Saya sangat mendukung dan akan mendorong rencana aksi tersebut agar dapat segera diterapkan,” tegas Wiranto.

Selain itu, dia juga mengatakan, BNN telah menginisiasi program alternative development 2016-2025 di 3 (tiga) Kabupaten, Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues di provinsi Aceh, yang merupakan langkah maju pembangunan berkelanjutan.

“Diharapkan program ini dapat didukung oleh semua pihak, sebagai bentuk komitmen kita membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah yang paling rentan peredaran Narkoba,” ingatnya.

Untuk itu, melalui Tema HANI pada Tahun 2018 dari United Nations Office Drugs and Crimes (UNODC) adalah “Listen first, listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe selaras dan sejalan dengan tema HANI negara ini.

“Saya kira tema tersebut selaras dan sejalan dengan tema HANI Negara kita yaitu, Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat tanpa Narkoba,” tegasnya.

Atas nama pemerintah, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya BNN, kepolisian dan pihak terkait yang telah melakukan langkah serius dan tegas untuk menyelamatkan anak bangsa.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga, bersama dengan masyarakat, saya instruksikan untuk bersama-sama dengan BNN menanggulangi ancaman Narkoba secara sungguh-sungguh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, sebagai kepala BNN yang telah menunjukan langkah serius untuk bertindak tegas terhadap para Bandar Narkoba,” tandas Menteri Wiranto. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)

 

Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Kepala Staf Presiden Moeldoko; serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya yang permanen di BKPM.”

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan, “PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah”, ujarnya. Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Satuan-satuan Tugas untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha pun telah dibentuk di semua Provinsi. Sedangkan pembentukan Satgas di tingkat Kabupaten/Kota juga sudah hampir tuntas keseluruhannya, hanya tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah Kabupaten/Kota.

#IzinBerusahaKiniLebihMudah
#UntukEkonomiIndonesia

*
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Website: www.ekon.go.id
Twitter: @perekonomianRI       


Catatan
• Bantuan Teknis Sistem OSS
o Telp : (021) 2120 1020
o Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Bantuan Teknis Periz

PANDUAN_KULTWIT_NARASI_TUNGGAL_OSS–09_JULI_2018.DOCX

 

(sumber: https://ekon.go.id/berita/view/izin-berusaha-kini-lebih.4094.html )

 

Wednesday, 04 July 2018 01:45

Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF



AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta

“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).

Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.

“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.

Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.

Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.

Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.

Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk  Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.

“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.

Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.

Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini belum final. Nanti  kalau  sudah final baru kita sampaikan,” paparnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Hampir sepekan meninjau persiapan akhir penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, Menag menggelar rapat evaluasi di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (12/06).

Menag menilai persiapan haji 1439H/2018M sudah hampir final. Bahkan, ada sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Cek akhir persiapan haji 2018 berjalan lancar. Bersyukur, secara keseluruhan layanan sudah siap 90-95%. Tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak katering," tutur Menag di Makkah, Selasa (12/06). 

Menag mencatat ada sejumlah inovasi baru pada musim haji 2018. Pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia.

Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun ini. 

"Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah," jelas Menag.

"Dari sebelumnya bisa 4-5 jam, tahun ini diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam," sambungnya. 

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah,  jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan,  khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah,  jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus untuk diantar ke hotel," ujar Menag.  

Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah. QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.

"Kita tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem blocking time," tutur Menag.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini,  bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. 

"Kami juga wajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia," ujarnya.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian  kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong  roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah," ujar Menag. 

Inovasi keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukan sektor atau wilayah hotel  dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi,  tahun ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya,  koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. 

Tahun ini, tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

Inovasi ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini,  Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018.

Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru. 

Pencetakan visa yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag menjadi inovasi kedelapan. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama. 

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah,  Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter. 

Terakhir atau inovasi kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta,  serta rumah sakit TNI/Polri.

Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. 

"Sepuluh inovasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag.

"Kami coba memikirkan hingga detail kecil. Bahkan, jemaah kloter awal tahun ini tidak diundi hotelnya. Mereka akan ditempatkan di radius terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya, memudahkan mereka melakukan tawaf wada’ saat bus shalawat belum beroperasi dan mereka harus segera bersiap pulang ke Tanah Air," tandasnya.

Menag Lukman bertolak ke Arab Saudi pada Kamis (07/06) lalu.  Setibanya di Jeddah,  Menag langsung memimpin rapat bersama jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,  tim penyedia layanan, serta Konjen RI di Jeddah dan tim Kantor Urusan Haji (KUH). Rapat membahas update kesiapan layanan haji tahun ini. 

Esok harinya, Jumat (08/06), Menag bertolak ke Madinah untuk melihat langsung persiapan di sana, mulai dari katering, hotel,  hingga layanan kesehatan. Minggu (10/06), Menag melihat kesiapan layanan di Kota Makkah. Selain cek hotel jemaah, Menag juga melakukan simulasi layanan dan rute bus sholawat yang akan mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram (PP)

#sukseshaji

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

(sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m )

 


AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, selama bulan suci Ramadhan, tentu banyak pengalaman dan kenangan spiritual yang dialami secara bersama-sama. Bahkan dapat dikatakan bulan suci Ramadhan merupakan momentum untuk merasakan bagaimana nikmatnya melakukan “pendakian-pendakian” spiritual.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang digelar di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (25/6).

“Kita mulai dengan makan sahur secara bersama-sama, dengan keluarga maupun teman.  Shalat Tarawih berjamaah di masjid,  kadang juga di rumah dengan keluarga, Bertadarus Al Quran di masjid maupun di rumah, juga I’tikaf di masjid, serta berbagi menyantuni kaum yang lemah hingga buka puasa bersama,” paparnya.

Tentu saja, sebut Assagaff, ini menjadi hal yang menarik.  “Semua pengalaman spiritual yang kita rasakan itu tidak bisa dilelepaskan dari dimensi-dimensi sosial. Karena hampir semua ibadah yang kita laksanakan selalu berjama’ah, dan selain pengalaman spiritual itu, tidak hanya Hablun Minallah saja, tetapi juga dimensi Hablun Minannas,” ucapnya

Menurutnya, semua pengalaman-pengalaman spiritual itu sangat sarat dengan nilai-nilai sosial, dan kebersamaan maupun puncak dari pelaksanaan ibadah puasa itu, dimana semua umat Islam diwajibkan menggenapkan bilangannya dengan mengeluarkan zakat.  

“Saya yakin semua sudah mengeluarkan zakat, karena kalau tidak, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” jelas Assagaff sembari menambahkan berpuasa juga sebagai media untuk melatih kepekaan dan komitmen sosial untuk berbagi kepada sesama, terutama terhadap orang-orang yang lemah.

Demikian halnya, lanjut Assagaff, menyambut hari raya Idul Fitri, tradisi mengucapkan Minal-ai’din wal-faizin, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga dan lingkungan tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku dan agama.  

“Kemudian juga disambung dengan serangkaian acara Halal bi Halal, seperti yang kita laksanakan saat ini. Inilah khazanah kearifan lokal dan kecerdasan lokal kita di Indonesia yang sangat khas, dalam rangka merawat dan merajut pertalian sejati kehidupan berbangsa bernegara dalam spirit Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap, dengan ibadah puasa yang telah dilaksanakan akan dapat menjadi tonggak untuk bermusahabah, merefleksi, belajar untuk menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber kedamaian, sumber kesejahteraan dan sumber keadilan terutama sekali sumber kebaikan untuk sesama manusia.

“Karena itu selaku, Gubernur Maluku, ijinkan saya mengingatkan katong samua orang basudara untuk terus melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang merusak moral dan menghancurkan keutuhan bangsa kita dewasa ini,” tandas Assagaff.

Pada kesematan tersebut, Assagaff yang baru usai menjalani masa cuti sejak 15 Februari dan kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur Maluku, terhitung 24 Juni ini, mengaku kangen dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa kangen itu, lantaran pencalonan kembali dirinya sebagai kandidat Gubernur Maluku periode 2019 – 2023, yang sesuai dengan aturan, maka dirinya tidak dapat bersentuhan dengan birokrasi selama masa cutinya.  

“Selama empat (4) bulan satu (1) minggu, saya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu sudah saya laksanakan optimal. Dan hari ini untuk pertama kalinya, setelah selesai masa cuti, saya bisa ketemu lagi dengan ASN,” tutur Assagaff terharu.

Acara Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Kebersihan Masjid dan Gema Takbiran dalam rangka semarak Idul Fitri 1439 Hijriah, yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Untuk para pemenangnya selain memperoleh piala, sertikat, Pemprov Maluku juga memberikan bantuan berupa uang pembinaan kepada masing-masing pemenang lomba yang diserahkan oleh Gubernur.(*)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

 

 

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden pada Senin siang, 25 Juni 2018, tersebut menjadikan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

"Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin sore, 25 Juni 2018.

Untuk diketahui, Keppres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

"Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," demikian tertulis dalam Keppres itu.


Jakarta, 25 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

 

 

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaksanakan kegiatan “Pelatihan Tangkal Hoax” di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa sore (5/6/2018). Lebih dari 150 (seratus lima puluh) wakil dari berbagai komunitas di Ambon mengikuti pelatihan sebagai rangkaian kegiatan Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara”.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemlu RI dalam implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (Deklarasi CoP) yang ditandatangani para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN tanggal 13 November 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi CoP bertujuan memajukan Budaya Preventif yang antara lain memuat elemen rasa saling memahami, menghargai, serta mendorong nilai toleransi dan moderasi.

“Selain untuk membumikan isu ASEAN di masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam menyaring berita sesuai fakta dan cerdas dalam bermedia sosial,” ujar Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN. Lebih lanjut Riaz menjelaskan bahwa kabar kibul atau hoax telah menjadi perhatian para Pemimpin ASEAN karena dapat menyebarkan kebencian, memicu konflik, dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di ASEAN.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Maluku menyampaikan “Sebagai daerah dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-kultur, kegiatan Pelatihan Tangkal Hoax dirasa sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Ambon.” Dijelaskan lebih lanjut, “Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan dinilai penting karena merekalah ujung tombak kami di masyarakat dalam menangkal penyebaran kabar kibul/hoax di Provinsi Maluku yang kita cintai.”

Senada dengan Plt. Gubernur, Walikota Ambon menyampaikan “Cara yang paling efektif untuk merajut keharmonisan antar individu, antar kelompok, antar bangsa adalah dengan menangkal hoax.”

“Pelatihan Tangkal Hoax” disampaikan oleh Roesda Leikawa dan Marvento Laurens, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pada kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tips dan trik dalam menangkal hoax/berita palsu, berinternet cerdas dan sehat, serta meredam hate speech.

Berdasarkan data MAFINDO, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh subur hoax dengan 1300 hoax yang sudah dibongkar sejak 2015. Tiga bentuk hoax yang sering tersebar, yaitu tulisan (62,10%), gambar (37,5%), dan video (0,40%). Sumber terbesar penyaluran hoax adalah media sosial (92.4%), aplikasi pesan/chatting (62.8%) dan situs (34.9%) (Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017).

Selain Pelatihan Tangkal Hoax, sebelumnya telah dilaksanakan juga Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara” di Universitas Pattimura (Unpatti) yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Pusat Kerukunan Agama Kementerian Agama Drs. Ferimeldi, Ph.D, Pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Abidin Wakano, dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. R. J. Akyuwen, S.H.

Kemlu juga melakukan diskusi dan ramah tamah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) perwakilan media lokal mencakup media online, cetak dan elektronik dalam rangka sosialiasi/diseminasi komitmen pilar Sosial Budaya ASEAN serta mendukung upaya Kemlu dalam program tangkal hoax tersebut.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu]

 

 

     

( sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cB8hNWkYTF4 )

 

Ambon- Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Sabtu (23/6).
“Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangki bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini,” ujarnya.


Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang  persoalan,.


“Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar,” pesannya


Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.


Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.
“Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.


“Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat,” tukas Sahuburua.
Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.
“Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (**)


AMBON - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu,” ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

“Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula,” ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

“Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah,” ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi  setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

“Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan,  sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda,  melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. 

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun “gesekan” di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada,” terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019,” tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku----, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku.(*)

 

 

 

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

Page 1 of 42
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top