Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU SELATAN

MENGENAL BURU selatan

1.1 Letak Daerah

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara 2o30’00” LS hingga 5o50’00” LS dan 125o00’00” BT hingga 127o00’00” BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas 5.060,0km2, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ambalau.

1.2 Iklim

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980), maka Kabupaten Buru Selatan termasuk dalam tiga zone Agroklimat yaitu zone I.3, III.1, dan zone III.2 dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1800–3000mm, dan memiliki 3–6 BB dan 2–3 BK (zone C2 dan D2).

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi iklim di Kabupaten Buru Selatan. Periode musim hujan berlangsung selama lima bulan yakni mulai dari bulan Desember sampai Maret dan Juli. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1226,1 mm.

 

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9oC (bulan Juli dan Agustus) sampai 28.3oC (bulan April). Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli (31,1oC) dan tertinggi pada bulan Nopember(33,4oC). Sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (22,3oC), dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (24,3oC).

1.3 Fisiografi

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan lahan pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi daerah penelitian terbagi atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan. Fisiografi dataran dengan lereng datar hingga bergelombang (0–15%)seluas 9308.9 hektar (1.8 %),fisiografi perbukitan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 53663.3 hektar(10.6 %),fisiografi pegunungan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 443027.8 hektar (87.6 %).

1.4 Kondisi Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan adalah;Tanah Regosol (Psamments) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, dan penggunaan lahan yang umumnya ditemukan adalah kelapa, dan tanaman campuran. Vegetasi khusus yang ditemukan seperti ketapang, waru dan jenis vegetasi bawah seperti pescapreae.

Tanah Aluvial (Fluvents), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang dengan penggunaan lahan kelapa, kebun campuran, dan ladang. Tanah Gleisol (Aquents/Aquepts), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk dengan penggunaan lahan kelapa, dan ladang. Vegetasi khusus yang ditemukan adalah sagu, dan nipah. Tanah Litosol (Lithick orthents), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Rensina (Rendolls),dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran, hutan primer dan hutan sekunder.Tanah Kambisol (Tropepts),dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang) serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Brunizem (Udalfs),dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran dan ladang, serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Podsolik (Udults), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.Vegetasi yang ditemukan adalah kebun campuran, dan ladang serta hutan primer dan hutan sekunder.

1.5 Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 52.949 jiwa dengan uraian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kepala Madan 9.343 jiwa yang terdiri dari 4.803 jiwa laki-laki dan 4.540 jiwa perempuan; Kecamatan Leksula sebanyak 15.863 jiwa yang terdiri dari 8.332 jiwa laki-laki dan 7.531 jiwa perempuan; Kecamatan Namrole sebanyak 8.547 jiwa yang terdiri dari 4.465 jiwa laki-laki dan 4.082 jiwa perempuan;

Kecamatan Waisama sebanyak 9.689 jiwa yang terdiri dari 5.008 jiwa laki-laki dan 4.681 jiwa perempuan; Kecamatan Ambalau sebanyak 9.507 jiwa yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.556 jiwa perempuan.

ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU SELATAN

Logo Kabupaten Buru Selatan didesain dengan mengambil bentuk Persial berwarna Kuning sebagai Wadah yang memuat instrument sebagai berikut :

1.       Bingkai bentuk sudut segi empat dengan warna tepi bingkai terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih;

2.       Warga logo yang dominan kuning

3.         Ikat Kepala (Lestare atau Ifutin)

4.         Dua Jenis Tanaman yaitu hotong (Feten, setaria italic) dan miranti (biahut/lodi, shore sp);

5.         Meranti dan hotong disatukan dalam 4 simpul ikatan

6.         bentuk bidang dalam oval;

7.         Tombak dan tifa

8.         Moto yang terdapat dalam logo tersebut adalah “Lolik Lalen Fedak Fena”

SEJARAH

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaiakan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasekan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka siding paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tenatang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.

secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2016 – 2021, Togop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH mengandung beberapa perspektif, sebagai berikut :

1.       Historis : Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu Kabupaten baru (termuda) di Provinsi Maluku yang dimekarkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesain program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan;

2.    Filosofis : Kabupaten Buru Selatan sebagai suatu daerah otonom yang berkarakter kepulauan membutuhkan instrument kebijakan pembangunan secara khas dalam membina semangat persaudaraan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat “ LOLIK LALEN FEDAK FENA”

3.    Sosiologis : Tipikal masyarakat yang harus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan program dan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata;

4.    Futurologis : Dalam tangungjawab pemerintah ke depan, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituntut peka dan tanggap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik demi pensejahteraan rakyat.

 

“Mewujudkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten Yang Rukun Berbasis Agro – Marine “

 

Makna Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2016 – 2021, Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (Lima) visi yang di usung yaitu:

  •  Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;.
  •  Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;
  •  Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;
  •  Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah;
  •  Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;
Misi di atas dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Buru Selatan dan dijabarkan dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan tahun 2016-2021, yaitu:

1.    Memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;

2.    Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;

3.    Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;

4.    Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi /komoditas unggulan daerah;

5.    Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;

6.    Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pengembangan pariwisata daearah;

7.    Penguatan tata kelolah pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

 

 

Semmy

AMBON - Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba menyebutkan, pihaknya pada tanggal 14 Desember nanti, akan menggelar rapat di Jakarta, terkait perkembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN), ruas jalan di Taman Nasional (TN) Manusela dan Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku yang dihitung dari luas wilayah laut Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan Purba, usai pertemuan Tim Komite II DPD RI dengan Gubernur Maluku Said Assagaff bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara serta pihak Balai Taman Nasional (TN) Manusela.

"Hal yang akan kita bicarakan terkait kabar perkembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN). Untuk ini, secara khusus kita akan melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Nanti setelah matang, baru dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti," terang Purba.

Hal berikut yang akan dibicarakan pada rapat tersebut, menurut Purba, pihaknya akan mendukung Pemerintah Provinsi Maluku, untuk mendapatkan kejelasan nasib terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang berjanji DAU Maluku yang bakal dihitung berdasarkan luas wilayah laut daerah ini.

Permasalahan berikut yang akan ikut dibahas, lanjut Purba, yakni soal status jalan trans Pulau Seram yang melintasi Taman Nasional (TN) Manusela.

"Supaya kita bisa mencari jalan keluar seperti apa terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara, namun berada dalam wilayah Taman Nasional yang merupakan kewenangan Taman Nasional (TN) Manusela itu," tutur Purba.

Intinya, menurut Purba, pembicaraan ini penting termasuk juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar mendapatkan kejelasan terkait kerja sama antara Balai TN Manusela dan Balai Jalan, soal ruas jalan yang sangat vital bagi sejumlah kawasan di Pulau Seram ini (*)

AMBON - Fakta sejarah menunjukkan, banyak orang hebat dan memiliki segalanya, bisa hancur binasa karena ambruk akhlaknya, seperti Fir'aun, Namruz, Karun dan sebagainya.

"Kita perlu menyadari bahwa kerusakan akhlak adalah akar dari semua kerusakan yang ada di muka bumi ini," ujar Gubernur Maluku Said Assagaff, pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 H, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Maluku, di Masjid Raya Al Fatah Ambon, jumat (1/12) malam.

Dia katakan, banyak contoh imperium besar yang menjadi pusat peradaban juga hancur, karena mereka mengalami krisis akhlak, contohnya Kaum Lut, Kaum Ad, dan Kaum Tsamud.

Demikian halnya, lanjut Gubernur, banyak keluarga yang hebat dan memiliki segalanya bisa hancur, karena hancurnya akhlakul karimah.

Hal ini, disebut Gubernur, sejalan dengan sebuah pepatah Arab yang berbunyi, "Sebuah bangsa akan tetap eksis atau berjaya, bilamana bangsa itu berakhlak, tapi jika akhlaknya hancur, maka akan bersama hancurnya akhlak tersebut".

"Untuk itu pula, kurang lebih 14 abad silam, Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki Budi pekerti yang mulia", ujar Gubernur Assagaff.

Lantaran itu, dalam peringatan Maulid Nabi ini, Gubernur mengimbau, agar kita tidak terjebak dengan kesibukan mengurus serimonialnya saja, tetapi sejatinya melaui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan sebagai momentum untuk menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW.

Ini menurutnya, dalam rangka perubahan pola pikir dan karakter atau akhlak kita semua, dari hal-hal yang tidak terpuji.

"Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah seorang suami yang terbaik untuk istrinya, seorang ayah terbaik untuk anak-anaknya, seorang sahabat terbaik untuk para sahabatnya, seorang pedagang dan peternak terbaik sepanjang sejarah, hingga seorang pemimpin besar terbaik sepanjang zaman," tutur Gubernur.

Semua keteladanan Rasulullah itu, disebut Gubernur, telah menjadi mata air peradaban dunia yang tak pernah kering dan tak pernah lekang dimakan waktu.(*)

 

AMBON - Memasuki Minggu Adventus I bagi umat Kristiani, Gubernur Maluku Said Assagaff mencanangkan Penyalaan Pohon Natal Mangga Dua Klasis GPM Kota Ambon Tahun 2017, di kawasan Mangga Dua, Minggu (3/12) dini hari.

"Ada banyak alasan untuk mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selain karena kesempatan yang sangat berbahagia ini, tetapi lebih lagi, karena persaudaraan hidup diantara kita terpelihara dengan indahnya, sehingga acara pencanangan Pohon Natal Mangga Dua, sebagai tanda dimulainya Minggu-minggu Adventus 2017, berlangsung dengan hikmah," ujar Gubernur Assagaff.

Assagaff katakan, ini adalah bukti, bahwa kita saling memiliki, mendukung dan menopang. Dia mengaku memiliki saudara-saudara dan yakin mereka pun merasakan hal yang sama.

Karena itu, menurut Assagaff, mungkin lebih tepat disebut, bahwa kehadirannya di acara subuh ini, adalah selain sebagai seorang pemimpin, juga sebagai saudara dalam komunitas warga Mangga Dua. Sehingga nuansa berbagi kasih menjadi suasana abadi di antara mereka.

"Setiap kali merayakan minggu-minggu Adventus, adalah sama dengan mengingatkan kita tentang sebuah penantian. Hal menanti, adalah sebuah pekerjaan yang tidak hanya diisi dengan berpangku tangan dan pasrah, melainkan harus dengan kerja nyata dalam berbagai dimensi tugas dan tanggung jawab.

Atas momentum yang terjadi di tempat tersebut, Assagaff meminta diperkenankan menyampaikan beberapa hal terkait acara pencanangan tersebut.

"Pertama, acara pencanangan ini, bukan sebuah seremoni berulang. Tetapi memiliki makna terdalam, dalam kerangka menjadikan kawasan Mangga Dua sebagai kawasan yang Indah dan asri," tuturnya.

Dari kawasan ini pula, lanjut Assagaff, Kota Ambon ikut menjadi terang dan Indah. Dia mengaku, memang tidak sedang membahas diksi terang itu, tetapi dirinya yakin kita semua adalah anak-anak terang untuk negeri dan persada ini.

"Kedua, pohon Terang Mangga Dua sudah dikenal seluruh warga di negeri ini, juga diberbagai media massa, dan meluas sampai media sosial. Saya yakin, keberadaannya pun, akan menjadi objek selfie dan ziarah iman warga di kota ini," ujarnya.

Saturday, 25 November 2017 16:12

GUBERNUR LANTIK PEJABAT BARU

Gubernur Maluku Said Assagaff melantik Frona Koedoeboen sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, menggantikan pejabat sebelumnya Roy Halattu yang telah memasuki masa pensiun. Pada acara pelantikan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, Jumat (24/11) ini, Gubernur Assagaff juga melantik Husein Marasabessy sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, yang sebelumnya dijabat Koedieboen. - Foto: Humas Pemprov Maluku -

 

TEPA - Gubernur Maluku Said Assagaff dimintai bantuan pengadaan akses telekomunikasi, ketika berdialog dengan warga di Desa Watuwei (Pulau Dawelor), Desa Lewah (Pulau Dai) dan Kota Tepa di Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa (21/11).

Kunjungan Gubernur Assagaff ke tiga tempat tersebut, antara lain untuk menghadiri acara Perayaan Syukur 100 Tahun Injil Masuk di Desa Watuwei, Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau-pulau Babar Timur dan Peresmian Lakpona (Baileo) Imanuel, Jemaat GPM Watuwei.

Selanjutnya ke Desa Lewah untuk Pentahbisan Gedung Gereja Betlehem Jemaat GPM Lewah, serta menutup Bimbingan Teknis Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Rangka Kelancaran Pemilukada di Kawasan Perbatasan pada Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yang dilangsungkan di Tepa.

Selain akses telekomunikasi, Gubernur yang diberi gelar khusus sebagai tokoh adat Pulau Babar saat tiba di Pelabuhan Tepa ini, juga diminta bantuannya untuk memperhatikan akses transportasi dan kebutuhan obat-obatan terutama untuk masyarakat di Desa Watuwei dan Desa Lewah.

Bahkan Wakil Bupati MBD Benjamin Noah, yang ikut mendampingi Gubernur Assagaff di Desa Watuwei, berharap agar orang nomor satu di Provinsi Maluku ini bisa memperhatikan akses jalan di Pulau Babar, terutama ruas jalan provinsi antara Tepa dengan Letwurung.

"Kami mengharapkan bantuan Pak Gubernur untuk dermaga, bandara di Babar, akses telekomunikasi dan akses jalan. Terutama ruas jalan Tepa - Letwurung, yang ongkos melintasinya saja bisa 10 kali lipat biaya transportasi dari Tepa ke Ambon," ujar Benjamin Noah kepada Gubernur saat berada di Watuwei.

Menurut Noah, jika biaya transportasi dari Tepa ke Ambon menggunakan kapal laut hanya berkisar antara Rp.25.000 hingga Rp.50.000. Transportasi Tepa ke Letwurung menggunakan ojek sepeda motor ongkosnya mencapai Rp.250.000.

Menanggapi permintaan Noah soal jalan tersebut, Gubernur Assagaff berjanji akan memperhatikannya, apalagi ruas jalan Tepa - Letwurung termasuk jalan provinsi.

"Tadi saya bicara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita akan terus melanjutkan tanggung jawab kita di provinsi, untuk bisa melanjutkan jalan-jalan provinsi, termasuk yang ada di Pulau Babar," papar Gubernur.

Untuk akses transportasi, Gubernur Assagaff meminta dukungan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far yang juga ikut dalam rombongan bersama beberapa Kepala Dinas lainnya, agar membantu kebutuhan warga di Desa Watuwei dan Desa Lewah.

"Nanti akan kami bantu dengan body motor ikan sebanyak 10 buah. Diusahakan bulan 10 (Oktober) 2018, dibawa ke sini (Watuwei)," janji Kadis Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur, yang langsung didengar warga Watuwei.

Sementara untuk Desa Lewah, Kadis Kelautan dan Perikanan menyanggupi kepada Gubernur Assagaff, pihaknya akan memberikan body pancing tonda sebanyak dua buah.

Sedangkan untuk permintaan dermaga terapung, khususnya di Desa Lewah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Frans J. Papilaya menyanggupi kepada Gubernur Assagaff, kalau pihaknya tahun depan akan melakukan survei ulang.

"Kalau begitu, tahun depan sekaligus survey sama bersamaan dengan proses AMDAL-nya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama, supaya bisa dianggarkan, mulai fisiknya itu di tahun 2019," ujar Gubernur Assagaff.

Mengenai koneksi WIFI untuk Desa Watuwei, Lewah termasuk di Kota Tepa, sebagaimana permintaan para guru SMU di kota ini agar Ujian Nasional Berbasis Komputer bisa berjalan dengan baik, Gubernur meminta Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Provinsi Maluku M. Junaries untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

"Untuk akses telekomunikasi, Kepala Biro Humas, nanti sampai di Ambon tolong komunikasikan dengan pihak Telkomsel. Bilang saja, saya minta mereka ke sini, supaya bisa melihat kondisi dan kemungkinannya di sini," perintah Gubernur kepada Karo Humas dan Protokol.

Namun Gubernur mengingatkan, soal tower untuk komunikasi, sebenarnya dibangun oleh Kabupaten. "Nanti urusan jaringannya, baru diusahakan oleh Provinsi. Kalau sudah ada tower, saya pastikan dalam satu bulan kemudian, sudah bisa ada jaringan," terang Assagaff.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur menyerahkan sebuah telepon satelit untuk Desa Lewah, yang diharapkan bisa digunakan dalam kondisi mendesak dan darurat, misalnya ada warga yang jatuh sakit dan harus dibawa ke ibukota kecamatan.

Sementara untuk menjawab kebutuhan obat-obatan di Desa Lewah, yang biasanya sulit dijangkau karena cuaca laut yang tidak bersahabat pada musim-musim tertentu, Gubernur meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Meykal Pontoh, membantu dengan pasokan obat-obatan.

"Bulan depan obat-obatan sudah bisa ada di sini ya Ibu Kadis. Kalau cuma bisa sampai di Saumlaki, nanti dari Saumlaki ke Lewah, biaya transportasinya saya yang tanggung," janji Gubernur Assagaff.

Selanjutnya untuk listrik di Desa Watuwei dan Lewah, Gubernur minta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Vera Tomasoa menyampaikan kepada Kepala Dinas ESDM Maluku,
Martha Magdalena Nanlohy yang kebetulan tidak ikut bersama rombongan Gubernur.

"Ibu Vera tolong sampaikan ke Kadis ESDM kita akan berikan listrik tenaga Surya di sini ya. Modelnya beda dengan yang dulu. Kalau yang ini garansinya tujuh tahun," ujar Gubernur.

Dia berharap, semua bantuan yang diberikan itu, sudah ada progresnya pada bulan Oktober tahun depan, di masa terakhir dirinya menajabat sebagai Gubernur Maluku.

"Jika saya masih terpilih, bulan November saya kembali ke sini, sudah bisa melihat perkembangannya. Tapi jika tidak terpilih, tetap harus direalisasikan, karena saya kerja sampai bulan Oktober," demikian Assagaff.(*)

TEPA - Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, dirinya ingin membagi sukacita, sebab gereja tetap memberikan kontribusi positif, bagi suksesnya pembangunan dan persaudaraan sejati.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff, saat menghadiri acara Perayaan Syukur 100 Tahun Injil Masuk di Desa Watuwei, Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau-pulau Babar Timur dan Peresmian Lakpona (Baileo) Imanuel, Jemaat GPM Watuwei, Kecamatan Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Selasa (21/11).

"Iklim ini harus kita rawat dan jaga dalam seluruh aspeknya. Sebab GPM sudah membangun teologi kontekstual, terutama dalam segmen adatis, dan itu sudah terbukti dan semakin mantapnya sistem-sistem bermasyarakat kita di sini," ujar Assagaff.

Lebih lanjut Assagaff katakan, merayakan syukur 100 tahun masuknya Injil di Jemaat GPM Watuwei, Klasis Pulau-Pulau Babar Timur, bagi Saya memiliki makna yang sangat penting, karena telah merayakan secara langsung 100 tahun sejarah panggilan Tuhan kepada masyarakat dan jemaat di Watuwei.

Injil yang datang ke sini, menurut dia, adalah Injil yang masuk dan berjumpa dengan orang-orang Watuwei secara utuh.

"Karena itulah, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab Ia terus memakai Gereja sebagai alat pemberitaan kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar pembebasan di dunia, dan terutama di Provinsi Maluku," tuturnya.

Syukur itu pun semakin utuh hari ini, kata Assagaff, sebab sebagai orang Kristen di Jemaat Watuwei, mereka masih bisa merayakan satu abad datangnya Injil, setelah tiga ratus tahun lebih Injil itu masuk ke Ambon.

"Kita bisa membayangkan, betapa sulitnya berlayar ke negeri ini pada satu abad lalu. Watuwei ibarat ujung dunia yang jauh, dan mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk oleh navigator-navigator Eropa yang sudah menggunakan alat-alat pelayaran canggih sekalipun," imbuhnya.(*)

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff, Senin (27/11), menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, pada Rapat Paripurna di gedung dewan, Kawasan Karang Panjang, Ambon.

"Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, sejatinya merupakan kelanjutan dari Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu," ujar Gubernur Assagaff dalam pidato pengantarnya.

Menurut Assagaff, sebagaimana dimaklumi bersama, berdasarkan amanat ketentuan pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seyogyanya penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober.

"Namun padatnya kegiatan Pemerintah Provinsi Maluku dan agenda DPRD Provinsi Maluku, maka Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 baru dapat kami sampaikan pada hari ini," ungkapnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, menurut Assagaff, diharapkan menjadi instrumen penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Maluku yang rukun, religius, damai, sejahtera dan aman dijiwai semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan.

Dalam Rancangan APBD ini, Assagaff katakan, perangkat daerah selain merencanakan program dan kegiatan serta anggaran dalam Rencana Kerja Anggarannya, juga menetapkan indikator, tolok ukur dan target kinerja, sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dan kinerjanya.

"Dalam kaitan itulah, perkenankan saya menyampaikan secara garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 ini," ujarnya.

Pertama, menurut Assagaff, Pendapatan Daerah direncanakan naik menjadi Rp.3,46 trilyun, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar Rp.3,15 trilyun atau terjadi kenaikan sebesar Rp.314,13 milyar atau meningkat sebesar 9,98 persen.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, lanjut Assagaff, direncanakan Rp.806,82 milyar. Ini melebihi tahun anggaran 2017 sebesar Rp.698,91 milyar, atau bertambah sebesar Rp.107,91 milyar atau naik 15,44 persen," terangnya.

Lalu untuk, Dana Perimbangan, lanjut Assagaff, direncanakan meningkat menjadi Rp2.64 trilyun dibandingkan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.2,43 trilyun, atau bertambah sebesar Rp.203,49 milyar atau naik 8,36 persen.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah, disebut Assagaff, direncanakan sebesar Rp.18,47 milyar, atau bertambah sebesar Rp.2,72 milyar atau naik sebesar 17,30 persen dari anggaran tahun sebelumnya.

"Kedua, pada bagian Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.3,48 trilyun rupiah atau naik sebesar Rp.309,18 milyar atau 9,74 persen dari tahun anggaran 2017 yang hanya sebesar Rp.3,17 triliun," ungkapnya.

Untuk kelompok Belanja Tidak Langsung, menurut Assagaff, direncanakan sebesar Rp.1,95 trilyun, bertambah sebesar Rp 320,42 milyar atau meningkat sebesar 19,65 jika persen dibandingkan tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1,63 triliun.

Sedangkan untuk Belanja Langsung, tambah Assagaff, direncanakan sebesar Rp.1,53 trilyun, apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1,54 trilyun, maka terjadi penurunan sebesar Rp 11,24 milyar atau 0,73 persen.

"Dari gambaran keuangan daerah seperti yang disebutkan di atas, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp.20,54 milyar sebagai akibat dari pendapatan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah," ujarnya.

Sekalipun demikian, dia menyebutkan, defisit ini masih lebih rendah dari tahun anggaran 2017 sebesar Rp 25,49 milyar.

Selanjutnya, Assagaff katakan, Pembiayaan Daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut

"Pada sisi Pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah direncanakan sebesar Rp.20,54 milyar yang bersumber dari Estimasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2017, sedangkan Pembiayaan yang merupakan Pengeluaran Daerah tidak dianggarkan," paparnya.

Dia menandaskan, dari gambaran Pembiayaan Daerah tersebut, maka terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.20,54 milyar.

Dengan demikian, menurut Assagaff, defisit dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.20,54 milyar sebagai akibat dari pelampauan kebutuhan belanja terhadap kemampuan pendapatan daerah, dapat ditutupi oleh pembiayaan netto tersebut.

Assagaff menuturkan, maksud yang hendak dia tegaskan di sini, adalah bahwa sekalipun anggaran terbatas namun seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dihasilkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

"Demikian yang dapat disampaikan. Akhirnya saya menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBD Tahun 2018 ini kepada Dewan Yang terhormat, untuk ditelaah dan dibahas bersama eksekutif dan selanjutnya mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai APBD Tahun Anggaran 2018 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan," demikian Assagaff.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff, menyampaikan terima kasih, dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, sambil terus berharap akan dukunganya, agar tugas dan tanggung jawabnya bersama Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam memimpin Maluku, dapat mereka persembahkan dengan segala baik. (*)

Monday, 27 November 2017 15:38

TABUR BUNGA HUT KORPRI

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir menjadi Inspektur Upacara Tabur Bunga jelang HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-46, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha Ambon, Senin (27/11).Selain Sekda, ikut hadir pada acara Tabur Bung ini, Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Maluku dan Kota Ambob, serta para Pegawai Negeri Sipil (PNS). - Foto: Humas Pemprov Maluku -

Sunday, 19 November 2017 13:18

Wagub Ajak GMKI Tetap Jaga Kesatuan Bangsa

AMBON - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengajak Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa khususnya antara pemuda (Cipayung).

"Toleransi harus terjaga dan dibawa ke mata dunia, supaya Indonesia, khususnya daerah Maluku dikenal dengan toleransinya. Hal ini yang harus dipegang sebagai tolak ukur," ujar Wagub, saat menutup kegiatan International Interfaith Dialogue (IID), yang digelar GMKI di Ambon, pada Kamis (16/11) hingga Sabtu (18/11).

Pada jamuan makan malam dan penutupan kegiatan di Kediaman Wagub, Sabtu (18/11) malam, yang digelar dengan semangat Hari Toleransi Internasional ini, Sahuburua katakan, bukti dari Maluku mengutamakan toleransi sebagai value, pemerintah dan masyarakat sudah berkomitmen menjadikan daerah ini sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama.

Termasuk rencana Pemerintah Daerah Maluku, lanjut Wagub membangun Kawasan Perkampungan Multikultur sebagai Pusat Kerukunan Antarumat Beragama. Warga yang menghuninya akan berasal dari berbagai lintas agama, lintas etnis, budaya dan suku.

"Kita berharap dengan lahan yang sudah tersedia, pembangunan akan dilakukan dan pada akhirnya akan terlihat sendiri maknanya," tutur Sahuburua.

Sebagai pribadi, Sahuburua mengaku punya kebanggaan tersendiri bisa berada di tengah-tengah potensi anak muda bangsa khususnya GMKI.

"Ini jarang-jarang terjadi sepanjang ini, usai menjabat Ketua Umum DPP KNPI beberapa tahun lalu. Apalagi hal yang dibicarakan sangat bermanfaat bagi organisasi, daerah dan peserta. Pemprov Maluku mengapresiasi GMKI yang sudah mempercayakan Maluku, khususnya Kota Ambon, sebagai tuan rumah untuk berbicara dan belajar tentang toleransi, pilihan ini tidak salah," ujar Wagub.

Apresiasi tinggi itu menurut Wagub tidak berlebihan, sebab GMKI telah mencatat sejarah baru dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata nasional dan internasional dengan mencetuskan pentingnya toleransi.

Dipilihnya Maluku sebagai locus, disebut Sahuburua tidak salah, karena Maluku sudah melakukan itu dan tentu menjadi suatu rasa tersendiri.(*)

 

Tuesday, 14 November 2017 13:14

Kapolri Puji Pesatnya Pembangunan di Ambon

AMBON - Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian memuji perkembangan yang terjadi begitu cepat di Maluku khususnya Kota Ambon, pasca tragedi kemanusiaan yang pernah melanda daerah ini tahun 1999 lalu.

"Jika dibandingkan dengan daerah lain yang pernah dilanda konflik, perkembangan di Maluku khususnya Kota Ambon sangat jauh pesat perubahannya," ujar Tito.

Hal ini dikatakan Kapolri, dalam sambutannya pada acara makan malam bersama jajaran Polri dan Muspida Maluku yang juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff, bertempat di The Natsepa Hotel, Senin (13/11) malam.

“Perkembangan di Maluku khususnya Kota Ambon sangat pesat, saya sangat kagum dengan perkembangan yang terjadi di daerah ini,” ujar Kapolri.

Pada kesempatan tersebut Kapolri juga mengungkapkan selama dirinya menjabat Kapolri baru kali ini melakukan kunjungan resmi ke Polda Maluku dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Brigade Mobil (Brimob) Polri ke-72.

“Sebelumnya saya sudah beberapa kali datang melaksanakan tugas, tetapi saat itu belum menjabat sebagai Kapolri, dan saya tidak pernah melaksanakan kunjungan kerja secara resmi di Kota Ambon," ujar Tito.

Menurut dia, itu menandakan bahwa Kota Ambon adalah daerah yang aman, karena dirinya banyak melaksanakan kunjungan kerja secara resmi, biasanya ke wilayah yang ada masalah.

Tito mengaku pertama datang di Kota Ambon pada tahun 2005, dan saat itu masih terasa suasana konfliknya, yang tentu sangat jauh berbeda dengan sekarang.

Dia juga menyebut, Kota Ambon sangat cepat recovery dibandingkan dengan daerah konflik yang lain seperti Poso.

"Alhamdulillah pembangunan pasca konflik di Ambon sangat cepat hampir tidak terlihat bangunan bekas konflik, hal ini membutikan sinergitas antara TNI-Polri dan seluruh pihak sangat baik," imbuhnya.

Kota Ambon, dinilai Tito, sangat baik dijadikan tempat untuk pangkalan gerak membatu wilayah konflik di wilayah timur yang jauh dari pusat ibu kota.

“Polri harus bisa bekerjasama dengan TNI, pemda dan tokoh tokoh masyarakat, dan sinergitas yang ada saat ini harus kita pertahankan serta dinamika politik tidak boleh memecah kita, apapun yang terjadi kita utamakan keamanan,” tandasnya.

Sementara itu Gubernur Maluku Said Assagaff, pada sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian dan rombongan di Maluku khususnya Kota Ambon.

Pada kesempatan tersebut Assagaff juga mengajak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk dapat mengunjungi objek wisata di Kota Ambon, salah satunya Pulau Pombo.

“Selamat datang Pak Kapolri dan rombongan di Kota Ambon Manise. Dan selamat menikmati keindahan wisata di kota ini . Salah satunya, kalau Pak Kapolri punya kesempatan bisa mengunjungi Pulau Pombo yang tidak terlalu jauh letaknya. Bisa menikmati keindahan laut di sekitarnya,” ajak Assagaff, yang pada kesempatan tersebut juga menyinggung sangat baiknya kerja sama TNI-Polri dan Pemerintah Maluku saat ini.

Turut Hadir pada acara jamuan maka malam tersebut Kalemdiklat Polri, Komjen Pol. Drs. Unggung Cahyono, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Drs. Ari Dono, Kakor Sabhara Polri, Irjen Pol Drs. Umar Septono, Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Deden Juhara, Kapusdokes Polri, Irjen Pol Arif Sulistianto, Asrena Polri, Irjen Pol Drs. Bambang Suhawibowo, Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Tri Soewandono, Wakpolda Maluku, Brigjen Pol Drs. Daniel Pasaribu, Kajati Maluku, Manumpak Pane, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Karo Pal Slog Polri, Brigjen Pol. Drs. Widodo Eko Prihastopo, MM, Karo Penmas, Brigjen Pol Drs Rikwanto, Karo Provos Brigjen, Pol Drs Refdi Andri, M.Si, Koorpsripim, Kombes Rachmat Wibowo, Sik.(*)

Page 1 of 32

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 13 Desember -15 Desember 2017
 

 

INFO GEMPA



 

 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top