Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU SELATAN

MENGENAL BURU selatan

1.1 Letak Daerah

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara 2o30’00” LS hingga 5o50’00” LS dan 125o00’00” BT hingga 127o00’00” BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas 5.060,0km2, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ambalau.

1.2 Iklim

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980), maka Kabupaten Buru Selatan termasuk dalam tiga zone Agroklimat yaitu zone I.3, III.1, dan zone III.2 dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1800–3000mm, dan memiliki 3–6 BB dan 2–3 BK (zone C2 dan D2).

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi iklim di Kabupaten Buru Selatan. Periode musim hujan berlangsung selama lima bulan yakni mulai dari bulan Desember sampai Maret dan Juli. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1226,1 mm.

 

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9oC (bulan Juli dan Agustus) sampai 28.3oC (bulan April). Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli (31,1oC) dan tertinggi pada bulan Nopember(33,4oC). Sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (22,3oC), dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (24,3oC).

1.3 Fisiografi

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan lahan pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi daerah penelitian terbagi atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan. Fisiografi dataran dengan lereng datar hingga bergelombang (0–15%)seluas 9308.9 hektar (1.8 %),fisiografi perbukitan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 53663.3 hektar(10.6 %),fisiografi pegunungan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 443027.8 hektar (87.6 %).

1.4 Kondisi Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan adalah;Tanah Regosol (Psamments) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, dan penggunaan lahan yang umumnya ditemukan adalah kelapa, dan tanaman campuran. Vegetasi khusus yang ditemukan seperti ketapang, waru dan jenis vegetasi bawah seperti pescapreae.

Tanah Aluvial (Fluvents), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang dengan penggunaan lahan kelapa, kebun campuran, dan ladang. Tanah Gleisol (Aquents/Aquepts), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk dengan penggunaan lahan kelapa, dan ladang. Vegetasi khusus yang ditemukan adalah sagu, dan nipah. Tanah Litosol (Lithick orthents), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Rensina (Rendolls),dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran, hutan primer dan hutan sekunder.Tanah Kambisol (Tropepts),dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang) serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Brunizem (Udalfs),dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran dan ladang, serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Podsolik (Udults), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.Vegetasi yang ditemukan adalah kebun campuran, dan ladang serta hutan primer dan hutan sekunder.

1.5 Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 52.949 jiwa dengan uraian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kepala Madan 9.343 jiwa yang terdiri dari 4.803 jiwa laki-laki dan 4.540 jiwa perempuan; Kecamatan Leksula sebanyak 15.863 jiwa yang terdiri dari 8.332 jiwa laki-laki dan 7.531 jiwa perempuan; Kecamatan Namrole sebanyak 8.547 jiwa yang terdiri dari 4.465 jiwa laki-laki dan 4.082 jiwa perempuan;

Kecamatan Waisama sebanyak 9.689 jiwa yang terdiri dari 5.008 jiwa laki-laki dan 4.681 jiwa perempuan; Kecamatan Ambalau sebanyak 9.507 jiwa yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.556 jiwa perempuan.

ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU SELATAN

Logo Kabupaten Buru Selatan didesain dengan mengambil bentuk Persial berwarna Kuning sebagai Wadah yang memuat instrument sebagai berikut :

1.       Bingkai bentuk sudut segi empat dengan warna tepi bingkai terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih;

2.       Warga logo yang dominan kuning

3.         Ikat Kepala (Lestare atau Ifutin)

4.         Dua Jenis Tanaman yaitu hotong (Feten, setaria italic) dan miranti (biahut/lodi, shore sp);

5.         Meranti dan hotong disatukan dalam 4 simpul ikatan

6.         bentuk bidang dalam oval;

7.         Tombak dan tifa

8.         Moto yang terdapat dalam logo tersebut adalah “Lolik Lalen Fedak Fena”

SEJARAH

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaiakan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasekan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka siding paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tenatang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.

secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2016 – 2021, Togop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH mengandung beberapa perspektif, sebagai berikut :

1.       Historis : Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu Kabupaten baru (termuda) di Provinsi Maluku yang dimekarkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesain program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan;

2.    Filosofis : Kabupaten Buru Selatan sebagai suatu daerah otonom yang berkarakter kepulauan membutuhkan instrument kebijakan pembangunan secara khas dalam membina semangat persaudaraan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat “ LOLIK LALEN FEDAK FENA”

3.    Sosiologis : Tipikal masyarakat yang harus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan program dan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata;

4.    Futurologis : Dalam tangungjawab pemerintah ke depan, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituntut peka dan tanggap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik demi pensejahteraan rakyat.

 

“Mewujudkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten Yang Rukun Berbasis Agro – Marine “

 

Makna Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2016 – 2021, Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (Lima) visi yang di usung yaitu:

  •  Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;.
  •  Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;
  •  Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;
  •  Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah;
  •  Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;
Misi di atas dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Buru Selatan dan dijabarkan dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan tahun 2016-2021, yaitu:

1.    Memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;

2.    Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;

3.    Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;

4.    Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi /komoditas unggulan daerah;

5.    Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;

6.    Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pengembangan pariwisata daearah;

7.    Penguatan tata kelolah pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

 

 

Admin

 


Ambon, Humas
Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korps Pegawai Negeri (Korpri) sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban dan juga sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah. Demikian Sambutan Gubernur Maluku, Saad Assagaff yang dibacakan Hamin bin Thahir saat Pembukaan Seleksi MTQ Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/7).


“Dalam konteks ini, pelaksanaan MTQ Korpri sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban, yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, karakter, habitus (kebiasaan), dan pola hidup,” ujarnya.


Perubahan ke arah lebih baik, katanya, seperti dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan transformatif serta dari cara hidup yang konfliktual kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai.


“MTQ ini juga merupakan salah satu program Korpri di Bidang Kerohanian, saya pandang sebagai sarana penting dan strategis dalam mendukung program pemerintah guna meningkatkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mendukung peran strategis Aparatur Sipil Negara,” terangnya.


Assagaff mengharapkan, hasil seleksi MTQ ini dapat diikutsertakan anggota Korpri dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional IV yang akan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta, November nanti diharapkan para qori dan qori’ah mempertajam kemampua membaca ayat-ayat suci Al-qur’an.


“Saya mengharapkan agar apa yang saudara-saudara peroleh pada saaat seleksi MTQ Korpri Tingkat Provinsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pada pelaksanaan MTQ Korpri tingkat Nasional ke-IV,” harapnya.
Dirinya juga berharap kepada Dewan Pengurus Korpri Provinsi Maluku agar dapat memberikan perhatian serius guna menanamkan dan membina kecintaan bagi anggota Korpri terhadap Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam.


“Kesemuanya ini menjadi tanggungjawab kita bersama, baik Dewan Pengurus Korpiri Provinsi dan para Dewan Hakim untuk menyatukan sikap dan pola pikir sehingga upaya pembinaan dan pengembangan seni baca Al-qur’an bagi anggota Korpri dapat menghasilkan prestasi terbaik yang mampu mengangkat nama harum daerah Maluku,” tukas Assagaff.


Dimintakan agar para peserta seleksi MTQ yang berasal dari kabupaten/kota se-Maluku agar berlomba penuh semangat juang dan sprotifitas serta tetaplah menjagi persatuan dan kesatuan antar sesama. Hal ini disebabkan, pelaksanaan event-event keagamaan seperti MTQ ini mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spritual bangsa karena masalah moral atau mental spritual bangsa akan sangat menentukan masa depan peradaban bangsa ini.


“Sejatinya dalam pelaksanaan acara-acara keagamaan seperti ini tidak membuat kita terjebak pada acara-acara serimonial saja, tetapi seharusnya kita dapat menangkap makna dan intisarinya serta berimplikasi secara signifikan terhadap pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini,” terang Assagaff. (**)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (12/7/2018) menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPB) Provinsi Maluku, yang dipusatkan di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon.

Assagaff didampingi sejumlah pejabat diantaranya, Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus dan Kepala BPNB Provinsi Maluku, Brigjen Pol. Rusno Prihardito.

"Sejumlah kasus narkotika dan obat-obatan beberapa tahun terakhir tampak mengejutkan bangsa Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Hal ini, menurut Wiranto, terlihat dari penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak hanya terjadi di wilayah daratan, melainkan terjadi di wilayah perairan negara kita.

Dia katakan, perang besar terhadap Narkoba menuntut seluruh komponen masyarakat maupun elemen bangsa untuk bergerak secara aktif melawan kejahatan terorganisir yang bersifat lintas Negara.

“Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa, yang harus diatasi secara serius, apabila tidak ditanggulangi dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam proxy war untuk melumpuhkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara,” paparnya.

Disebutkan, masalah yang ditimbulkan oleh Narkoba akan terus menggerogoti bangsa dari hulu sampai hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi ancaman terbesar bagi bonus demografi bangsa pada tahun 2030 nanti dengan kehancuran generasi muda sebagai penerus estafet perjuangan bangsa.

“Sehingga dalam mengatasi permasalahan Narkoba diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan. Pendekatan penegakan hukum bertujuan untuk memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya. Sedangkan pendekatan kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai para pengguna Narkoba melalui perawatan atau rehabilitasi,” jelasnya.

Selain pendekatan penegakan hukum dan pendekatan kesehatan, upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat harus dioptimalkan untuk turut serta aktif dalam menanggulangi permasalahan Narkoba.

“Sehingga warga Negara kita dapat terlindungi dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Dengan terlindunginya rakyat kita maka akan melahirkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk berperan dalam menghadapi globalisasi dan dalam menghadapi globalisasi dan tantangan berbangsa dan bernegara,” terang menteri.

Menteri juga menyebutkan, BNN telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Melalui konsep tersebut, menteri berharap, Kementerian atau Lembaga bergerak bersama BNN melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah tanah air tanpa terkecuali.

“Saya sangat mendukung dan akan mendorong rencana aksi tersebut agar dapat segera diterapkan,” tegas Wiranto.

Selain itu, dia juga mengatakan, BNN telah menginisiasi program alternative development 2016-2025 di 3 (tiga) Kabupaten, Aceh Besar, Bireun dan Gayo Lues di provinsi Aceh, yang merupakan langkah maju pembangunan berkelanjutan.

“Diharapkan program ini dapat didukung oleh semua pihak, sebagai bentuk komitmen kita membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah yang paling rentan peredaran Narkoba,” ingatnya.

Untuk itu, melalui Tema HANI pada Tahun 2018 dari United Nations Office Drugs and Crimes (UNODC) adalah “Listen first, listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe selaras dan sejalan dengan tema HANI negara ini.

“Saya kira tema tersebut selaras dan sejalan dengan tema HANI Negara kita yaitu, Menyatukan dan Menggerakan Seluruh Kekuatan Bangsa Dalam Perang Melawan Narkoba untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Sehat tanpa Narkoba,” tegasnya.

Atas nama pemerintah, pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas upaya BNN, kepolisian dan pihak terkait yang telah melakukan langkah serius dan tegas untuk menyelamatkan anak bangsa.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga, bersama dengan masyarakat, saya instruksikan untuk bersama-sama dengan BNN menanggulangi ancaman Narkoba secara sungguh-sungguh. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko, sebagai kepala BNN yang telah menunjukan langkah serius untuk bertindak tegas terhadap para Bandar Narkoba,” tandas Menteri Wiranto. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)

 

Pada hari ini, Senin (9/7) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih mudah disebut dengan nama generik OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian,” kata Darmin Nasution. Dengan sistem OSS, imbuh Darmin, “Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.”

Hadir dalam peresmian sistem OSS ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong; Kepala Staf Presiden Moeldoko; serta perwakilan menteri dan kepala lembaga lainnya.

Darmin menerangkan bahwa Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan telah mengadakan uji coba konsep di tiga lokasi, yaitu: Purwakarta, Batam dan Palu. Rancang bangun sistem berbasis Teknologi Informasi ini pada dasarnya dengan melakukan interkoneksi dan integrasi sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE), PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Termasuk juga sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Ditegaskan Darmin, “Saat ini operasional OSS diselenggarakan di Kemenko Perekonomian dengan didukung INSW dan kementerian terkait lainnya. Namun ini hanya merupakan masa transisi sambil menyiapkan pelaksanaannya yang permanen di BKPM.”

Sementara itu Kepala BKPM Thomas Lembong menegaskan, “PP-24/2018 ini merupakan milestone positif dan komprehensif untuk menyinkronkan regulasi perizinan di Pusat dan Daerah”, ujarnya. Bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusahanya melalui Sistem OSS, baik untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Saat ini Kemenko Perekonomian telah membuat OSS Lounge yang diharapkan dapat menjadi standar di semua PTSP. Dalam OSS Lounge terdapat pelayanan mandiri, pelayanan berbantuan, pelayanan prioritas, konsultasi umum investasi, dan klinik berusaha.

Satuan-satuan Tugas untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha pun telah dibentuk di semua Provinsi. Sedangkan pembentukan Satgas di tingkat Kabupaten/Kota juga sudah hampir tuntas keseluruhannya, hanya tinggal menunggu pengesahannya di sejumlah Kabupaten/Kota.

#IzinBerusahaKiniLebihMudah
#UntukEkonomiIndonesia

*
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      
Website: www.ekon.go.id
Twitter: @perekonomianRI       


Catatan
• Bantuan Teknis Sistem OSS
o Telp : (021) 2120 1020
o Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Bantuan Teknis Periz

PANDUAN_KULTWIT_NARASI_TUNGGAL_OSS–09_JULI_2018.DOCX

 

(sumber: https://ekon.go.id/berita/view/izin-berusaha-kini-lebih.4094.html )

 

Wednesday, 04 July 2018 01:45

Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF



AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum (IDF) tahun 2018 di Jakarta

“Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).

Menurut Wagub ajang IDF yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang.

“Pemprov Maluku diberikan kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap Wagub.

Oleh sebab pihaknya melalui Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Kita harus mengumpulkan materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara keseluruhan,” paparnya.

Dia katakan, peningkatan konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber Sahuburua.

Lebih lanjut Wagub katakan, IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.

Upaya ini juga, kata Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah, jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,” jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk  Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.

“Ini merupakan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD 2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.

Selain itu yang dibahas adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.

Soal berapa kilometer jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini belum final. Nanti  kalau  sudah final baru kita sampaikan,” paparnya.(*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

 

 

Jakarta (Kemenag) --- Hampir sepekan meninjau persiapan akhir penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, Menag menggelar rapat evaluasi di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (12/06).

Menag menilai persiapan haji 1439H/2018M sudah hampir final. Bahkan, ada sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Cek akhir persiapan haji 2018 berjalan lancar. Bersyukur, secara keseluruhan layanan sudah siap 90-95%. Tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak katering," tutur Menag di Makkah, Selasa (12/06). 

Menag mencatat ada sejumlah inovasi baru pada musim haji 2018. Pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia.

Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun ini. 

"Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah," jelas Menag.

"Dari sebelumnya bisa 4-5 jam, tahun ini diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam," sambungnya. 

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah,  jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan,  khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah,  jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus untuk diantar ke hotel," ujar Menag.  

Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah. QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.

"Kita tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem blocking time," tutur Menag.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini,  bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. 

"Kami juga wajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia," ujarnya.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian  kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong  roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah," ujar Menag. 

Inovasi keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukan sektor atau wilayah hotel  dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi,  tahun ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya,  koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. 

Tahun ini, tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

Inovasi ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini,  Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018.

Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru. 

Pencetakan visa yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag menjadi inovasi kedelapan. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama. 

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah,  Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter. 

Terakhir atau inovasi kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta,  serta rumah sakit TNI/Polri.

Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. 

"Sepuluh inovasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag.

"Kami coba memikirkan hingga detail kecil. Bahkan, jemaah kloter awal tahun ini tidak diundi hotelnya. Mereka akan ditempatkan di radius terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya, memudahkan mereka melakukan tawaf wada’ saat bus shalawat belum beroperasi dan mereka harus segera bersiap pulang ke Tanah Air," tandasnya.

Menag Lukman bertolak ke Arab Saudi pada Kamis (07/06) lalu.  Setibanya di Jeddah,  Menag langsung memimpin rapat bersama jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,  tim penyedia layanan, serta Konjen RI di Jeddah dan tim Kantor Urusan Haji (KUH). Rapat membahas update kesiapan layanan haji tahun ini. 

Esok harinya, Jumat (08/06), Menag bertolak ke Madinah untuk melihat langsung persiapan di sana, mulai dari katering, hotel,  hingga layanan kesehatan. Minggu (10/06), Menag melihat kesiapan layanan di Kota Makkah. Selain cek hotel jemaah, Menag juga melakukan simulasi layanan dan rute bus sholawat yang akan mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram (PP)

#sukseshaji

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

(sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m )

 


AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, selama bulan suci Ramadhan, tentu banyak pengalaman dan kenangan spiritual yang dialami secara bersama-sama. Bahkan dapat dikatakan bulan suci Ramadhan merupakan momentum untuk merasakan bagaimana nikmatnya melakukan “pendakian-pendakian” spiritual.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang digelar di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (25/6).

“Kita mulai dengan makan sahur secara bersama-sama, dengan keluarga maupun teman.  Shalat Tarawih berjamaah di masjid,  kadang juga di rumah dengan keluarga, Bertadarus Al Quran di masjid maupun di rumah, juga I’tikaf di masjid, serta berbagi menyantuni kaum yang lemah hingga buka puasa bersama,” paparnya.

Tentu saja, sebut Assagaff, ini menjadi hal yang menarik.  “Semua pengalaman spiritual yang kita rasakan itu tidak bisa dilelepaskan dari dimensi-dimensi sosial. Karena hampir semua ibadah yang kita laksanakan selalu berjama’ah, dan selain pengalaman spiritual itu, tidak hanya Hablun Minallah saja, tetapi juga dimensi Hablun Minannas,” ucapnya

Menurutnya, semua pengalaman-pengalaman spiritual itu sangat sarat dengan nilai-nilai sosial, dan kebersamaan maupun puncak dari pelaksanaan ibadah puasa itu, dimana semua umat Islam diwajibkan menggenapkan bilangannya dengan mengeluarkan zakat.  

“Saya yakin semua sudah mengeluarkan zakat, karena kalau tidak, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” jelas Assagaff sembari menambahkan berpuasa juga sebagai media untuk melatih kepekaan dan komitmen sosial untuk berbagi kepada sesama, terutama terhadap orang-orang yang lemah.

Demikian halnya, lanjut Assagaff, menyambut hari raya Idul Fitri, tradisi mengucapkan Minal-ai’din wal-faizin, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga dan lingkungan tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku dan agama.  

“Kemudian juga disambung dengan serangkaian acara Halal bi Halal, seperti yang kita laksanakan saat ini. Inilah khazanah kearifan lokal dan kecerdasan lokal kita di Indonesia yang sangat khas, dalam rangka merawat dan merajut pertalian sejati kehidupan berbangsa bernegara dalam spirit Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap, dengan ibadah puasa yang telah dilaksanakan akan dapat menjadi tonggak untuk bermusahabah, merefleksi, belajar untuk menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber kedamaian, sumber kesejahteraan dan sumber keadilan terutama sekali sumber kebaikan untuk sesama manusia.

“Karena itu selaku, Gubernur Maluku, ijinkan saya mengingatkan katong samua orang basudara untuk terus melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang merusak moral dan menghancurkan keutuhan bangsa kita dewasa ini,” tandas Assagaff.

Pada kesematan tersebut, Assagaff yang baru usai menjalani masa cuti sejak 15 Februari dan kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur Maluku, terhitung 24 Juni ini, mengaku kangen dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa kangen itu, lantaran pencalonan kembali dirinya sebagai kandidat Gubernur Maluku periode 2019 – 2023, yang sesuai dengan aturan, maka dirinya tidak dapat bersentuhan dengan birokrasi selama masa cutinya.  

“Selama empat (4) bulan satu (1) minggu, saya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu sudah saya laksanakan optimal. Dan hari ini untuk pertama kalinya, setelah selesai masa cuti, saya bisa ketemu lagi dengan ASN,” tutur Assagaff terharu.

Acara Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Kebersihan Masjid dan Gema Takbiran dalam rangka semarak Idul Fitri 1439 Hijriah, yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Untuk para pemenangnya selain memperoleh piala, sertikat, Pemprov Maluku juga memberikan bantuan berupa uang pembinaan kepada masing-masing pemenang lomba yang diserahkan oleh Gubernur.(*)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

 

 

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden pada Senin siang, 25 Juni 2018, tersebut menjadikan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

"Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin sore, 25 Juni 2018.

Untuk diketahui, Keppres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

"Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," demikian tertulis dalam Keppres itu.


Jakarta, 25 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

 

 

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaksanakan kegiatan “Pelatihan Tangkal Hoax” di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa sore (5/6/2018). Lebih dari 150 (seratus lima puluh) wakil dari berbagai komunitas di Ambon mengikuti pelatihan sebagai rangkaian kegiatan Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara”.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemlu RI dalam implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (Deklarasi CoP) yang ditandatangani para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN tanggal 13 November 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi CoP bertujuan memajukan Budaya Preventif yang antara lain memuat elemen rasa saling memahami, menghargai, serta mendorong nilai toleransi dan moderasi.

“Selain untuk membumikan isu ASEAN di masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam menyaring berita sesuai fakta dan cerdas dalam bermedia sosial,” ujar Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN. Lebih lanjut Riaz menjelaskan bahwa kabar kibul atau hoax telah menjadi perhatian para Pemimpin ASEAN karena dapat menyebarkan kebencian, memicu konflik, dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di ASEAN.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Maluku menyampaikan “Sebagai daerah dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-kultur, kegiatan Pelatihan Tangkal Hoax dirasa sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Ambon.” Dijelaskan lebih lanjut, “Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan dinilai penting karena merekalah ujung tombak kami di masyarakat dalam menangkal penyebaran kabar kibul/hoax di Provinsi Maluku yang kita cintai.”

Senada dengan Plt. Gubernur, Walikota Ambon menyampaikan “Cara yang paling efektif untuk merajut keharmonisan antar individu, antar kelompok, antar bangsa adalah dengan menangkal hoax.”

“Pelatihan Tangkal Hoax” disampaikan oleh Roesda Leikawa dan Marvento Laurens, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pada kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tips dan trik dalam menangkal hoax/berita palsu, berinternet cerdas dan sehat, serta meredam hate speech.

Berdasarkan data MAFINDO, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh subur hoax dengan 1300 hoax yang sudah dibongkar sejak 2015. Tiga bentuk hoax yang sering tersebar, yaitu tulisan (62,10%), gambar (37,5%), dan video (0,40%). Sumber terbesar penyaluran hoax adalah media sosial (92.4%), aplikasi pesan/chatting (62.8%) dan situs (34.9%) (Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017).

Selain Pelatihan Tangkal Hoax, sebelumnya telah dilaksanakan juga Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara” di Universitas Pattimura (Unpatti) yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Pusat Kerukunan Agama Kementerian Agama Drs. Ferimeldi, Ph.D, Pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Abidin Wakano, dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. R. J. Akyuwen, S.H.

Kemlu juga melakukan diskusi dan ramah tamah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) perwakilan media lokal mencakup media online, cetak dan elektronik dalam rangka sosialiasi/diseminasi komitmen pilar Sosial Budaya ASEAN serta mendukung upaya Kemlu dalam program tangkal hoax tersebut.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu]

 

 

     

( sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cB8hNWkYTF4 )

 

Ambon- Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Sabtu (23/6).
“Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangki bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini,” ujarnya.


Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang  persoalan,.


“Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar,” pesannya


Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.


Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.
“Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.


“Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat,” tukas Sahuburua.
Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.
“Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (**)

Page 1 of 42
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top