Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU SELATAN

MENGENAL BURU selatan

1.1 Letak Daerah

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara 2o30’00” LS hingga 5o50’00” LS dan 125o00’00” BT hingga 127o00’00” BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas 5.060,0km2, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ambalau.

1.2 Iklim

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980), maka Kabupaten Buru Selatan termasuk dalam tiga zone Agroklimat yaitu zone I.3, III.1, dan zone III.2 dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1800–3000mm, dan memiliki 3–6 BB dan 2–3 BK (zone C2 dan D2).

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi iklim di Kabupaten Buru Selatan. Periode musim hujan berlangsung selama lima bulan yakni mulai dari bulan Desember sampai Maret dan Juli. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1226,1 mm.

 

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9oC (bulan Juli dan Agustus) sampai 28.3oC (bulan April). Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli (31,1oC) dan tertinggi pada bulan Nopember(33,4oC). Sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (22,3oC), dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (24,3oC).

1.3 Fisiografi

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan lahan pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi daerah penelitian terbagi atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan. Fisiografi dataran dengan lereng datar hingga bergelombang (0–15%)seluas 9308.9 hektar (1.8 %),fisiografi perbukitan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 53663.3 hektar(10.6 %),fisiografi pegunungan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 443027.8 hektar (87.6 %).

1.4 Kondisi Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan adalah;Tanah Regosol (Psamments) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, dan penggunaan lahan yang umumnya ditemukan adalah kelapa, dan tanaman campuran. Vegetasi khusus yang ditemukan seperti ketapang, waru dan jenis vegetasi bawah seperti pescapreae.

Tanah Aluvial (Fluvents), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang dengan penggunaan lahan kelapa, kebun campuran, dan ladang. Tanah Gleisol (Aquents/Aquepts), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk dengan penggunaan lahan kelapa, dan ladang. Vegetasi khusus yang ditemukan adalah sagu, dan nipah. Tanah Litosol (Lithick orthents), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Rensina (Rendolls),dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran, hutan primer dan hutan sekunder.Tanah Kambisol (Tropepts),dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang) serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Brunizem (Udalfs),dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran dan ladang, serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Podsolik (Udults), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.Vegetasi yang ditemukan adalah kebun campuran, dan ladang serta hutan primer dan hutan sekunder.

1.5 Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 52.949 jiwa dengan uraian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kepala Madan 9.343 jiwa yang terdiri dari 4.803 jiwa laki-laki dan 4.540 jiwa perempuan; Kecamatan Leksula sebanyak 15.863 jiwa yang terdiri dari 8.332 jiwa laki-laki dan 7.531 jiwa perempuan; Kecamatan Namrole sebanyak 8.547 jiwa yang terdiri dari 4.465 jiwa laki-laki dan 4.082 jiwa perempuan;

Kecamatan Waisama sebanyak 9.689 jiwa yang terdiri dari 5.008 jiwa laki-laki dan 4.681 jiwa perempuan; Kecamatan Ambalau sebanyak 9.507 jiwa yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.556 jiwa perempuan.

ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU SELATAN

Logo Kabupaten Buru Selatan didesain dengan mengambil bentuk Persial berwarna Kuning sebagai Wadah yang memuat instrument sebagai berikut :

1.       Bingkai bentuk sudut segi empat dengan warna tepi bingkai terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih;

2.       Warga logo yang dominan kuning

3.         Ikat Kepala (Lestare atau Ifutin)

4.         Dua Jenis Tanaman yaitu hotong (Feten, setaria italic) dan miranti (biahut/lodi, shore sp);

5.         Meranti dan hotong disatukan dalam 4 simpul ikatan

6.         bentuk bidang dalam oval;

7.         Tombak dan tifa

8.         Moto yang terdapat dalam logo tersebut adalah “Lolik Lalen Fedak Fena”

SEJARAH

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaiakan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasekan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka siding paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tenatang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.

secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2016 – 2021, Togop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH mengandung beberapa perspektif, sebagai berikut :

1.       Historis : Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu Kabupaten baru (termuda) di Provinsi Maluku yang dimekarkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesain program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan;

2.    Filosofis : Kabupaten Buru Selatan sebagai suatu daerah otonom yang berkarakter kepulauan membutuhkan instrument kebijakan pembangunan secara khas dalam membina semangat persaudaraan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat “ LOLIK LALEN FEDAK FENA”

3.    Sosiologis : Tipikal masyarakat yang harus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan program dan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata;

4.    Futurologis : Dalam tangungjawab pemerintah ke depan, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituntut peka dan tanggap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik demi pensejahteraan rakyat.

 

“Mewujudkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten Yang Rukun Berbasis Agro – Marine “

 

Makna Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2016 – 2021, Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (Lima) visi yang di usung yaitu:

  •  Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;.
  •  Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;
  •  Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;
  •  Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah;
  •  Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;
Misi di atas dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Buru Selatan dan dijabarkan dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan tahun 2016-2021, yaitu:

1.    Memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;

2.    Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;

3.    Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;

4.    Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi /komoditas unggulan daerah;

5.    Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;

6.    Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pengembangan pariwisata daearah;

7.    Penguatan tata kelolah pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

 

 

Admin

Thursday, 18 October 2018 08:01

OPINI BPK 2017

Berikut kami lampirkan OPINI BPK 2017

 

OPINI BPK 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:52

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:47

LAPORAN ARUS KAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN ARUS KAS 2017

 

LAPORAN ARUS KAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:40

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:30

LAPORAN OPERASIONAL 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN OPERASIONAL 2017

 

LAPORAN OPERASIONAL 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:18

NERACA 2017

Berikut kami lampirkan NERACA 2017

 

NERACA 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017.pdf


AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.“Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,”ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur, rabu (10/10).


Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.
“Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,”ucapnya.


Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.


“Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,”pungkasnya.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. “Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,”tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.


Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.


“untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba,’pintanya.(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan turut mendoakan, atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di sana," ungkap Gubernur Asaagaff di Ambon, Minggu (30/9).

Untuk meringankan beban korban yang terkena musibah, Assagaff menyebutkan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan bantuan dimaksud.

Bantuan tersebut, menurut Assagaff, berupa uang sebesar Rp.100 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening milik pemerintah daerah setempat.

''Untuk sementara, kami akan mengirimkan bantuan uang yang akan ditransfer melalui rekening Pemda Sulawesi Tengah," ujarnya.

Assagaff mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pemda setempat untuk membantu menangani korban bencana.

Dirinya juga nengajak masyarakat Maluku untuk turut bersama-sama mendoakan masyarakat yang ada di Donggala dan Palu.

"Saya juga berharap solidaritas masyarakat Maluku untuk mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di sana," ajaknya.(*)



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff minta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Maluku agar kehandalan menghadapi persaingan pasar bebas harus menjadi afirmasi diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff juga menitipkan dua pesan lainnya, yaitu Gapensi Maluku menghidupkan dan menumbuhkan terus semangat cinta organisasi, agar wadah ini tetap kondusif, terutama dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Saya yakin, Gapensi yang solid dan amanah, merupakan kunci dari infrastruktur Maluku yang baik,” ujarnya.

Pesan ketiga Assagaff kepada Gapensi Maluku, yaitu etika bersaing harus ditunjang dan dijadikan prinsip dasar. Bersaing dalam hal ini, bukan soal siapa terbaik, tetapi siapa bisa berbuat baik. 

“Persaingan memang sangat penting, sebab dari situ bisa mengukur siapa kita sesungguhnya.  Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, bukan sebaliknya berpikir tentang bagaimana ia bisa berkuasa. Dengan begitu, lewat Musda ini, saya berharap, ada sejumlah evaluasi atas hari kemarin dan merencanakan program yang berkualitas untuk hari esok. Ini penting, sebab Prioritas tanpa kualitas adalah ketertinggalan. Dan kualitas tanpa kerja keras adalah kemalangan,” paparnya mengngatkan.

Dia menyebutkan, Gapensi sebagai salah satu organisasi profesional yang memayungi komunitas dunia usaha memiliki kedudukan strategis, utamanya menjawab permasalahan pembangunan pusat dan daerah.

Kedudukan yang sangat penting ini, dinilai Assagaff, sejatinya harus diresponi dengan tanggung jawab yang tidak ringan, berkaitan dengan mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan semua kemampuan usaha, serta kegiatan anggota agar mencapai tujuan.

“Point pada tujuan yang dimaksud itu sangatlah beragam, salah satunya bagaimana dalam konteks pembangunan daerah bisa terasa, dimajukan dan diunggulkan. Apa yang diartikulasikan ini secara eksplisit, hanya bisa terintegrasi, bilamana Gapensi menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun global secara baik dan sistematik,” terangnya.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah ini, disebut Assagaff, merupakan momentum mendesain sebuah orchestra yang menyejarah tentang keberhasilan pembangunan daerah, yang ikut diperani Gapensi.

“Saya tidak akan menakar berapa prosentase keterlibatan Gapensi dalam mengerjakan setiap proyek-proyek pembangunan daerah, tetapi saya yakin andil organisasi ini sudah cukup membanggakan kita semua,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, Gapensi telah menjadi mitra pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang. Tidak ada Pemda yang hebat tanpa Gapensi yang kuat, dan tidak ada Gapensi yang hebat, tanpa Pemda yang kuat.

“Saya memang tidak sedang beretorika soal ini, tetapi mengakui, bahwa karena peran Gapensi bersama semua asosiasi sejenis, kita bisa hampir mewujudkan visi membangun Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan,” pungkas Assagaff

Turut hadir pada Pembukaan Musda BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018, Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Hartawi dan Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman.(*)

Page 1 of 47

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top