Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU SELATAN

MENGENAL BURU selatan

1.1 Letak Daerah

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara 2o30’00” LS hingga 5o50’00” LS dan 125o00’00” BT hingga 127o00’00” BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas 5.060,0km2, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ambalau.

1.2 Iklim

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980), maka Kabupaten Buru Selatan termasuk dalam tiga zone Agroklimat yaitu zone I.3, III.1, dan zone III.2 dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1800–3000mm, dan memiliki 3–6 BB dan 2–3 BK (zone C2 dan D2).

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi iklim di Kabupaten Buru Selatan. Periode musim hujan berlangsung selama lima bulan yakni mulai dari bulan Desember sampai Maret dan Juli. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1226,1 mm.

 

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9oC (bulan Juli dan Agustus) sampai 28.3oC (bulan April). Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli (31,1oC) dan tertinggi pada bulan Nopember(33,4oC). Sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (22,3oC), dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (24,3oC).

1.3 Fisiografi

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan lahan pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi daerah penelitian terbagi atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan. Fisiografi dataran dengan lereng datar hingga bergelombang (0–15%)seluas 9308.9 hektar (1.8 %),fisiografi perbukitan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 53663.3 hektar(10.6 %),fisiografi pegunungan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 443027.8 hektar (87.6 %).

1.4 Kondisi Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan adalah;Tanah Regosol (Psamments) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, dan penggunaan lahan yang umumnya ditemukan adalah kelapa, dan tanaman campuran. Vegetasi khusus yang ditemukan seperti ketapang, waru dan jenis vegetasi bawah seperti pescapreae.

Tanah Aluvial (Fluvents), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang dengan penggunaan lahan kelapa, kebun campuran, dan ladang. Tanah Gleisol (Aquents/Aquepts), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk dengan penggunaan lahan kelapa, dan ladang. Vegetasi khusus yang ditemukan adalah sagu, dan nipah. Tanah Litosol (Lithick orthents), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Rensina (Rendolls),dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran, hutan primer dan hutan sekunder.Tanah Kambisol (Tropepts),dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang) serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Brunizem (Udalfs),dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran dan ladang, serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Podsolik (Udults), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.Vegetasi yang ditemukan adalah kebun campuran, dan ladang serta hutan primer dan hutan sekunder.

1.5 Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 52.949 jiwa dengan uraian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kepala Madan 9.343 jiwa yang terdiri dari 4.803 jiwa laki-laki dan 4.540 jiwa perempuan; Kecamatan Leksula sebanyak 15.863 jiwa yang terdiri dari 8.332 jiwa laki-laki dan 7.531 jiwa perempuan; Kecamatan Namrole sebanyak 8.547 jiwa yang terdiri dari 4.465 jiwa laki-laki dan 4.082 jiwa perempuan;

Kecamatan Waisama sebanyak 9.689 jiwa yang terdiri dari 5.008 jiwa laki-laki dan 4.681 jiwa perempuan; Kecamatan Ambalau sebanyak 9.507 jiwa yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.556 jiwa perempuan.

ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU SELATAN

Logo Kabupaten Buru Selatan didesain dengan mengambil bentuk Persial berwarna Kuning sebagai Wadah yang memuat instrument sebagai berikut :

1.       Bingkai bentuk sudut segi empat dengan warna tepi bingkai terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih;

2.       Warga logo yang dominan kuning

3.         Ikat Kepala (Lestare atau Ifutin)

4.         Dua Jenis Tanaman yaitu hotong (Feten, setaria italic) dan miranti (biahut/lodi, shore sp);

5.         Meranti dan hotong disatukan dalam 4 simpul ikatan

6.         bentuk bidang dalam oval;

7.         Tombak dan tifa

8.         Moto yang terdapat dalam logo tersebut adalah “Lolik Lalen Fedak Fena”

SEJARAH

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaiakan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasekan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka siding paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tenatang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.

secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2016 – 2021, Togop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH mengandung beberapa perspektif, sebagai berikut :

1.       Historis : Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu Kabupaten baru (termuda) di Provinsi Maluku yang dimekarkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesain program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan;

2.    Filosofis : Kabupaten Buru Selatan sebagai suatu daerah otonom yang berkarakter kepulauan membutuhkan instrument kebijakan pembangunan secara khas dalam membina semangat persaudaraan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat “ LOLIK LALEN FEDAK FENA”

3.    Sosiologis : Tipikal masyarakat yang harus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan program dan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata;

4.    Futurologis : Dalam tangungjawab pemerintah ke depan, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituntut peka dan tanggap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik demi pensejahteraan rakyat.

 

“Mewujudkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten Yang Rukun Berbasis Agro – Marine “

 

Makna Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2016 – 2021, Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (Lima) visi yang di usung yaitu:

  •  Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;.
  •  Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;
  •  Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;
  •  Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah;
  •  Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;
Misi di atas dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Buru Selatan dan dijabarkan dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan tahun 2016-2021, yaitu:

1.    Memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;

2.    Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;

3.    Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;

4.    Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi /komoditas unggulan daerah;

5.    Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;

6.    Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pengembangan pariwisata daearah;

7.    Penguatan tata kelolah pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

 

 

 

Ambon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari rabu, 25 Januari 2017 menggelar acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 bertempat di Baileo Siwalima Ambon, dengan mengambil Tema “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pemimpin Pelaku Industri Jasa Keuangan, akademisi, asosiasi di Industri Jasa Keuangan serta stakeholder terkait lainnya.

Sebagai lembaga mandiri yang ditugaskan negara, OJK memiliki Visi; Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff melalui sambutannya mengakui menyambut dengan gembira dan memberikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku melaksanakan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan se Provinsi Maluku.

Beliau juga menyampaikan “Mengingat pergumulan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku perlu kerja keras dan mendapat dukungan pihak OJK, pelaku usaha dan stakeholders lainnya”.

Kondisi kewilayahan Provinsi Maluku yang terdiri atas ribuan pulau ini, mengakibatkan pemerataan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat sangat sulit, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perbankan, termasuk pelayanan jasa keuangan. Kondisi ini disebabkan karena jaringan kantor perbankan maupun industri jasa keuangan tidak berada di semua wilayah sehingga akses keuangan dan jasa keuangan tergolong rendah.

Namun demikian Provinsi Maluku memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan rempah-rempah yang ada di Maluku pernah menjadi primadona dan rebutan dunia internasional. Sebagai daerah archipelago terbesar di Indonesia, Maluku merupakan wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Kemudian yang sangat mencengangkan yakni, kekayaan alam Gas di Blok Masela yang disebut oleh para ahli sebagai gas abadi di dunia. Masih banyak lagi kekayaan alam Maluku yang sudah dikelola maupun yang akan dikelola ke depan. Pada saatnya nanti, dengan kehadiran kilang Gas di Blok Masela dan dampak turunan aktivitas ekonomi di sektor jasa, mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga aktivitas investasi kita, bukan hanya bertujuan ekonomis tetapi dapat menciptakan Multipliere Effect (efek pengganda) bagi kesejahteraan masyarakat, dan terutama menjaga masa depan generasi mendatang dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Kekayaan alam yang ada di Maluku dapat menjadi kekuatan untuk membangun komitmen dan soliditas semua pihak yang terkait untuk memajukan kegiatan ekonomi Provinsi Maluku dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan masalah pembangunan lainnya antara lain:

Data BPS, menunjukan bahwa, jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan September 2016 sebanyak 331,79 ribu jiwa (19,26%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2016 yang berjumlah 327,72 ribu jiwa (19,18%), tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku naik sebanyak 0,08 yakni bertambah sebanyak 4.070 jiwa penduduk miskin. Dengan jumlah 19,26% penduduk miskin, dari total penduduk, membuat Maluku menempati peringkat keempat tertinggi secara nasional.

Sementara  Berdasarkan data Bank Indonesia, dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku, dapat dikemukakan bahwa, Pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat melambat pada triwulan III-2016, yaitu mencapai 5,68%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,02%. Dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Prospek perekonomian daerah; pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I-2017, diperkirakan tumbuh stabil dalam rentang 5,8%-6,2%.

Pada sisi lain, Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan III-2016 lebih rendah dari agregat inflasi Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, maupun Nasional. Laju inflasi Provinsi Maluku tercatat 2,90% pada triwulan III-2016. Prospek inflasi pada triwulan I-2017 berada pada rentang 4,7% - 5,1%, atau lebih tinggi dari triwulan III-2016 dalam rentang 3,7% - 4,1%.

Tiga Indikator ekonomi tersebut, mewakili indikator ekonomi makro lainnya di Provinsi Maluku, yang patut dicermati. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk memunculkan gagasan dalam industri jasa keuangan serta mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi dalam konteks sosial-kemasyarakatan Maluku memiliki modal sosial-kultural yang sangat baik, antara lain, stabilitas sosial-politik yang cukup sehat, serta dewasa ini telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu provinsi yang memiliki indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Kondisi seperti ini merupakan modal sosial (social capital) sangat penting untuk proses percepatan pembangunan di daerah ini.

Gubernur Maluku mengatakan dalam  akhir sambutannya bahwa “Saya percaya, tantangan dan kendala yang akan kita hadapi bersama akan terlewati, jika kita berkomitmen bersama memajukan dan meningkatkan kinerja perekonomian dan terutama kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku, yaitu: “Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”. (**)

 

Published in Berita Utama

Ambon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, yang bertempat di Baileo Siwalima Ambon.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Bambang Hermanto dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah, terlebih dalam beberapa waktu terakhir dinamika perekonomian global dan nasional berlangsung begitu cepat. Namun di tengah seluruh dinamika tersebut, capaian kinerja ekonomi nasional masih tercatat positif. Di saat banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan. PDB Indonesia tetap dapat tumbuh cukup tinggi dan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Pada level provinsi, meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2016 namun pertumbuhan tersebut masih tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.” Kata Bambang. Menurutnya, secara kuantitatif indikator keuangan perbankan dan industri keuangan non bank di Provinsi Maluku tercata tumbuh positif. Hal tersebut ditujukan dengan nilai pencapaian aset dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Di Provinsi Maluku aset industri perbankan (bank umum dan BPR), tercata tumbuh positif. Pertumbuhan total asset posisi desember 2016 year on year sebesar Rp 1.09 T atau 6.49% dari posisi desember 2015. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran dana dalam bentuk kredit yang meningkat sebesar Rp 1.01 T atau 11.65% dari posisi desember 2015. Pertumbuhan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit di Provinsi Maluku sebesar 11.65% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit rata-rata nasional yang pada posisi November 2016 tercatat tumbuh sebesar 8.76% (y-o-y). hal tersebut merupakan suatu catatan positif terhadap kinerja penyaluran kredit di Provinsi Maluku. Pada industri keuangan non bank. Pada posisi november 2016 total aset dana pensiun dan piutang pembiayaan se-Provinsi Maluku tercatat tumbuh sebesar 19.91% dari Rp 424.93 Milliar menjadi Rp 483.82 Milliar dan pada posisi yang sama total aset dana pensiun tumbuh sebesar 4.15% dari Rp 138.10 Milliar menjadi Rp 143.83 Milliar.” Kata Bambang.

Program Gerakan Simpanan Pelajar di 100 pulau, telah menyasar lembaga pendidikan setingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, dimana sebanyak 506 lembaga pendidikan telah melakukan kerjasama dengan bank penyelenggara Simpan Pelajar untuk aktivasi SimPel dengan jumlah rekening sebanyak 19.655 rekening dan jumlah saldo sebesar Rp 2.502.999.505,-. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan posisi awal tahun 2016 yakni jumlah sekolah bertambah 487 sekolah atau meningkat 26 kali lipat, jumlah rekening meningkat 16.35 kali lipat dan jumlah saldo meningkat 21.56 kali lipat.

Untuk mendukung program pemerintah Provinsi Maluku menjadikan Banda Neira sebagai Kawasan Khusus Pengembangan Pariwisata,  Bambang menyampaikan bahwa pada tanggal 14 dan 15 desember 2016, TPAKD telah melaksanakan kegiatan seminar dan workshop mengenai Permberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha Home Stay dan UMKM yang terkait dengan Kepariwisataan di Banda Neira serta workshop/pelatihan kerajinan berbahan dasar cengkeh dengan sasaran pemberdayaan ekonomi ibu-ibu rumah tangga produktif yang dilanjutkan dengan edukasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, dengan tujuan agar ibu-ibu dapat mengelola dan mengatur keuangannya dengan baik. Tindak lanjut dari program ini diharapkan ada program pendampingan lanjutan serta standarisasi layanan/produk. (**)

Published in Berita Utama

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca Tour De Molvccas 18-22 September 2017
 

Stage 1 - 18 September

Stage 2 - 19 September

Stage 3 - 20 September

Stage 4 - 21 September

Stage 5 - 22 September


 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top