Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU SELATAN

MENGENAL BURU selatan

1.1 Letak Daerah

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara 2o30’00” LS hingga 5o50’00” LS dan 125o00’00” BT hingga 127o00’00” BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas 5.060,0km2, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ambalau.

1.2 Iklim

Berdasarkan peta Zone Agroklimat Provinsi Maluku (LTA-72, 1986) dan klasifikasi iklim Oldeman (1980), maka Kabupaten Buru Selatan termasuk dalam tiga zone Agroklimat yaitu zone I.3, III.1, dan zone III.2 dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1800–3000mm, dan memiliki 3–6 BB dan 2–3 BK (zone C2 dan D2).

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi iklim di Kabupaten Buru Selatan. Periode musim hujan berlangsung selama lima bulan yakni mulai dari bulan Desember sampai Maret dan Juli. Hasil analisis curah hujan menunjukkan bahwa Kabupaten Buru Selatan memiliki curah hujan tahunan rata-rata 1226,1 mm.

 

Suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9oC (bulan Juli dan Agustus) sampai 28.3oC (bulan April). Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli (31,1oC) dan tertinggi pada bulan Nopember(33,4oC). Sedangkan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Juli (22,3oC), dan tertinggi terjadi pada bulan Desember (24,3oC).

1.3 Fisiografi

Fisiografi menggambarkan kenampakan bentangan permukaan lahan pada suatu kawasan yang luas. Fisiografi daerah penelitian terbagi atas tiga kategori yakni fisiografi dataran, fisiografi perbukitan dan fisiografi pegunungan. Fisiografi dataran dengan lereng datar hingga bergelombang (0–15%)seluas 9308.9 hektar (1.8 %),fisiografi perbukitan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 53663.3 hektar(10.6 %),fisiografi pegunungan dengan lereng landai hingga sangat curam (3–>50%)seluas 443027.8 hektar (87.6 %).

1.4 Kondisi Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Buru Selatan adalah;Tanah Regosol (Psamments) dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, dan penggunaan lahan yang umumnya ditemukan adalah kelapa, dan tanaman campuran. Vegetasi khusus yang ditemukan seperti ketapang, waru dan jenis vegetasi bawah seperti pescapreae.

Tanah Aluvial (Fluvents), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase baik hingga agak buruk dan bertekstur sedang dengan penggunaan lahan kelapa, kebun campuran, dan ladang. Tanah Gleisol (Aquents/Aquepts), dengan kedalaman solum sedang sampai dalam, berdrainase agak buruk hingga sangat buruk dengan penggunaan lahan kelapa, dan ladang. Vegetasi khusus yang ditemukan adalah sagu, dan nipah. Tanah Litosol (Lithick orthents), tanah ini bertekstur sedang dan berdrainase baik dan memiliki kedalaman solum sangat dangkal serta terdapat singkapan batuan. Vegetasi yang ditemukan adalah hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Rensina (Rendolls),dengan solum dangkal sampai sedang dengan tekstur sedang hingga halus dan berdrainase baik. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran, hutan primer dan hutan sekunder.Tanah Kambisol (Tropepts),dengan solum sedang sampai dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus sampai agak kasar. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran (tanaman tahunan, dan ladang) serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Brunizem (Udalfs),dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase baik, dengan tekstur halus. Penggunaan lahan yang ditemukan adalah tanaman campuran dan ladang, serta hutan primer dan hutan sekunder.

Tanah Podsolik (Udults), dengan solum dalam hingga sangat dalam, berdrainase dalam dengan tekstur halus.Vegetasi yang ditemukan adalah kebun campuran, dan ladang serta hutan primer dan hutan sekunder.

1.5 Penduduk dan Angkatan Kerja

Berdasarkan data registrasi penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 52.949 jiwa dengan uraian pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kepala Madan 9.343 jiwa yang terdiri dari 4.803 jiwa laki-laki dan 4.540 jiwa perempuan; Kecamatan Leksula sebanyak 15.863 jiwa yang terdiri dari 8.332 jiwa laki-laki dan 7.531 jiwa perempuan; Kecamatan Namrole sebanyak 8.547 jiwa yang terdiri dari 4.465 jiwa laki-laki dan 4.082 jiwa perempuan;

Kecamatan Waisama sebanyak 9.689 jiwa yang terdiri dari 5.008 jiwa laki-laki dan 4.681 jiwa perempuan; Kecamatan Ambalau sebanyak 9.507 jiwa yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.556 jiwa perempuan.

ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU SELATAN

Logo Kabupaten Buru Selatan didesain dengan mengambil bentuk Persial berwarna Kuning sebagai Wadah yang memuat instrument sebagai berikut :

1.       Bingkai bentuk sudut segi empat dengan warna tepi bingkai terdiri dari dua warna yaitu merah dan putih;

2.       Warga logo yang dominan kuning

3.         Ikat Kepala (Lestare atau Ifutin)

4.         Dua Jenis Tanaman yaitu hotong (Feten, setaria italic) dan miranti (biahut/lodi, shore sp);

5.         Meranti dan hotong disatukan dalam 4 simpul ikatan

6.         bentuk bidang dalam oval;

7.         Tombak dan tifa

8.         Moto yang terdapat dalam logo tersebut adalah “Lolik Lalen Fedak Fena”

SEJARAH

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaiakan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasekan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melaui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka siding paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tenatang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan.

secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

VISI DAN MISI

Rumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan periode 2016 – 2021, Togop Sudarsono Soulisa, SH, MT dan Ayub Seleky, SH mengandung beberapa perspektif, sebagai berikut :

1.       Historis : Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu Kabupaten baru (termuda) di Provinsi Maluku yang dimekarkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008. Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesain program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan;

2.    Filosofis : Kabupaten Buru Selatan sebagai suatu daerah otonom yang berkarakter kepulauan membutuhkan instrument kebijakan pembangunan secara khas dalam membina semangat persaudaraan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat “ LOLIK LALEN FEDAK FENA”

3.    Sosiologis : Tipikal masyarakat yang harus berubah dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan program dan kebijakan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata;

4.    Futurologis : Dalam tangungjawab pemerintah ke depan, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dituntut peka dan tanggap untuk menciptakan masa depan yang lebih baik demi pensejahteraan rakyat.

 

“Mewujudkan Kemandirian Buru Selatan Secara Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten Yang Rukun Berbasis Agro – Marine “

 

Makna Visi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2016 – 2021, Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (Lima) visi yang di usung yaitu:

  •  Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;.
  •  Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;
  •  Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;
  •  Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi/komoditas unggulan daerah;
  •  Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;
Misi di atas dipakai sebagai arah kebijakan pembangunan daerah Buru Selatan dan dijabarkan dalam 7 (Tujuh) prioritas pembangunan tahun 2016-2021, yaitu:

1.    Memperkuat sektor perhubungan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi produktif masyarakat;

2.    Pembentukan pusat pengembangan perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah;

3.    Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat pengembangan ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategis, geopolitik, dan potensi sumberdaya wilayah;

4.    Pengembangan sektor pendidikan berbasis potensi /komoditas unggulan daerah;

5.    Perluasan akses kesehatan yang berbasis dan terjangkau bagi masyarakat;

6.    Penguatan adat, budaya dan nilai-nilai kearifan local sebagai modal social untuk mendorong akselerasi pengembangan pariwisata daearah;

7.    Penguatan tata kelolah pemerintahan yang efektif, profesional, dan bersih dari KKN.

 

 

 

HPN – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 akhirnya mencapai puncaknya.Rangkaian kegiatan menuju puncak acara sudah dilewati oleh ribuan peserta HPN 2017 sejak hari Senin, (6/2).

Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri langsung merayakan HPN bersama segenap insan pers tanah air yang hadir di Lapangan Tantui, Kota Ambon, Kamis, (9/2).

Acara puncak dimulai pukul 09.00 WIB di tepi Teluk Ambon, dihadiri juga oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Mahari, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moloek dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat sekaligus Penanggung Jawab HPN 2017 mengawali sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dengan mengucapkan penghargaan yang tinggi serta terima kasih kepada Presiden Jokowi yang kembali hadir di perhelatan akbar insan pers Indonesia. Tahun lalu, Presiden Jokowi juga menghadiri perayaan puncak HPN 2017 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Senang sekali rasanya kalau punya acara dihadiri Presiden. Saya jadi tahu rahasia kenapa Presiden suka mengunjungi rakyatnya ke desa-desa, mengundang ke Istana karena memang ketemu Presiden itu senangnya minta ampun,” kata Margiono.

Margiono pun menyarankan agar Presiden Jokowi terus melanjutkan blusukannya  agar rakyat selalu gembira seperti segenap insan pers di HPN 2017 yang gembira karena dapat merayakan HPN bersama-sama Presiden Jokowi.

“ Kami minta juga agar HPN ini agar jadi agenda tetap tahunan Presiden,” sambung Margiono.

Margiono kemudian dalam sambutannya melaporkan kepada Presiden kegiatan demi kegiatan yang telah dilaksanakan di Kota Ambon sejak tanggal 6-9 Februari 2017. Pemerintah sangat berperan banyak dalam kegiatan-kegiatan HPN  2017, yakni beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian PAN/RB,  dan Kementerian Perhubungan terlibat langsung memberikan bantuan dan menyumbang program di Provinsi Maluku.

 

Kemudian, Margiono selaku penyelenggara HPN 2017 menyapa satu per satu para pemilik media yang hadir di acara puncak HPN 2017 seperti Surya Paloh, Hary Tanoesudibyo, Chairul Tanjung, Anindya Bakrie dan James Riady.

Sementara, kata Margiono, beberapa bos media lain sayangnya tidak dapat menghadiri acara puncak HPN 2017 seperti Jakob Oetama, Fikri Jufri, Lukman Setiawan dan Dahlan Iskan.

Margiono melaporkan juga kepada Presiden Jokowi di dalam kegiatan Konvensi Nasional Media Massa, Panitia HPN 2017 bersama pemerintah dan penggiat media sosial serta tokoh lainnya telah berdiskusi tentang Hoax. PWI Pusat telah membentuk jaringan wartawan anti hoax yang telah disepakati juga dengan tokoh-tokoh pers serta akan dikembangkan ke seluruh jaringan di Indonesia.

“Hoax tidak akan pernah mampu menggoyang kekuatan bangsa kita yang besar. Hoax tumbuh sebagai dinamika tapi tetap tidak akan menganggu kita,” kata Margiono.

Di akhir sambutannya, Margiono sempat mengajak Presiden Jokowi dan seluruh hadirin yang hadir untuk sejenak menundukkan kepala berdoa bagi tokoh pers yang telah wafat, termasuk salah satunya untuk mendoakan mantan Ketua Umum PWI Pusat Tarman Azzam yang meninggal dunia di Bumi Para Raja-Raja saat menunaikan tugas mengawal persiapan pelaksanaan HPN 2017 di penghujung tahun lalu.

Selanjutnya giliran Gubernur Maluku Said Assagaff yang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Jokowi di Kota Ambon. Melalui perhelatan HPN 2017, Gubernur berharap kebhinekaan dan nasionalisme di Indonesia dapat ditenun kembali untuk membangun peradaban. Gubenur juga mengaku merasa bangga karena Maluku sudah berulang kali sukses menyelenggarakan event bertaraf nasional dan internasinal.

Tema HPN kali ini juga menurutnya sangat pas merepresentasikan potensi maritim yang sangat besar dimiliki oleh Maluku. HPN kali ini bertemakan “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit Dari Laut”.

 

“Semua ini karena kekuatan cinta dan kerinduan seluruh yang hadir kepada Maluku. Tema HPN sangat tepat dengan Maluku yang terdiri dari 1.342 pulau. Sesuai juga dengan semangat kemaritiman Indonesia yang dicanangkan Presiden melalui program poros maritime,” kata Asagaff.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo saat mengambil alih podium melaporkan kepada Presiden Jokowi hasil verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers mendorong verifikasi yang pelaksanaannya dibantu oleh Serikat Perusahaan Pers. Empat peraturan Dewan Pers untuk verifikasi adalah terkait kode etik jurnalistik, standar kompetensi wartawan, standar perusahaan wartawan dan standar perlindungan wartawan.

Dewan Pers telah melakukan verifikasi awal, sampai pukul 16.00 WIB, Senin (6/2) Februari, sebanyak 77 perusahaan pers yang berhasil di verifikasi.

“ Ini baru kick off, nanti dua tahun kedepan akan terus dilakukan. Dewan Pers pada akhirnya bisa menyusun laporan Indeks kemerdekaan pers untuk jadi bahan evaluasi dikaitkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia,”kata Yosep.

HPN kali ini, lanjut Yosep adalah kesempaan untuk mengembalikan berita faktual keada media mainstream. Dewan Pers setelah verifikasi akan memberikan logo dan barcode yang bisa di scan atau di foto dengan smartphone, untuk mengecek media sudah verified dan media yang belum terverifikasi.

Sebelum acara penampilan hiburan kesenian lokal khas Ambon, hadirin di puncak acara HPN 2017 mendengarkan sambutan dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengucapkan selamat merayakan hari pers nasional kepada seluruh insan pers se Indonesia.

“Selamat Hari Pers Nasional. Peringatan hari pers di Ambon ini memperteguh komitmen kita bersama untuk mewujudkan ekonomi yang merata dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia,” kata Jokowi.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa media arus utama menghadapi tantangan yang besar karena kehadiran media sosial. Saat ini, semua lapisan masyarakat, hingga level kepala daerah, menteri dan Presiden menggunakan media sosial.

Oleh karenanya, ia menyarankan agar media arus utama mampu bersiasat dan beradaptasi jika tidak ingin gugur di persaingan media.

Di sisi lain, Presiden menyampaikan media sosial juga menjadi hal yang telah membuat pemerintah kerepotan.  Fenomena media sosial ternyata juga telah merepotkan seluruh pemerintah di seluruh negara dunia, tak hanya pemerintah Indonesia. Media arus utama, kata Jokowi, masih bisa diajak untuk duduk bersama dengan pemerintah jika ada permasalahan. Sementara hal itu tidak bisa dilakukan kepada media sosial.

“Media sosial ini memusingkan pemerintah. Ini juga yang saya dengan dari Perdana Menteri dan Presiden negara lain. Semua negara menghadapi, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara,” ujar Jokowi lagi.

Namun kendati begitu, Presiden yakin ditengah gempuran media sosial, media arus utama tidak akan kehilangan sentuhan dan akurasi serta kedalaman materi.

Presiden memaparkan, digitalisasi media membuat setiap individu berperan menjadi produsen berita. Di media sosial, banjir berita. Ada berita yang objektif, actual, kritikan yang konstruktif namun tak jarang juga penuh berita bohong dan hoax yang menganggu akal sehat. Namun semua itu, kata Jokowi, akan semakin mendewasakan bangsa Indonesia.

“Ada berita yang penuh caci maki, penuh fitnah, yang mengancam persatuan bangsa. Nantinya ini akan mendewasakan kita, mematangkan kita, menjadikan kita tahan uji,” kata Jokowi.

Presiden pun mengajak seluruh insan pers bersama-sama dengan pemerintah menyetop dan mengurangi berita bohong dan hoax atau berita fitnah lainnya. Ia meminta media arus utama harus mampu meluruskan hal-hal yang bengkok, dan membuat jernih kembali media sosial.

Menanggapi perihal verifikasi media massa yang dilakukan oleh Dewan Pers, Presiden mengapresiasi langkah Dewan Pers sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan perlindungan wartawan.

“Melalui verifikasi media massa, masyarakat jadi lebih tahu mana media yang bisa jadi rujukan dan pemberitaan yang valid,” tutup Jokowi.

Menandai acara puncak HPN 2017, Presiden Jokowi didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Penanggung Jawab HPN 2017 memukul tifa (gendang khas Maluku) sebagai tanda kegiatan HPN 2017 telah mencapai puncak.

Di dalam acara puncak HPN 2017 juga dilakukan penandatangan kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kemudian juga pemberian penghargaan kepada perwakilan penerima penghargaan Adinegoro dan penghargaan Kepeloporan.

Usai acara seremoni peringatan HPN 2017, Presiden menyempatkan diri mengunjungi bantuan-bantuan dari Kementerian-Kementerian yang dipamerkan di Lapangan Tantui, Ambon. Presiden meninjau antara lain bantuan “lampu matahari” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bantuan sertifikasi tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bantuan sekolah vokasi sebanyak 1.000 pemuda Maluku, bantuan bus, dan kapal penyeberangan dari Kementerian Perhubungan.

Sebelum meninggalkan Lapangan Tantui, Presiden bersama Ibu Negara dan menteri-menteri Kabinet Kerja melihat hasil-hasil laut Maluku yang di pamerkan di belakang panggung acara puncak HPN 2017.

Panitia HPN 2017

Published in Berita Utama

HPN - Di malam terakhir sebelum acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017, panitia menggelar Gala Dinner bersama peraih penghargaan kepeloporan media massa di Gedung Islamic Centre, Kota Ambon, Rabu, (8/2). 

Gala Dinner ini dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahubura, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono. 

Tamu spesial di acara malam ini tak lain adalah para peraih penghargaan kepeloporan media massa yakni Kompas sebagai pelopor humanisme kebangsaan, Tempo peraih kepeloporan investigasi untuk publik, Femina pelopor majalah perempuan, Radio Suara Surabaya sebagai pelopor jurnalisme Warga, Peter F. Gontha sebagai pelopor berita di televisi swasta, Ilham Bintang pelopor jurnalisme infotainment, Karni Ilyas pelopor diskusi berita di Televisi, dan Budiono Darsono pelopor media online. salah satu penerima lainnya yakni Andy F. Noya yang meraih talkshow inspiratif filantropi berhalangan hadir pada malam yang penuh keakraban itu.

Acara gala dinner jelang perayaan puncak HPN ini merupakan pertama kalinya sepanjang perjalanan HPN. Gala Dinner bersama peraih kepeloporan media massa ini tentunya semakin membuat meriah pelaksanaan HPN 2017.

"Belum ada acara HPN sebelumnya semeriah ini. Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada semua yang hadir," kata Ketua Umum PWI Pusat Margiono juga selaku Penanggung Jawab HPN 2017.

Secara bergiliran, presenter Rahma Sarita yang memandu acara memanggil para peraih anugerah kepeloporan media massa. Masing-masing pemenang menyampaikan testimoni perjalanan mereka selama bergelut di dunia jurnalis hingga dapat meraih penghargaan kepeloporan. 

Karni Ilyas misalnya, ia didaulat oleh Rahma Sarita untuk memperagakan kelihaiannya memandu acara diskusi publik Indonesia Lawyers Club (ILC). Karni pun beraksi seolah tengah memandu acara ILC yang selalu membahas isu-isu panas politik dan hukum di Indonesia.

Sementara, peraih penghargaan lainnya seperti Peter F. Gontha menceritakan perjalanan karirnya di dunia jurnalistik. Ia merintis program berita di televisi swasta di masa Orde Baru. Di masa itu televisi swasta yang ditanganinya, yakni RCTI tidak diizinkan oleh pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko untuk menayangkan program berita. RCTI hanya boleh menayangkan acara hiburan saja.

Lain lagi pelopor jurnalisme infotainmen Ilham Bintang. Ia menceritakan tentang program infotaiment yang dilahirkannya yakni Cek & Ricek. Nama program ini memiliki arti yakni selalu meneliti kebenaran informasi, dari mana pun berasal. Nama Cek & Ricek diadopsi dari salah satu amanah dalam Kode Etik Jurnalsitik PWI yang menjadi konsep operasional moral wartawan di lapangan. 

"Prinsip inilah yang diberlakukan di internal kami. Untuk menghilangkan keraguan dan demi membuat suatu informasi layak jadi berita, perlu mekanisme check and recheck," ujar Ilham bercerita. 

Di penghujung acara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan beberapa pandangannya dan kesannya selama bergaul dengan wartawan sepanjang karirnya di dunia militer. 

Panitia HPN 2017

Published in Berita Utama
Wednesday, 08 February 2017 22:20

Konvensi Nasional Media Massa Digelar Di HPN 2017

HPN – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Kota Ambon Provinsi Maluku semakin semarak dan penuh kegiatan yang positif bagi perkembangan media massa di Indonesia. Sama seperti HPN tahun-tahun sebelumnya, HPN kali ini kembali menggelar Konvensi Nasional Media Massa bertema “Intergrasi Media Nasional Dalam Lanskap Komunikasi, Global: Peluang dan Tantangan” di Baileo Siwalima Kota Ambon, Rabu, (8/2).

Ketua Panitia HPN 2017 M Ihsan dalam pembukaan konvensi melaporkan tentang persiapan hingga pelaksanaan konvensi nasional media massa. Konvensi nasional media massa diawali dari focus group discussion (FGD) untuk menentukan sesi-sesi di dalam konvensi nasional media massa.

“Kami berharap dunia pers siap menerima perkembangan informasi dan teknologi dunia yang terus menerus berkembang,” kata Ihsan.

Hal yang paling penting bagi media massa, lanjut Ihsan adalah bagaimana insan pers bersikap dalam menghadapi perubahan serta dapat menangkap peluang dan menghadapi tantangan media massa kedepan.

Selanjutnya, Ketua Panitia HPN mengatakan hasil kegiatan Konvensi Nasional Media Massa ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam acara puncak HPN 2017.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyampaikan ikhwal verifikasi media massa yang tengah dilakukan oleh Dewan Pers. Yosep memaparkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh perusahaan media massa agar bisa lolos verifikasi.

Lebih jauh, Yosep mengatakan Dewan Pers mendorong agar perusahaan media memiliki wartawan yang lolos uji kompetensi di era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Pekerjaan-pekerjaan strategis, termasuk wartawan akan selalu melibatkan unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu sumber daya manusia dan wartawan Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Uji Kompetensi Wartawan merupakan salah satu upaya agar wartawan Indonesia dapat bersaing di kancah global.

“Mari kita tingkatkan kompetensi kita bersama. Selanjutnya kita juga memiliki isu tentang kesejahteraan wartawan dan isu perlindungan wartawan,” kata Yosep.

Ketua Dewan Pers pada kesempatan ini juga memperkenalkan satu persatu anggota Dewan Pers yang berjumlah 9 orang kepada seluruh peserta Konvensi Nasional Media Massa yang hadir.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua didaulat untuk membuka secara resmi Konvensi Nasional Media Massa ditandai dengan pemukulan tifa (gendang khas Maluku) didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Ketua Dewan Pers dan Ketua Panitia HPN 2017.

Zeth menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan Pers dan PWI karena telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Maluku untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Nasional Media Massa yang menghadirkan pembicara-pembicara tingkat nasional dan internasional.

Kepada semua peserta HPN 2017 dan Konvensi Nasional Media Massa 2017, Zeth berpesan agar mengawal perjuangan rakyat Maluku untuk memperoleh status “Lumbung Ikan Nasional” yang sejak lama dinantikan.

“Mudah-mudahan, hari pers nasional membawa suasana baru dan konsep-konsep baru agar kita dapat menghadapi tantangan kedepan,” ujar Zeth.

Konvensi Nasional Media Massa diikuti oleh peserta HPN 2017 dari seluruh provinsi di Indonesia terdiri dari tiga sesi yang memiliki pembicara atau narasumber di masing-masing sesi. Sesi I di moderasi oleh Pengurus PWI Pusat Agus Sudibyo.

 Menkominfo Rudiantara, CEO Baidu Digital Indonesia Bao Jianlei, pendiri Detik.com Budiono Darsono dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibyo menjadi pembicara di sesi pertama ini.

Sesi II bersub-tema “Demokrasi Digital, Nilai Kewargaan, dan Ketahanan Budaya” dimoderasi oleh Ramon Damora dari PWI Kepulauan Riau dengan pembicara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Budayawan Garin Nugroho, Akademisi Yudi Latif, dan Budayawan berlatar belakang wartawan Sujiwo Tedjo.

Sesi III membahas soal “Hoax, Fake News dan Blokir” dipandu oleh Amir Machmud dari PWI Jawa Tengah. Hadir sebagai pembicara di sesi terakhir ini Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, penggiat Sosial Media Nukman Luthfie, anggota DPR Meutya Hafid, wartawan Arswendo Atmowiloto dan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi.

Panitia HPN 2017

 

Published in Berita Utama

Ambon,  - Sebanyak 2000 wartawan yang menjadi peserta Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dijamu makan malam dan disuguhi hiburan khas Maluku oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Acara jamuan ini dikemas dalam Acara silaturrahmi Pemerintah Provinsi Maluku dengan Peserta HPN 2017 di pendopoan rumah Wakil Gubernur di kota Ambon,Selasa (7/2/2017) malam.

Hadir dalam jamuan makan malam ini, Menteri Kominfo Rudi Antara, Gubernur Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku  Zeth Sahuburua, Ketua PWI Pusat Margiono dan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan wartawan se Indonesia.

Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada PWI dan Dewan Pers yang telah mempercayai Maluku sebagai tuan rumah HPN 2017.

"Atas nama Pemerintah dan rakyat Maluku, saya ucapkan terima kasih kepada PWI dan Dewan Pers atas kepercayaan besar ini. Dan menurut kami ini sebuah penghargaan karena Maluku merupakan satu dari 7 provinsi yang melahirkan bangsa ini,"katanya.

"Maluku merasa bangga dan luar biasa,"kata Zeth penuh semangat.

Lumbung Ikan Nasional

Dikatakan Wagub bahwa Provinsi Maluku dengan geografis wilayah kepulauan dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Memiliki potensi luar biasa dengan luas lautan mencapai 56.000 meterpersegi dan daratan 54.000 meter persegi serta 1334 pulau.

"Dari hadirnya banyak wartawan di Maluku kami harapkan dapat mengangkat hal-hal baik disini. Biar Maluku bangkit dari laut, Bersama pers Maluku bangkit,"katanya.

Perlu diketahui tegas Wagub, produksi ikan Maluku mencapai 9 juta ton pertahun dan  Maluku menyumbang 30 persen dari produksi ikan nasional. " Target kami Maluku Lumbung ikan nasional, maka dari itu kami harap dukungan dari pers seluruh Indonesia bahwa Maluku bangkit dari laut,"tegasnya.

Dilanjutkan Wakil Gubernur Maluku  Zeth Sahuburua bahwa Maluku sebagai wilayah kepulauan punya kepentingan dan butuh perhatian.Selama ini pemerintah membangun berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

"Jumlah penduduk kita masih sedikit begitu juga luas wilayah, Tapi kita tetap konsisten dan Maluku tetap bagian NKRI dengan harapan pemerintah terus memperhatikan Provinsi kepulauan seperti Maluku ini,"katanya.

Sekali lagi, lanjut Wakil Gubernur pihaknya sambut  baik kedatangan wartawan se Indonesia untuk membankitkan harkat dan mertabat agat Maluku sama dengan provinsi lain di Indonesia. (Faz)

sumber : detiksumsel.com

 

Published in Berita Utama

 

HPN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara berharap penyelenggaraan World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Indonesia dapat menjadi sarana promosi pariwisata. Perwakilan insan pers dari seratusan negara diperkirakan akan berkumpul di Jakarta.

"Ini, menurut saya, harus kita manfaatkan bukan hanya sekadar menjadi tuan rumah yang baik, tetapi bisa meng-explore, menjual sesuatu yang ada di industri pers kita dan tidak ada di industri negara-negara lain. Dan tentunya implikasi positif lainnya yang secara tidak langsung seperti pariwisata. Eh ini ada 100 lebih negara hadir loh. Kita promosi pariwisata di situ dan ini pers, media mereka pasti memberitakan di negaranya," ujar Rudiantara di dalam Seminar Persiapan WPFD,  di Baileo Siwaluma, Karang Panjang, Ambon, Maluku, Selasa (7/2).

Di dalam forum seminar yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) ini, Rudiantara pun menyampaikan persiapan menyambut WPDF 2017 sejauh ini telah dilakukan. Rudiantara mengaku kegiatan WPFD 2017 tinggal menunggu Surat Keputusan Presiden.

"Persiapannya kalau substansi lebih banyak oleh Dewan Pers, penyelenggaraan nanti oleh pemerintah, sekarang kita sedang tunggu Keppres-nya. Tapi hal-hal yang dilakukan tanpa harus nunggu Keppres sudah dilakukan, seperti penyiapan, pengadaan berbagai macam lokasi, venue, dan sebagainya. Kemudian untuk media center, itu juga sudah bisa diproses, dimulai, bayarannya nanti nunggu Keppres. Keppres kan ga terlalu lama," jelasnya.

Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini lebih dari Rp 15 miliar. Biaya kegiatan ini masuk APBN tahun anggaran 2017.

"Anggarannya masuk ke APBN, saya lupa. Di atas Rp 15 miliar," kata Rudiantara.

Ia pun memastikan pengamanan akan dilakukan secara baik dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semua pihak akan turut serta dalam menyukseskan WPFD 2017.

"Insya Allah harusnya tidak ada masalah. Karena kan, di Keppres, ini melibatkan pihak keamanan, kepolisian, TNI, dan sebagainya. Tuan rumah ini negara kok, pemerintah Indonesia, bukan Dewan Pers. Jadi semuanya harus turun tangan untuk menyukseskan hal ini," imbuh Rudiantara. 

Panitia HPN 2017

sumber: Detik.com

Published in Berita Utama

 

Ambon, 7 Februari 2017
Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar seminar dengan tema Menumbuhkan Kepedulian IKWI Terhadap Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak.

Seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang berlangsung di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa (7/2).

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini, Ir. Agustina Erni Susanti, M.Sc dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Ny. Hj. Retty Assagaff selaku Ketua TP - PKK  Provinsi Maluku, secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Retty mengungkapkan perempuan dan anak adalah warga bangsa yang paling rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis padahal keduanya adalah penjamin eksistensi manusia di bumi dan masa depan peradaban.

"Pelecehan dan kekerasan telah menurunkan harga diri, kepercayaan dan kepribadian serta menjadi pengalaman traumatis," ungkapnya.

Guna mengatasi kondisi ini, sudah banyak kelompok masyarakat, LSM dan organisasi pemerintah yang berupaya mengidentifikasi, melakukan sosialisasi, mencegah kekerasan dan mencoba menyembuhkan fisik dan kejiwaan korban.

"Upaya mereka yang luar biasa ini sungguh sangat melegakan hati, meski kita akui bersama upaya ini belum berhasil menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak," lanjut Retty.

Pasalnya, sesuai data yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan kekerasan pada anak selalu meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan.

Dia mencontohkan di tahun 2016 rata-rata terjadi 15 kekerasan pada anak setia harinya dan lebih dari 5000 kasus pada periode waktu yang sama.

"Parahnya lagi, kekerasan itu sendiri sering dilakukan oleh para orang tuanya dengan presentase tertinggi mencapai 90 persen menyusul sekolah dan masyarakat," beber Retty.

Fakta yang sama juga terjadi pada perempuan di mana tingkat kekerasan terbanyak terjadi di dalam rumah dengan presentasi mencapai 61 persen sesuai data Komnas Perempuan.

Untuk itu, diharapkan peran serta IKWI untuk mencegah dan membantu penyembuhan luka batin dan fisik akibat kekerasan.

"IKWI di setiap daerah juga diharapkan untuk dapat menyosialisasikan bahaya dan akibat jangka pendek dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait khususnya Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," harapnya.

Karena dengan semua ini, IKWI dapat menjadi kelompok yang dengan rela mendengarkan keluhan, menerima konsultasi dan menghubungkan korban dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atau Komnas Perempuan.      

Dijelaskan pula, fenomena kekerasan adalah fenomena bola salju yang dapat semakin membesar. Sehingga pemutusan siklus kekerasan dalam rumah tangga adalah hal pentinf yang memperkecil bahkan menghilangkan bola salju tersebut.

"Saya juga berharap agar IKWI dan PWI terus melakukan program sinergis dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha masyarakat dan media massa sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat teratasi dengan baik," tukasnya. (dp-19/m-01)

 

Published in Berita Utama
Monday, 06 February 2017 08:28

Permainan Rakyat Dimeriahkan Turis Asing

Ambon, 6 Februari 2017

Permainan Rakyat yang digelar oleh Panitia HPN bidang olaraga bagi pelajar SD di Kota Ambon demi mendukung dan sukseskan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017, ternyata sangat diminati Turis Asing asal Belanda. Permainan Rakyat yang dimainkan berupa asen (permainan strategi menjaga lokasi), gici-gici (melompat dengan satu kaki), benteng (permainan menggunakan strategi perang), sahureka-reka (permainan melompat berirama), enggrang (berjalan dengan menggunakan bambu), terompa panjang dan lompat tali.

Kepala Dispora Maluku yang juga ketua bidang olaraga Semmy Huwae mengatakan, selain untuk memeriahkan HPN 2017, pihaknya sengaja menggelar pertunjukan tradisional Maluku tersebut untuk menghidupkan kembali permainan-permainan rakyat yang sudah mulai menghilang tergerus zaman.

Karena itu, pegelaran permainan lokal akan dilaksanakan hingga 8 Februari 2017. Sedikitnya 40 SD di Ambon akan turut serta dalam pertunjukan itu.

“Pertunjukan rakyat ini bagian dari rangkaian acara untuk memeriahkan HPN di Ambon. Bukan hanya untuk memperkenalkannya kepada kepada tamu-tamu yang datang dari luar, kami sengaja memperagakan kembali permainan-permainan rakyat ini juga untuk masyarakat kita agar tidak lupa,” katanya.

Sebagai daerah kepulauan, kata dia, Maluku memiliki beragam permainan tradisional, tidak hanya menghibur dan menyenangkan, permainan tersebut juga menyegarkan dan menyehatkan tubuh, sehingga sangat cocok dimainkan oleh siapa saja.

“Kami memilih pelajar anak-anak SD untuk memperagakan permainan-permainan ini karena mereka terlihat lucu-lucu. Selain itu kami juga mengemasnya dalam suasana yang santai tapi bermakna,” ucapnya.

Kendati pertunjukan permainan tradisional digelar untuk pelajar SD, tak sedikit masyarakat yang datang menonton. (WM)

Selanjutnya diwaktu malam, masyarakat akan dihibur oleh kesenian khas Maluku, yang akan ditampilkan diatas panggung utama Pameran HPN 2017. Kesenian yang ditampilkan berupa, Tari-tarian, Musik, Puisi dll. Panggung Malam dimeriahkan oleh para pelaku seni lokal yang datang bukan hanya dari kota Ambon, namun juga dari luar Pulau Ambon. (**)

 

Published in Berita Utama

HPN – Pameran HPN dan Maluku Expo 2017 secara resmi di buka oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di Lapangan Merdeka, Ambon, Senin, (6/2). Acara pembukaan pameran HPN dan Maluku Expo 2017 berlangsung meriah diwarnai dengan tari-tarian dari daerah Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Kapolda Maluku Brigjen Ilham Salahudin dan Penjabat Walikota Ambon Frans Johanes Papilaya mendampingi Wagub Maluku membuka kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Wagub mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pameran di Kota Ambon. Kegiatan ini menurutnya sangat penting karena di era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan kompetisi saat ini, iklim dunia usaha harus sesuai dengan standar internasional agar tidak tertinggal.

Kehadiran dunia usaha di pameran HPN dan Maluku Expo 2017 diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah Maluku.

“Melalui pameran ini kita harapkan dapat meningkatkan pangsa pasar untuk go internasional,” kata Wagub.

Ia optimis kegiatan ini dapat mewujudkan tujuan baik tersebut karena pada kegiatan pameran kali ini, dunia usaha berkolaborasi langsung dengan dunia pers yang juga ikut ambil bagian menjadi peserta pameran. Peluang bisnis di Maluku dan produk-produk industry kreatif serta sektor andalan Maluku yakni kelautan dapat ditulis dan dipromosikan oleh insan pers yang hadir di HPN 2017.

“Ini semua kesempatan yang baik dengan adanya pertemuan dunia usaha dan insan pers. Peluang bisnis Maluku dapat berkembang luas. Produk yang ada dapat dipromosikan oleh pers,” kata Wagub lagi.

Lebih jauh, Wagub juga berharap agar melalui perhelatan pameran HPN dan Maluku Expo hingga menginjak acara puncak HPN 2017 nanti, pers dapat terus mendorong potensi-potensi yang dimiliki oleh Maluku agar nantinya ada hasil yang konkret untuk kemajuan Maluku. Wagub mengatakan, rakyat Maluku melalui HPN 2017 ini sangat berharap agar Presiden Jokowi mencanangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

“Kami berharap HPN 2017 menghasilkan keputusan penting yakni status lumbung ikan nasional oleh Presiden Jokowi,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PWI Pusat Hendry Ch Bangun menegaskan kembali bahwa HPN 2017 menjadi momentum yang besar bagi rakyat Maluku. Ada banyak tamu-tamu penting, baik nasional maupun internasional yang hadir di Ambon. Tak kurang dari 3.000 orang akan memadati Kota Ambon selama perhelatan HPN 2017. Animo yang begitu besar ini akan menjadi berkah bagi Maluku di kemudian hari karena akan banyak potensi-potensi Maluku yang terangkat, di tulis, dan di kabarkan.

“HPN 2017 akan memberikan efek yang besar bagi Maluku. PWI berkeinginan agar Maluku berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku sangat penting bagi PWI Pusat, karenanya kami lebih memilih Maluku sebagai tuan rumah HPN dibandingkan calon-calon lainnya,” kata Hendry.

Pameran HPN dan Maluku Expo 2017 diikuti oleh 128 stand yang memamerkan produk-produk nasional, kerajinan tangan dan juga hasil industry kreatif lainnya. Media massa cetak dan elektornonik juga ikut mendirikan stand di pameran yang akan  berlangsung dari tanggal 5 hingga 9 Februari ini.

Pembukaan pameran HPN dan Maluku Expo 2017 dibuka secara resmi oleh Wagub Maluku ditandai dengan pemukulan tifa (sejenis gendang) dan pelepasan balon udara oleh Wagub didampingi oleh Sekjen PWI Pusat. Tak sampai disitu, di penghujung acara diwarnai dengan penandatangan serta peluncuran buku berjudul “Bersatu Manggurebe Maju” yang ditulis oleh para wartawan asli tanah Maluku.

Panitia HPN 2017

Published in Berita Utama

 

Ambon, 5 Februari 2017

Meski baru akan dibuka secara resmi hari Senin 6 Februari 2017, namun Pameran HPN dan Maluku Expo 2017 sudah bisa dikunjungi warga dari hari ini.

Tercatat ada sekitar 128 Stand yang dibuka, dengan peserta yang beragam. Baik dari Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, Swasta, dan Insan Pers, juga Media Nasional.

"Besok Pak Gubernur yang membuka pameran secara resmi. Tapi hari ini pameran sudah terbuka untuk umum," kata Ketua Bidang Pameran Panitia HPN 2017 Adhy Tristanto di Lapangan Merdeka, Ambon, Minggu, (5/2).

Khusus di pameran HPN 2017, tersedia panggung untuk hiburan bagi pengunjung. Panggung ini akan diisi dengan penampilan-penampilan musik dan hiburan lainnya. Sementara, di luar tenda pameran, panggung hiburan utama sudah terpasang. 

Panggung utama ini menjadi titik acara Hiburan Rakyat pada Rabu malam, (7/2). Artis lokal akan menghibur masyarakat Maluku dan membuat kegiatan HPN 2017 semakin semarak.

Published in Berita Utama
Wednesday, 01 February 2017 22:01

Menyambut HPN Pemerintah Gelar Donor Darah

 

Ambon, 1 Februari 2017

Pemerintah menggelar kegitan Donor Darah dalam rangka mensukseskan Hari Pers Nasional 2017, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan PMI dan melibatkan PNS lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan TNI/Polri serta turut serta teman-teman dari Insan Pers pun ikut menyumbangkan darah dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku Lantai 6 Ambon.

155 peserta hadir dalam kegiatan ini sedangkan target peserta sebelumnya adalah 200 orang. (**)

 

 

Published in Berita Utama
Page 1 of 2

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca Tour De Molvccas 18-22 September 2017
 

Stage 1 - 18 September

Stage 2 - 19 September

Stage 3 - 20 September

Stage 4 - 21 September

Stage 5 - 22 September


 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top