Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KABUPATEN BURU

MENGENAL BURU

1. Kondisi Geografi

a. Letak Geografis

Dengan telah disahkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kabupaten Buru Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Buru telah berkurang menjadi 7.594,98 Km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Km² dan luas lautan 1.972,5 Km² serta luas perairan 57,4 Km² dengan panjang garis pantai 232,18 Km². Sedangkan berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Buru berada pada titik koordinat :

o Bujur Timur : 125070’ – 127021’ BT
o Lintang Selatan : 2025’ – 3055’ LS

b. Luas Wilayah

Kabupaten Buru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000. Dengan memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan tuntutan rentang kendali pemerintahan, sampai dengan awal tahun 2008 wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup 10 kecamatan. Selanjutnya, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka 5 wilayah kecamatan yang secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Buru terpisah menjadi wilayah otonom, yakni Kabupaten Buru Selatan.
Namun pada akhir Tahun 2012 terjadi pemekaran 5 Kecamatan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 20,21,22,23 dan 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, Kecamatan Fena Leisela, Kecamatan Teluk Kaiely dan Kecamatan Lilialy, sehingga Kabupaten Buru menjadi 10 Kecamatan :

  1. Kecamatan Namlea       : Ibukota Namlea
  2. Kecamatan Airbuaya      : Ibukota Airbuaya
  3. Kecamatan Waeapo      : Ibukota Waenetat
  4. Kecamatan Waplau        : Ibukota Waplau
  5. Kecamatan Batabual      : Ibukota Ilath
  6. Kecamatan Lolong Guba  : Ibukota Kubalahin
  7. Kecamatan Waelata       : Ibukota Basalale
  8. Kecamatan Fena Leisela  : Ibukota Wamlana
  9. Kecamatan Teluk Kaiely  : Ibukota Kaiely
  10. Kecamatan Lilialy            : Ibukota Sawa
c. Fisiografi dan Topografi Wilayah

Secara fisiografi (makro relief), bentuk wilayah Kabupaten Buru dikelompokan berdasarkan dataran, pantai dan perbukitan termasuk dataran tinggi (plateau/pedmont) dengan  bentuk kelerengan variatif. Kabupaten Buru didominasi oleh kawasan pegunungan dengan elevasi rendah berlereng agak curam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 % yang meliputi luas 15,43 % dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan lain yang mendominasi adalah elevasi rendah berlereng bergelombang serta agak curam dan elevasi sedang berlereng bergelombang dan agak curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan barat rata-rata berlereng curam. Sedangkan di bagian timur terutama di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi rendah dengan jenis lereng landai sampai agak curam. Sedangkan secara geomorfologis, bentang alam di Kabupaten Buru dapat dikelompokan menjadi 4 (empat), yaitu ; bentang alam asal vulkanik yang dicirikan dengan adanya topografi bergunung-gunung dan lereng terjal, bentang alam asal denudasional yang membentuk rangkaian pegunungan dan perbukitan berbentuk kubah, bentang alam asal solusial dan bentang alam asal fluvial yang cenderung membentuk topografi datar pada lembah-lembah sungai

d. Geologi dan Jenis Tanah

Kabupaten Buru merupakan salah satu kawasan di luar busur banda (jalur gunung api) dengan formasi geologi bervariasi antara batuan sedimen dan metamorfik. Dalam Peta sketsa geologi Pulau Buru dan Pulau Seram, ditemukan 3 (tiga) material utama penyusun Pulau Buru. Ketiga formasi dimaksud berada pada bagian selatan, utara dan formasi deposisi di bagian timur laut, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut ;

  • Batuan Sedimen di bagian selatan yang kebanyakan dijumpai pada tempat-tempat dengan permukaan air yang dangkal, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  (SIMRENDA) Kabupaten Buru Tahun 2014 -6-
  • Batuan Metamorfik yang mirip dengan tipe batuan benua yang meliputi filit, batu sabak, sekis, arkose serta greywacke meta yangdomin an berada pada bagian utara Pulau Buru,
  • Endapan Batuan sedimen berumur neogen bagian atas ditemukan pada bagian timur laut sekitar Kawasan Waeapo tersusun dari endapan Aluvium dan Kolovium berupa bongkahan, kerikil, lanau, konglomerat, lumpur dan gambut. Sedangkan di sepanjang
  • pantai utara terdapat jalur endapan pantai dan aluvio-kolovium yang diselingi dengan terumbu karang angkatan (uplifed coral reef).

Sebagian besar tanah di Pulau Buru adalah jenis tanah kompleks, dimana persebaran jenis tanah ini meliputi ; alluvial, podsolik merah kuning, organosol, grumasol dan tanah-tanah kompleks. Peralihan antara formasi batuan sedimen dan metamorfik terdapat di TanjungBebek sekitar Wa esabak dan Waenekat di bagian utara barat menuju Danau Rana bagian tengah ke arah Waeapo bagian hulu dan terus menyebar sampai ke Waeula dan Waenani di sekitar Tanjung Wamsaba bagian timur.

e. Klimatologi

Iklim yang berlaku di Kabupaten Buru, yaitu low tropis yang dipengaruhi oleh angin musim serta berhubungan erat dengan lautan yang mengelilinginya. Selain itu, luas daratan yang berbeda-beda memungkinkan berlakunya iklim musim. Ciri umum dari curah hujan tahunan rata-rata dibagi dalam empat kelas untuk tiga wilayah, antara lain ;

  • Buru Bagian Utara : 1400 - 1800 mm / tahun,
  • Buru Bagian Tengah : 1800 - 2000 mm / tahun,
  • Buru Bagian Selatan : 2000 - 2500 mm / tahun,
  • Pada kawasan yang berelevasi lebih dari 500 m dpl dengan rata-rata 3000 – 4000 mm / tahun berkaitan erat dengan perubahan ketinggian yang dimulai dari zona pesisir, yang selanjutnya dapat diikuti pada bagian berikut. Sedangkan kondisis uhu rata-rata 260 C.

f. Vegetasi

Dengan kondisi iklim yang tropis dan cukup hangat sepanjang tahun, berpengaruh alamiah terhadap pertumbuhan jenis vegetasi tanaman kayu putih (tanaman khas), selain itu kondisi alamnya relatif merangsang pertumbuhan jenis tanaman padi dan jenis tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan lainnya. Sungai-sungai besar yang terletak pada Dataran Waeapo merupakan sumber irigasi bagi pengembangan lahan basah (persawahan). Sedangkan jenis tanaman kehutanan yang terdapat di Kabupaten Buru adalah jenis Meranti, Kayu Besi, Jati, Rotan dan Damar.

g. Penggunaan Lahan

Keadaan lahan Pulau Buru dipengaruhi oleh kondisi tanah dan topografi, iklim dan curah hujan yang sangat variatif, sehingga pada wilayah ini terdapat variasi pada kondisi bebatuan dan jenis tanahnya. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan tropis, semak, belukar dan hutan sejenis. Daerah perkebunan tersebar hampir di semua kecamatan sedangkan pengembangan lahan persawahan di Dataran Waeapo. Pengunaan lahan di Kabupaten Buru secara umum dibagi dalam 4 (empat) tipe penggunaan lahan (TPL) utama :

  • Pemukiman (desa induk dan dusun/desa bawahan) dan pekarangan,
  • Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA) Kabupaten Buru Tahun 2014 -8-
  • Pertanian (persawahan, kebun campuran, perkebunan rakyat, tegalan dan ladang termasuk pertanian lahan kering),
  • Penggunaan lahan diluar pertanian (alang-alang, semak belukar, hutan didalamnya termasuk areal pengusahaan hutan oleh HPH),
  • Danau, rawa, endapan bahan galian C (pasir, kerikil, kerakal dan batu) tersebar pada sungai dan pesisir pantai.
ARTI LAMBANG KABUPATEN BURU


Lambang Daerah Kabupaten Buru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 04 Tahun 2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang
Lambang Daerah Kabupaten Buru
 

Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Buru berbentuk Ellips berukuran lebar atas 6 (enam) Cm dan tinggi 7 (tujuh) Cm, dengan tepi kanan kiri samping garis lengkung 23 (dua puluh tiga)) Cm.

1. Lukisan Lambang
2. Lukisan lambang daerah Kabupaten Buru dilukiskan pada dasar warna biru.
3. Tata WarnaTata warna lukisan lambang daerah dilukiskan dengan warna kuning biru, putih, hijau, coklat dan merah.

- Warna kuning melambangkan bahwa masyarakat Buru selalu hidup dalam keceriaan, kemakmuran dan keramahtamahan.
- Warna biru melambangkan ketenangan dan kedamaian.
- Warna putih melambangkan riligius atau warna ketuhanan/keagamaan/kesucian, bahwa masyarakat Buru sejak dahulu kala telah memiliki  kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Warna hijau melambangkan hidup makmur dan sejahtera, bahwa masyarakat Buru selalu ingin hidup dalam liputan suasana/nuansa kemakmuran dan kesejahteraan.
- Warna coklat melambangkan keberanian keseriusan dan kesungguhan, bahwa masyarakat Buru tidak pantang mundur/menyerah dalam hidup dan kehidupannya, kesungguhan dan keseriusan membuat hidup mereka selalu dinamis dan optimis.
- Warna tulisan RETEMENA BARASEHE berwarna merah yang melambangkan keberanian masyarakat Buru.

4. Lukisan-lukisan dalam gambar lambing terdiri dari :

a. Parang, tombak dan salawaku adalah persenjataan tradisional yang hingga kini masih dimiliki oleh masyarakat Buru.
b. Delapan Pilar melambangkan Delapan Regentschap yang ada pada Kabupaten Buru.
c. Danau Rana dengan empat buah sungai yang mengalir yaitu :
-  Waetina     
-  Waemala     
-  Waenibe      
-. Waeapu
d. Dua Belas Butir Padi melambangkan tanggal dua belas dan sepuluh butir padi melambangkan bulan Oktober merupakan tanggal dan bulan Kabupaten Buru dimekarkan.
e. Sembilan puluh sembilan lembar daun kayu putih melambangkan tahun sembilan sembilan merupakan tahun ditetapkannya pemekaran Kabupaten Buru.
f.  Ikat Lestari pada tangkai padi dan kayu putih melambangkan ikatan adat antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang.
g. Tangkai kayu putih melambangkan hasil khas Buru dan juga melambangkan masyarakat pribumi.
h. Tangkai padi melambangkan pendatang.
i. Titafena (Baileo) yang terbingkai kuning dan berwarna putih melambangkan baileo yang dimiliki oleh masyarakat Buru sebagai wadah musyawarah bagi masyarakatnya.
j. Bentuk delapan pilar dari Regentschap juga melambangkan perahu atau gusepa yang mengartikan alat transportasi baik danau, sungai dan laut.
k. Tancapan tombak dan bingkai warna putih juga melambangkan tiang dan layer bagi perahu atau gusepa tersebut.

5. Di Bagian atas gambar lambing terdapat kata-kata RETEMENA BARASEHE , artinya  MAJU TERUS PANTANG MUNDUR.

VISI 2005-2025
“Masyarakat Kabupaten Buru yang Sejahtera dan Demokratis”

VISI 2012-2017
“Kabupaten Buru Yang Maju Menuju Masyarakat Bupolo Yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis Dan Berkeadilan”

 

Misi

  •  Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Karakter dan Jati Diri Masyarakat Bupolo
  •  Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (Good Governance and Clean Government)
  •  Mewujudkan Masyarakat Bupolo yang Demokratis, Tentram, Aman dan Tertib
  •  Peningkatan kesejahteraan sosial dan Penguatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan
  •  Pengurangan kesenjangan antar wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan

 

 

Semmy

Thursday, 22 February 2018 03:08

Kominfo Leading Sector e-Government di Daerah

Ambon – 21 Februari 2018, Forum Diskusi dengan tema “ Mempersiapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Leading Sector Implementasi e-Government di Daerah” di buka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Dr. Fronda Koedoeboen, M.Kes, yang bertempat di aula Kominfo dan dihadiri oleh Para Kepala DInas, Kepala Bidang dan Kepala seksi dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota  se-Maluku.

Forum diskusi ini merupakan kerjasama dengan Pihak Inixindo Jogja, perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di bidang Teknologi Informasi. Inixindo juga merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi  bidang Teknologi Informasi yang resmi dibawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Narasumber yang turut memberikan materi didalam acara ini adalah Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bambang Dwi Anggono, dan Direktur Inixindo Jogja Andi Yuniantoro.

Forum diskusi ini membahas mengenai Regulasi, Infrastruktur dan pembangunan SDM yang berkualitas untuk membangun Good Government melalui e-Government.

Sebelum menutup forum diskusi ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku berharap kedepannya Sumber Daya Manusia khususnya di Bidang Teknologi Informasi bisa lebih maju lagi, sebab pembangunan SDM merupakan faktor utama didalam pengembangan e-Government di Maluku. (*)

 

Ambon – 19 Februari 2018, Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/600/M.AA.05/2018, Provinsi Maluku berhasil meraih Predikat “B” dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Hasil evaluasi menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran sudah cukup baik. Komponen yang dinilai dalam evaluasi ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Secara singkat hasil evaluasi tersebut memiliki beberapa poin diantaranya, Penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara umum mulai tumbuh,  dan Dokumen terkait kinerja yaitu RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik.

Sebagai Informasi untuk tahun 2016 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan Predikat “CC”, dengan demikian dapat dilihat adanya peningkatan yang baik dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017. (*)

Acara Launching Buku Biografi Gubernur Maluku yang bertempat di Islamic Center, Senin 29 Januari 2018.

 

Monday, 29 January 2018 16:46

Peresmian Gereja Bukit Kemuliaan

Gubernur Maluku Said Assagaff meresmikan Gereja Bukit Kemuliaan yang berlokasi di Belakang Soya Kota Ambon.

Ambon, 14 Februari 2018 - Penyerahan 4.500 Seritifikat Tanah kepada Warga Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, yang belokasi di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebanyak 2.500 Sertifikat Tanah kepada warga kota Ambon, dan 2.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Maluku Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat. Dan untuk tahun 2017 telah diserahkan sebanyak 44.000 Sertifikat Tanah kepada Warga Maluku, sementara untuk tahun 2018 target Kementrian Agraria dan Tata Ruang adalah sebanyak 50.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Maluku.

Presiden Jokowi tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujarnya dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Rabu (14/2/2018) malam.

Dengan banyaknya keluhan tersebut juga menjadi alasan Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Beliau juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau ndak, jangan!," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Preseiden Joko Widodo juga membagi-bagikan sepeda kepada tiga warga yang bisa menjawab pertanyaan dari Beliau, yaitu menghafal Pancasila, tujuh Suku di Indonesia dan tujuh Pulau di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (*)

 

Thursday, 15 February 2018 16:03

Gubernur Sebut Kontribusi HMI Melintasi Zaman

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan peran dan kontribusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di tanah air, tidak hanya pada satu masa, tapi justru melintasi zaman.

"Kita telah melihat kontribusi HMI melalui para pemimpin dan aparatur bangsa, mulai jaman Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, ini termasuk mereka yang berada pada Kabinet Kerja Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Gubernur Assagaff saat memberikan sambutan selamat datang pada acara Pembukaan Kongres ke-30 HMI, di Kampus Universitas Pattimura Ambon, Rabu (14/2).

Dia katakan, sebagai organisasi tertua di Indonesia, HMI adalah wujud realitas historis dari sebuah pergerakan sipil di Indonesia.

Menurut Assagaff, kontribusi ini hanya bisa terbentuk karena adanya proses pendidikan yang matang dan pola pengkaderan yang berkualitas dan berjenjang di HMI.

‘’Beberapa proses inilah yang menegaskan bahwa HMI adalah organisasi yang modern dan handal di bangsa ini, bahkan di dunia,’’ tandasnya.

Dia menilai, ada lima (5) insan cita yang memotivasi keberhasilan perjuangan HMI, yaitu terbinanya insan akademi, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

‘’Karena itu pula saya bangga sempat menjadi kader yang dibentuk dan dibesarkan oleh HMI,’’ tutur Assagaff.

Dia menambahkan, tema sentral Kongres HMI ke-30 ini yaitu Mengukuhkan Kebangsaan, Mewujudkan Indonesia Berkeadilan, sejatinya sarat makna.

Karenanya itu, Gubernur Assagaff menitipkan beberapa isu nasional dan agenda strategis menyangkut posisi Maluku dalam proses percepatan pembangunan, antara lain yang pertama, setiap kader HMI harus mampu menjadi kekuatan pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas, gerakan intoleransi berbasis agama, suku dan golongan sebagaimana beragam isu-isu dan berita hoax yang nyaris menimbulkan disintegrasi bangsa di berbagai media sosial.

HMI disebutnya harus terus konsisten memperjuangkan misi suci Islam, yaitu rahmatan lil alamiin sebagaimana yang dipelajari dalam nilai dasar perjuangan.

"Yang kedua kami berharap, melalui kongres ini HMI melahirkan gagasan-gasgasan strategis, utamanya dalam mendukung program nawacita pemerintahan bapak Jokowi - JK, mengenai poros maritime yang terintegrasi dengan tol laut," sambungnya.

Assagaff menyebutkan, bagi dirinya dan masyarakat di Maluku, aksesbilitas dan koneksifitas antar pulau dengan infrastruktur perhubungan yang handal adalah solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dan yang ketiga, lanjut Assagaff, potensi pariwisata Maluku tidak saja bernilai ekonomis, namun juga bernilai sejarah.

‘’Kami terus berusaha mengembangkan sektor ini dengan mendorong pembangunan berbagai infrastruktur. Menggerakan sektor ini sama dengan membangun rasa cinta kepada tanah air sendiri. Sebab yang diharapkan adalah semua anak-anak bangsa tidak memilih berlibur ke luar negeri melainkan berlibur ke pulau–pulau yang telah ada di seluruh nusantara,’’ imbuhnya.

Bagi Assagaff, ini penting. Makanya konsep yang ditawarkan pihaknya untuk dikembangkan adalah kolaborasi antaretnik dan antaragama, dalam menjadikan Maluku pusat pertumbuhan peradaban, perdamaian antaragama di Indonesia dan dunia.

Karena itulah semua sekolah dan perguruan tinggi di Maluku, tambah Assagaff, telah didesain sebagai sekolah dan kampus orang-orang basudara,.

‘’Oleh karena itu Kader HMI harus mampu menjadi kekuatan, pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas," tandasnya.(*)

AMBON - Dalam menjalankan amanat konstitusi, Indonesia tak hanya berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita juga harus menunjukkan kepedulian bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di berbagai belahan dunia.

"Kita terus membantu perjuangan Palestina melawan penindasan dan ketidakadilan. Kita ingat, tahun 2016 menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI. Kita juga membuka konsulat kehormatan di Ramallah. Kita juga mendorong KTT di Istanbul yang menentang pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kongres ke-30 dan Peringatan Dies Natalis ke-71 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu 14 Februari 2018.

Sementara terhadap saudara-saudara kita di perbatasan Bangladesh dan Myanmar, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus menjalankan upaya diplomasi damai bagi pihak-pihak yang berseteru.

"Januari 2018 saya berkunjung ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Saya berkunjung ke Cox's Bazar (lokasi pengungsian) kondisinya memprihatinkan. Saya adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Cox's Bazar," sambungnya.

Sementara dalam kunjungannya ke Afghanistan, Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap hadir di negara yang saat ini sedang didera konflik persaudaraan itu. Meski terdapat ancaman keamanan saat kunjungan di sana, ia tetap ingin menunjukkan keseriusan dan kepedulian Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

"Kenapa saya tetap pergi ke Kabul? Karena pentingnya persaudaraan dan persatuan," ujarnya.

Sejumlah kunjungan ke negara-negara yang tengah mengalami krisis kemanusiaan semakin menyadarkan kita bahwa persaudaraan dan persatuan merupakan hal yang tak ternilai. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, bahwa sebagai negara besar yang beragam, Indonesia tetap harus menjaga persatuannya.

"Betapa mundurnya jauh sekali gara-gara konflik perang (di Afghanistan). Oleh sebab itu, titipan Presiden Ashraf Ghani saya ingat betul. Jangan sampai ada konflik antarsuku, antaragama, dan antarkampung. Tegas saja kalau ada konflik seperti itu, jangan beri waktu bagi konflik untuk berkembang," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

AMBON - Presiden Joko Widodo pagi ini hadir dalam rangkaian acara kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipusatkan di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di dunia. Dengan mengusung demokrasi Pancasila, Indonesia juga menjunjung pemahaman Islam yang moderat dan penuh toleransi.

"Kita punya modal besar menjadi pemimpin. Islam Indonesia adalah yang moderat, bertoleransi, dan terbuka untuk kemajuan. Kita punya bukti bahwa nusantara kokoh dan bersatu, negara muslim yang sukses berdemokrasi, dan memiliki insan yang hebat, yang memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Sambil memuji HMI yang memiliki kader-kader berkualitas, Kepala Negara mengingatkan bahwa perjalanan bangsa kita masih panjang. Tantangan dan persaingan global pun menanti setiap langkah para anak bangsa yang selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas guna menghadapi persaingan.

"Tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan solutif. Saya tahu ini bukan tugas ringan," ucapnya.

Di tingkat negara, pemerintah juga sedang melakukan upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu bagian dari upaya itu. Apalagi dengan melihat fakta bahwa infrastruktur di wilayah Timur Indonesia yang masih jauh tertinggal.

"Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, waduk, dan pembangkit listrik adalah sebuah langkah awal yang dibutuhkan untuk menopang ekonomi nasional kita agar bisa berkompetisi dengan negara lain," Presiden menjelaskan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, pembangunan infrastruktur tak hanya selalu soal perekonomian semata. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti dilakukan pemerintah saat ini merupakan perwujudan nyata dari sila kelima Pancasila, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di hadapan peserta kongres, Presiden menampilkan potret kehidupan yang terpampang di layar besar mengenai bagaimana saudara-saudara kita di Papua amat membutuhkan infrastruktur yang sama baiknya dengan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat di Pulau Jawa sejak lama.

"Saya berikan sebuah gambaran jalan di Papua. Berjalan 150 kilometer bisa menempuh dua sampai tiga hari. Kalau ada orang menyampaikan infrastruktur tidak penting, lihatlah kondisi seperti ini," tuturnya.

Keadilan sosial, menurut Presiden, juga harus menyentuh anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Melalui sejumlah program sosial, pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.

"Kita ingin membangun Indonesia yang lebih adil. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin semua anak bisa bersekolah, sudah kita berikan kepada 18 juta anak. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin semua warga untuk mengakses layanan kesehatan, sudah diberikan kepada 92 juta warga," ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

 

AMBON - Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.010 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, Rabu (14/2).

Ikut mendampingi Presiden pada saat penyerahan bantuan sosial tersebut digelar di Lapangan Sepakbola Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini, antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Bantuan PKH yang diserahkan Presiden ini, dimaksudkan sebagai program perlindungan sosial kepada keluarga prasejahtera yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Keluarga Harapan ini ada dana Rp1.890.000. Ambilnya mulai Februari ini bisa Rp500.000 dulu," ujar Presiden.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, bagi para pelajar, KIP memberikan jaminan akses kepada pendidikan yang layak melalui bantuan yang besarannya bervariasi di tiap jenjang pendidikan. Pelajar tingkat SD, disediakan dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun. Pelajar SMP, disediakan Rp750 ribu. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK, disediakan dana bantuan sebesar Rp1 juta.

"Kartu ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Bukan untuk yang lain-lainnya," kata Presiden.(*)

Page 1 of 36

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
7 Februari - 8 Februari 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER

 

Top