Berita Lowongan Kerja Terbaru

KOTA TUAL

MENGENAL tual

Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pun pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas, kemudian berakhir di putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintahan kota di sana telah berjalan efektif.

Kondisi Fisik

Luas Wilayah Kota Tual 19.088,29 Km² terdiri dari luas daratan 352,66 Km² (1,33 %) dan luas lautan 18.736 Km² (98,67%). Kota Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau -pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.

Letak Astronomis

Secara astronomis Kota Tual terletak pada koordinat : 131° – 133° Bujur Timur dan 5° – 6° Lintang Selatan.

Iklim

Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim Muson dan tropis basah. Pada masa Musim Timur, angin bertiup dari Tenggara dan terjadi kemarau. Pada Musim Barat terjadi musim hujan, angin bertiup dari Barat Laut , serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai Februari.

Berdasarkan data pada stasiun meteorologi kelas III Dumatubun Tual, suhu rata-rata Tahunan Kota Tual sebesar 27,3o C, suhu minimum 23,5o C serta suhu maksimum mencapai 33,2 o C. Kelembaban rata-rata sekitar 81 %, penyinaran matahari rata-rata mencapai 65% dan tekanan udara rata-rata 1010,7 millibar. Curah hujan tahunan pada daerah ini berkisar antara 2000-4000 mm dengan curah hujan rata-rata 2118,3 mm/tahun atau 176,5 mm/bulan.

SEJARAH

Nama Tual merujuk pada salah satu wilayah otonom yang disebut Ratschap. Wilayah Ratschap dipimpin oleh seorang Raja/Rat. Kedudukan seorang Raja/Rat di Kepulauan Kei sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, oleh karena kekuasaan kewilayahan adatnya terdiri dari beberapa Ohoi/Desa. Dimasa penjajahan kolonial Belanda, Tual pernah dijadikan sebagai Kota Administratif dibawah seorang asisten residen yang dibantu oleh kontrolir Pemerintahan sekitar Tahun 1890. Sebagai Kota adminstratif / Onderafdeeling, Tual membawahi empat Onderafdeeling yaitu Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Barat Daya, New Guinea Selatan, dan Boven Digul yang mana posisi Kota Tual setara dengan Ambon dan Ternate pada saat pemerintahan Kolonial.

Tual erat kaitannya dengan nama Pulau utama didalam gugusan Kepulauan yang bernama Kei. selanjunya disebut Kepulauan Kei. Pulau yang lebih besar disebut Nuhu Yuut dan yang kecil Nuhu Roa. Pulau yang terakhir ini meliputi Pulau Induk ( Nuhu Ten ) dan Pulau-Pulau Kecil ( Nuhu Yanat). Tual yang berada di Pulau Dullah termasuk dalam kategori Nuhu Ten. Kedua pulau utama tersebut dikenal dengan Nuhu Evav ( Nuhu berarti Pulau dan Evav artinya bawah tanah). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Evav berasal dari kata Ivaiv ( I = Dia dan Viav = sama) yang maksudnya adalah “ dia disana“. Kata itu kemudian mengalami proses adaptasi dalam pengucapannya dan berubah menjadi Evav.

Selanjutnya Dari aspek etimologis,para tetua(orang tua-tua) sejak dulu menyebutkan Tual dari kata Tu’a yang berarti tempat singgah. Makna kata dalam konteks itu menggambarkan tentang awal kedatangan penduduk di Kepulauan Kei yang kini menempati kawasan pantai termasuk dalam wilayah Ratschap Tual. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang merupakan awal kemenangan bagi seluruh rakyat di Kota Tual. Selanjutnya dalam mengisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tual, pada tanggal 18 Desember 2007 Kota Tual diresmikan oleh Presiden atas nama Menteri dalam Negeri dan menunjuk Penjabat Walikota Tual Bapak Drs. J. Pattinama, mantan Inspektur Provinsi Maluku. untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan pembangunan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Atas kerja sama dari semua pihak dan stakeholder lainnya, pada Bulan Agustus 2008 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual periode 2008-2013, dan pada tanggal 7 Oktober 2008, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, menetapakan untuk pertama kalinya Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih atas pilihan Rakyat atas nama Drs. H. M.M. Tamher sebagai Walikota dan A. Rahayaan, S.Ag sebagai Wakil Walikota Tual periode 2008-2013 oleh Gubernur Maluku Bapak Karel A. Ralahalu.

Visi dan Misi  tahun 2013 - 2018
"Terwujudnya Kota Tual yang Mandiri, Aman, Tertib, Religius, Ekonomi Nerakyatan dan Nasionalis (MAREN) pada Tahun 2018 berbasis potensi sumber daya manusia, perikanan dan kelautan"

HAL LAIN TENTANG KOTA TUAL

Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten induknya Maluku Tenggara yaitu filosofi adat hukum Larvul Ngabal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larvul Ngabal mampu memelihara ketertiban & hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong ( Budaya Maren), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem “Hawear” yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak & berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Penjabaran wilayah administratif menurut Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut:

  1. Kec. Pulau Dullah Utara, Ibukota kecamatan Namser, Desa/dusun: Dulla, Dullah Laut RK, Fiditan, Lebetawi, Lairkamor, Ohoitel, Dullah Laut, Ohoitahit, Ngadi, Tamedan, Watra.
  2. Kec. Pulau Dullah selatan, Ibukota Kecamatan Wearhir, Desa/dusun / kelurahan: Taar, Fair, Mangon, Pulau Ut, Kelurahan ketsoblak, Tual, Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum.
  3. Kec. Tayando-Tam, Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel , Desa/dusun: TamNgurhir, Tayando Langgiar, Tayando Ohoiel, Tayando Yamru, Tayando Yamtel, Tam Ohoitom.
  4. Kec. Pulau-pulau Kur, Ibukota Kecamatan Tubyal, Desa: Finualen, Kaimear, Kanara, Lokwirin, Niela, Rumoin, Tiflen, Sarmaf, Hirit, Tubyal, Warkar, Yapas, Fadol, Sitarlor.
 
       Walikota Tual      Wakil Walikota Tual

 

Semmy



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di daerah ini.

‘’Puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya, puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ujar di sela-sela acara buka puasa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama TNI-Polri dan masyarakat di gedung Islamic Center Ambon, Kamis (24/5).

Dalam spirit ini, saya mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk kita tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagaimana upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Menurut Sahuburua, puasa mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena puasa merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan upaya melakukan pengendalian diri dari hawa nafsu amarah.

Pada dasarnya, kata Sahuburua, nafsu merupakan fitrah manusia, karena dengan potensi akal dan nafsulah manusia bisa membangun peradabannya, tetapi dengan nafsu dan akal pula, manusia bisa menjadi makhluk yang paling buas dan hina.

Menurutnya, realitas sejarah menunjukan bahwa semua manusia yang pernah hidup dan berjaya, apakah itu tokoh besar ataupun rakyat jelata, sebuah bangsa atau sebuah imperium yang pernah berjaya selama berabad-abad lamanya, bisa hancur dan menjadi hina dina karena dikuasai oleh hawa nafsu amarah.

‘’Ini disebabkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu amarah ini, sehingga merusak semua potensi positif yang kita miliki, dan menjadi sumber segala kerusakan, sebagaimana pelbagai problematika yang sedang kita hadapi dewasa ini,’ ucapnya.

Dia mencontohkan, masih sering terjadi perkelahian antar negeri atau kelompok, sodara deng sodara seng baku bicara karena berebut warisan, atau perebutan tanah adat, masalah korupsi, narkoba, makin berkembangnya perilaku hedonisme, free seks, pragmatisme.

Dia menambahkan contoh, rusaknya lingkungan hidup, hingga berkembangnya budaya hate speech, hoaks, dan persekusi media sosial, yang nyaris menimbulkan disintegrasi sosial bangsa ini.

Bahkan sesama anak bangsa, disebutnya, saling hujat dan memfitnah melalui sosial media serta cara kita menggunakan media sosial untuk mengumbar hawa nafsu kita dewasa ini, nyaris membuat bangsa ini kehilangan keadaban privat dan keadaban publiknya.

"Katong kehilangan rasa malu hati, kehilangan rasa hormat kepada sesame, serta kehilangan rasa cinta terhadap sesama. Semua itu, tak lain karena keterjebakan terhadap nafsu amarah,’’ kata Sahuburua mengingatkan.

Untuk itu, melalui momentum acara buka puasa bersama, dirinya mengajak seluruh basudara Muslim di daerah ini, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar  dapat memaknai hikmah puasa dalam rangka pembentukan karakter diri dan keadaban bangsa ini.

‘’Karena ibadah puasa merupakan moment yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi diri serta berefleksi atau ber-muhasabah atau dengan kata lain, melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, katong samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter yang baru, yang lebih positif,’’ ucapnya. (*)



SAUMLAKI - Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018 ini, dimulai dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), tepatnya di Kota Saumlaki, Selasa (22/5).


Penyelenggaraan Safari Ramadhan, yang dirangkai dalam buka puasa bersama, sekaligus syukuran satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati MTB, Petrus Fatlolon - Agustinus Utiwaly ini, dilangsungkan di Gedung Seni Saumlaki, dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) GubernUr Maluku Zeth Sahuburua, Bupati MTB, dan Kepala Dinas Perumah Rakyat Kasrul Selang yang selaku ketua panitia safari Ramadhan.


Ikut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas PU IsmaIl Usemahu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Romelus Far-Far, Kepala dinas Perhubungan Angku Papilaya, jajarasan SKPD lingkup pemerintahan MTB, TNI-Polri serta seluruh tokoh umat beragama.

Plt Gubernur dalam sambutannya, mengatakan ibadah puasa yang dijalani umat muslim kini tekah memasuki  hari keenam atau fase pertama, yaitu fase rahmat

"Semoga ibadah puasa yang dijalani basudara Muslim ini mulai dari fase Rahmat pengampunan hingga fase pembebasan dari api neraka. Basudara senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah SWT, sert menjadi insan yang bertakwa, pribadi yang melimpah dengan kearifan dan kebijaksana, serta menjadi rahmat untuk sesama," ujarnya.

Melalui momentum ini, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Karena menurutnya, ibadah puasa merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita melakikam introfeksi diri dan berefleksi atau dengan kata lain melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter dari budaya bakulae ke budaya baku bae, dari budaya baku marah ke budaya baku sayang, dari budaya talamburang ke budaya kalesang dan sebagainya.

"Maka sejatinya puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ucapnya.

Dalam spirit ini, Sahuburua mengajak umat beragama di saumlaki dan sekitarnya untuk kota tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagai upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Dijelaskan, sesuai data Litbang Kemenag RI, Maluku masuk 3 besar provinsi yang mempunyai indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Sedangkan menurut Setara Institut, Ambon dan Tual termasuk dalam 10 kota yang memiliki indeks kerukunan terbaik di Indonesia.

Untuk itu, di bulan yang penuh rahmat ini, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat MTB untuk belajar saling memahami, mempercayai, menghormati, mencintai, membangakan, saling menopang, sebagaimana petuah suci orang Maluku "potong dikuku rasa di daging, ale Rasa beta rasa, dan sagu salempeng dibagi dua", dalam rangka mewujudkan momentum pilkada yang damai, demokratis, berkeadaban, dalam spirit hidop orang basudara.

"Inilah kualitas beragama yang perlu terus kita kembangkan dalam rangka mewujudkan pembangunan Maluku yang rukun, aman, damai, sejahtera, adil berdaya saing dan religius, dijiwai semangat siwalima," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati MTB Petrus Fatlolon memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang menjadikan kabupaten MTB sebagai daerah pertama safari Ramadhan, sekaligus buka puasa bersama .

Dalam.sambutannya, dirinya melaporkan situasi keamaan dan ketertiban masyarakat MTB selama ibadah puasa saat ini berjalan aman dan terkendali.

"Sampai saat ini Kamtimbmas tetap terjaga dengan baik," ucapnya.

Sementara iti, stok kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan memadai sampai lebaran.

Pihaknya juga telah melaksanakan pasar murah, yang menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau.

Tak lupa, dirinya mengajak basudara muslim  di daerah ini untuk menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya agar kita dapat memaknai hikmah ibadah puasa ini dalam rangka pembentukan karakter diri keadaban bangsa ini.

Di tempat yang sama, Ustad Moh Atatmimi dalam tausyah-nya, mengatakan sebagai umat beragama kita dijarkan untuk saling menebar damai satu sama lain. Dalam ajaran Kristen ada kasih sayang, sedangkan di dalam ajaran  Islam ada rahmat, yang kedua memiliki.makna yang sama.

"Untuk itu, kita harus menjaga persatuan unsur umat beragama. Dan ini adalah  makna hakiki dari ajaran Allah SWT," tuturnya.

Menurutnya, terkadang orang memaknai taqwa adalah hubungan dengan Allah, yang mempunyai dimensi spiritual. Dengan menjaga hubungan baik dengan Allah dan jalankan perintah dan jauhi larangannya

Dijelaskan, dalam ibadah puasa ini adalah menahan lahiriah diri dari makan dan minuman. Namun secara dimensi spiritual dari ibadah puasa ini adalah menjaga seluruh anggota eksekutif, tubuh kita yakni mata, telinga,  tangan,  kaki,  perut,  kemaluan.

"Itulah sesunguhnya dimensi spiritual dan sosial dari puasa itu dan yang jadi ajaranya adalah hati," kata Atamimi. (*)

 

AMBON - Guna menjaring informasi di daerah-daerah, sebelum kegiatan Indonesia Development Forum (IDF) Tahun 2018 pada 10 hingga 11 Juli mendatang di Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI akan menggelar Road to IDF di berbagai wilayah termasuk di Wilayah Timur Indonesia.

"Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah mengatasi disparitas di berbagi daerah di nusantara," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho kepada pers, usai rapat terkait penyelenggaraan Road to IDF oleh Kementerian PPN/Bappenas RI, di Jantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Sihaloho menyebutkan, Road to IDF dibagi dalam empat (4) wilayah, yaitu wilayah Sumatera Barat akan dilaksanakan di Kota Padang, wilayah Jawa-Bali di Kota Surakarta, wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Kota Ambon pada 31 Mei mendatang. Dan untuk wilayah Kalimantan-Sulawesi dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, Road to IDF merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi untuk menjaring ide dan pengalaman, praktik baik pembangunan sesuai dengan kareteristik wilayah dan kearifan lokal serta menjaring ide dan pengalaman pembangunan. 

‘’Forum ini adalah ajang untuk saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan antar daerah dengan pendekatan inspire yaitu ajang menyampaikan praktek-praktek hebat yang telah dilakukan dalam pengurangan kesenjangan antar daerah, image, ajang untuk menyampaikan apa yang diharapkan di masa depan dan inovasi, ajang untuk menyampaikan ide, inovasi, terobosan dan strategi yang ditawarkan,’’ paparnya.

IDF Tahun 2018, disebut Sihaloho, mengkangkat tujuh sub tema. Untuk wilayah Maluku Maluku, temanya ada 3 (tiga) yaitu, pertama, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan.

‘’Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia,’’ ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pelayanan dasar ini termasuk pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi yang yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Jika IPM-nya bagus, maka tentunya menciptakan kualitas SDM yang baik yang  tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah,’’ tuturnya.

Ketiga, tambah Sihaloho, penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Provinsi Maluku sendiri, kata dia, telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Sekatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan. 

‘’Ini merupakan backbone transportasi di Maluku yang akan menghubungkan pulau-pulau kecil, dengan jalan koletornya transportasi darat digabungkan dengan angkutan feri. Jadi konektivitasnya harus terpadu baik darat, laut dan udara, sehingga membuka keterisolasian antar wilayah di Maluku,’’ imbuhnya.

Dikatakan, ruas jalan yang mendukung Trans Maluku itu sudah dilaksanakan. ‘’Saat ini yang belum terbuka itu Werinama-Air Nanang, kemudian dari elat, Mako, dan sebagian di Kepulauan Aru,’’ paparnya.

Menurut Sihaloho, dilihat dari sudut pandang ekonomi, apabila jaringan transportasi yang terhubung antar wilayah di Maluku, maka tidak menutup kemungkinan akan membangkitkan perekonomian pulau-pulau yang sebelumnya terisolir.

Dia juga menambahkan, melalui rapat yang digelar oleh Bappeda Provinsi Maluku dengan melibatkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Ahli (para Akademisi dan Dewan Riset Daerah)  diharapkan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan kesenjangan wilayah yang dihadapi yang akan ditungkan dalam proposal dan akan diserahkan kepada Menteri PPN/Bappenas oleh Pelaksana Gubernur Maluku.

"Hasil ini juga akan menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2019-2024 ke depan," tandas Sihaloho (*)



AMBON - Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110, Senin (21/5), digunakan  pemerintah untuk menghimbau masyarakat bijak menggunakan media sosial (Medsos) agar dapat berkreasi, berekspresi, dan memperoleh manfaat positif.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menjadi Inspektur upacara dan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada Peringatan Harkitnas 2018, yang berlangsung di halaman belakang Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/5).

Upacara peringatan Harkitnas yang digelar dengan tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia dalam Era Digital ini, diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

“Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilahturahmi, berekspresi, dan mendapatkan manfaat darinya,” kata Sahuburua mengutip sambutan Menkominfo Rudiantara.

Menurut Rudiantara, tercatat tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukan gelombang digitalisasi dengan cara mencari berkah di dalamnya.

Internet, media sosiol, situs web, layanan multimedia aplikasi disebutnya, menjadi ladang baru untuk berkarya dan pasar yang menjanjikan untuk kreatifitas.

“Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lansekap ekonomi berbasis digital dunia,” ujar Rudiantara.

Menurut perhitungan para ahli, lanjut Rudiantara, sekitar dua tahun lagi, bangsa Indonesia akan memasuki era keemasan dalam konsep kependudukn, yaitu bonus demografi, yang menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa, karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

Perkiraan Badan Pusat Statistik menunjukkan, rentang masa itu akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10 – 13 tahun lagi.

“Proyeksi keuntunga bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi, jika kita tidak dapat memaksimalkannya,” tukas Rudiantara.

Usia produktif, tambahnya, hanya akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dgn generasi milenia kita tersebut, pada saat yang sama juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi diberbagai bidang ini juga akan membuka jendela peluang dan ancaman yang sama,” jelasnya.

Dihimbaunya, bersatu adalah kata kunci ketika ingin menggapai cita-cita yang mulia. "Organisasi Boedi Oetomo memberi contoh bagaimana dengan berkumpul dan berorganisasi, tanpa melihat asal-muasal primordial, akhirnya bisa mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme yang menjadi bahan bakar kemerdekaan," pungkasnya. (*)

 



AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah membangun koordinasi yang baik dengan beberapa pemerintah kota besar pemasok bahan pokok antara lain di Surabaya, Makassar dan Manado, sebagai pusat-pusat akumulasi distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat di Kawasan Timur, dalam upaya memperlancar arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat ke provinsi sehingga tidak terjadi kelangkaan.

“Dengan tersedianya stok yang sangat cukup dan tingkat harga yang wajar, maka saya mengharapkan agar para pelaku usaha maupun pihak-pihak lain, untuk tidak melakukan spekulasi yang dapat berdampak pada kenaikan harga,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir di Ambon, Rabu (23/5).

Dia berharap, agar para sponsor dan seluruh dunia usaha, serta semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif, sehingga terlaksannya Pasar Murah/Bazaar menyongsong Hari Raya Waisak 2562 Tahun 2018.

“Karena itu, atas nama Pemprov saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Saya ingin menggunakan kesempatan yang baik ini, untuk menyampaikan salam hormat dan salam bahagia kepada umat Budha yang merayakan Hari Raya Waisak, 29 Mei nanti, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar,” tuturnya.

Pada Hari Raya yang disebut Tri Suci Waisak, ungkap Sahuburua, umat Budha merayakan Tiga Kejadia Agung, yaitu Kelahiran Pangeran Sidharta, pencapaian tingkat ke-Budhaan Pertapa Sidharta, dan saat parinibba/wafatnya Buddha Gotana. Kegiatan Bazaar yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku ini adalah merupakan kegiatan rutin yag dilaksanakan setiap tahun dalam menyambut Hari-hari Besar keagamaan.

“Hal ini pertanda kepedulian Pemprov Maluku dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Ditambahkan, Kegiatan Bazzar yang dilaksanakan hari ini merupakan momentum yang sangat tepat karena sepanjang tahun disibukkan melaksanakan seharian aktifitas dalam berbagai aspek tugas dan tangungjawab.

Di sisi lain, tambahnya, Kegiatan Bazaar ini juga diharapkan akan menciptakan komusikasi, transaksi dan interaksi yang harmonis dalam menjalin rasa kebersamaan dan sepenanggungan, dengan demikian akan mempererat tali persaudaraan sebagai orang Maluku Basudara yang hakiki dan sejati.(*)



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program atau Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Provinsi Maluku Triwulan pertama Tahun 2018, di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/5).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menyebutkan, rapat evaluasi ini dilakukan sebagai upaya menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh.
“Rapat Koordinasi dan evaluasi ini sebagai salah satu langkah strategis yang dilakukan guna mengetahui dan mengukur sejauhmana perkembangan realisasi pelaksanaan APBD/APBN di Provinsi Maluku, baik dari sisi penyerapan anggaran, capaian kinerja outputnya serta sejauh mana capaian indikator-indikator makro pembangunan daerah di wilayah Provinsi Maluku,” ujar Sahuburua.
Selain itu, dengan diadakannya evaluasi, kata dia, akan dapat menentukan langkah-langkah strategis sebagai dorongan atau koreksi yang konstruktif, untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien secara sinergis dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Dia menuturkan, berdasarkan rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan APBD triwulan pertama, yang mana dari total anggaran belanja APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3,48 triliun, yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.1,59 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp.1,89 triliun rupiah, telah terealisasi sebesar Rp.466,36 milyar atau 13,38 persen.
“Total realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.400,40 milyar atau 21,17 persen dan belanja langsung sebesar Rp.65,95 milyar atau 4,14 persen,” terang Sahuburua.
Sedangkan untuk anggaran APBN, Provinsi Maluku memperoleh dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10,61 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp.1,83 triliun atau 17,32 persen, dengan rincian, Dekonsentrasi (DK) Rp.144,77 milyar dengan realisasi Rp.23,24 milyar atau 16,06 persen.

Desentralisasi (DS) disebut Sahuburua, Rp.2,83 triliun dengan realisasi Rp.192,69 milyar atau 6,81 persen, Kantor Daerah (KD) Rp.5,70 trilun dengan realisasi sebesar Rp.1,33 triliun atau 23,36 persen, Kantor pusat (KP) dengan pagu Rp.1,75 triliun dengan realisasi sebesar Rp.273,34 milyar.  

Sahuburua katakan, untuk Tugas pembantuan (TP) sebesar Rp.176,14 milyar dengan realisasi sebesar Rp.15,06 milyar atau 8,55 persen dan Urusan Bersama (UB) dengan pagu Rp.1,23 milyar dengan realisasi sebesar Rp.4,6 juta atau 0,38 persen.

“Berdasarkan hasil laporan realiasasi ini baik APBD maupun APBN perlu adanya langkah konkrit dan komitmen bersama, yang nantinya akan berdampak terhadap percepatan pelaksanaan APBD maupun APBN pada triwulan-triwulan selanjutnya di tahun anggaran 2108 ini,” ingatnya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjut Sahuburua, agar dapat memanfaatkan instrument monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan penerapan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa yang telah disusun, untuk dapat mengevaluasi seluruh tahapan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, mekanisme pelaporan online melalui e-Monev dapat segera diimplementasikan, untuk memudahkan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik di tingkat OPD maupun kabupaten/kota.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran baik APBD maupun APBN, Sahuburua menyampaikan beberapa hal untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran di daerah yakni, pertama, mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tertib sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam surat edaran tetang pedoman pelaksanaan APBD TA. 2018.

“Target serapan anggaran yang tertunda di triwulan pertama agar secepatnya dituntaskan sejalan dengan target yang telah disusun untuk triwulan kedua,” tuturnya.

Kedua, tambah Sahuburua, bangun budaya kerja melalui komunikasi internal yang sinergi dan terintegrasi, antara pelaku pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang serta optimalisasi perannya masing-masing.

Ketiga, sebut Sahaburua, susun laporan keuangan bulanan yang berkesinambungan agar memudahkan penyusunan laporan keuangan triwulan semesteran maupun tahunan. Keempat, lakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala serta amankan seluruh pekerjaan secara yuridis, teknis maupun administratif.  

“Dalam kesempatan ini perlu juga saya ingatkan bahwa implementasi transaksi non tunai yang merupakan salah satu inisiatif baru dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah tertuang pada keputusan gubernur untuk secara cermat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan setiap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah,  sehingga harapan kita untuk menciptakan perubahan yang positif dalam pelaksanaan keuangan daerah dapat kita capai ke depannya,”tandasnya.(*)

Wednesday, 16 May 2018 16:37

201 Hari Pattimura Diperingati di Saparua




AMBON - Peringatan 201 Tahun pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura, tepat tanggal 15 Mei 2018, di Kota Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di lapangan Merdeka Saparua, persis di depan Benteng Duurstede. 

Upacara peringatan perjuangan Kapitan Pattimura ke-201 ini, diawali peletakan karangan bunga di monumen Kapitan Pattimura oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Kapitan Manawa Kabaresi, dilanjutkan pembacaan sejarah perjuangan pahlawan Pattimura.

Selain dipenuhi masyarakat, upacara yang berlangsung khidmat ini, dihadiri juga sejumlah pejabat di daerah ini diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, serta sejumlah pimpinan umat beragama, pimpinan TNI-Polri dan para Latupati.

"Sejarah adalah bagian dari masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita belajar masa lalu yang akan menumbuhkan harapan untuk masa depan. Dan setiap masa depan harus diawali dengan perjuangan,’’ ujar Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam amanatnya.

Sedikitnya ada 7 (tujuh) pesan utama yang disampaikannya dalam hari bersejarah ini. Diantaranya,  pertama, dengan merayakan 201 tahun perjuangan Kapitan Pattimura, kita akan mengenang semangat yang begitu gigih dalam menegakan nilai-nilain kebenaran demi Indonesia Merdeka.

‘’Oleh karena itu, masyarakat di Maluku harus bahu membahu, sebab semuanya telah dilebur dalam semangat pela-gandong, Kalwedo dan lainnya,’’ tuturnya.

Kedua, kata Sahuburua, Pattimura adalah tanda sejarah, sebab itu, inspirasinya harus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan orang Maluku dalam segala bentuk ketidakladilan dan penindasan.

‘’201 tahun lalu, sosok kebanggaan kita itu, telah berhasil menembusi kokohnya tembok-tembok kekuasaan serta monopoli ekonomi Kolonial yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Arah perjuangan Kapitan Pattimura sangat jelas yaitu perjuangan luhur membela harga diri kemanusiaan Rakyat Maluku yang terinjak-injak; Sang Pahlawan tidak tega melihat hak ulayat rakyatnya dirampas semena-mena; kekayaan negeri dieksploitasi untuk kepentingan penjajah sehingga kemiskinan merajalela di mana-mana,’’ paparnya.

Untuk itu, sebut Sahuburua, jiwa dan semangat Pattimura adalah jiwa dan semangat Maluku yang tidak gentar oleh tantangan apa pun; dan tidak mundur untuk membela harga dirinya.

‘’Jiwa dan semangat itu membuktikan bahwa harus ada keberanian untuk membangun keadilan, kejujuran, cinta kasih, perdamaian, dan ‘hidop orang basudara’ yang tidak boleh terkoyak lagi,’’ tandasnya.

Dia katakan, apa yang disampaikan Presiden Soekarno tempo dulu, bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, adalah bentuk pengajuan akan pentingnya negeri ini. Mungkin saja, jika tidak ada perjuangan Pattimura, mungkin tidak ada Indonesia Merdeka. 

‘’Karena itu, jangan lagi kita mereduksi pikiran-pikiran yang menghambat kemajuan negeri ini,’’ ingatnya.

Dia melanjutkan,  pesan ketiga, jadilah prajurit-prajurit perdamaian dengan cinta pada kemanusiaan dan persaudaraan, sebab kemajemukan yang dipertahankan Pattimura adalah kemajemukan yang menghidupkan bangsa. "Bersatu manggurebe maju, demi masa depan yang baru,’’ imbuhnya.

Keempat, tambahnya, meskipun Kapitan Pattimura sudah tidak ada, tetapi semangatnya harus tetap hidup dalam sanubari kita. Nasionalisme yang diperlihatkan bukanlah ansih masyarakat Maluku tetapi soal Indonesia Merdeka.

‘’Dengan demikian kita harus menjadi contoh di bangsa ini, terutama tentang kehidupan yang majemuk,’’ sebutnya.

Kelima, peran Pattimura adalah refleksi tentang kapitan atau raja yang membela rakyat dan negerinya dari rampasan pihak asing. ‘’Berkaitan dengan refleksi ini, maka pemimpin yang besar di tanah Maluku adalah dia yang menjadikan rakyatnya kaya dari hasil tanah, laut, bumi, hutan dan segala yang ada di perut bumi,’’ ucapnya.

Ketujuh, kepada pattimura-pattimura muda di negeri ini untuk turut menjaga stabilitas menyongsong pesta demokrasi di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan membangun persaudaraan yang rukun dan harmonis agar pemimpin baru yang lahir nanti adalah pemimpin besar yang membuat negeri ini terhormat.

‘’Mudah-mudahan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dapat menemui jawaban dan rentan waktu yang telah ditetapkan,’’ tandasnya. (**)

Wednesday, 09 May 2018 03:11

Pemprov Maluku Kembali Raih Penghargaan

 

 

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaannya yaitu Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018, yang dilangsungkan di Nusantara Hall, ICE-BSD, Tangerang Selatan, Kamis (03/05).   

Penghargaan ISNA 2018 kategori Runner 1st Up Smart Economy diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya yang diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho mewakili Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemprov Maluku pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbang) masuk dalam 14 besar peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/Bappenas RI.    

Kepada pers, Rabu (8/5), Sihaloho mengatakan, ISNA diselenggarakan sebagai wujud semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart) dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten, kota dan provinsi mulai dari sisi tata kelola, dampak pembangunan ekonomi, citra daerah,   masyarakat yang cerdas, kelayakan hidup dan pengelolaan aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tahun 2018, menurut Sihaloho, adalah tahun ketiga ISNA diselenggarakan dengan semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart), dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, yang dimotori oleh Citiasia Inc.

‘’Ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya ISNA, dan Provinsi Maluku meraih Runner Up untuk kategori Smart Province,” ungkapnya.  

Dalam proses penilaian indeks ini, lanjut Sihaloho, ISNA 2018 diukur dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2017.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, yang menjadikan daerah kepulauan ini meraih Runner Up Smart Economy, penilaiannya dari beberapa parameter, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, pertumbuhan investasi dan penyaluran kredit.   

‘’Ini 7 kriteria yang menjadi penilaian,’’ terang Sihaloho. Berkaitan 7 kriteria tersebut, lanjut dia, untuk capaian PDRB per kapita trendnya meningkat dari tahun 2014 sebesar 19,09 juta rupiah menjadi 22,85 juta rupiah di tahun 2017.  

‘’Jumlah pengangguran untuk tahun 2016 mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan tahun 2015 9,93 persen,’’ terangnya.

Sedangkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku, pencapaiannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 sebesar 5,81 persen. ‘’Angka ini lebih meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,76 persen,’’paparnya.

Di menambahkan, realisasi investasi Maluku pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. ‘’Untuk realisasi nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar US$ 171.048.200 atau 2,2 trilyun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar US$102.652.000. untuk realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar 17,2 milyar,’’ jelas Sihaloho

Masih lanjutnya, untuk penyaluran kredit usaha kecil menengah (UMKM) pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tingkat kemiskinan pun mengalami trend penurunan di tahun 2017 sebesar 18,29 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,18 persen.  

Berkaitan dengan kemiskinan, Sihaloho katakan, di tahun 2018 dan 2019 yang merupakan periode terakhir RPJMD 2014-2019, pemprov Maluku terus melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan dengan kebijakan anggaran yang pro-rakyat.

‘’Program kita ke depan adalah melawan kemiskinan dari desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah di desa tersebut,’’ ucapnya.

Dicontohkannya, semisal di desa A terdapat budidaya perikanan, maka potensi inilah yang akan ditingkatkan. Apakah itu buddidaya rumput laut atau ikan kerapu, akan disesuaikan dengan potensinya. Pemberdayaan seperti ini, kata Sihaloho, saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

‘’Di sana sudah ada pemberdaaan masyarakat dengan menanam jagung dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat,’’ ujarnya.

Untuk itu, desa-desa yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, akan dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi kewilayahannya.

‘’Nanti semua desa-desa yang tingkat kemisikinannya masih tinggi akan kita identikasi potensinya apa. Apakah pertanian, kehutanan, perikanan atau wisata, sehingga berdasarkan potensi itu, kita berdayakan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja yang tentunya akan mendatangkan pendapatan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,’’jelasnya.

Sihaloho juga menambahkan, untuk melawan kemiskinan, Pemprov Maluku juga akan mendorong masuknya investor-investor ke Maluku, dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

‘’Untuk pertumbuhan ekonomi, memang kita mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, tapi masih didominasi oleh konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan ini perlu kita tingkatkan di bidang investasi, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja,’’ tandasnya.  

Capaian-capaian inilah, jelas Sihaloho, yang akhirnya, Maluku bisa memperoleh penghargaan di bidang smart economy tahun 2018. ‘’7 kriteria inilah yang dinilai oleh panitia, sehingga Maluku mendapat ranking 2 (runner up) di bidang smart economy atau ekonomi pintar untuk tingkat provinsi. Dan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan yang menunjukan tingkat kinerja pemerintah provinsi Maluku, sehingga diakui pemerintah pusat,’’ tandasnya.(*)

 

Ambon, Malukupost.com - Provinsi Maluku meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 yang merupakan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, dihubungi dari Ambon, Senin (30/4), mengatakan, Maluku masuk tiga besar dari 14 provinsi yang menjalani penilaian tahap III di Jakarta pada 17 April 2018.

Maluku berhasil masuk penilaian tahap III, menyusul tahap II di Ambon pada 22 - 23 Maret 2018. Sebelumnya 34 Provinsi diverifikasi administrasi pada 19 - 26 Maret 2018.

"Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menerima PPD yang diberikan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro saat pembukaan Musrenbangnas di Jakarta pada 30 April 2018," ujar Anthonius.

PPD 2018 hanya diperuntukkan bagi tiga provinsi sehingga penilaian tahap III berusaha optimal menyampaikan pemaparan sesuai kriteria yang disampaikan Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna selaku Ketua Tim Pelaksana PPD 2018.

"Kebanggaan bagi Gubernur dan Wagub Maluku, Said Assagaff - Zeth Sahuburua karena periode kepemimpinan mereka (2014 - 2019) tercatat untuk pertama kalinya meraih PPD," kata Anthonius.

PPD ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2011 dan hingga 2017 masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).

Kriteria PPD pada 2018 dinilai dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan.

PPD pada 2018 juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden.

Tujuannya untuk mendorong setiap daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Begitu pula, objek dan ruang lingkup penilaian, terdiri dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan, serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Catatan Antara, Maluku bersaing masuk tiga besar bersama provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Selain itu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. (MP-4)

(sumber:http://www.malukupost.com/2018/04/maluku-raih-penghargaan-pembangunan.html)

Page 1 of 40
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top