Berita Lowongan Kerja Terbaru

KOTA TUAL

MENGENAL tual

Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pun pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas, kemudian berakhir di putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintahan kota di sana telah berjalan efektif.

Kondisi Fisik

Luas Wilayah Kota Tual 19.088,29 Km² terdiri dari luas daratan 352,66 Km² (1,33 %) dan luas lautan 18.736 Km² (98,67%). Kota Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau -pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.

Letak Astronomis

Secara astronomis Kota Tual terletak pada koordinat : 131° – 133° Bujur Timur dan 5° – 6° Lintang Selatan.

Iklim

Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim Muson dan tropis basah. Pada masa Musim Timur, angin bertiup dari Tenggara dan terjadi kemarau. Pada Musim Barat terjadi musim hujan, angin bertiup dari Barat Laut , serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai Februari.

Berdasarkan data pada stasiun meteorologi kelas III Dumatubun Tual, suhu rata-rata Tahunan Kota Tual sebesar 27,3o C, suhu minimum 23,5o C serta suhu maksimum mencapai 33,2 o C. Kelembaban rata-rata sekitar 81 %, penyinaran matahari rata-rata mencapai 65% dan tekanan udara rata-rata 1010,7 millibar. Curah hujan tahunan pada daerah ini berkisar antara 2000-4000 mm dengan curah hujan rata-rata 2118,3 mm/tahun atau 176,5 mm/bulan.

SEJARAH

Nama Tual merujuk pada salah satu wilayah otonom yang disebut Ratschap. Wilayah Ratschap dipimpin oleh seorang Raja/Rat. Kedudukan seorang Raja/Rat di Kepulauan Kei sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, oleh karena kekuasaan kewilayahan adatnya terdiri dari beberapa Ohoi/Desa. Dimasa penjajahan kolonial Belanda, Tual pernah dijadikan sebagai Kota Administratif dibawah seorang asisten residen yang dibantu oleh kontrolir Pemerintahan sekitar Tahun 1890. Sebagai Kota adminstratif / Onderafdeeling, Tual membawahi empat Onderafdeeling yaitu Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Barat Daya, New Guinea Selatan, dan Boven Digul yang mana posisi Kota Tual setara dengan Ambon dan Ternate pada saat pemerintahan Kolonial.

Tual erat kaitannya dengan nama Pulau utama didalam gugusan Kepulauan yang bernama Kei. selanjunya disebut Kepulauan Kei. Pulau yang lebih besar disebut Nuhu Yuut dan yang kecil Nuhu Roa. Pulau yang terakhir ini meliputi Pulau Induk ( Nuhu Ten ) dan Pulau-Pulau Kecil ( Nuhu Yanat). Tual yang berada di Pulau Dullah termasuk dalam kategori Nuhu Ten. Kedua pulau utama tersebut dikenal dengan Nuhu Evav ( Nuhu berarti Pulau dan Evav artinya bawah tanah). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Evav berasal dari kata Ivaiv ( I = Dia dan Viav = sama) yang maksudnya adalah “ dia disana“. Kata itu kemudian mengalami proses adaptasi dalam pengucapannya dan berubah menjadi Evav.

Selanjutnya Dari aspek etimologis,para tetua(orang tua-tua) sejak dulu menyebutkan Tual dari kata Tu’a yang berarti tempat singgah. Makna kata dalam konteks itu menggambarkan tentang awal kedatangan penduduk di Kepulauan Kei yang kini menempati kawasan pantai termasuk dalam wilayah Ratschap Tual. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang merupakan awal kemenangan bagi seluruh rakyat di Kota Tual. Selanjutnya dalam mengisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tual, pada tanggal 18 Desember 2007 Kota Tual diresmikan oleh Presiden atas nama Menteri dalam Negeri dan menunjuk Penjabat Walikota Tual Bapak Drs. J. Pattinama, mantan Inspektur Provinsi Maluku. untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan pembangunan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Atas kerja sama dari semua pihak dan stakeholder lainnya, pada Bulan Agustus 2008 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual periode 2008-2013, dan pada tanggal 7 Oktober 2008, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, menetapakan untuk pertama kalinya Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih atas pilihan Rakyat atas nama Drs. H. M.M. Tamher sebagai Walikota dan A. Rahayaan, S.Ag sebagai Wakil Walikota Tual periode 2008-2013 oleh Gubernur Maluku Bapak Karel A. Ralahalu.

Visi dan Misi  tahun 2013 - 2018
"Terwujudnya Kota Tual yang Mandiri, Aman, Tertib, Religius, Ekonomi Nerakyatan dan Nasionalis (MAREN) pada Tahun 2018 berbasis potensi sumber daya manusia, perikanan dan kelautan"

HAL LAIN TENTANG KOTA TUAL

Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten induknya Maluku Tenggara yaitu filosofi adat hukum Larvul Ngabal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larvul Ngabal mampu memelihara ketertiban & hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong ( Budaya Maren), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem “Hawear” yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak & berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Penjabaran wilayah administratif menurut Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut:

  1. Kec. Pulau Dullah Utara, Ibukota kecamatan Namser, Desa/dusun: Dulla, Dullah Laut RK, Fiditan, Lebetawi, Lairkamor, Ohoitel, Dullah Laut, Ohoitahit, Ngadi, Tamedan, Watra.
  2. Kec. Pulau Dullah selatan, Ibukota Kecamatan Wearhir, Desa/dusun / kelurahan: Taar, Fair, Mangon, Pulau Ut, Kelurahan ketsoblak, Tual, Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum.
  3. Kec. Tayando-Tam, Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel , Desa/dusun: TamNgurhir, Tayando Langgiar, Tayando Ohoiel, Tayando Yamru, Tayando Yamtel, Tam Ohoitom.
  4. Kec. Pulau-pulau Kur, Ibukota Kecamatan Tubyal, Desa: Finualen, Kaimear, Kanara, Lokwirin, Niela, Rumoin, Tiflen, Sarmaf, Hirit, Tubyal, Warkar, Yapas, Fadol, Sitarlor.
 
       Walikota Tual      Wakil Walikota Tual

 

Admin

Thursday, 18 October 2018 08:01

OPINI BPK 2017

Berikut kami lampirkan OPINI BPK 2017

 

OPINI BPK 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:52

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:47

LAPORAN ARUS KAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN ARUS KAS 2017

 

LAPORAN ARUS KAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:40

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:30

LAPORAN OPERASIONAL 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN OPERASIONAL 2017

 

LAPORAN OPERASIONAL 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:18

NERACA 2017

Berikut kami lampirkan NERACA 2017

 

NERACA 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2017.pdf


AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.“Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,”ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur, rabu (10/10).


Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.
“Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,”ucapnya.


Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.


“Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,”pungkasnya.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. “Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,”tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.


Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.


“untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba,’pintanya.(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan turut mendoakan, atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di sana," ungkap Gubernur Asaagaff di Ambon, Minggu (30/9).

Untuk meringankan beban korban yang terkena musibah, Assagaff menyebutkan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan bantuan dimaksud.

Bantuan tersebut, menurut Assagaff, berupa uang sebesar Rp.100 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening milik pemerintah daerah setempat.

''Untuk sementara, kami akan mengirimkan bantuan uang yang akan ditransfer melalui rekening Pemda Sulawesi Tengah," ujarnya.

Assagaff mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pemda setempat untuk membantu menangani korban bencana.

Dirinya juga nengajak masyarakat Maluku untuk turut bersama-sama mendoakan masyarakat yang ada di Donggala dan Palu.

"Saya juga berharap solidaritas masyarakat Maluku untuk mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di sana," ajaknya.(*)



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff minta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Maluku agar kehandalan menghadapi persaingan pasar bebas harus menjadi afirmasi diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff juga menitipkan dua pesan lainnya, yaitu Gapensi Maluku menghidupkan dan menumbuhkan terus semangat cinta organisasi, agar wadah ini tetap kondusif, terutama dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Saya yakin, Gapensi yang solid dan amanah, merupakan kunci dari infrastruktur Maluku yang baik,” ujarnya.

Pesan ketiga Assagaff kepada Gapensi Maluku, yaitu etika bersaing harus ditunjang dan dijadikan prinsip dasar. Bersaing dalam hal ini, bukan soal siapa terbaik, tetapi siapa bisa berbuat baik. 

“Persaingan memang sangat penting, sebab dari situ bisa mengukur siapa kita sesungguhnya.  Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, bukan sebaliknya berpikir tentang bagaimana ia bisa berkuasa. Dengan begitu, lewat Musda ini, saya berharap, ada sejumlah evaluasi atas hari kemarin dan merencanakan program yang berkualitas untuk hari esok. Ini penting, sebab Prioritas tanpa kualitas adalah ketertinggalan. Dan kualitas tanpa kerja keras adalah kemalangan,” paparnya mengngatkan.

Dia menyebutkan, Gapensi sebagai salah satu organisasi profesional yang memayungi komunitas dunia usaha memiliki kedudukan strategis, utamanya menjawab permasalahan pembangunan pusat dan daerah.

Kedudukan yang sangat penting ini, dinilai Assagaff, sejatinya harus diresponi dengan tanggung jawab yang tidak ringan, berkaitan dengan mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan semua kemampuan usaha, serta kegiatan anggota agar mencapai tujuan.

“Point pada tujuan yang dimaksud itu sangatlah beragam, salah satunya bagaimana dalam konteks pembangunan daerah bisa terasa, dimajukan dan diunggulkan. Apa yang diartikulasikan ini secara eksplisit, hanya bisa terintegrasi, bilamana Gapensi menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun global secara baik dan sistematik,” terangnya.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah ini, disebut Assagaff, merupakan momentum mendesain sebuah orchestra yang menyejarah tentang keberhasilan pembangunan daerah, yang ikut diperani Gapensi.

“Saya tidak akan menakar berapa prosentase keterlibatan Gapensi dalam mengerjakan setiap proyek-proyek pembangunan daerah, tetapi saya yakin andil organisasi ini sudah cukup membanggakan kita semua,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, Gapensi telah menjadi mitra pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang. Tidak ada Pemda yang hebat tanpa Gapensi yang kuat, dan tidak ada Gapensi yang hebat, tanpa Pemda yang kuat.

“Saya memang tidak sedang beretorika soal ini, tetapi mengakui, bahwa karena peran Gapensi bersama semua asosiasi sejenis, kita bisa hampir mewujudkan visi membangun Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan,” pungkas Assagaff

Turut hadir pada Pembukaan Musda BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018, Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Hartawi dan Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman.(*)

Page 1 of 47

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top