Berita Lowongan Kerja Terbaru

KOTA TUAL

MENGENAL tual

Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pun pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas, kemudian berakhir di putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintahan kota di sana telah berjalan efektif.

Kondisi Fisik

Luas Wilayah Kota Tual 19.088,29 Km² terdiri dari luas daratan 352,66 Km² (1,33 %) dan luas lautan 18.736 Km² (98,67%). Kota Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau -pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.

Letak Astronomis

Secara astronomis Kota Tual terletak pada koordinat : 131° – 133° Bujur Timur dan 5° – 6° Lintang Selatan.

Iklim

Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim Muson dan tropis basah. Pada masa Musim Timur, angin bertiup dari Tenggara dan terjadi kemarau. Pada Musim Barat terjadi musim hujan, angin bertiup dari Barat Laut , serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai Februari.

Berdasarkan data pada stasiun meteorologi kelas III Dumatubun Tual, suhu rata-rata Tahunan Kota Tual sebesar 27,3o C, suhu minimum 23,5o C serta suhu maksimum mencapai 33,2 o C. Kelembaban rata-rata sekitar 81 %, penyinaran matahari rata-rata mencapai 65% dan tekanan udara rata-rata 1010,7 millibar. Curah hujan tahunan pada daerah ini berkisar antara 2000-4000 mm dengan curah hujan rata-rata 2118,3 mm/tahun atau 176,5 mm/bulan.

SEJARAH

Nama Tual merujuk pada salah satu wilayah otonom yang disebut Ratschap. Wilayah Ratschap dipimpin oleh seorang Raja/Rat. Kedudukan seorang Raja/Rat di Kepulauan Kei sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, oleh karena kekuasaan kewilayahan adatnya terdiri dari beberapa Ohoi/Desa. Dimasa penjajahan kolonial Belanda, Tual pernah dijadikan sebagai Kota Administratif dibawah seorang asisten residen yang dibantu oleh kontrolir Pemerintahan sekitar Tahun 1890. Sebagai Kota adminstratif / Onderafdeeling, Tual membawahi empat Onderafdeeling yaitu Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Barat Daya, New Guinea Selatan, dan Boven Digul yang mana posisi Kota Tual setara dengan Ambon dan Ternate pada saat pemerintahan Kolonial.

Tual erat kaitannya dengan nama Pulau utama didalam gugusan Kepulauan yang bernama Kei. selanjunya disebut Kepulauan Kei. Pulau yang lebih besar disebut Nuhu Yuut dan yang kecil Nuhu Roa. Pulau yang terakhir ini meliputi Pulau Induk ( Nuhu Ten ) dan Pulau-Pulau Kecil ( Nuhu Yanat). Tual yang berada di Pulau Dullah termasuk dalam kategori Nuhu Ten. Kedua pulau utama tersebut dikenal dengan Nuhu Evav ( Nuhu berarti Pulau dan Evav artinya bawah tanah). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Evav berasal dari kata Ivaiv ( I = Dia dan Viav = sama) yang maksudnya adalah “ dia disana“. Kata itu kemudian mengalami proses adaptasi dalam pengucapannya dan berubah menjadi Evav.

Selanjutnya Dari aspek etimologis,para tetua(orang tua-tua) sejak dulu menyebutkan Tual dari kata Tu’a yang berarti tempat singgah. Makna kata dalam konteks itu menggambarkan tentang awal kedatangan penduduk di Kepulauan Kei yang kini menempati kawasan pantai termasuk dalam wilayah Ratschap Tual. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang merupakan awal kemenangan bagi seluruh rakyat di Kota Tual. Selanjutnya dalam mengisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tual, pada tanggal 18 Desember 2007 Kota Tual diresmikan oleh Presiden atas nama Menteri dalam Negeri dan menunjuk Penjabat Walikota Tual Bapak Drs. J. Pattinama, mantan Inspektur Provinsi Maluku. untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan pembangunan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Atas kerja sama dari semua pihak dan stakeholder lainnya, pada Bulan Agustus 2008 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual periode 2008-2013, dan pada tanggal 7 Oktober 2008, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, menetapakan untuk pertama kalinya Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih atas pilihan Rakyat atas nama Drs. H. M.M. Tamher sebagai Walikota dan A. Rahayaan, S.Ag sebagai Wakil Walikota Tual periode 2008-2013 oleh Gubernur Maluku Bapak Karel A. Ralahalu.

Visi dan Misi  tahun 2013 - 2018
"Terwujudnya Kota Tual yang Mandiri, Aman, Tertib, Religius, Ekonomi Nerakyatan dan Nasionalis (MAREN) pada Tahun 2018 berbasis potensi sumber daya manusia, perikanan dan kelautan"

HAL LAIN TENTANG KOTA TUAL

Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten induknya Maluku Tenggara yaitu filosofi adat hukum Larvul Ngabal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larvul Ngabal mampu memelihara ketertiban & hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong ( Budaya Maren), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem “Hawear” yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak & berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Penjabaran wilayah administratif menurut Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut:

  1. Kec. Pulau Dullah Utara, Ibukota kecamatan Namser, Desa/dusun: Dulla, Dullah Laut RK, Fiditan, Lebetawi, Lairkamor, Ohoitel, Dullah Laut, Ohoitahit, Ngadi, Tamedan, Watra.
  2. Kec. Pulau Dullah selatan, Ibukota Kecamatan Wearhir, Desa/dusun / kelurahan: Taar, Fair, Mangon, Pulau Ut, Kelurahan ketsoblak, Tual, Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum.
  3. Kec. Tayando-Tam, Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel , Desa/dusun: TamNgurhir, Tayando Langgiar, Tayando Ohoiel, Tayando Yamru, Tayando Yamtel, Tam Ohoitom.
  4. Kec. Pulau-pulau Kur, Ibukota Kecamatan Tubyal, Desa: Finualen, Kaimear, Kanara, Lokwirin, Niela, Rumoin, Tiflen, Sarmaf, Hirit, Tubyal, Warkar, Yapas, Fadol, Sitarlor.
 
       Walikota Tual      Wakil Walikota Tual

 
Tuesday, 11 April 2017 12:45

Ini Hasil Musrenbang Maluku-Malut 2017

Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (kanan) mendampingi Gubernur Maluku, Said Asagaff (kiri) meninggalkan gedung dhuafa Center Ternate, Sabtu (8/4) menuju Pelabuhan Ternate usai jamuan makan sekaligus perpisahan. | Sumber Foto:RUZADY ADJIS/KABAR TIMUR

 

AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff memastikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Bersama tahun 2017 Provinsi Maluku-Maluku Utara di KM. Doro Londa, 9-8 April berjalan lancar.

Hal ini ditunjukkan dengan terjalinnya sejumlah kesepakatan kerjasama antara Provinsi Maluku dan Maluku Utara melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah.

“Saya dan Pak Gubernur Maluku Utara (Abdul Ghani Kasuba) telah menandatangani MoU. Ada beberapa kerjasama yang akan kita buat, antara lain juga sektor perhubungan, sektor pertambangan, transportasi dan lain-lain,” jelasnya kepada wartawan di atas KM. Doro Londa usai menggelar rapat evaluasi persiapan Tour de Mollucas, Sabtu (8/4).

Assagaff berharap, Musrembang Bersama itu akan bisa terus digelar di waktu-waktu mendatang. “Dan saya berharap Musrembang-Musrembang berikut tetap kita laksanakan, di daerah-daerah tidak di ibukota provinsi. Kita rapat diatas kapal. Wartawan semua bisa menyaksikan tidak ada satu kepala dinas pun yang terlambat hadir. Tidak ada yang bisa ke mall, karena kalau mau ke mall kan musti ke laut,” kelakar gubernur.

Meski diakui, ada satu atau dua anak buahnya yang tidak menghadiri Musrembang karena sementara menjalankan tugas ke luar negeri dan juga ada yang sakit. “Dalam catatan saya tadi, yang tidak hadir adalah 1 kepala biro yang minta ijin ada di luar negeri, sama 2 kepala seksi dan 1 kepala dinas juga yang sakit. Jadi tidak ada yang bandel, karena kita serius,” katanya.

Hadirnya jajaran SKPD, menjadikan kesempatan di sela-sela Musrembang bisa terjalin pembicaraan diantara bupati atau walikota dari kedua provinsi maupun di antara kepala dinas sehingga bisa menghasilkan kerjasama lainnya di waktuw mendatang.

“Ketika makan bersama-sama atau minum kopi ada pembicaraan, bupati dari Maluku Utara misalnya ketemu dengan bupati kita bicara potensi-potensi, mungkin bisa ada kerjasama,” terangnya.

Berkaca dari paparan Bupati Halmahera Timur yang menyebut produksi beras di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 40 ribu ton, menurut Assagaff, Maluku tidak perlu membeli beras dari daerah lain. Apalagi sudah ada kesepakatan kerjasam diantara kedua provinsi tersebut.

“Daripada harus beli jauh, mungkin kita ambil dari provinsi tetangga kita yang paling dekat yang sudah ada MoU. Itu salah satu pembicaraan diatas kapal antar bupati kemarin,” ujar Assagaff.

Ketua Panitia Musrembang Bersama tahun 2017, Anthonius Sihaloho yang juga Kepala Bappeda Provinsi Maluku menjelaskan, secara detail hasil dari Musrembang ini program-program prioritas yang diusulkan kabupaten/kota yang diturunkan dengan Program Perencanaan PembangunanTahun 2018 Provinsi Maluku sudah diselesaikan pada Pra Musrembang. “Musrenbang ini kita tidak lagi bicara soal program 2018, sudah selesai pada saat pra Musrenbang di kota ambon pada 26 Maret. Sehingga saat Musrenbang di atas kapal, kita fokus mendengarkan arahan narasumber dari kementerian. Kemudian kita tanda tangan Mou kerjasama dengan Maluku Utara,” jelas mantan kepala Dinas PU Maluku itu.

MoU yang ditekan itu sebut Sihaloho, kerjasama sektor perhubungan, yaitu, menghubungkan Maluku-Maluku utara melalui Teluk Bara-Sanana, Wahai ke Obi melalui transportasi angkutan penyeberangan.

Untuk angkutan udara, menghubungkan Maluku-Maluku Utara dari Darwin-Saumlaki-Ambon-Ternate-Morotai-Bau Bau.

Berikut sektor pariwisata serta sektor pertambangan. “Kalau sektor pariwisata, kita kerjasama paket-paket wisata Maluku-Maluku Utara. Di bidang pertambangan, kita kerjasama khususnya di Obi ada smelter nikel dan bahan bakunya, kalau dari Obi saja kurang. Bisa dipasok dari SBB, Maluku Itu inti dari MoU itu,” kata Sihaloho. (RUZ)

Published in Berita Utama

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 14-15 November 2017
 


Info Gempa Mag:3.1 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 04:13:28: WIT, Lokasi:3.48 LS-130.14 BT (57 Km Baratdaya Bula-SBT, 64 Km Tenggara Kobisonta-MALTENG), Kedalaman 195 Km

Info Gempa Mag:3.4 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 04:00:53: WIT, Lokasi:3.38 LS-130.13 BT (51 Km Baratdaya Bula-SBT, 54 Km Tenggara Kobisonta-MALTENG), Kedalaman 125 Km

Info Gempa Mag:3.8 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 07:30:37: WIT, Lokasi:6.29 LS-129.66 BT (155 Km Utara Tepa-MBD, 198 Km Selatan Banda-MALTENG), Kedalaman 10 Km

 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top