Berita Lowongan Kerja Terbaru

KOTA TUAL

MENGENAL tual

Kota Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual pernah menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 31 disahkan. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pun pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas, kemudian berakhir di putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kini pemerintahan kota di sana telah berjalan efektif.

Kondisi Fisik

Luas Wilayah Kota Tual 19.088,29 Km² terdiri dari luas daratan 352,66 Km² (1,33 %) dan luas lautan 18.736 Km² (98,67%). Kota Tual Kepulauan (city of small islands) merupakan gugusan pulau -pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih.

Letak Astronomis

Secara astronomis Kota Tual terletak pada koordinat : 131° – 133° Bujur Timur dan 5° – 6° Lintang Selatan.

Iklim

Kota Tual merupakan suatu wilayah yang beriklim Muson dan tropis basah. Pada masa Musim Timur, angin bertiup dari Tenggara dan terjadi kemarau. Pada Musim Barat terjadi musim hujan, angin bertiup dari Barat Laut , serta kondisi perairan umumnya bergelora pada bulan Januari sampai Februari.

Berdasarkan data pada stasiun meteorologi kelas III Dumatubun Tual, suhu rata-rata Tahunan Kota Tual sebesar 27,3o C, suhu minimum 23,5o C serta suhu maksimum mencapai 33,2 o C. Kelembaban rata-rata sekitar 81 %, penyinaran matahari rata-rata mencapai 65% dan tekanan udara rata-rata 1010,7 millibar. Curah hujan tahunan pada daerah ini berkisar antara 2000-4000 mm dengan curah hujan rata-rata 2118,3 mm/tahun atau 176,5 mm/bulan.

SEJARAH

Nama Tual merujuk pada salah satu wilayah otonom yang disebut Ratschap. Wilayah Ratschap dipimpin oleh seorang Raja/Rat. Kedudukan seorang Raja/Rat di Kepulauan Kei sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, oleh karena kekuasaan kewilayahan adatnya terdiri dari beberapa Ohoi/Desa. Dimasa penjajahan kolonial Belanda, Tual pernah dijadikan sebagai Kota Administratif dibawah seorang asisten residen yang dibantu oleh kontrolir Pemerintahan sekitar Tahun 1890. Sebagai Kota adminstratif / Onderafdeeling, Tual membawahi empat Onderafdeeling yaitu Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar Barat Daya, New Guinea Selatan, dan Boven Digul yang mana posisi Kota Tual setara dengan Ambon dan Ternate pada saat pemerintahan Kolonial.

Tual erat kaitannya dengan nama Pulau utama didalam gugusan Kepulauan yang bernama Kei. selanjunya disebut Kepulauan Kei. Pulau yang lebih besar disebut Nuhu Yuut dan yang kecil Nuhu Roa. Pulau yang terakhir ini meliputi Pulau Induk ( Nuhu Ten ) dan Pulau-Pulau Kecil ( Nuhu Yanat). Tual yang berada di Pulau Dullah termasuk dalam kategori Nuhu Ten. Kedua pulau utama tersebut dikenal dengan Nuhu Evav ( Nuhu berarti Pulau dan Evav artinya bawah tanah). Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Evav berasal dari kata Ivaiv ( I = Dia dan Viav = sama) yang maksudnya adalah “ dia disana“. Kata itu kemudian mengalami proses adaptasi dalam pengucapannya dan berubah menjadi Evav.

Selanjutnya Dari aspek etimologis,para tetua(orang tua-tua) sejak dulu menyebutkan Tual dari kata Tu’a yang berarti tempat singgah. Makna kata dalam konteks itu menggambarkan tentang awal kedatangan penduduk di Kepulauan Kei yang kini menempati kawasan pantai termasuk dalam wilayah Ratschap Tual. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang kurang lebih 7 (tujuh) tahun akhirnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku yang merupakan awal kemenangan bagi seluruh rakyat di Kota Tual. Selanjutnya dalam mengisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tual, pada tanggal 18 Desember 2007 Kota Tual diresmikan oleh Presiden atas nama Menteri dalam Negeri dan menunjuk Penjabat Walikota Tual Bapak Drs. J. Pattinama, mantan Inspektur Provinsi Maluku. untuk melaksanakan agenda pemerintahan dan pembangunan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Atas kerja sama dari semua pihak dan stakeholder lainnya, pada Bulan Agustus 2008 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tual periode 2008-2013, dan pada tanggal 7 Oktober 2008, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, menetapakan untuk pertama kalinya Walikota dan Wakil Walikota Tual terpilih atas pilihan Rakyat atas nama Drs. H. M.M. Tamher sebagai Walikota dan A. Rahayaan, S.Ag sebagai Wakil Walikota Tual periode 2008-2013 oleh Gubernur Maluku Bapak Karel A. Ralahalu.

Visi dan Misi  tahun 2013 - 2018
"Terwujudnya Kota Tual yang Mandiri, Aman, Tertib, Religius, Ekonomi Nerakyatan dan Nasionalis (MAREN) pada Tahun 2018 berbasis potensi sumber daya manusia, perikanan dan kelautan"

HAL LAIN TENTANG KOTA TUAL

Kota Tual mempunyai akar budaya dan adat istiadat yang sama dengan Kabupaten induknya Maluku Tenggara yaitu filosofi adat hukum Larvul Ngabal. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Larvul Ngabal mampu memelihara ketertiban & hubungan keakraban antar penduduk, menanamkan rasa gotong royong ( Budaya Maren), serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem “Hawear” yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijak & berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Penjabaran wilayah administratif menurut Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tual adalah sebagai berikut:

  1. Kec. Pulau Dullah Utara, Ibukota kecamatan Namser, Desa/dusun: Dulla, Dullah Laut RK, Fiditan, Lebetawi, Lairkamor, Ohoitel, Dullah Laut, Ohoitahit, Ngadi, Tamedan, Watra.
  2. Kec. Pulau Dullah selatan, Ibukota Kecamatan Wearhir, Desa/dusun / kelurahan: Taar, Fair, Mangon, Pulau Ut, Kelurahan ketsoblak, Tual, Kelurahan Lodar El, Kelurahan Masrum.
  3. Kec. Tayando-Tam, Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel , Desa/dusun: TamNgurhir, Tayando Langgiar, Tayando Ohoiel, Tayando Yamru, Tayando Yamtel, Tam Ohoitom.
  4. Kec. Pulau-pulau Kur, Ibukota Kecamatan Tubyal, Desa: Finualen, Kaimear, Kanara, Lokwirin, Niela, Rumoin, Tiflen, Sarmaf, Hirit, Tubyal, Warkar, Yapas, Fadol, Sitarlor.
 
       Walikota Tual      Wakil Walikota Tual

 

Ambon, 28/2 - Gubernur Maluku Said Assagaf menegaskan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerahnya agar menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) provinsi sebagai persyaratan bagi penyediaan barang dan jasa.

"Selaku gubernur, saya tegaskan kepada para KPA agar menggunakan NPWP wilayah Provinsi Maluku sebagai persyaratan kepada para penyedia barang dan jasa untuk proses pengadaannya di masing -maisng kantor saudara," katanya di Ambon, Selasa.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Ambon.

Ia mengungkapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikelola KPPN Ambon, kurang lebih Rp4,8 triliun, di dalamnya terdapat potensi penerimaan perpajakan yang cukup signifikan.

Dari total rencana penerimaan pajak Provinsi Maluku sebesar Rp2,2 trilyun, ternyata 80 persennya bersumber dari penyerapan APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan NPWP Provinsi Maluku telah diatur dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 188-83 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kepatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

"Hal ini perlu dilakukan agar potensi penerimaan pajak yang bersumber dari APBN dapat menjadi Penerimaan Pajak Provinsi Maluku seutuhnya," tandasnya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku instansi teknis yang menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dari kekayaan negara, memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas pemerintahan.

Makanya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Kemenkeu selaku penjaga uang negara diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan negara sehingga bisa menjaganya secara baik, amanah dan profesional.

"ASN dan dan pegawai Kemenkeu harus mampu menjadikan keuangan negara sebagai alat untuk mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial, menjaga persatuan dan keutuhan negara, tulang punggung yang kokoh untuk membangun serta menopang Negara Indonesia yang kuat, mandiri dan bermartabat" tandas Gubernur. (AM)

Published in Berita Utama

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 14-15 November 2017
 


Info Gempa Mag:3.1 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 04:13:28: WIT, Lokasi:3.48 LS-130.14 BT (57 Km Baratdaya Bula-SBT, 64 Km Tenggara Kobisonta-MALTENG), Kedalaman 195 Km

Info Gempa Mag:3.4 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 04:00:53: WIT, Lokasi:3.38 LS-130.13 BT (51 Km Baratdaya Bula-SBT, 54 Km Tenggara Kobisonta-MALTENG), Kedalaman 125 Km

Info Gempa Mag:3.8 SR, 14 NOVEMBER 2017 Pukul 07:30:37: WIT, Lokasi:6.29 LS-129.66 BT (155 Km Utara Tepa-MBD, 198 Km Selatan Banda-MALTENG), Kedalaman 10 Km

 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top