Berita Lowongan Kerja Terbaru

 

KOTA AMBON

MENGENAL AMBON

Kota Ambon atau Amboina atau Ambonese atau Amq (Kadang dieja sebagai Ambong atau Ambuni) adalah sebuah kota dan sekaligus ibu kota dari provinsi Maluku, Indonesia.

Kota ini dikenal juga dengan nama Ambon Manise yang berarti Kota Ambon Yang Indah/Manis/Cantik, merupakan Kota terbesar di wilayah kepulauan Maluku dan menjadi sentral bagi wilayah kepulauan Maluku. Saat ini kota Ambon menjadi pusat pelabuhan, pariwisata dan pendidikan di wilayah kepulauan Maluku.

Kota Ambon berbatasan dengan Laut Banda disebelah selatan dan dengan kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur (pulau-pulau Lease yang terdiri atas pulau-pulau Haruku, pulau Saparua, pulau Molana, pulau Pombo dan pulau Nusalaut), di sebelah barat (petuanan negeri Hila, Leihitu, Maluku Tengah dan Kaitetu, Leihitu, Maluku Tengah yang masuk dalam kecamatan Leihitu, Maluku Tengah) dan di sebelah utara (kecamatan Salahutu, Maluku Tengah).

Kota ini tergolong sebagai salah satu kota utama dan kota besar diregion pembangunan Indonesia Timur dilihat dari aspek perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Ambon, sempat diguncang kerusuhan sosial bermotifkan SARA antara tahun 1996-2002. Namun, sekarang Ambon Manise sudah berbenah diri menjadi kota yang lebih maju dan dilirik sebagai kota internasional di Indonesia Timur.

Dilihat dari aspek demografis dan etnisitas, kota Ambon ini merupakan potret kota yang plural. Dimana dikota ini berdiam etnis-etnis Alifuru (asli Maluku), Jawa, Bali, BBM (Buton-Bugis-Makassar), Papua, Melayu, Minahasa, Minang, Flobamora (Suku-suku Flores, Sumba, Alor dan Timor) dan tentunya orang-orang keturunan asing (Komunitas peranakan Tionghoa, komunitas Arab-Ambon,komunitas Spanyol-Ambon, komunitas Portugis-Ambon dan komunitas Belanda-Ambon).

Saat ini, kota Ambon terbagi atas 5 kecamatan yaitu Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon, Teluk Baguala dan Leitimur Selatan, yang terbagi lagi atas 50 kelurahan-desa.

SEJARAH
Kota Ambon di abad ke-17. Di sebelah kiri terlihat benteng Victoria yang dibangun Portugis.

Kota Ambon mulai berkembang semenjak kedatangan Portugis di tahun 1513, kemudian sekitar tahun 1575, penguasa Portugis mengerahkan penduduk di sekitarnya untuk membangun benteng Kota Laha atau Ferangi yang diberi nama waktu itu Nossa Senhora de Anunciada di dataran Honipopu. Dalam perkembangannya sekelompok masyarakat pekerja yang membangun benteng tersebut mendirikan perkampungan yang disebut Soa, kelompok masyarakat inilah yang menjadi dasar dari pembentukan kota Ambon kemudian (Cita de Amboina dalam bahasa Spanyol atau Cidado do Amboino dalam bahasa Portugis ) karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur.

Selanjutnya, setelah Belanda berhasil menguasai kepulauan Maluku dan Ambon khususnya dari kekuasaan Portugis, benteng tersebut lantas menjadi pusat pemerintahan beberapa Gubernur Jenderal Belanda dan diberi nama Nieuw Victoria (terletak di depan Lapangan Merdeka, bekas Markas Yonif Linud 733/Masariku kini markas Detasemen Kavaleri). Benteng ini merupakan tempat dimana Pattimura dieksekusi. Pahlawan Nasional Slamet Rijadi juga gugur di benteng ini dalam pertempuran melawan pasukan Republik Maluku Selatan.

Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016 adalah :
“AMBON YANG MAJU, MANDIRI, RELIGIUS, LESTARI DAN HARMONIS BERBASIS MASYARAKAT”

Misi

  •  Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik
  •  Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat
  •  Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipasi masyarakat
  •  Memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumberdaya alam yang tersedia
  •  Meningkatkan kehidupan orang basudara di atas kearifan lokal
  •  Merevitalisasi penegakan hukum dan pranata sosial masyarakat

 

 

 

Ambon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari rabu, 25 Januari 2017 menggelar acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 bertempat di Baileo Siwalima Ambon, dengan mengambil Tema “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pemimpin Pelaku Industri Jasa Keuangan, akademisi, asosiasi di Industri Jasa Keuangan serta stakeholder terkait lainnya.

Sebagai lembaga mandiri yang ditugaskan negara, OJK memiliki Visi; Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff melalui sambutannya mengakui menyambut dengan gembira dan memberikan apresiasi kepada OJK Provinsi Maluku melaksanakan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan se Provinsi Maluku.

Beliau juga menyampaikan “Mengingat pergumulan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku perlu kerja keras dan mendapat dukungan pihak OJK, pelaku usaha dan stakeholders lainnya”.

Kondisi kewilayahan Provinsi Maluku yang terdiri atas ribuan pulau ini, mengakibatkan pemerataan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat sangat sulit, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perbankan, termasuk pelayanan jasa keuangan. Kondisi ini disebabkan karena jaringan kantor perbankan maupun industri jasa keuangan tidak berada di semua wilayah sehingga akses keuangan dan jasa keuangan tergolong rendah.

Namun demikian Provinsi Maluku memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan rempah-rempah yang ada di Maluku pernah menjadi primadona dan rebutan dunia internasional. Sebagai daerah archipelago terbesar di Indonesia, Maluku merupakan wilayah penghasil ikan terbesar di Indonesia.

Kemudian yang sangat mencengangkan yakni, kekayaan alam Gas di Blok Masela yang disebut oleh para ahli sebagai gas abadi di dunia. Masih banyak lagi kekayaan alam Maluku yang sudah dikelola maupun yang akan dikelola ke depan. Pada saatnya nanti, dengan kehadiran kilang Gas di Blok Masela dan dampak turunan aktivitas ekonomi di sektor jasa, mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga aktivitas investasi kita, bukan hanya bertujuan ekonomis tetapi dapat menciptakan Multipliere Effect (efek pengganda) bagi kesejahteraan masyarakat, dan terutama menjaga masa depan generasi mendatang dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Kekayaan alam yang ada di Maluku dapat menjadi kekuatan untuk membangun komitmen dan soliditas semua pihak yang terkait untuk memajukan kegiatan ekonomi Provinsi Maluku dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan masalah pembangunan lainnya antara lain:

Data BPS, menunjukan bahwa, jumlah penduduk miskin di Maluku pada bulan September 2016 sebanyak 331,79 ribu jiwa (19,26%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2016 yang berjumlah 327,72 ribu jiwa (19,18%), tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku naik sebanyak 0,08 yakni bertambah sebanyak 4.070 jiwa penduduk miskin. Dengan jumlah 19,26% penduduk miskin, dari total penduduk, membuat Maluku menempati peringkat keempat tertinggi secara nasional.

Sementara  Berdasarkan data Bank Indonesia, dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku, dapat dikemukakan bahwa, Pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat melambat pada triwulan III-2016, yaitu mencapai 5,68%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,32%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,02%. Dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi. Prospek perekonomian daerah; pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan I-2017, diperkirakan tumbuh stabil dalam rentang 5,8%-6,2%.

Pada sisi lain, Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan III-2016 lebih rendah dari agregat inflasi Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, maupun Nasional. Laju inflasi Provinsi Maluku tercatat 2,90% pada triwulan III-2016. Prospek inflasi pada triwulan I-2017 berada pada rentang 4,7% - 5,1%, atau lebih tinggi dari triwulan III-2016 dalam rentang 3,7% - 4,1%.

Tiga Indikator ekonomi tersebut, mewakili indikator ekonomi makro lainnya di Provinsi Maluku, yang patut dicermati. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi sumber inspirasi untuk memunculkan gagasan dalam industri jasa keuangan serta mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi dalam konteks sosial-kemasyarakatan Maluku memiliki modal sosial-kultural yang sangat baik, antara lain, stabilitas sosial-politik yang cukup sehat, serta dewasa ini telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu provinsi yang memiliki indeks kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia. Kondisi seperti ini merupakan modal sosial (social capital) sangat penting untuk proses percepatan pembangunan di daerah ini.

Gubernur Maluku mengatakan dalam  akhir sambutannya bahwa “Saya percaya, tantangan dan kendala yang akan kita hadapi bersama akan terlewati, jika kita berkomitmen bersama memajukan dan meningkatkan kinerja perekonomian dan terutama kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku, dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Maluku, yaitu: “Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Aman, Berkualitas dan Demokratis Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan”. (**)

 

Published in Berita Utama

Ambon, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, yang bertempat di Baileo Siwalima Ambon.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Bambang Hermanto dalam laporannya menyampaikan bahwa tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah, terlebih dalam beberapa waktu terakhir dinamika perekonomian global dan nasional berlangsung begitu cepat. Namun di tengah seluruh dinamika tersebut, capaian kinerja ekonomi nasional masih tercatat positif. Di saat banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan. PDB Indonesia tetap dapat tumbuh cukup tinggi dan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Pada level provinsi, meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku sempat mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2016 namun pertumbuhan tersebut masih tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.” Kata Bambang. Menurutnya, secara kuantitatif indikator keuangan perbankan dan industri keuangan non bank di Provinsi Maluku tercata tumbuh positif. Hal tersebut ditujukan dengan nilai pencapaian aset dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Di Provinsi Maluku aset industri perbankan (bank umum dan BPR), tercata tumbuh positif. Pertumbuhan total asset posisi desember 2016 year on year sebesar Rp 1.09 T atau 6.49% dari posisi desember 2015. Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran dana dalam bentuk kredit yang meningkat sebesar Rp 1.01 T atau 11.65% dari posisi desember 2015. Pertumbuhan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit di Provinsi Maluku sebesar 11.65% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit rata-rata nasional yang pada posisi November 2016 tercatat tumbuh sebesar 8.76% (y-o-y). hal tersebut merupakan suatu catatan positif terhadap kinerja penyaluran kredit di Provinsi Maluku. Pada industri keuangan non bank. Pada posisi november 2016 total aset dana pensiun dan piutang pembiayaan se-Provinsi Maluku tercatat tumbuh sebesar 19.91% dari Rp 424.93 Milliar menjadi Rp 483.82 Milliar dan pada posisi yang sama total aset dana pensiun tumbuh sebesar 4.15% dari Rp 138.10 Milliar menjadi Rp 143.83 Milliar.” Kata Bambang.

Program Gerakan Simpanan Pelajar di 100 pulau, telah menyasar lembaga pendidikan setingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, dimana sebanyak 506 lembaga pendidikan telah melakukan kerjasama dengan bank penyelenggara Simpan Pelajar untuk aktivasi SimPel dengan jumlah rekening sebanyak 19.655 rekening dan jumlah saldo sebesar Rp 2.502.999.505,-. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan posisi awal tahun 2016 yakni jumlah sekolah bertambah 487 sekolah atau meningkat 26 kali lipat, jumlah rekening meningkat 16.35 kali lipat dan jumlah saldo meningkat 21.56 kali lipat.

Untuk mendukung program pemerintah Provinsi Maluku menjadikan Banda Neira sebagai Kawasan Khusus Pengembangan Pariwisata,  Bambang menyampaikan bahwa pada tanggal 14 dan 15 desember 2016, TPAKD telah melaksanakan kegiatan seminar dan workshop mengenai Permberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha Home Stay dan UMKM yang terkait dengan Kepariwisataan di Banda Neira serta workshop/pelatihan kerajinan berbahan dasar cengkeh dengan sasaran pemberdayaan ekonomi ibu-ibu rumah tangga produktif yang dilanjutkan dengan edukasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, dengan tujuan agar ibu-ibu dapat mengelola dan mengatur keuangannya dengan baik. Tindak lanjut dari program ini diharapkan ada program pendampingan lanjutan serta standarisasi layanan/produk. (**)

Published in Berita Utama

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 13 Desember -15 Desember 2017
 

 

INFO GEMPA



 

 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top