Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy

Wednesday, 16 May 2018 16:37

201 Hari Pattimura Diperingati di Saparua




AMBON - Peringatan 201 Tahun pahlawan nasional asal Maluku, Kapitan Pattimura, tepat tanggal 15 Mei 2018, di Kota Saparua, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di lapangan Merdeka Saparua, persis di depan Benteng Duurstede. 

Upacara peringatan perjuangan Kapitan Pattimura ke-201 ini, diawali peletakan karangan bunga di monumen Kapitan Pattimura oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Kapitan Manawa Kabaresi, dilanjutkan pembacaan sejarah perjuangan pahlawan Pattimura.

Selain dipenuhi masyarakat, upacara yang berlangsung khidmat ini, dihadiri juga sejumlah pejabat di daerah ini diantaranya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal, serta sejumlah pimpinan umat beragama, pimpinan TNI-Polri dan para Latupati.

"Sejarah adalah bagian dari masa lalu. Dengan belajar sejarah, kita belajar masa lalu yang akan menumbuhkan harapan untuk masa depan. Dan setiap masa depan harus diawali dengan perjuangan,’’ ujar Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam amanatnya.

Sedikitnya ada 7 (tujuh) pesan utama yang disampaikannya dalam hari bersejarah ini. Diantaranya,  pertama, dengan merayakan 201 tahun perjuangan Kapitan Pattimura, kita akan mengenang semangat yang begitu gigih dalam menegakan nilai-nilain kebenaran demi Indonesia Merdeka.

‘’Oleh karena itu, masyarakat di Maluku harus bahu membahu, sebab semuanya telah dilebur dalam semangat pela-gandong, Kalwedo dan lainnya,’’ tuturnya.

Kedua, kata Sahuburua, Pattimura adalah tanda sejarah, sebab itu, inspirasinya harus menjadi kekuatan dan simbol perlawanan orang Maluku dalam segala bentuk ketidakladilan dan penindasan.

‘’201 tahun lalu, sosok kebanggaan kita itu, telah berhasil menembusi kokohnya tembok-tembok kekuasaan serta monopoli ekonomi Kolonial yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Arah perjuangan Kapitan Pattimura sangat jelas yaitu perjuangan luhur membela harga diri kemanusiaan Rakyat Maluku yang terinjak-injak; Sang Pahlawan tidak tega melihat hak ulayat rakyatnya dirampas semena-mena; kekayaan negeri dieksploitasi untuk kepentingan penjajah sehingga kemiskinan merajalela di mana-mana,’’ paparnya.

Untuk itu, sebut Sahuburua, jiwa dan semangat Pattimura adalah jiwa dan semangat Maluku yang tidak gentar oleh tantangan apa pun; dan tidak mundur untuk membela harga dirinya.

‘’Jiwa dan semangat itu membuktikan bahwa harus ada keberanian untuk membangun keadilan, kejujuran, cinta kasih, perdamaian, dan ‘hidop orang basudara’ yang tidak boleh terkoyak lagi,’’ tandasnya.

Dia katakan, apa yang disampaikan Presiden Soekarno tempo dulu, bahwa Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia, adalah bentuk pengajuan akan pentingnya negeri ini. Mungkin saja, jika tidak ada perjuangan Pattimura, mungkin tidak ada Indonesia Merdeka. 

‘’Karena itu, jangan lagi kita mereduksi pikiran-pikiran yang menghambat kemajuan negeri ini,’’ ingatnya.

Dia melanjutkan,  pesan ketiga, jadilah prajurit-prajurit perdamaian dengan cinta pada kemanusiaan dan persaudaraan, sebab kemajemukan yang dipertahankan Pattimura adalah kemajemukan yang menghidupkan bangsa. "Bersatu manggurebe maju, demi masa depan yang baru,’’ imbuhnya.

Keempat, tambahnya, meskipun Kapitan Pattimura sudah tidak ada, tetapi semangatnya harus tetap hidup dalam sanubari kita. Nasionalisme yang diperlihatkan bukanlah ansih masyarakat Maluku tetapi soal Indonesia Merdeka.

‘’Dengan demikian kita harus menjadi contoh di bangsa ini, terutama tentang kehidupan yang majemuk,’’ sebutnya.

Kelima, peran Pattimura adalah refleksi tentang kapitan atau raja yang membela rakyat dan negerinya dari rampasan pihak asing. ‘’Berkaitan dengan refleksi ini, maka pemimpin yang besar di tanah Maluku adalah dia yang menjadikan rakyatnya kaya dari hasil tanah, laut, bumi, hutan dan segala yang ada di perut bumi,’’ ucapnya.

Ketujuh, kepada pattimura-pattimura muda di negeri ini untuk turut menjaga stabilitas menyongsong pesta demokrasi di Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, dengan membangun persaudaraan yang rukun dan harmonis agar pemimpin baru yang lahir nanti adalah pemimpin besar yang membuat negeri ini terhormat.

‘’Mudah-mudahan kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkualitas dapat menemui jawaban dan rentan waktu yang telah ditetapkan,’’ tandasnya. (**)

Wednesday, 09 May 2018 03:11

Pemprov Maluku Kembali Raih Penghargaan

 

 

AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaannya yaitu Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018, yang dilangsungkan di Nusantara Hall, ICE-BSD, Tangerang Selatan, Kamis (03/05).   

Penghargaan ISNA 2018 kategori Runner 1st Up Smart Economy diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya yang diterima oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho mewakili Pemerintah Provinsi Maluku.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemprov Maluku pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbang) masuk dalam 14 besar peraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Kementerian PPN/Bappenas RI.    

Kepada pers, Rabu (8/5), Sihaloho mengatakan, ISNA diselenggarakan sebagai wujud semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart) dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat kabupaten, kota dan provinsi mulai dari sisi tata kelola, dampak pembangunan ekonomi, citra daerah,   masyarakat yang cerdas, kelayakan hidup dan pengelolaan aspek lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Tahun 2018, menurut Sihaloho, adalah tahun ketiga ISNA diselenggarakan dengan semangat mengkampanyekan praktek pintar (smart), dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia, yang dimotori oleh Citiasia Inc.

‘’Ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya ISNA, dan Provinsi Maluku meraih Runner Up untuk kategori Smart Province,” ungkapnya.  

Dalam proses penilaian indeks ini, lanjut Sihaloho, ISNA 2018 diukur dengan menggunakan berbagai parameter pengukuran yang berasal dari data capaian pembangunan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia sejak tahun 2014 sampai tahun 2017.

Untuk Provinsi Maluku sendiri, yang menjadikan daerah kepulauan ini meraih Runner Up Smart Economy, penilaiannya dari beberapa parameter, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita, jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, pertumbuhan investasi dan penyaluran kredit.   

‘’Ini 7 kriteria yang menjadi penilaian,’’ terang Sihaloho. Berkaitan 7 kriteria tersebut, lanjut dia, untuk capaian PDRB per kapita trendnya meningkat dari tahun 2014 sebesar 19,09 juta rupiah menjadi 22,85 juta rupiah di tahun 2017.  

‘’Jumlah pengangguran untuk tahun 2016 mengalami penurunan 7,05 persen dibandingkan tahun 2015 9,93 persen,’’ terangnya.

Sedangkan capaian pertumbuhan ekonomi Maluku, pencapaiannya masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017 sebesar 5,81 persen. ‘’Angka ini lebih meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,76 persen,’’paparnya.

Di menambahkan, realisasi investasi Maluku pun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. ‘’Untuk realisasi nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar US$ 171.048.200 atau 2,2 trilyun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar US$102.652.000. untuk realisasi nilai investasi PMDN pada tahun 2017 sebesar 17,2 milyar,’’ jelas Sihaloho

Masih lanjutnya, untuk penyaluran kredit usaha kecil menengah (UMKM) pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tingkat kemiskinan pun mengalami trend penurunan di tahun 2017 sebesar 18,29 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 19,18 persen.  

Berkaitan dengan kemiskinan, Sihaloho katakan, di tahun 2018 dan 2019 yang merupakan periode terakhir RPJMD 2014-2019, pemprov Maluku terus melakukan berbagai upaya melalui program kegiatan dengan kebijakan anggaran yang pro-rakyat.

‘’Program kita ke depan adalah melawan kemiskinan dari desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah di desa tersebut,’’ ucapnya.

Dicontohkannya, semisal di desa A terdapat budidaya perikanan, maka potensi inilah yang akan ditingkatkan. Apakah itu buddidaya rumput laut atau ikan kerapu, akan disesuaikan dengan potensinya. Pemberdayaan seperti ini, kata Sihaloho, saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

‘’Di sana sudah ada pemberdaaan masyarakat dengan menanam jagung dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat,’’ ujarnya.

Untuk itu, desa-desa yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, akan dilakukan identifikasi terhadap potensi-potensi kewilayahannya.

‘’Nanti semua desa-desa yang tingkat kemisikinannya masih tinggi akan kita identikasi potensinya apa. Apakah pertanian, kehutanan, perikanan atau wisata, sehingga berdasarkan potensi itu, kita berdayakan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja yang tentunya akan mendatangkan pendapatan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan,’’jelasnya.

Sihaloho juga menambahkan, untuk melawan kemiskinan, Pemprov Maluku juga akan mendorong masuknya investor-investor ke Maluku, dengan memberikan kemudahan-kemudahan.

‘’Untuk pertumbuhan ekonomi, memang kita mengalami peningkatan di atas rata-rata nasional, tapi masih didominasi oleh konsumsi masyarakat maupun konsumsi pemerintah. Untuk mendorong pertumbuhan ini perlu kita tingkatkan di bidang investasi, sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja,’’ tandasnya.  

Capaian-capaian inilah, jelas Sihaloho, yang akhirnya, Maluku bisa memperoleh penghargaan di bidang smart economy tahun 2018. ‘’7 kriteria inilah yang dinilai oleh panitia, sehingga Maluku mendapat ranking 2 (runner up) di bidang smart economy atau ekonomi pintar untuk tingkat provinsi. Dan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan yang menunjukan tingkat kinerja pemerintah provinsi Maluku, sehingga diakui pemerintah pusat,’’ tandasnya.(*)

 

Ambon, Malukupost.com - Provinsi Maluku meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2018 yang merupakan program Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kepala Bappeda Maluku, Anthonius Sihaloho, dihubungi dari Ambon, Senin (30/4), mengatakan, Maluku masuk tiga besar dari 14 provinsi yang menjalani penilaian tahap III di Jakarta pada 17 April 2018.

Maluku berhasil masuk penilaian tahap III, menyusul tahap II di Ambon pada 22 - 23 Maret 2018. Sebelumnya 34 Provinsi diverifikasi administrasi pada 19 - 26 Maret 2018.

"Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua menerima PPD yang diberikan Menteri Perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro saat pembukaan Musrenbangnas di Jakarta pada 30 April 2018," ujar Anthonius.

PPD 2018 hanya diperuntukkan bagi tiga provinsi sehingga penilaian tahap III berusaha optimal menyampaikan pemaparan sesuai kriteria yang disampaikan Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Agustin Arry Yanna selaku Ketua Tim Pelaksana PPD 2018.

"Kebanggaan bagi Gubernur dan Wagub Maluku, Said Assagaff - Zeth Sahuburua karena periode kepemimpinan mereka (2014 - 2019) tercatat untuk pertama kalinya meraih PPD," kata Anthonius.

PPD ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak 2011 dan hingga 2017 masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).

Kriteria PPD pada 2018 dinilai dari segi perencanaan dan pencapaian pembangunan.

PPD pada 2018 juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Presiden.

Tujuannya untuk mendorong setiap daerah, baik provinsi, kabupaten/ kota untuk menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Selain itu, menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.

Begitu pula, objek dan ruang lingkup penilaian, terdiri dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan, serta penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Catatan Antara, Maluku bersaing masuk tiga besar bersama provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Jambi.

Selain itu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali. (MP-4)

(sumber:http://www.malukupost.com/2018/04/maluku-raih-penghargaan-pembangunan.html)


AMBON - Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan instansi terkait menyelenggarakan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN bagi Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah se-Maluku, kamis (26/04).

Acara yang diadakan di ruang Rapat Lantai 6, kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth sahuburua, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, dan semua paslon yang akan mengikuti pilkada.

Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya mengatakan, dalam sistem Negara  Demokrasi, pengangkatan seorang pemimpin selalu menggunakan sistem elektoral atau pemilihan umum, yang secara substansial menempatkan rakyat sebagai penentu figur pemimpin,  yang diinginkan mayoritas rakyat pemilih. 

Indonesia, dinilai Sahuburua, juga berada di jalur tersebut, bahkan sudah menetapkan kesepakatan nasional untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak.

‘’Esensi menyelenggarakan Pilkada Serentak Nasional, adalah dalam rangka menjamin terciptanya Pilkada yang berkualitas, efisien-efektif, dan legitimate,’’ ungkap Sahuburua.

Ukuran berkualitas, efisien-efetif dan legitimate, sebut Sahuburua, akan bisa terbaca secara jelas, manakala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya terpilih adalah benar-benar sosok yang berkualitas, bersih, punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

‘’Saya pastikan, idealisme inilah yang ingin dicapai oleh KPK melalui ‘’Program Pilkada Berintegritas’’ di bawah arahan kepemimpinan Pak Agus Rahardjo,’’ ucapnya.

Program ini, kata Sahuburua, sangat inovatif dan bersifat preventif serta edukatif bagi terciptanya daerah-daerah otonom dengan kepemimpinan bersih, kepemimpinan yang menumbuhkan sikap anti-korupsi dan bebas dari godaan korupsi.

Berkaitan dengan hal itu, lanjut Sahuburua, regulasi telah menetapkan korupsi adalah sebuah tindak Pidana Khusus, yang perlu penanganan secara khusus pula.

Menurutnya, banyak orang memahami dan sangat sadar akan akibat dan resiko apabila melakukan Korupsi. Namun, realitanya, godaan untuk melakukan korupsi, justeru memiliki daya tarik miliki harta yang banyak dan melimpah telah mengumbar nafsu banyak orang untuk menggunakan berbagai cara demi setumpuk uang. 

‘’Padahal di sisi yang lain, telah banyak berita, cerita dan pengalaman pahit orang lain yang sangat berharga untuk dicontohi. Dalam diri banyak orang dan pemimpin belum terbangun sikap anti-korupsi yang sungguh-sungguh,’’ ingatnya.

Dia katakan, ini menunjukan pola-pola pikir ekstrim, diduga telah kuat mengakar dalam pikiran publik, dan yang ditakutkan bahwa pola pikir yang sedemikian makin meluas dan justeru memberangus pikiran-pikiran positif yang seharusnya menguasai tatanan phsiko-sosiologis masyarakat, yang pada akhirnya akan timbul ketidakpercayaan publik, pesimistis, bahkan antipati publik terhadap pemimpin dan struktur pemerintahan secara keseluruhan.

Point penting yang ingin didampaikannya menurut Sahuburua, bahwa contoh dan keteladanan tentang gaya hidup bersih, transparansi dan anti-korupsi haruslah dimulai serta dilakukan oleh elit masyarakat. Contoh pertama itu mesti datang dari para pemimpin tertinggi di daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, karena kalau pimpinan di atas bersih, maka dibawahnya juga akan bersih.

"Sebaliknya, bila kotor maka dibawahnya jauh lebih kotor. Saya percaya, inilah esensi utama yang ingin dicapai oleh pimpinan KPK, ketika mendesain upaya pencegahan tindak pidana korupsi, melalui Program Pilkada Berintegritas,’’ paparnya.    

Untuk itu, kata Sahuburua, Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Deklarasi LHKPN para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh KPK hari ini, adalah jalan masuk yang sangat tepat untuk menuju terciptanya masa depan Maluku yang lebih baik.

‘’Kita butuh pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas dan anti-korupsi. Kebutuhan tersebut sangat fundamental, sebab keinginan besar kita bersama sebagai rakyat Maluku adalah keluar dari lingkaran kemiskinan, beranjak dari deretan daerah-daerah miskin di Indonesia, dan itu harus dimulai dari pemimpinnya yang bersih, pemimpin yang anti-korupsi,’’ imbuhnya.

Forum ini, lanjutnya, adalah salah satu sarana menuju kearah tersebut.  ‘’Maka saya harapkan agar para Paslon dapat mengikutinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Belajar di hari ini, untuk berbuat yang benar di masa depan dan bertindak serta menjadi pemimpin yang benar,’’ harapnya.

Di saat yang sama, Deklarasi LHKPN, kata Sahuburua, adalah model transparansi yang sangat efektif dalam membangun kepercayaan publik kepada pemimpinnya.

‘’Dan karena itu, saya percaya ke depan siapapun Pemimpin Masa Depan di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, maupun di Kota Tual adalah pemimpin yang menjunjung tinggi etika pemerintahan, bersih diri, tapi juga bersih dalam bertindak, dan bersikap anti-korupsi,’’ tandasnya. (*)

Thursday, 26 April 2018 00:44

Plt. Gubernur Tekan Tiga Hal di Hari Otoda




AMBON - Tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun implementasi Otonomi Daerah (Otoda), sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana prasarana yang semakin menggeliat sesuai potensi daerah, dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan. Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo pada amanatnya yang dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat bertindak selaku Inspektur Upacara, pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun Otoda ke XXII di halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (25/4).

‘’Untuk itu, pada kesempatan ini saya menekankan tiga (3) hal yang menjadi perhatian bersama yaitu; pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otoda, kedua, komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan, perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan otoda saat ini, sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat.

"Bangsa kita semakin dewasa menyadari, bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan Hari Otoda ke XXII Tahun 2018 adalah ‘’Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggara Otoda yang Bersih dan Demkratis,'’ungkap Sahuburua.

Penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, sebut Sahuburua, artinya, bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan Otoda yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

‘’Penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otoda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otoda taat kepada prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,’’ paparnya.

Mewujudkan Nawa Cita, lanjutnya, sama artinya dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di setiap jengkal tanah air kita. ‘’Mewujudkan kesejahteraan akan menjadi sebuah keniscayaan jika otoda diselengarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hokum dan partisipatif,’’ ucapnya.

Masih kata Sahuburua, penyelenggaraan otoda yang diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama Otoda, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah.

‘’Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggaraan otoda tidak akan pernah sampai pada tujuannya," ingatnya.

Selain itu, sebutnya, penyelenggaraan otoda yang bersih, merupakan bagian yang sangat penting dari sebuh proses demokrasi. Karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang.
Untuk memastikan penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, Sahuburua jelaskan,  pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya, menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

‘’Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum, sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana,’’ imbuhnya.

Terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah, kata Sahuburua, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dimana Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Berkaiatan dengan hal tersebut, jelasnya, kepada semua kepala daerah dan perangkat daerah, jangan takut untuk berinovasi, sudah ada jaminan perlindungan hukum, bahwa inovasi tak bisa dipidanakan. Inovasi di daerah bukan hanya mampu menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, tetapi kata dia, meningkatkan daya saing daerah, serta gerbang menuju kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa kita di dunia.


‘’Selama inovasi daerah dilakukan sesuai perundang-undangan, Pemerintah Daerah dan saya selaku Menteri Dalam Negeri menjadi yang terdepan melindungi semua kebijakan inovasi di daerah,’’ sebut Sahuburua, sembari menambahkan, jika penyelenggaraan otoda mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan Nawa Cita yang merupakan cita-cita kita bersama akan menjadi sebuah kenyataan. (*)




AMBON - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Provinsi Maluku, disebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir, baru dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

‘’Hal ini karena pelaksanaan Program bantuan Sosial Pangan membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan keselarasan dari seluruh jajaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga sasaran program dapat tercapai sesuai yang diharapkan,’’ ujar Sekda pada Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi Maluku Tahun 2018, dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Rastra tahun 2017, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (24/4).

Untuk Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KMP) Provinsi Maluku tahun 2018, terang Sekda, sebanyak 124.448 KPM yang tersebar pada 11 Kabupaten atau Kota.

Untuk itu, harapnya, langkah-langkah terobosan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bansos rastra dan BPNT dilaksanakan secara bertahap pada 44 kota pada tahun 2017, dan selanjutnya pada tahun 2018 BPNT akan diperluas pelaksanaannya di 118 Kabupaten dan 98 kota.

‘’Untuk Provinsi Maluku BPNT dilaksanakan pada 2 (dua) kota yakni Kota Ambon dan Kota Tual, sementara untuk yang belum mendapatkan BPNT akan diberikan Bansos Rastra yang menandakan bahwa penerima program secara gratis tanpa membayar apapun dengan jumlah Beras sebanyak 10 kg/Bulan/KPM,’’ paparnya.

Lebih lanjut, Sekda katakan, guna meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program Beras Sejahtera (Rastra), agar dapat bertransformasi dari Pola Subsidi menjadi Pola Batuan Sosial Pangan (BSP), maka BSP dapat disalurkan dalam bentuk natura (beras) maupun dalam bentuk non tunai.

Bantuan Sosial Pangan dalam bentuk Natura atau disebut sebagai Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Bansos Rastra), menurut Sekda, diberikan dalam bentuk beras dan disalur setiap bulan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat tanpa adanya harga atau biaya tebusan.

‘’Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Sementara itu bantuan pangan dalam bentuk non tunai atau disebut dengan BPNT)," terangnya.

Sementara menyinggung tentang BPNT, Sekda menyebutkan, ini adalah Bantuan Pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme penyaluran menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang multi fungsi sebagai e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

‘’Dengan sistim BPNT, akan langsung disalurkan ke rekening Penerima Manfaat sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur sesuai item yang ditetapkan pemerintah,’’ ujar Sekda.

Dia menambahkan, Keluarga Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017, mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan fakir Miskin, sedangkan Penerima Program Bantuan Sosial Beras sejahtera (bansos Rastra) dan BPNT mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 04/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Jumlah KPM serta Tahap Penyaluran Rastra dan Bantuan BPNT Tahun 2018.

Berkaitan dengan Sosialisasi dan Rapat Kerja ini, dirinya berharap evaluasi pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 dan permasalahan yang dihadapi serta Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dan BPNT tahun 2018 dapat dikelola oleh Tikor Bansos Rastra Provinsi Maluku Tahun 2018 dan akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota se-Maluku bekerja sama dengan Perum Bulog dalam meningkatkan efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT di Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota.

‘’Saya berharap kepada seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga upaya kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat terutama keluarga yang berpendapatan rendah dapat terwujud,’’ tandasnya.

Dia memaparkan, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara eksplisit menyebutkan pangan sebagai salah satu hak asasi manusia, sehingga Pemerintah Indonesia melaksanakan subsidi beras untuk pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan masyarakat miskin.

Disebutkannya, Kebijakan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Miskin yang berpendapatan rendah dikenal dengan nama Beras Sejahtera (Raskin/Rastra) yang disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tanggga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan Harga Tebusan Rastra sebesar Rp. 1.600/kg.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kata Sekda, telah melaksanakan Program Rastra selama 19 tahun, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 dengan menyalurkan Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Miskin atau Berpenghasilan Rendah, yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Beras Rastra Provinsi Maluku Tahun 2017.

Jumlah alokasi Pagu Rastra tahun 2017, nilai Sekda, sebesar 22.400.640 kg untuk 124.448 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan, dan telah tersalur pada 11 Kabupaten/kota sebesar 100 persen.

‘’Namun disayangkan, dari hasil evaluasi, masih terdapat Tunggakan Harga Tebusan Rastra Tahun 2008 sampai 2017 per tanggal 19 April 2018 sebesar Rp. 6.464.562.200.-,’’ bebernya.

Untuk itu, dirinya berharap, agar Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih mempunyai tunggakan segera dapat melunasinya.

‘’Apabila tidak melunasi, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena penyaluran ini dapat terlaksana dengan baik atas koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai ke Desa dengan tim koordinasi lintas Pusat sampai ke daerah,’’ ingatnya.

Dia menyebutkan, Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Sejahtera (Tikor) Provinsi Maluku Tahun 2017 dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nomor : 94 Tahun 2017, diketuai oleh Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Maluku dan Sekertaris oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.

‘’Untuk tahun 2018, mengalami perubahan dalam Struktur Tim Koordinasi Bansos Pangan Tahun 2018 yakni, Ketua Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Rastra dan BPNT adalah Sekertaris Daerah dan Kepala Dinas Sosial sebagai Sekertaris Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 25.a Tahun 2018 yang akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat,’’ ujarnya.(*)

Thursday, 26 April 2018 00:22

Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2018

Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir bersama Koordinator Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Misbah Taufiqurrohman dan Kepala BPKP Prov Maluku, Yono Andi Atmoko pada acara Workshop  Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Di lantai 6 kantor Gubernur, Ambon (25/04).

Monday, 23 April 2018 01:30

36.495 Siswa SMP/MTs di Maluku Ikut UN



AMBON - Sebanyak 36.495 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Provinsi Maluku mengikuti Ujian Nasional (UN) serentak, Senin (23/4/).

Pembukaan Sampul UN untuk jenjang menengah pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 wilayah Maluku, secara simbolis dilakukan di SMP Xaverius Ambon oleh Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Pembukaan sampul yang sama di SMP Kalam Kudus dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setda Maluku Rony Tairas, yang juga mewakili Plt Gubernur Maluku.

Dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda, Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua katakan, pelaksanaan UN untuk jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku, sebanyak 733 sekolah dengan jumlah siswa 36.495 siswa.

Pelaksanaan UN, disebutnya menggunakan dua moda yaitu, UN Berbasis Komputer (UNBK) dan UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK).

 ‘’Untuk jenjang SMP/MTs di Provinsi Maluku, presentase pelaksana UNBK sebesar 12,01 persen atau 88 sekolah dari 733 sekolah,’’ ungkap Sahuburua.

Sementara untuk Kota Ambon, lanjut Sahuburua,  jumlah sekolah peleksanaan UN sebanyak 55 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 6.372 siswa.

‘’12 sekolah diantaranya telah menggunakan UNBK dengan jumlah siswa 1.283 siswa, sedangkan 43 sekolah lainnya menggunakan UNPK dengan jumlah siswa 5.089 siswa,’’ ujarnya.

Berkaitan Pelaksanaan UN, Sahuburua katakan, ini sebagai pengejawantahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, serta Peraturan Badan Standar Nasional (BSNP) Nomor 004/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, yang mengamanatkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Guru melalui penilaan proses belajar mengajar, penilaian oleh Satuan Pendidikan dan penilaian oleh Pemerintah melalui UN.

UN dinilai Sahuburua, juga merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional dan menjadi salah satu indikator pengukuran mutu pedidikan setiap tahunnya.

‘’Dengan hasil UN dapat diketahui mutu sekolah secara komprehensip, akan kelihatan  sekolah mana saja yang mutunya telah baik, bahkan masih rendah dan perlu intervensi lebih dari Pemerintah guna akselerasi peningkatan mutu pendidikan,’’ paparnya.

Lebih lanjut, dikatakan, UN pada prinsipnya bertujuan untuk mengukur capaian standar kompetensi lulusan peserta didik secara nasional, dan hasilnya digunakan sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan, sekaligus pertimbangan dalam pemberian bantuan sarana prasaran pendidikan. Karena itu ujian nasional menjadi penting untuk diselenggarakan.

‘’Untuk itu, saya berharap pelaksanaan UN di seluruh Provinsi Maluku yang dimulai dilaksanakan secara serentak hari ini, dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar dengan tetap mengutamakan kejujuran," tandasnya. (*)

Saturday, 21 April 2018 00:58

Pemprov Serahkan 23 ASN ke Pusat



AMBON -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku secara resmi menyerahkan sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang pindah status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penyerahan status PNS Provinsi ke Pusat sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor: 00025/KEP/AU/12007/2018 tentang Mutasi PNS Pemerintah Provinsi Maluku yang dialihkan/dipindahkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS Pusat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini, berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (20/4/2018).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Femy Sahetapy mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa PDTT yang telah mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap Pemerintah Provinsi Maluku untuk menetapkan Balai Latihan Masyarakat di Provinsi Maluku.

‘’Ini tentunya merupakan penghargaan dan kepercayaan Pemerintah terhadap prestasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh ASN selama ini,’’ ungkap Sahuburua.

Menurutnya, mutasi jabatan merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

‘’Mutasi jabatan antar provinsi dalam sebuah organisasi publik pada dasarnya merupakan hal yang biasa, dan menjadi bagian integral dalam sub sistem pembinaan dan pengembangan karier ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki,’’ ucapnya.



Penyerahan keputusan Kepala BKN, tentang pengalihan status kepegawaian PNS yang dilaksanakan hari ini, kata Sahuburua, tentunya juga telah melalui pertimbangan Pemprov Maluku untuk melepas PNS Lingkup Pemprov Maluku menjadi PNS Kementerian Desa PDTT, guna dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

‘’Oleh karena itu, penyerahan keputusan ini, hendaknya dimaknai positif dan prodesional, sebagai momentum kaderisasi dan penyegaran ASN dalam rangka peningkatan kinerja organisasi,’’ harapnya.

Sahuburua katakan, secara organisatoris, mutasi ASN akan semakin memperkaya pengalaman, penguatan kapasitas dan kematangan manajerial ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelayanan menghadapi dinamika perkembangan masyarakat yang berkembang dengan cepat.

Dia menambahkan, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tantangan tugas dan tanggungjawab ASN untuk menciptakan birokrasi yang tangguh, semakin hari semakin berat dan kompleks. 

Untuk itu, menurut Sahuburua, dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari seluruh ASN, maka dituntut memiliki etos kerja yang tinggi, serta responsibilitas terhadap dinamika lingkungan.

"Oleh karena itu, dirinya, berharap kepada ASN yang baru saja dialihkan atau dipindahkan, agar senantiasa mengoptimalkan kemampuan diri, menemukan inovasi dan terobosan strategis dalam setiap kebijakan dan program kerja, sehingga mampu meningkatkan kinerja di tempat kerja yang baru, sehingga berdampak pada  peningkatan kinerja," ujar Sahuburua. (*) 

Page 1 of 40
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top