Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Thursday, 25 October 2018 01:20

Dokumen Petunjuk Teknis

 

AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemprov Maluku meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 18 (delapan belas) Provinsi yang telah menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tepat waktu.  
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo, dalam Rapat Pemutakhiran Data TLHP Nasional Tahun 2018 di Bengkulu, yang diterima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua. Selain Pemprov Maluku, Pemprov lain yang mendapatkan penghargaan serupa yakni, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Jawa Timur,  Sumatera Selatan,  Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat,Bengkulu, Sumatera Utara, Dan Banten.

Demikian disampaikan Inspektur Provinsi Maluku, Semmy Risambessy kepada pers di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (23/10).Risambessy menjelaskan, setiap tahun Itjen Kemendagri melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Dari hasil pemeriksaan tersebut ada rekomendasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus ditindaklanjuti.
“Kita tahu bahwa Itjen Kemendagri setiap tahun melakukan pemeriksaan di Pemerintah Provinsi. Terkait dengan itu, maka Inspektorat Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan,” ungkap Risambessy.


Terkait TLHP, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 27 Ayat(5) telah mengatur bahwa tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja, setelah hasil pengawasan diterima.
“Jadi, setelah hasil pengawasan Itjen diterima oleh Inspektorat Provinsi, paling lambat 60 hari kerja sudah ditindaklanjuti,” kata Risambessy menjelaskan.
Risambessy juga mengatakan, Inspektorat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Ketika Hasil pemeriksaan berupa temuan Itjen itu diserahkan ke kita, maka kita langsung tindaklanjuti dengan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kita melakukan pendampingan dengan memberikan arahan supaya setiap SKPD bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berusaha untuk mencegah, meminimalisir temuan, sehingga ketika Itjen melakukan pemeriksaan, temuan semakin hari semakin kecil,” harapnya.
Inspektorat Maluku, sebut Risambessy, selama ini telah bekerja maksimal. Pasalnya, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah menerima penghargaan dari Mendagri.
 “Jadi, kami juga telah bekerja maksimal terkait dengan penyelesaian tindaklanjut temuan Itjen. Nah, disitulah yang menjadi salah satu kriteria penilaian, provinsi mana yang cepat melakukan tindak lanjut. Dan saat ini sudah tahun ke-4, Pemerintah Provinsi Maluku mendapat penghargaan dari Mendagri,” tandas Risambessy (**)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

 

Tuesday, 23 October 2018 01:44

Laporan IPK Juni 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Juni 2018

 

Laporan IPK Juni 2018.xlxs


AMBON - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, Kamis (11/10) memimpin rapat dalam rangka membahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie, Ka. Ops. Polda Maluku, Gatot Mangkurat Putra, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi vertikal lainnya.

Sebagaimana diketahui proyek pembangunan Bendungan Way Apu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat melalui program strategis nasional.

“Mengingat pentingnya bendungan Way Apu ini, maka harus segera dilaksanakan. Hal ini, karena sesuai dengan target-target pemerintah pusat terhadap berbagai program strategis di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku,” ungkap Thahir.

Untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk proyek strategis nasional, sebut Thahir telah diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018.

“Oleh karena itu, sebagai implementasi dari Perpres tersebut dan berdasarkan dokumen perencanaan yang disampaikan oleh Balai Wilayah Sungai, maka Pemerintah Provinsi Maluku melalui SK Gubernur telah dibentuk Tim Terpadu, Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Way Apu, yang pada hari ini kami akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya,” papar Thahir.

Terkait pengadaan tanah, kata Thahir, akan melibatkan instansi vertikal baik dari Kejaksaan, Kepolisian, sehingga ke depan tidak bermasalah paska proses pengadaan lahan itu.

“Kita akan menggunakan pihak independen untuk menghitung besaran nilai santunan kepada masyarakat itu sendiri, nanti dalam pelaksanaanya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yang jelas besaran nilai santunan akan mengikuti mekanisme dan tata cara sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

Selain bendungan Way Apu, sebut Thahir, proyek strategis lainnya adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP).

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Hariyono Utomo yang ditemui usai rapat mengaku, rapat tim terpadu untuk percepatan pembangunan bendungan Way Apu.

“Ini rapat korodinasi pertama. Jadi semua anggota tim akan ditentukan tugas masing-masing, salah satunya untuk penanganan dampak social sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018,” kata Utomo.

Sedangkan untuk ijin penggunaan lahan yang masuk Kawasan hutan lindung, sampai saat ini masih berproses di Kementerian.

“Kita sedang menunggu ijin dari kementerian Kehutanan untuk proses selanjutnya,” tandas Utomo. (*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

AMBON - Tiga agenda utama menjadi pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Maluku-Maluku Utara (Malut). Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua selaku Pemegang Saham Pengendali pada Bank Pembangunan Daerah tersebut berlangsung selama dua jam dan dipusatkan di Hotel Sari Pacifik, Jakarta Pusat.

Tampak hadir dalam RUPS-LB para bupati/walikota selaku pemegang saham, diantaranyanya Walikota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Walikota Tual, Bupati Maluku Tenggara, Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Buru, Bupati Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halamahera Utara, Kepualauan Sula, Mirotai, Taliabu, Walikota Ternate dan Walikita Tidore Kepulauan

Ikut hadir pada RUPS-LB ini, dua Komisaris yakni, Yusuf Latuconsina dan Izack Saimima.

Usai RUPS-LB, Komisaris Utama, Nadjib Bachmid yang ditemui mengatakan, sesuai agenda ada lima (5) hal yang akan dibahas dan telah disampaikan ke seluruh pemegang saham.

“Dari lima agenda, yang disetujui dalam RUPS hanya tiga yaitu, pertama, Perubahan Anggaran Dasar (AD). Kedua Penyempurnaan sistem dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dan ketiga, Penetapan Gaji Direktur Utama (Dirut),” ungkap Bachmid.

Dalam RUPS juga sebut Bachmid, bupati walikota selaku pemegang saham meminta untuk membuka lagi calon Dirut. “Mereka minta agar kita membuka lagi calon supaya tidak hanya satu orang saja, kalau bisa mendapatkan lebih dari satu calon,” paparnya.

Sampai saat ini, tambah Bachmid, baru satu nama yang terdaftar dalam penjaringan untuk calon Dirut yakni, Mantan Direktur Operasional Bank SulutGo, Judy Koagouw.

“Baru satu nama calon yang diajukan, sehingga terpaksa harus ditunda lagi,” imbuhnya.

Menurutnya, pihaknya berkeinginan secepatnya proses penetapan Dirut, sehingga secara terstruktur semua jabatan terisi.

“Kalau dari kita (Komisaris) dan Direksi berkeinginan untuk cepat terisi, karena ada dari sisi penilaian tingkat kesehatan bank atau yang disebut RGEC, sehingga kita bisa memperoleh nilai baik, karena itu juga salah satu faktor penilaian,” harapnya.

Namun demikian, Bachmid katakan, untuk proses sampai pada penetapan seorang Direktur atau Dirut, akan melalui proses dan waktu yang cukup lama.

“Pencalonannya harus melalui persetujuan RUPS, setelah itu dilanjutkan dengan fit and proper test, dan ditetapkan kembali melalui RUPS, sehingga memang membutuhkan waktu. Kita berharap semester pertama di tahun 2019 sudah ada Dirut yang devenitif,” ucapnya.

Berkaitan dengan minimnya yang mencalonkan diri sebagai Dirut, kata Bachmid, hal ini disebabkan, karena di dalam AD mengatur persyaratan terkait dengan hal dimaksud. Salah satu diantaranya, jika yang mencalonkan itu berasal dari luar daerah, maka harus setingkat direktur.

“Nah itu yang sulit. Ada juga yang mantan direktur, akan tetapi usianya sudah tidak sesuai, karena usia juga dibatasi dalam AD, yakni 50-60 tahun,” pungkas Bachmid.(*)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)

 

Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2018 bersama ini mengumumkan dan menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN I PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

LAMPIRAN II PENGUMUMAN PELAMAR CPNS 2018 TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI.pdf

 

 

 

 

Thursday, 18 October 2018 08:01

OPINI BPK 2017

Berikut kami lampirkan OPINI BPK 2017

 

OPINI BPK 2017.pdf

Thursday, 18 October 2018 07:52

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

Berikut kami lampirkan LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017

 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 2017.pdf

Page 3 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top