Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Jakarta (Kemenag) --- Hampir sepekan meninjau persiapan akhir penyelenggaraan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, Menag menggelar rapat evaluasi di kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Selasa (12/06).

Menag menilai persiapan haji 1439H/2018M sudah hampir final. Bahkan, ada sejumlah inovasi pada penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Cek akhir persiapan haji 2018 berjalan lancar. Bersyukur, secara keseluruhan layanan sudah siap 90-95%. Tinggal finalisasi kontrak beberapa hotel di Madinah dan penyelesaian kontrak katering," tutur Menag di Makkah, Selasa (12/06). 

Menag mencatat ada sejumlah inovasi baru pada musim haji 2018. Pertama, rekam biometriks jemaah bisa dilakukan pada semua embarkasi haji di Indonesia.

Sejak 2016, Kemenag terus mengusahakan agar rekam biometrik yang mencakup data 10 sidik jari dan foto wajah jemaah haji bisa dilakukan di Indonesia. Upaya tersebut bisa terealisasi tahun ini. 

"Inovasi ini akan memotong antrian dan masa tunggu yang sangat panjang saat pemeriksaan imigrasi jemaah, baik di Bandara Madinah maupun Bandara Jeddah," jelas Menag.

"Dari sebelumnya bisa 4-5 jam, tahun ini diharapkan antrian jemaah di kedua bandara di Saudi itu hanya sekitar satu jam," sambungnya. 

Setibanya di bandara Madinah atau Jeddah,  jemaah tinggal melakukan proses clearance (verifikasi akhir), berupa perekaman hanya satu sidik jari dan stempel paspor kedatangan. Bahkan,  khusus embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB), seluruh proses imigrasi, baik biometrik maupun clearance sudah dilakukan di Indonesia. "Jadi, sampai bandara di Madinah atau Jeddah,  jemaah yang berangkat dari tiga embarkasi ini bisa langsung menuju bus untuk diantar ke hotel," ujar Menag.  

Inovasi kedua, QR Code pada gelang jemaah. QR Code berisi rekam data identitas jemaah yang dapat diakses melalui aplikasi haji pintar. Ini akan memudahkan petugas haji dalam mengidentifikasi dan membantu jemaah yang membutuhkan pertolongan.

Ketiga, sistem sewa akomodasi satu musim penuh di Madinah. Selama ini, sistem sewa seperti itu hanya diterapkan di Makkah. Di Madinah, sewa akomodasi dilakukan secara blocking time

Mulai tahun ini, 52,02% jemaah akan ditempatkan di 32 hotel yang disewa satu musim penuh. Artinya, hotel menjadi hak jemaah Indonesia secara penuh tidak dibagi dengan negara lain. Dengan begitu, pemindahan jemaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya, dapat dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan jemaah.

"Kita tidak lagi khawatir dengan masalah batas waktu tinggal di hotel, seperti pada sistem blocking time," tutur Menag.

Keempat, penggunaan bumbu masakan dan juru masak (chef) asal Indonesia. Kemenag minta kepada seluruh perusahaan katering untuk menggunakan bumbu asli dari Indonesia. Selain untuk menjaga cita rasa khas kuliner Indonesia, ini juga untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Selama ini,  bumbu masak di Saudi didominasi dari negara lain. 

"Kami juga wajibkan penyedia katering untuk mempekerjakan juru masak asli Indonesia," ujarnya.

Kelima, layanan katering bagi jemaah haji Indonesia selama di Makkah ditambah. Kalau sebelumnya hanya 25 kali, tahun ini menjadi 40 kali. Selain itu, ada juga penambahan pemberian  kelengkapan minuman dan makanan berupa teh, gula, kopi, saos sambel, kecap dan satu potong  roti untuk setiap jemaah. Sementara dana living cost sebesar SAR1500, tetap diberikan penuh sebagaimana biasa sehingga bisa digunakan jemaah untuk keperluan lainnya.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pagi hari dari hotel di Makkah pada 8 dzulhijjah atau fase puncak haji, akan mendapat tambahan makan siang di Arafah," ujar Menag. 

Inovasi keenam, penandaan khusus pada paspor dan koper, serta penggunaan tas kabin. Untuk memudahkan pengelompokan, paspor dan koper jemaah tahun ini diberi tanda warna khusus per rombongan di setiap kloternya. Tanda warna ini juga sekaligus menunjukan sektor atau wilayah hotel  dan nomer hotel tempat tinggal jemaah.

Inovasi ini untuk mempermudah identifikasi paspor dan menghindari tertukarnya koper jemaah. Apalagi,  tahun ini layanan hotel juga ditambah dengan jasa angkut sehingga jemaah tidak perlu lagi membawa kopernya hingga sampai pintu kamar. Sebelumnya,  koper jemaah sering bercampur karena sulit diidentifikasi dan mereka juga membawa kopernya sendiri ke kamar. 

Tahun ini, tas kabin jemaah juga diubah dari sebelumnya berbentuk tas jinjing/tenteng menjadi tas beroda sehingga mereka tinggal menariknya.

Inovasi ketujuh adalah pengalihan porsi bagi jemaah wafat kepada ahli waris. Tahun ini,  Kemenag telah mengeluarkan regulasi baru bahwa jemaah wafat boleh digantikan ahli warisnya. Dengan syarat, jemaah tersebut wafat setelah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas pada tahun berjalan. Untuk tahun ini, mereka adalah jemaah yang wafat setelah 16 Maret 2018.

Sebelumnya, porsi jemaah wafat tidak bisa digantikan sehingga uangnya ditarik kembali oleh ahli waris. Jika akan digunakan untuk mendaftar, maka ahli waris terhitung dalam antrian baru. 

Pencetakan visa yang saat ini sudah bisa dilakukan oleh Kemenag menjadi inovasi kedelapan. Inovasi ini sangat signifikan dalam mempercepat proses penyiapan dokumen keberangkatan jemaah. Sebelumnya, Kemenag harus menunggu visa dari Kedutaan Saudi sehingga tidak jarang prosesnya menjadi lebih lama. 

Kesembilan, guna mengintensifkan layanan bimbingan ibadah,  Kemenag tahun ini menempatkan satu konsultan di tiap sektor. Selama ini, konsultan ibadah hanya ada di kantor Daker (Daerah Kerja) Makkah. Konsultan ini diharapkan bisa bersinergi dengan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang ada di tiap kloter. 

Terakhir atau inovasi kesepuluh, Kemenag membentuk tim Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (P3JH). Tim ini terdiri dari petugas layanan umum yang memiliki kemampuan medis. Diisi oleh petugas dari rumah sakit haji, prodi kedokteran UIN Jakarta,  serta rumah sakit TNI/Polri.

Tim ini disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan pada puncak haji, utamanya pada hari pertama lontar jumrah. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang membutuhkan pertolongan kesehatan di areal Jamarat menuju Mina. 

"Sepuluh inovasi ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Harapannya, mereka bisa beribadah dengan tenang, memperoleh kemabruran, serta kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat," ucap Menag.

"Kami coba memikirkan hingga detail kecil. Bahkan, jemaah kloter awal tahun ini tidak diundi hotelnya. Mereka akan ditempatkan di radius terdekat dengan Masjidil Haram. Tujuannya, memudahkan mereka melakukan tawaf wada’ saat bus shalawat belum beroperasi dan mereka harus segera bersiap pulang ke Tanah Air," tandasnya.

Menag Lukman bertolak ke Arab Saudi pada Kamis (07/06) lalu.  Setibanya di Jeddah,  Menag langsung memimpin rapat bersama jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,  tim penyedia layanan, serta Konjen RI di Jeddah dan tim Kantor Urusan Haji (KUH). Rapat membahas update kesiapan layanan haji tahun ini. 

Esok harinya, Jumat (08/06), Menag bertolak ke Madinah untuk melihat langsung persiapan di sana, mulai dari katering, hotel,  hingga layanan kesehatan. Minggu (10/06), Menag melihat kesiapan layanan di Kota Makkah. Selain cek hotel jemaah, Menag juga melakukan simulasi layanan dan rute bus sholawat yang akan mengantar jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram (PP)

#sukseshaji

Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 

 

(sumber : https://kemenag.go.id/berita/read/507957/10-inovasi-penyelenggaraan-haji-1439h-2018m )

 


AMBON – Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan, selama bulan suci Ramadhan, tentu banyak pengalaman dan kenangan spiritual yang dialami secara bersama-sama. Bahkan dapat dikatakan bulan suci Ramadhan merupakan momentum untuk merasakan bagaimana nikmatnya melakukan “pendakian-pendakian” spiritual.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff pada acara Halal Bihalal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang digelar di Gedung Islamic Center Ambon, Senin (25/6).

“Kita mulai dengan makan sahur secara bersama-sama, dengan keluarga maupun teman.  Shalat Tarawih berjamaah di masjid,  kadang juga di rumah dengan keluarga, Bertadarus Al Quran di masjid maupun di rumah, juga I’tikaf di masjid, serta berbagi menyantuni kaum yang lemah hingga buka puasa bersama,” paparnya.

Tentu saja, sebut Assagaff, ini menjadi hal yang menarik.  “Semua pengalaman spiritual yang kita rasakan itu tidak bisa dilelepaskan dari dimensi-dimensi sosial. Karena hampir semua ibadah yang kita laksanakan selalu berjama’ah, dan selain pengalaman spiritual itu, tidak hanya Hablun Minallah saja, tetapi juga dimensi Hablun Minannas,” ucapnya

Menurutnya, semua pengalaman-pengalaman spiritual itu sangat sarat dengan nilai-nilai sosial, dan kebersamaan maupun puncak dari pelaksanaan ibadah puasa itu, dimana semua umat Islam diwajibkan menggenapkan bilangannya dengan mengeluarkan zakat.  

“Saya yakin semua sudah mengeluarkan zakat, karena kalau tidak, puasa kita tidak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” jelas Assagaff sembari menambahkan berpuasa juga sebagai media untuk melatih kepekaan dan komitmen sosial untuk berbagi kepada sesama, terutama terhadap orang-orang yang lemah.

Demikian halnya, lanjut Assagaff, menyambut hari raya Idul Fitri, tradisi mengucapkan Minal-ai’din wal-faizin, sambil bermaaf-maafan dengan keluarga dan lingkungan tanpa membedakan latar belakang kelompok, suku dan agama.  

“Kemudian juga disambung dengan serangkaian acara Halal bi Halal, seperti yang kita laksanakan saat ini. Inilah khazanah kearifan lokal dan kecerdasan lokal kita di Indonesia yang sangat khas, dalam rangka merawat dan merajut pertalian sejati kehidupan berbangsa bernegara dalam spirit Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap, dengan ibadah puasa yang telah dilaksanakan akan dapat menjadi tonggak untuk bermusahabah, merefleksi, belajar untuk menjadi sumber kasih sayang, menjadi sumber kedamaian, sumber kesejahteraan dan sumber keadilan terutama sekali sumber kebaikan untuk sesama manusia.

“Karena itu selaku, Gubernur Maluku, ijinkan saya mengingatkan katong samua orang basudara untuk terus melindungi diri, melindungi keluarga dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang merusak moral dan menghancurkan keutuhan bangsa kita dewasa ini,” tandas Assagaff.

Pada kesematan tersebut, Assagaff yang baru usai menjalani masa cuti sejak 15 Februari dan kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur Maluku, terhitung 24 Juni ini, mengaku kangen dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa kangen itu, lantaran pencalonan kembali dirinya sebagai kandidat Gubernur Maluku periode 2019 – 2023, yang sesuai dengan aturan, maka dirinya tidak dapat bersentuhan dengan birokrasi selama masa cutinya.  

“Selama empat (4) bulan satu (1) minggu, saya harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan itu sudah saya laksanakan optimal. Dan hari ini untuk pertama kalinya, setelah selesai masa cuti, saya bisa ketemu lagi dengan ASN,” tutur Assagaff terharu.

Acara Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Kebersihan Masjid dan Gema Takbiran dalam rangka semarak Idul Fitri 1439 Hijriah, yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Untuk para pemenangnya selain memperoleh piala, sertikat, Pemprov Maluku juga memberikan bantuan berupa uang pembinaan kepada masing-masing pemenang lomba yang diserahkan oleh Gubernur.(*)

(sumber dan foto: Humas Provinsi Maluku)

 

 

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres yang baru saja ditandatangani Presiden pada Senin siang, 25 Juni 2018, tersebut menjadikan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari libur nasional.

"Baru saja siang tadi saya tanda tangani untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Presiden selepas peninjauan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin sore, 25 Juni 2018.

Untuk diketahui, Keppres tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018.

"Bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," demikian tertulis dalam Keppres itu.


Jakarta, 25 Juni 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

 

 

 

Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaksanakan kegiatan “Pelatihan Tangkal Hoax” di Kantor Gubernur Maluku pada Selasa sore (5/6/2018). Lebih dari 150 (seratus lima puluh) wakil dari berbagai komunitas di Ambon mengikuti pelatihan sebagai rangkaian kegiatan Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara”.

Kegiatan ini merupakan upaya Kemlu RI dalam implementasi ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society (Deklarasi CoP) yang ditandatangani para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN tanggal 13 November 2017 di Manila, Filipina. Deklarasi CoP bertujuan memajukan Budaya Preventif yang antara lain memuat elemen rasa saling memahami, menghargai, serta mendorong nilai toleransi dan moderasi.

“Selain untuk membumikan isu ASEAN di masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sensitivitas dalam menyaring berita sesuai fakta dan cerdas dalam bermedia sosial,” ujar Riaz Saehu, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN. Lebih lanjut Riaz menjelaskan bahwa kabar kibul atau hoax telah menjadi perhatian para Pemimpin ASEAN karena dapat menyebarkan kebencian, memicu konflik, dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di ASEAN.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Maluku menyampaikan “Sebagai daerah dengan masyarakat yang multi-etnis dan multi-kultur, kegiatan Pelatihan Tangkal Hoax dirasa sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Ambon.” Dijelaskan lebih lanjut, “Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelatihan dinilai penting karena merekalah ujung tombak kami di masyarakat dalam menangkal penyebaran kabar kibul/hoax di Provinsi Maluku yang kita cintai.”

Senada dengan Plt. Gubernur, Walikota Ambon menyampaikan “Cara yang paling efektif untuk merajut keharmonisan antar individu, antar kelompok, antar bangsa adalah dengan menangkal hoax.”

“Pelatihan Tangkal Hoax” disampaikan oleh Roesda Leikawa dan Marvento Laurens, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). Pada kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan mengenai tips dan trik dalam menangkal hoax/berita palsu, berinternet cerdas dan sehat, serta meredam hate speech.

Berdasarkan data MAFINDO, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh subur hoax dengan 1300 hoax yang sudah dibongkar sejak 2015. Tiga bentuk hoax yang sering tersebar, yaitu tulisan (62,10%), gambar (37,5%), dan video (0,40%). Sumber terbesar penyaluran hoax adalah media sosial (92.4%), aplikasi pesan/chatting (62.8%) dan situs (34.9%) (Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, 2017).

Selain Pelatihan Tangkal Hoax, sebelumnya telah dilaksanakan juga Diskusi Publik “ASEAN Rajut Harmoni: Katong Samua Basudara” di Universitas Pattimura (Unpatti) yang dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Maluku. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Pusat Kerukunan Agama Kementerian Agama Drs. Ferimeldi, Ph.D, Pengajar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Dr. Abidin Wakano, dan Dekan Fakultas Hukum Unpatti Dr. R. J. Akyuwen, S.H.

Kemlu juga melakukan diskusi dan ramah tamah dengan lebih dari 30 (tiga puluh) perwakilan media lokal mencakup media online, cetak dan elektronik dalam rangka sosialiasi/diseminasi komitmen pilar Sosial Budaya ASEAN serta mendukung upaya Kemlu dalam program tangkal hoax tersebut.

[Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kemlu]

 

 

     

( sumber: https://www.youtube.com/watch?v=cB8hNWkYTF4 )

 

Ambon- Seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi membanggakan agar mampu memberikan inspirasi dan motivasi untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting.


Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat Menutup Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM) Provinsi Maluku, Sabtu (23/6).
“Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangki bersama dengan inovasi baru, dan membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban saat ini,” ujarnya.


Sahuburua memesan agar peserta Diklat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Buru, Buru Selatan dan Kota Ambon ini, sekembalinya ke tempat tugas, dapat membangun tekad untuk memperbaiki, mengoreksi cara berpikir dan cara memandang  persoalan,.


“Mungkin dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, instansi dan sektornya. Marilah kita mencoba melihat persoalan secara lebih utama dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar,” pesannya


Lanjutnya, hal ini penting agar dapat membangun komitmen bersama tingkatkan semangat dan keberanian mengambil tindakan dan resiko dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik.
Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri dan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam jabatan struktural.


Dengan demikian, terangnya, pengembangan kompetensi aparatur negara telah menjadi agenda penting saat ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.
“Hal ini menjadi lebih bernilai strategi pada konteks jabatan struktural. Saya memfokuska pada jabatan struktural, mengingat kedudukan dan peran saudara-saudari yang diharapkan dapat menjadi designer, pendorong, inspirator, dan teladan dalam organisasi.


“Untuk kebutuhan kompetensi tersebut, dan kaitannya dengan kualitas pimpinan, saudara-saudari telah secara optimal melalui ke empat agenda pembelajaran Diklat,” tukas Sahuburua.
Ke empat agenda pembelajaran tersebut, terangnya, merupakan satu kesatuan yang utuh dan dimaksudkan untuk melahirkan pimpinan aparatur yang professional dan kader pimpinan bangsa yang handal dan terpercaya.
“Serta memahami berbagai permasalahan yang dihadap bangsa, dan kemudiann mencari dan menemukan solusi secara komprehensif dan terpadu,” tandas politisi Partai Golkar ini. (**)


AMBON - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu,” ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

“Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula,” ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

“Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah,” ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi  setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

“Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan,  sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda,  melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. 

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun “gesekan” di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada,” terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019,” tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku----, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku.(*)

 

 

 

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)


AMBON-Tradisi Pukul Sapu atau Baku Pukul Manyapu, yang berlangsung setiap 7 Syawal di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu lokomotif penggerak sektor pariwisata di Maluku. 
“Melalui khasanah budaya tradisional ini, selain mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, dampaknya juga dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri,” demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua pada acara Pesta Buday Atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Mamala, Jumat (22/6).  
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebut Sahuburua, memberikan apreasiasi kepada masyarakat, yang mampu menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada sekitar abad XVII ini.
Budaya pukul sapu lidi kata Sahuburua, memiliki nilai historis, antara lain dalam rangka mengenang perjuangan Kapten Tulukabessy beserta pasukannya melawan penjajahan VOC Belanda dalam perang Kapahaha (1643-1646 M), dimana perang ini untuk mempertahankan Benteng Kapahaha dari serbuan penjajah VOC yang ingin mendirikan markas VOC atau Kongsi Dagang Belanda di Teluk Sewatelu, Ambon.
“Pada konteks ini dapat dipahami, sesungguhnya budaya pukul sapu lidi memiliki nilai-nilai kejuangan, keberanian, kebersamaan dan persaudaraan yang sangat tinggi,” ucapnya.
Sejatinya, kata Sahuburua, sebagai anak cucu yang mewarisi budaya ini, khususnya masyarakat Mamala dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum atraksi ritual tersebut sebagai modal sosial kultural dalam rangka membangkitkan kembali semangat heroisme dan cinta tanah air, keberanian memperjuangkan hak dan kebenaran, kerelaan berkorban untuk kepentingan banyak orang, serta kelapangan jiwa untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI dan Kebhinekaan Tunggal Ika.
Dalam momentum ini, dirinya mengajak agar masyarakat untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Sebab jika, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya sapu lidi ini hilang, maka sangat mungkin akan terjebak pada ritual yang kering dan hampa nilai atau absurd, dan secara sosiologis biasanya menimbulkan benturan kepentingan serta tubrukan-tubrukan sosial yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.
“Sebaliknya jika, kita mampu mengawal dan mentranformasikan nilai-nilai yang di kandungnya, saya yakin wisata budaya sapu lidi ini akan semakin diminati oleh banyak orang, khususnya wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan income masayarakat untuk hidup sejahtera,” tutur Sahuburua.
Untuk itu, dirinya juga berharap, agar media massa dapat membantu memberitakan kepada masyarakat dunia bahwa Maluku, khususnya negeri Mamala saat ini, bukan lagi daerah konflik, tetapi telah bertransformasi menjadi daerah yang sangat aman, tempat bersemayam nilai-nilai kasih sayang hidup orang basudara.
“Karena itu, atraksi budaya pukul sapu ini harus dipromosikan hingga mendapat tempat dan dikenal luas secara nasional maupun internasional, karena dampaknya tidak hanya mendatangkan devisa bagi daerah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dua desa masing-masing Desa Mamala dan Desa Morela,” ucapnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir saat menghadiri acara dengan atraksi yang sama di Desa Morella, mengatakan, Maluku sebagai negeri Al-Mulukh, negeri raja-raja menyimpan kekayaan adat budaya yang melimpah. “Adat dan  budaya  itu patut dirawat dan dilestarikan sebagai pusaka hidup dari generasi ke generasi,” ungkap Thahir.
Disebutkan, Negeri Morella dan negeri-negeri di Jazirah Leihitu memiliki tradisi dan adat yang patut diapresiasi, sebab ditengah gencarnya modernisasi dan globalisasi, namun tradisi adat Pukul Manyapu ini masih tetap bertahan dan eksis. “ Itu berarti Pemerintah Negeri dan masyarakat adat memiliki ketahanan dan kekompakan dalam menjaga dan merawat praktek-praktek adat yang merupakan pusaka hidup,” terangnya.
Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah kabupaten Maluku Tengah selalu memgapresiasi dan akan terus mendukung pesta budaya atraksi pukul sapu lidi ini sebagai upaya melestarikan budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai patriotism dan nilai-nilai agama untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di negeri dan daerah serta pembangunan nasional.
“Untuk itu saya berharap agar masyarakat adat dan ahli waris di negeri Morella kiranya tetap peduli dalam memelihara dan melestarikan budaya pukul sapu lidi dengan sebaik-baiknya,” ungkap Leleury.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghargai dan melestarikan adat istiadat dan budaya, memelihara keamanan dan ketertiban, menjalin silaturahmi, menjadi pelopor dalam memantapkan toleransi hidup umat beragama serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Hadir dalam pesta budaya atraksi Pukul Sapu Lidi di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Muspida Maluku, Forkopimda,  Wakil Bupati Maluku Tengah M.Leleury, Tokoh-tokoh masayarakat, tokoh adat, Said Assagaff, Mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal (*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

Thursday, 21 June 2018 16:10

Launching Pesparani Nasional 2018

 

     

     

 

 

Tuesday, 05 June 2018 03:10

Laporan IPK Maret 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Maret 2018

 

Laporan IPK Maret 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 03:05

Laporan IPK Februari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Februari 2018

 

Laporan IPK Februari 2018.xlxs

Page 9 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top