Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin


AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku mendukung sepenuhnya program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba.“Kita siap bekerjasama dengan BNN dalam rangka memberantas narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba di negeri raja-raja ini,”ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, dalam Dialog Publik bersama Kepala BNN RI, Komjen Pol. Heru.Winarko yang berlangsung dilantai tujuh, kantor Gubernur, rabu (10/10).


Dikatakan, pencanangan Desa Bersih Narkoba di Maluku, dimaksudkan agar desa-desa itu mampu memiliki daya tangkap yang kuat terhadap godaan narkoba. Sehingga ketika desa-desa itu sudah menyatakan komitmennya untuk melawan narkoba maka bandar dan pengedar pun akan sulit untuk mengedarkan barang-barang tersebut.
“Saya selaku Gubernur Maluku menyambut baik dan memberikan apresiasi, karena ini merupakan salah satu komitmen Pemprov Maluku dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah. Dan ini adalah bentuk nyata dan kesungguhan seluruh anak bangsa untuk aktif dalam memberikan penjelasan penyalahgunaan narkoba,”ucapnya.


Dijelaskan, dalam kurun waktu dua tahun, kasus kejahatan yang terjadi bervariasi, tahun 2016 terdapat 24 kasus dengan 34 tersangka tahun, tahun 2017 6 kasus dengan 8 tersangka, dan tahun 2018, 9 kasus dengan 17 tersangka. Dengan total yang direhabilitasi sebanyak 1490 orang, baik melalui Lembaga dan instansi milik pemerintah serta Lembaga rehabilitasi milik masyarakat.


“Tadi ada permintaan dari kepala BNN RI bahwa Maluku harus memiliki tempat rehabilitasi, insya Allah kita menyiapkan lahan untuk untuk mendirikanm fasilitas dimaksud,”pungkasnya.
Sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba, bebernya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, provinsi Maluku menempati posisi ke-24 dari 36 provinsi dengan jumlah penyalahgunaan 1.59 persen, sedangkan untuk pelajar, pemuda dan mahasiswa 2,0 persen baik itu yang pernah menggunakan narkoba dan setahun menggunakan narkoba. “Angka ini cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus dari pempus maupun pemda, untuk mengatasi hal ini,”tuturnya.

Sementara itu, untuk pemberantasan narkoba di jajaran pemerintahan, kata Assagaff sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut, sesuai surat edaran Menpan-RB nomor 20 tahun 2017, tentang pelaksanaan pencegahan dan pemnberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotikan dilingkungan instansi pemerintah.


Jelasnya, dalam surat edaran tersebut, ada beberapa point, yakni melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkotika kepada seluruh ASN. Melaksanakan tes urine kepada seluruh ASN termasuk calon ASN dilingkungan instansi masing-masing melalui koordinasi ditingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Dan membentuk Satuan Tugas anti narkoba pada masing-masing instansi.


“untuk itu, saya mengajak kepada masing-massing instansi pemerintah untuk bersama memerangi dan meningkatkan kesadaran bahaya narkoba. Sebagai upaya mewujudkan desa di Maluku bebas dari narkoba,’pintanya.(**)

(sumber dan foto : Humas Setda Maluku)


AMBON - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas musibah gempa dan tsunami yang melanda Kota Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Atas nama Pemerintah Daerah Maluku, saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan turut mendoakan, atas musibah yang melanda saudara-saudara kita di sana," ungkap Gubernur Asaagaff di Ambon, Minggu (30/9).

Untuk meringankan beban korban yang terkena musibah, Assagaff menyebutkan, Pemprov Maluku akan segera mengirimkan bantuan dimaksud.

Bantuan tersebut, menurut Assagaff, berupa uang sebesar Rp.100 juta, yang akan ditransfer langsung ke rekening milik pemerintah daerah setempat.

''Untuk sementara, kami akan mengirimkan bantuan uang yang akan ditransfer melalui rekening Pemda Sulawesi Tengah," ujarnya.

Assagaff mengharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pemda setempat untuk membantu menangani korban bencana.

Dirinya juga nengajak masyarakat Maluku untuk turut bersama-sama mendoakan masyarakat yang ada di Donggala dan Palu.

"Saya juga berharap solidaritas masyarakat Maluku untuk mendoakan keselamatan saudara-saudara kita di sana," ajaknya.(*)



AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff minta kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Maluku agar kehandalan menghadapi persaingan pasar bebas harus menjadi afirmasi diri.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Assagaff saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018 di Ambon, Sabtu (6/10).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff juga menitipkan dua pesan lainnya, yaitu Gapensi Maluku menghidupkan dan menumbuhkan terus semangat cinta organisasi, agar wadah ini tetap kondusif, terutama dalam menyuarakan kepentingan bersama.

“Saya yakin, Gapensi yang solid dan amanah, merupakan kunci dari infrastruktur Maluku yang baik,” ujarnya.

Pesan ketiga Assagaff kepada Gapensi Maluku, yaitu etika bersaing harus ditunjang dan dijadikan prinsip dasar. Bersaing dalam hal ini, bukan soal siapa terbaik, tetapi siapa bisa berbuat baik. 

“Persaingan memang sangat penting, sebab dari situ bisa mengukur siapa kita sesungguhnya.  Seorang pemenang selalu berpikir tentang kerjasama, bukan sebaliknya berpikir tentang bagaimana ia bisa berkuasa. Dengan begitu, lewat Musda ini, saya berharap, ada sejumlah evaluasi atas hari kemarin dan merencanakan program yang berkualitas untuk hari esok. Ini penting, sebab Prioritas tanpa kualitas adalah ketertinggalan. Dan kualitas tanpa kerja keras adalah kemalangan,” paparnya mengngatkan.

Dia menyebutkan, Gapensi sebagai salah satu organisasi profesional yang memayungi komunitas dunia usaha memiliki kedudukan strategis, utamanya menjawab permasalahan pembangunan pusat dan daerah.

Kedudukan yang sangat penting ini, dinilai Assagaff, sejatinya harus diresponi dengan tanggung jawab yang tidak ringan, berkaitan dengan mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan semua kemampuan usaha, serta kegiatan anggota agar mencapai tujuan.

“Point pada tujuan yang dimaksud itu sangatlah beragam, salah satunya bagaimana dalam konteks pembangunan daerah bisa terasa, dimajukan dan diunggulkan. Apa yang diartikulasikan ini secara eksplisit, hanya bisa terintegrasi, bilamana Gapensi menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan yang melakukan kegiatan ekonomi baik nasional maupun global secara baik dan sistematik,” terangnya.

Oleh karena itu, Musyawarah Daerah ini, disebut Assagaff, merupakan momentum mendesain sebuah orchestra yang menyejarah tentang keberhasilan pembangunan daerah, yang ikut diperani Gapensi.

“Saya tidak akan menakar berapa prosentase keterlibatan Gapensi dalam mengerjakan setiap proyek-proyek pembangunan daerah, tetapi saya yakin andil organisasi ini sudah cukup membanggakan kita semua,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, Gapensi telah menjadi mitra pembangunan yang selaras, serasi dan seimbang. Tidak ada Pemda yang hebat tanpa Gapensi yang kuat, dan tidak ada Gapensi yang hebat, tanpa Pemda yang kuat.

“Saya memang tidak sedang beretorika soal ini, tetapi mengakui, bahwa karena peran Gapensi bersama semua asosiasi sejenis, kita bisa hampir mewujudkan visi membangun Maluku yang Sejahtera, Rukun, Religius dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan,” pungkas Assagaff

Turut hadir pada Pembukaan Musda BPD Gapensi Provinsi Maluku Tahun 2018, Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Hartawi dan Sekjen BPP Gapensi, Andi Rukman.(*)

Monday, 08 October 2018 22:19

Investor China Lirik Maluku Untuk Investasi


AMBON- Investor asal China dari berbagai perusahaan skala internasional kembali melirik Maluku untuk berinvestasi. Keinginan rombongan pengusaha dari negeri tirai bambu itu disampaikan saat melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan Gubernur Maluku, Said Assagaff di ruang rapat lantai II, Kantor Gubernur Maluku Senin (08/10).
Duta Besar (Dubes) RI untuk China, Djauhari Oratmangun sendiri yang langsung mendanpingi rombongan investor yang ingin menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku.


Beberapa hal ditanyakan oleh rombongan seperti Andrew Zheng (Zheng Lie-Lie) dari perusahaan Shenzhen Foontain Corporation, Chen Jie dari TBEA Xin Jiang dan Andrew Zheng (Zheng Zhi Qiang) PT Nusa Ina Gempita-Jakarta mulai dari iklim investasi sampai dengan potensi yang paling potensial di daerah bertajuk seribu pulau ini.
Dalam paparannya, gubernur menyebutkan tentang potensi ikan di Laut Maluku.  “Kita punya 4 juta ton ikan dan potensialnya di laut Banda, Arafura dan laut Seram.  “Sampai saat ini, yang baru tereksplore atau ditangkap sebanyak 600 ribu ton,” papar Assagaff.


Untuk mendukung pengembangan industri perikanan, Maluku juga memiliki infrastruktur pendukung berupa pelabukan perikanan. “Ada 12 pelabuhan perikanan yang nantinya bisa dikelola. Pelabuhan  ini ada juga beberapa yang belum aktif.  Dan kedepan juga akan ada pengembangan industri perikanan terbesar di Dobo dan di Pulau Ambon yakni di Wai,” jelasnya.


Masih kata gubernur, terkait dengan ekspor termasuk ekspor ikan, sejak Januari lalu, kepengurusan dokumen ekspor telah dikeluarkan di Ambon. “Jika sebelumnya, pengurusan dokumen dikeluarkan di Bali, Jawa Timur dan Jakarta, sekarang tidak lagi. Dan tiap hari, dengan menggunakan jasa cargo penerbangan Garuda setiap pagi,  itu  bisa kita kirim ikan segar 3 sampai 4 ton ke Jakarta, Tokyo, Australia, Singapura dan Malaysia,” ungkap Assagaff.


Kedepan untuk pembukaan rute penerbangan, melalui Dubes RI di Jepang, telah memastikan akan ada penerbangan dari Hokaido ke Ambon.   “Untuk itu, saya berharap, pasar China juga bisa mengambil peran yang cukup besar,  karena kami tahu, saat ini dari China ke Manado sekarang sudah ada penerbangan langsung. Ini tentunya akan lebih mudah, dari Manado ke Ambon saja kita sudah bisa mengirimkan ikan segar ke China,” tuturnya.


Selain perikanan, gubernur juga memaparkan komoditi-komoditi tradisional yang unggul di pasar dunia, seperti cengkeh, pala dan kelapa. “Sekarang, ini sudah mulai dipasarkan air kelapa sebagai bahan dasar mineral water.  Kami disini punya luas lahan tanaman kelapa 114 ribu hektar,  dengan produksi kelapa sekitar 113 ribu ton,” imbuhnya.
Begitupula dengan potensi pala, dimana di China banyak di manfaatkan untuk pengobatan herbal. “Kami sudah tanam di SBT  hanpir 1 juta  anakan dan sekarang ini sudah mulai produksi,” kata Assagaff.


Sedangkan untuk potensi pariwisata, sebut Assagaff, Maluku memiliki potensi wisata bahari, alam dan sejarah. “Di Pulau Buru misalnya ada Danau Rana. Pulau Seram,  Pulau Banda dan Pasir Panjang yang terletak di Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk, Kabupaten Maluku Tenggara sudah ada bandaranya dan kita juga sedang usahakan untuk pembukaan jalur penerbangan dengan rute Darwin-Ambon. Untuk Pulau Banda juga sudah ada bandara, dan saat ini kita juga sudah merencanakan pengembangan infrastruktur bandaranya,”  jelasnya.


Potensi lainnya, kata Assagaff, Bahan baku untuk pengolahan semen di Pulau Buru dan SBT. “Ini juga bisa dilakukan survey karena potensinya juga cukup besar untuk kedepan bisa dikembangkan pabrik semen di sana,” ujarnya.


Berkaitan dengan sejumlah investor yang menaruh hati untuk berkiprah di Maluku, Assagaff juga menyampaikan, dalam waktu dekat Pemprov Maluku akan menerima Duta Besar Turki. “Dan 15 November mendatang juga akan datang Duta Besar New Zealand bersama beberapa pengusaha ke Maluku berkaitan dengan sektor energi terbarukan,” ucapnya.


Dirinya berharap, semakin dilirik, maka perekonomian Maluku akan terus berkembang lebih baik.  “Tentu saja kami berharap, nantinya ada Memorandum of Understanding (MoU)  atau langkah-langkah yang baik ke depan dalam rangka pengembangan ekonomi kedepan di Maluku,” pungkasnya (**).

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran dibawah ini.

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

 

 

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN FORMASI CPNS 2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:19

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 

Wednesday, 19 September 2018 07:03

PENGUMUMAN CPNS TAHUN 2018

 

Pengumuman CPNS 2018 Pemprov Maluku.pdf

 

*Pengumuman Penerimaan mulai tanggal 19 September 2018. Dan Pendaftaran mulai tanggal 26 September 2018 s/d 10 Oktober 2018

 

PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2018.pdf

 

 

 

PermenPAN RB Nomor 37 Tahun 2018.pdf

 

 

 

BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v0101.pdf

 

 

 




AMBON - Kehadiran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).

Kehadiran LPM, disebut Sahuburua, diharapkan menjadi salah satu faktor kunci sekaligus juga motor penggerak usaha-usaha pemberdayaan di tingkat bawah.

“Karena itu, kita patut bersyukur, sebab hari ini di Provinsi Maluku telah terbentuk secara resmi LPM, sebuah Lembaga yang bertransformasi dari organisasi yang dulu kita kenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD,” ujar Sahuburua. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai tambah dari LPM dibandingkan dengan LKMD adalah skala dan jangkauan kerjanya.

Lebih lanjut Sahuburua katakan,  kalau LKMD lokusnya kebanyakan pada masyarakat tingkat desa saja, maka LPM ini jauh lebih luas, sebab kehadirannya guna menggerakan pembangunan partisipatif di seluruh tingkatan pemerintahan dari Pusat, Kabupaten/Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.

“Jadi, bukan hanya antara pihak pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga sektor swasta atau pihak lainnya yang berkontribusi bagi kepentingan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ini sebuah cara menggerakan pembangunan secara holistic dengan melibatkan partisipasi aktif tiga pilar good governance: Pemerintah, Masyarakat dan sektor Swasta,” ungkapnya.  

Sahuburua menyebutkan, konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsep pembangunan partisipatif masyarakat ini, menurutnya, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Konsep ini hadir sebagai upaya mencari 'jalan tengah' dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan,” paparnya.

Dari situlah, kata Sahuburua, model pembangunan yang berorientasi pemerataan dengan melibatkan banyak masyarakat menjadi sesuatu yang penting untuk dikedepankan yakni, pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Walaupun secara teoritis, sebutnya, pembangunan partisipatif ini dianggap sebagai solusi tetapi dalam implementasinya tetap membutuhkan perhatian ekstra agar benar-benar efektif dan memberikan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Apa yang saya sampaikan tadi, sengaja diangkat sebagai kerangka pikir awal bagi Kepengurusan DPD LPM Provinsi Maluku yang dilantik hari ini untuk mempersiapkan diri menyambut tugas-tugas ke depan,” imbuhnya.Tanggungjawab memberdayakan masyarakat, kata Sahuburua, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia.

Negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jelas Sahubutua, sementara kerja, kerja dan kerja. Ada banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, mulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.

"Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya,” harapnya.

Apalagi, menghadapi “tantangan ganda”. Maksud tantangan ganda disini, jelas Sahuburua, dimana provinsi ini selain tantangan teknis dari sisi kualitas sumberdaya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.

“Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya,” tandasnya.

Sahuburua juga berharap, kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.

Untuk diketahui, pelantikan DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza dan dihadiri.(*)

(sumber dan foto: Humas Setda Maluku)

Page 1 of 46

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top