Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin



AMBON , 23 Maret 2018 – Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Jumat (23/3), memimpin rapat pemantapan persiapan Pesta Paduan Suara Gerejani Nasional (Pesparani) Katolik I, yang akan digelar di Ambon, pada tanggal 14 hingga 20 Oktober 2018 mendatang.

“Pertemuan hari ini, hanya untuk mengecek kesiapan kita sampai hari ini, dan sekaligus saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang perkembangan terakhir dari Kementerian Agama,” ujar Sahuburua, pada rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur, dan dihadiri sejumlah pihak dan instansi terkait tersebut.

Menurut Sahuburua, pada tanggal 13 Maret lalu, dirinya diundang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LP3KN) Tingkat Nasional, untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh, tentang kesiapan pelaksanaan Pesparani pertama yang akan dilaksanakan apakah Oktober ataukah November mendatang.

Dia katakan, setelah dirinya memberikan penjelasan, ada pemikiran kepanitiaan yang ada sekarang ini mau ditingkatkan menjadi Panitia Nasional.  ‘’Jadi nanti tidak lagi dengan Keputusan Gubernur, tapi nanti kepanitiaan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Sebab ini yang pertama,’’ terangnya.

“Nah, bagaimana dengan di tingkat pusat, dalam hal ini terkait dengan distribusi undangan atau surat-surat lainnya, untuk menghubungi pihak-pihak tertentu di Jakarta, dalam kaitan dengan proses pelaksanaan tugas ini? Di posisi itulah, peran dari LP3KN. Untuk yang Protestan ada LPPD. Jadi sub panitia di sana (Jakarta), tapi ditangani secara kelembagaan. Ini juga jika terkait pertemuan dengan menteri, atau pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait,” paparnya.

Hal berikut yang diungkapkan Sahuburua, yaitu pihak panitia sudah memiliki logo untuk Pesparani Nasional Pertama ini. “Logo itu, dilombakan dan sudah mendapat juaranya, dan sudah dikukuhkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali pada tanggal 10-14 Maret 2018 lalu. Sudah diumumkan orangnya. Dan LP3KN telah menyetujui bahwa logo itu akan kita pakai secara menyeluruh pada acara Pesparani Pertama ini,” bebernya.

Menyinggung soal anggaran, Sahuburua katakan, sebagaimana keputusan Gubenur Maluku, APBD menyediakan dana Rp. 20 miliyar. Dan uang itu, menurut dia, telah tersedia.

“Anggaran secara menyeluruh itu Rp.40 milyar, dengan perhitungan Rp.20 milyar kita dapat dari APBN dan Rp.20 milyar APBD. Nah, APBN itu, lebih khusus kita fokuskan pada konsumsi, dan yang kedua akomodasi,” ujarnya.

Jika akomodasi dan konsumsi dananya kurang dari yang dianggarkan, Sahuburua menambahkan, maka pihaknya memasukannya lagi di anggaran pada bidang-bidang yang lain. Dengan begitu, jika ada kekurangan akan diperbaiki.

“Atas dasar itu, saudara-saudara harus tahu, kita ini kerja di luar dari konsumsi dan akomodasi, maka kita kerja dengan uang Rp.20 milyar, yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu, yang akan kita pakai dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tandasnya.   

Sedangkan menyangkut anggaran APBN, menurut Sahuburua, karena ini event Pesparani Nasional pertama, dan LP3KN ini baru juga dibentuk, maka mereka belum terlalu paham soal mekanisme dan prosedur anggaran itu.

‘’Sekarang ini diharapkan akan dipenuhi pada saat kita membicarakan anggaran perubahan APBN. Jadi anggaran Rp. 20 milyar jadi tanggungjawab dari LP3KN di sana,’ tuturnya.

Dia menambahkan, soal dana dari APBN, ketika dirinya bertemu dengan Ketua LP3KN dan Dirjen Kemenag hal ini diwanti-wanti kepada mereka. “Saya katakan saya  tidak mau malu jika kegiatan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh sebab, terkait dana sudah diputuskan ada sharing, dan itu tanggungjawab bapak-bapak di Jakarta. Dapat bantuan dari mana itu tanggung jawab mereka, tetap ini (Pesparani) harus jalan,” tegasnya.(*)



AMBON, 20 Maret 2018 - Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi daerah Maluku pada keseluruhan tahun 2018 diperkirakan berada di rentang 5,71% hingga 6,11%, sedikit meningkat dibandingkan pada keseluruhan tahun 2017 yang tumbuh 5,81%.

‘’Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan didorong oleh terus membaiknya dektor perikanan, seiring meningkatnya produksi dan ekspor perikanan. Investasi baru dalam sektor perikanan dan konstruksi terpantau meningkat mulai akhir tahun 2017 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2018,’’ ujar Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya yang disampaikan Asisten III Bidang Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku, Zulkifli Anwar pada acara Pembukaan Diseminasi Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional (Kekr) Provinsi Maluku Edisi Februari 2018, di Hotel Amaris, Selasa (20/3).

Menurut Sahuburua, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II - 2018, diperkirakan tumbuh stabil dalam rentang 5,86% - 6,26%.

‘’Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I - 2018 didorong oleh membaiknya kinerja Lapangan usaha Pertanian dan Perikanan,’’ imbuhnya.

Membaiknya Sub Sektor Perikanan, kata Sahuburua, didorong oleh kondisi cuaca yang membaik. Selain itu, harga udang internasional diperkirakan stabil dan harga tuna internasional diperkirakan meningkat pada 2018, berdasarkan analisis Food and Agriculture Organization (FAO).

‘’Pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2018 juga akan cukup terdorong dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, seiring adanya arus barang masuk yang meningkat di awal tahun,’’ tuturnya.

Untuk Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017, lanjutnya, terpantau relatif terkendali, yang ditunjukkan oleh penurunan angka inflasi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

‘’Realisasi inflasi Maluku tercatat sebesar 0,78%, atau menurun dibandingkan triwulan III-2017 yang tercatat sebesar 3,85%. Realisasi inflasi tersebut cukup terkendali dan masih berada di bawah sasaran inflasi Maluku tahun 2017 berdasarkan roadmap pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 4,5% ± 1% yang juga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional,’’ bebernya.

Sahuburua menyebutkan, rendahnya laju inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 dibandingkan triwulan sebelumnya dipicu oleh rendahnya Inflasi Kelompok Transportasi, khususnya pada subkelompok angkutan udara. Sejalan dengan meredanya inflasi pada kelompok angkutan udara, tekanan inflasi kelompok bahan makanan juga terpantau mereda.

‘’Dengan mempertimbangkan perkembangan harga di masyarakat dan risiko-risiko inflasi pada triwulan I-2018, laju inflasi Maluku untuk keseluruhan tahun 2018 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu berada dalam rentang 3,5% - 3,9%. Berdasarkan data inflasi sampai dengan Januari 2018, inflasi tahun kalender Maluku mencapai 0,58% atau secara tahunan mencapai 1,10%,’’ tandasnya. (*)




AMBON, 19 Maret 2018 - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir menegaskan kepada pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, agar memprioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan, yang sedang dihadapi Maluku saat ini.

Prioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang kita hadapi saat ini.

"Prioritas tersebut, termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguranc yang masih menjadi permasalahan mendasar kita di daerah. Serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),’’ ujar Sekda, pada pembukaan Forum Lintas Perangkat Derah Provinsi Maluku Tahun 2018, di Lantai 7, Kantor Gubernur, Senin (19/2).

Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian target RPJMD, diakuinya, kita masih diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan sesuai yang direncanakan.

’’Karena itu, saya juga berharap kepada pimpinan Perangkat Daerah, agar dapat mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN, yang tentunya disesuaikan dengan prioritas nasional yang ada di daerah, termasuk alokasi belanja tugas pembantuan serta afirmatif,’’ katanya mengingatkan.

Berkaitan dengan Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, Sekda katakan, telah diawali oleh Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

’’Sejalan dengan itu, penyelenggaraan forum ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran, dalam rancangan Renja Perangkat Daerah," tuturnya.

Selain itu, menurut Sekda, forum ini juga dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang telah dibahas pada Forum Perangkat Daerah.

Dia menyebutkan, sebagai bagian dari tahapan perencanaan, maka Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan membahas rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019.

Selain itu, lanjut Sekda, penyusunan rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

’’Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah agar memperhatikan target RPJMD agar bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaian target-terget tersebut,’’ harapnya.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019, tambah Sekda, tema pembangunan daerah yang diangkat yakni, “Pemantapan dan  Pemerataan  Pembangunan untuk  Pertumbuhan  Ekonomi Yang  Berkualitas Dalam  Rangka  mempercepat  Penurunan  Kemiskinan dan  Pengangguran  Secara  Berkelanjutan”.

Tema ini, kata dia, menitik-beratkan pada upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di daerah.

"Masalah tersebut antara lain, tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah, yang belum efektif dan efisien. Terbatasnya infrastruktur dan cakupan energ. Belum optimalnya pelayanan oendidikan dan kesehatan. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Termasuk, belum optimalnya iklim usaha dan investasi," bebernya.

Sekda menambahkan, masalah lainnya, yaitu belum berkembangnya budaya kreativitas, inovasi dan teknologi; rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah; belum optimalnya oemanfaatan penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung pulau-pulau kecil; ketimpangan antar wilayah; serta belum sinerginya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, Sekda menilai, penyusunan program dan kegiatan RKPD tahun 2019, harus diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang ada.

Prioritas tersebut, disebut Sekda, meliputi peningkatan kualitas pendidikan, Kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah; oeningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat; percepatan pembangunan infrastruktur; oercepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha; peningkatan ketahanan pangan; penataan ruang; percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan serta pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana; termasuk peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

‘’Untuk itu, sekali lagi saya tegaskan, perlunya sinegitas dan keterpaduan lintas perangkat daerah agar lebih ditingkatkan. Kita perlu fokus pada kelompok sasaran dan lokasi kegiatan yang membutuhkan penanganan besama sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing perangkat daerah,’’ tandasnya.(*)

 



AMBON, 18 Maret 2018 - Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Maluku, Zeth Sahuburua meminta agar kualitas sumber daya manusia dari Gereja Protestan Maluku (GPM) ditingkatkan.

"Supaya dimana saja berada, kita menjadi suatu kekuatan yang harus diperhitungkan," ujar Sahuburua pada Pembukaan Sidang ke-90 Klasis P.P. Lease, bertempat di Gedung Gereja Imanuel Jemaat GPM Wassu, Pulau Haruku, Maluku Tengah, Minggu (18/3).

Sahuburua katakan, hal ini bisa disinkronkan dengan program pemerintah di waktu yang akan datang.

"Program kita yang paling utama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ke depan kita punya persaingan luar biasa. Dengan masuknya masyarakat ekonomi ASEAN, itu sangat berat. Malah di Negara-negara ASEAN itu sudah diajarkan bahasa Indonesia," tuturnya.

Menurut Sahuburua, kenapa mereka mengajarkan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, Belanda dan Prancis, karena mereka akan datang ke Indonesia yang jumlah penduduknya 262 juta dan itu menjadi potensi pasar yang sangat besar di antara negara-negara ASEAN.

Atas dasar itu Sahuburua meminta, gereja harus mempersiapkan potensi sumber daya manusianya. ‘’Jangan pada satu ketika, kita bukannya menjadi tuan di negeri sendiri, tapi malah menjadi hamba di negara sendiri," tandasnya.

Selanjutnya Sahuburua menjelaskan, mengapa dirinya sering menyebutkan Pulau-pulau Lease patut diperhitungkan. "Sebab di saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, ada 8 provinsi yang lahir. Waktu itu ada provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Sulawesi (Celebes), Nusa Tenggara Timur (NTt), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sunda Kecil dan Maluku," terangnya.

Pada saat itu lanjut Sahuburua, Provinsi Maluku dengan Gubenurnya Johanes Latuharhari, asal Pulau Haruku. "Itu bukti Lease punya kekuatan orang pandai yang luar biasa. Oleh karena itu, saya katakan biar kecil dalam hal jumlah tapi dia besar dalam kualitas berpikir," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Maluku ini juga meminta agar Sinode bisa mandiri. Mandiri dalam segala hal. Sebab kemandirian itu sangat penting dalam membangun sikap, membangun kebersaman, membangun persaudaraan, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan dalam menciptakan program-program yang ada kaitannya dengan pembangunan bangsa ini.

Dia meyakini, program-program yang akan dibahas dalam sidang selama dua hari ini, akan baik bagi anak-anak muda di waktu yang akan datang.

"Sekali lagi tingkatkan kualitas mereka, dan bagaimana supaya gereja bisa berhubungan dengan pemerintah. Karena pemerintah tanpa gereja juga tidak bisa. Demikian juga dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Kita butuh semua. Kita butuh Muslim, kita butuh Kristen, kita butuh Hindu dan Budha. Bangsa Indonesia ini datang dari berbagai latar belakang sub kultur yang berbeda tapi kita semua satu dalam Bhineka Tunggal Ika,’’ paparnya.(*)


AMBON, 15 Maret 2018 - Pemerintah provinsi Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Dirjen informasi dan komunikasi, kementrian  Komunikasi dan Informatika yang telah menyelenggarakan forum dialog bidang kemaritiman, yang berlangsung di Swiss Bell Hotel, kamis (15/3).

Kegiatan yang diselenggarakan dengan tema "Optimalisasi Pengelolaan Potensi Kepulauan" ini dihadiri Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang diwakili staf ahli bidang pembangunan, ekononomi dan keuangan setda Maluku Rony Tairas, Dirjen Informasi dan komunikasi Rosarita Niken Widiastuti yang diwakili kasubdit layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional Hipo Layanan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Froena Koedoeboen.

Plt Gubernur dalam sambutannya, mengatakan Indonesia yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan gagasan strategis tersebut, dengan menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta keamanan maritim.

Namun menurutnya, dengan luas wilayah yang besar, ada sejumlah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya sektor kemaritiman, dengan demikian perlu ada kapasitas pemerintah dalam mengelola kekayaan sumber daya alam.

"Pengelolaan yang baik akan membawa manfaat yang sangat besar untuj kesejahteraan masyarakat secara umum. disamping itu, perlu juga memastikan jaminan keamaan laut Indonesia dari ancaman perubahan iklim dan aksi kriminal,"ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik, agar hasiln dari kegiatan ini dapat diterapkan pada lingkup tugas dan pengabdian masing-masing, khususnya aparatur kualitas teknis terkait. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan potensi sumber daya kelautan ke depan, khususnya sumber daya kelautan di provinsi Maluku.

"kiranya dukungan dan subangsih peserta dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan daerah ini,"harapnya.

Sementara itu, Dirjen Informasi dan komunikasi Rosarita Niken Widiastuti yang diwakili kasubdit layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional Hipo Layanan, mengatakan saat ini pemerintah indonesia tengah berupaya mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara maritim dan bercita-cita menjadi poros maritim dunia.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, jelasnya Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut fan potensi kepulauan Indonesia dengan memfokuskan pembangunan yang mendukung kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan.

Apalagi menurutnya potensi laut Maluku yang terdiri dari ikan pelagis, demersal dan biota laut lainnya memiliki nilai ekonomis tonggi, serta wilayah Maluku terdapat 969 jenis kerang-kerangan yang perlu dikembangkan dalam mendukung pembangunan industri perikanan di daerah ini.

"Potensi kekayaan laut tersebut sangat penting sesuai program bapak Preisiden membangun Indonesia dari laut,"ujarnya.

Untuk itu, melalui forum dialog bidang kemaritiman ini dapat berguna bagi kemajuan dan perkembangan wilayah dan  masyarakat Maluku, khusunya kota Ambon.

"Kepada peserta pergunakanlah forum ini sebagai ajag dialog dan diskusi terbuka untuk kemajuan kita bersama, untuk membawa Maluju dan secara luas Indonesia lebih maju dalam bidang kemaritiman,"pungkasnya(*)

 

AMBON, 15 Maret 2018 - Guna mencari masukan dan saran bagi penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik.

Sebagai pembicara dalam forum tersebut yakni, Selain Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anthonius Sihaloho, ikut berbicara pada forum yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku ini,  Ketua DPRD Maluku Said Mudzakir Assagaff. 

Sedangkan para peserta yang hadir antara lain mewakili berbagai unsur terkait, mulai dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemeringah Provinsi (Pemprov) Maluku, pimpinan instansi vertikal, perwakilan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin Bin Tahir dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yakni Rancangan Awal RKPD dibahas bersama kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

‘’Dengan demikian, Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam mengawali perencanaan pembangunan yang mesti dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah,’’ ujar Sekda.

Dia katakan, Forum Konsultasi Publik ini, bertujuan untuk membahas rancangan awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2019. 

‘’Selain itu, penyusunan rancangan awal RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019, dan pada tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD,’’ tuturnya.

Disamping itu, kata Sekda, salah satu masukan penting dalam proses penyusunan RKPD yakni, pada tahapan ini pokok-pokok pikiran dari DPRD. Karena itu dirinya berharap kepada DPRD Provinsi Maluku dapat melakukan penyesuaian masa reses di awal tahun agar dapat diitegrasikan dalam penyusunan rancangan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019.

‘’Saya juga berharap melalui Forum Konsultasi Publik ini semua pemangku kepentingan, instansi vertikal dan perangkat daerah agar dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD tersebut,’’ imbuhnya.

Lebih jauh Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun 2017, maka dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus diatasi antara lain; tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi, cakupan peningkatan sumber daya manusia belum merata antara lain cakupan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan dan perdagangan serta investasi belum berimplikasi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia juga menyebutkan sejumlah permasalahan lain, yakni cakupan terhadap infrastruktur dasar antara lain listrik, air bersih, sanitasi perumahan belum merata, akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan belum optimal dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana.

Untuk mengatasi masalah mendasar tersebut, lanjut Sekda, maka tema untuk RKPD Tahun 2019 yakni: ‘’Pemantapan dan Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Dalam Rangka Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran Secara Berkelanjutan,’’.

‘’Melalui tema ini, saya harapkan agar upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas program dan kegiatannya pada tahun 2019. Saya juga harapkan kepada pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku agar memperioritaskan program kegiatan yang mengarah pada penyelesaian masalah pembangunan yang sedang kita hadapi saat ini serta pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Maluku,’’ tegasnya.

Terhadap pimpinan instansi vertikal yang berada di Provinsi Maluku, Sekda juga berharap agar senantiasa peka dan responsife terhadap permasalahan daerah yang sedang di hadapi.

Berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, lanjut Sekda, maka penyusunan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang meliputi : 1) Peningkatan kualitas pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Inovasi Daerah, 2) Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, 3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, 4) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 5) Peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, 6) Peningkatan ketahanan pangan, 7) Penataan ruang, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kawasan Rawan Bencana, dan 8) Peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian.

‘’Prioritas pembangunan daerah yang saya sebutkan diatas dapat di implementasikan dalam proses perencanaan terutama bagi Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku,’’tandasnya

Sementara itu, dari hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019 mendatang,  tercetus rekomendasi berupa Berita Acara Kesepakatan yakni: 1) Program dan kegiatan mengutamakan kebutuhan dasar yang secara langsung menyentuh hajat hidup orang masyarakat Provinsi Maluku, 2) Program kegiatan yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan berdampak bagi penurunan kemiskinan dan pengangguran dalam arti luas, 3) Program dan kegiatan yang mempercepat pencapaian target RPJMD sektoral, 4) Program dan kegiatan RKPD harus konsisten dengan RPMD serta selaras dengan Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional. (*)

AMBON, 13 Maret 2018. Menanggapi maraknya pemberitaan di media sosial (medsos) yang simpang siur dan keliru, terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku,     memberikan penjelasan dengan mengutip pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal ((Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.


Dalam release Dirjen yang dikutip Jeremias tersebut menjelaskan, data kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses.  


‘’Hal ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat luas agar diperoleh persepsi yang benar. Secara teknis pemanfaatanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persayaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el,’’ungkap Uweubun.
Menurutnya, pemberian hak akses diawali dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU), dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini semata-mata dimaksudkan guna mengamankan data kependudukan yang diakses dn tidak disalahgunakan oleh Lembaga Pengguna. Lembaga pengguna diikat ketat oleh UU dan Permendagri serta perjanjian kerjasama dengan tujuan menggunakan data kependudukan secara benar dan bertanggungjawab.


‘’Pelaksanaan akses datanya dilakukan dengan cara yang sangat ketat melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host, dibangun dashboard data untuk memonitor ‘’siapa sedang mengakses siapa’’ paparnya.
Khusus koneksi untuk registrasi kartu prabayar dengan NIK dan No KK, jelas Uweubun, hanya menyatakan ‘’sesuai ‘’atau ‘’tidak sesuai’’ bukan memberikan data kependudukan. Perlu saya garisbawahi bahwa metode self registrasi kartu prabayar yang dilakukan oleh masyarakat ke masing-masing operator seluler menggunakan verifikasi dan validasi NIK dan No KK yang outputnya berupa sesuai atau tidak sesuai bukan memberikan data kependuduan. Sehingga dapat dipastikan tidak ada data yang bocor dari Dukcapil.


‘’Terlepas masih adanya pro dan kontra baik yang diungkapkan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, namun tetap program registrasi ini harus kita dukung dan laksanakan secara benar san baik karena hal ini semata-mata guna kepentingan kenyamanan dan keamanan bangsa dan Negara serta mencegah dari perilaku-perilaku jahat seperti penyebar hoax, hate speech, pemutar balikan fakta dari yang sebenarnya, penipuan melalui SMS dan Telepon yang berujung pada merugikan kepentingan bangsa dan Negara,’’jelas Uweubun.


Lebih jauh dikatakan, berkenaan dengan berita adanya kebocoran data, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada data yang bocor dari Dukcapil Kemendagri. Yang teridentikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebarluaskan NIK dan No KK ke medsos, sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan No KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Disamping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di upload di medsos oleh pemiliknya sendiri.


‘’Saya juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dan dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain secara tanpa hak, tidak wajar dan tidak pantas serta apabila itu terjadi maka agar dilakukan Unreg terhadap nomor-nomor yang bukan miliknya,’’ingatnya.
Sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data prbadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp.25 juta sebagaimana  diatur dalam Pasal 95A UU No 24 Tahun 2013 tentang Adminduk.


‘’Bagi penduduk yang sudah melakukan registrasi kartu prabayar tidak perlu mengganti Kartu Keluarga (KK). Data anda aman. Saya perlu tegaskan hal ini untuk  mengklarikasi berita hoax yang isinya,’’Penduduk yang sudah registrasu kartu prabayar agar mengganti KK’’tandasnya. (**)



AMBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyelenggaraan Konferensi Musik Nasional (KAMI) di Ambon yang merupakan Ibukota Provinsi Maluku, para insan musik Indonesia dapat membentuk ekosistem musik nasional, yang akan menghilangkan segala hambatan karya cipta musik nasional.

Melalui video unggahannya di akun media sosial Instagramnya, Jumat (9/3), selain menyampaikan selamat Hari Musik Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Maret, Presiden Jokowi katakan, "Musik bukan sekadar untuk dinikmati, namun haruslah kita jaga keberadaannya".

Pada videonya itu Jokowi juga menyebutkan, rentang musik nasional dari Sabang sampai Merauke, mencerminkan rasa toleransi kerukunan dan keharmonisan suasana kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

"Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaannya secara global. Ayo dukung musik nasional," ajak Presiden Jokowi.

Senada dengan Presiden Jokowi, Elfonda Mekel alias Once, salah satu penyanyi populer Indonesia menyebutkan, pelaksanaan even Konferensi Musik Indonesia di Kota Ambon, Maluku, sebagai tonggak sejarah.

Konferensi yang digelar selama tiga hari ini (Rabu hingga Jumat), diyakininya bisa berkontribusi bagi perbaikan ekosistem bermusik di Kota Ambon, Provinsi Maluku bahkan di Indonesia.

"Dengan begitu, musik bisa lebih diandalkan untuk kehidupan pegiat musik, musisi, artis, penyanyi menjadi lebih baik, dan bisa juga musik menjadi inspirasi bagi Indonesia," ujar mantan vokalis group Band Dewa 19 ini, usai penutupan Konferensi Musik Indonesia, di Taman Budaya Ambon, Jumat (9/3).

Menyinggung tentang upaya mendorong Ambon menjadi Kota Musik Dunia, Once mengakui, musik sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat di Kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya.

"Kita bisa lihat banyak sekali bakat di daerah ini. Para anak mudanya juga sangat hebat dalam bernyanyi dan bermusik. Jadi wajar Kota Ambon disebut Kota Musik," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang dimintai komentarnya di sela-sela berlangsungnya Konferensi Musik Indonesia, mengaku sangat mengapresiasi penyelenggara Konferensi Musik Indonesia digelar di Kota Ambon, yang merupakan ibukota Provinsi Maluku ini.

Event nasional ini, menurut Sahuburua, merupakan salah satu momen yang sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Ambon mendorong kota ini sebagai Kota Musik Dunia versi  UNESCO.

Pemerintah Provinsi, diakuinya, turut mendorong gagasan Pemerintah Kota Ambon tersebut, yang tentu kelak akan berdampak pada peningkatan perekonomian di daerah ini.

"Saya selama dua hari mengikuti betul pertemuan ini. Dan sangat menghaturkan banyak terima kasih kepada para penyanyi, musisi, pencipta lagu, produser serta pihak-pihak terkait dalam dunia musik, yang mau berbagi pendapat dan masukan pada konferensi ini," demikian Sahuburua.(*)

Saturday, 10 March 2018 15:13

Festival Musik KAMI 2018

Ambon 9 Maret 2018, Puncak Acara Konferensi Musik Indonesia di tandai dengan Festival Musik KAMI 2018. Acara ini dimeriahkan oleh Musisi-Musisi Hebat Indonesia .

Ambon 9 Maret 2018 di Taman Budaya, Ambon menjadi hari terakhir berlangsungnya Konferensi Musik Indonesia dalam rangka merayakan Hari Musik Nasional  9 Maret 2018. Sejumlah kesepakatan dihasilkan dalam Konferensi Musik Indonesia (KAMI) yang hasilnya dibacakan oleh ketua Konferensi Musik Indonesia, Glenn Fredly.

Presiden Joko Widodo sendiri ikut menyambut perayaan Hari Musik Nasional yang berlangsung hari ini dengan mengirim sebuah video ucapan selamat melangsungkan Konferensi Musik Indonesia dan merayakan Hari Musik Nasional yang bertepatan dengan hari lahir Wage Rudolf Soepratman, pencipta lagu kebangsaan.

"Musik kita jaga keberadaannya. Semoga eksistensi musik nasional lebih diakui keberadaannya secara global. Hidup tanpa musik terasa hambar," kata Presiden dalam cuitannya yang diunggah hari ini, Jumat, 9 Maret 2018.

Melalui video yang disertakan dalam cuitannya itu, Presiden juga berharap agar dengan diselenggarakannya Konferensi Musik Indonesia yang perdana digelar pada 7-9 Maret 2018 di Ambon, insan musik Indonesia mampu merumuskan dan memperjuangkan musik Indonesia agar terus berkembang dan diakui eksistensinya di ranah global. 

Berikut adalah hasil Deklarasi Konferensi Musik Indonesia:

Keberlangsungan musik Indonesia seluruhnya bertumpu pada kemajuan ekosistemnya, yakni segenap pola interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam dunia musik Indonesia. Tanpa usaha pemajuan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari pelindungan, pengembangan, sampai dengan pemanfaatan musik, serta pembinaan segenap sumber daya manusia di dalamnya, tidak akan ada kehidupan permusikan yang sehat. Tanpa itu, tidak akan tumbuh iklim penciptaan musik yang berakar pada konteks nyata perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tanpa itu, tidak akan terwujud pula peningkatan harkat, martabat dan citra musik Indonesia di kancah internasional. Pemajuan ekosistem musik Indonesia sebagai sarana komunikasi antar budaya akan menjadi lokomotif perekat kehidupan bangsa menuju perdamaian abadi. Seluruh hal tersebut bermuara pada komitmen kerja bersama yang melibatkan seluruh lembaga, pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang musik.

Atas dasar itu, kami dengan ini menyatakan kerjasama-kerjasama strategis antara para pemangku kepentingan di bidang musik dan pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan dua belas rencana aksi berikut ini:

1. Segera mewujudkan sistem pendataan terpadu musik Indonesia yang melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian serta pusat-pusat data milik masyarakat dengan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang musik Indonesia.

2. Mengarusutamakan musik dalam pendidikan nasional dan diplomasi budaya Indonesia untuk memperkaya bentuk-bentuk pemanfaatan musik sebagai ekspresi budaya, aset ekonomi dan pembentuk karakter bangsa.

3. Meningkatkan apresiasi dan literasi musik melalui penguatan dan standarisasi kurikulum pendidikan musik di sekolah dasar dan menengah serta peningkatan kompetensi pengajar musik di sekolah.

4. Membangun pendidikan musik Indonesia yang relevan dengan konteks lokal setiap daerah di Indonesia guna melahirkan para pencipta, para pekerja musik dan para akademisi musik.

5. Mendorong terwujudnya keadilan gender dalam musik Indonesia melalui pemberlakuan klausul yang responsif gender dalam kontrak kerjasama dengan musisi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan serta pemberlakuan aturan yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.

6. Mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme distribusi digital yang memastikan terjaminnya akses yang transparan, berbasis waktu-nyata, dapat diandalkan, serta melindungi karya cipta musik Indonesia.

7. Mendorong terwujudnya infrastruktur pertunjukan, pendidikan dan produksi musik yang memenuhi standar kelayakan, relevan dengan budaya lokal dan menjamin terwujudnya akses yang meluas, merata dan berkeadilan.

8. Mendorong pelindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik.

9. Meningkatkan kesejahteraan musisi Indonesia melalui pembentukan sistem penentuan tarif royalti nasional, mekanisme pembagian royalti yang berkeadilan, sistem pemantauan, mekanisme penegakan hukum atas setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual musisi, serta penetapan standar upah minimum musisi.

10.Mendorong peningkatan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap musik Indonesia melalui penyebarluasan wawasan sejarah musik dan kritik musik yang dimotori oleh jurnalisme musik yang profesional.

11. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pemangku kepentingan di bidang musik dan pendidikan musik dengan memperbanyak jumlah lembaga pendidikan musik dan manajemen musik, serta sinkronisasi lembaga sertifikasi kompetensi dan profesi di bidang musik yang mengacu pada kekhasan kondisi Indonesia.

12. Mendorong terwujudnya tata kelola industri musik Indonesia masa depan dengan peningkatan profesionalitas manajemen musisi, label dan penerbit musik melalui pembagian peran yang jelas guna mendorong kreativitas dan produktivitas musisi.

Ambon, 9 Maret 2018 Konferensi Musik Indonesia

(sumber:https://qubicle.id/story/deklarasi-konferensi-musik-indonesia-2018 )

Page 9 of 46

Iklan Layanan Masyarakat

asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top