Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Wednesday, 11 January 2017 01:04

Perkembangan Hoax Di Maluku Masih Normal

AMBON - Perkembangan berita bohong (Hoax) di Maluku dan Kota Ambon terkait dengan proses politik menyongsong Pemilukada 15 Februari 2017 masih normal saja atau tidak ada pengaruhnya, karena masyarakat Maluku dan Kota Ambon sudah pandai berpolitik dan menganut budaya Pela Gandong.

Walaupun demikian masyarakat di Maluku dan Kota Ambon diminta untuk selalu waspada terhadap berita hoax yang mungkin saja muncul di medsos,"kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Roy Halattu di Ambon, Rabu (11/1/2017).

Menurut Halattu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah tantangan dari media sosial (medsos) dan media online, yang sering menyampaikan berita-berita bohong (hoax) yang dapat mengganggu ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait dengan berita hoax atau berita bohong kita harus bisa mengklasifikasi, karena berita hoax itu terdapat unsur provokasi atau adu domba yang mengarah kepada unsur SARA, Teroris, Politik dan sebagainy.

Dikatakan, medsos merupakan tantangan yang lebih dasyat saat ini sehingga sebagai warga negara kita harus lebih bijak dan dapat mengklasifikasi semua berita yang muncul di medsos.

Dia berharap, masyarakat Maluku tidak boleh terprovokasi dengan berita-berita hoax yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, serta kita harus pandai dan bijaksana dalam mengklasifikasi berita-berita yang muncul di medsos dan media online yang ada di daerah seribu pulau ini.

"Intinya adalah NKRI adalah harga mati, sehingga apapun berita yang disampaikan ke publik harus dicermati dengan baik dan bijaksana,"ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Malawat Kepala Bidang Telematika Dinas Kominfo Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (11/1/2017). Masyarakat Maluku dan Kota Ambon selalu dihimbau untuk memanfaatkan Internet Sehat dengan benar dalam mengakses semua informasi lewat Media Sosial (Medsos), untuk menangkal adanya berita bohong (Hoax)," Menurutnya, Pemerintah Pusat menyediakan fasilitas internet untuk masyarakat di Maluku guna dapat mengakses semua perkembangan informasi di daerah ini, namun harus secara sehat dan jangan mengarah kepada provokatif.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku sudah melaksanakan program Desiminasi Informasi Internet Sehat yaitu bagaimana masyarakat di Maluku dapat menggunakan fasilitas internet secara sehat dan benar.

Selama tahun 2016 lalu program Desiminasi Informasi Internet Sehat sudah dilaksanakan oleh Diskominfo Maluku kepada masyarakat di beberapa Desa, Sekolah dan Pondok Pesantren.


Dikatakan, dengan menggunakan mobil keliling Internet pihaknya sudah melakukan sosialisasi Internet Sehat di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan beberapa kecamatan di Kota Ambon.

Tujuan desiminasi informasi Internet Sehat adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan internet secara benar, dan kewenangan untuk memblokir konten pada media sosial yang nakal ada pada Menkominfo RI jika ada laporan masyarakat, sedangkan Diskominfo Maluku tidak mempunyai kewenangan itu.

Sudah ada tim terpadu di Menkominfo RI yang bekerjasama dengan Polri dalam menangani Situs-situs nakal, sementara di Maluku dalam waktu dekat baru akan dibentuk tim terpadu dimaksud.(TM02)

 

Ambon_PPID, Di Tahun 2017 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan. Hal Untuk itu seluruh aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dituntut komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Walikota Ambon Ir. Frans. J. Papilaya, M.Si dalam arahannya,  saat memimpin apel perdana aparatur Pemkot tahun 2017, Selasa (3/1) di Balai Kota Ambon.

“Kita terus berkomitmen untuk meningkatkan target opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2016,menjadi WTP di tahuni ni,” kata Papilaya.

Selain itu, terkait dengan program kerja dan target yang akan dicapai di tahun 2017 ini, Penjabat Walikota mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan sejumlah pejabat EselonII, Eselon III, dan eselon IV pada organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, dirinya mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dirinya secara khusus member apresiasi terhadap tingkat kehadiran aparatur Pemkot Ambon di hari pertama kerja tahun 2017 yang mencapai 97 persen.

“Ini merupakan pertanda yang baik bahwa aparatur Pemkot Ambon sudah siap melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani warga kota Ambon,” katanya.

Usai apel memimpin apel perdana, Penjabat Walikota Ambon bekesempatan bersilahturahmi dengan semua pegawai pada masing-masing SKPD, yang didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Drs. B. Selanno, M.Si (DL/HT)

 

Assagaff: “Perjuangan Martha Christina Tiahahu Spirit Bagi Kaum Perempuan ”

Ambon, -

Keberadaan Martha Christina Tiahahu sebagai spirit perjuangan para wanita agar bisa tampil sejajar dengan kaum pria dalam birokrasi, dan keterlibatannya dalam kancah perjuangan melawan ketidakadilan, penindasan.

Demikian disampaikan oleh Gubenur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam sambutannya disela-sela acara upacara dalam Rangka Peringatan Hari Martha Christina Tiahahu ke-199 di Tugu Martha Christina Tiahahu, Karang Panjang Ambon, 2/1/2017.

Dikatakannya lagi, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012/TK/Tahun 1969, Tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Perlu diketahui, Pahlawan Nasional Martha Christina Tiahahu yang lahir di Nusa Laut , 4 Januari  1800 merupakan sosok perempuan yang selalu menopang perjuangan Ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu serta Kapitan Pattimura pada tahun 1817 melawan Belanda.

“ Martha Christina Tiahahu sosok perempuan yang selalu menopang perjuangan Ayahnya, dan ini menyelipkan nilai-nilai solidatas dan solidaritas dalam keluarga dimana anak dan orang tua merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Anak meneruskan perjuangan orang tua, generasi muda meneruskan perjuangan generasi sebelumnya hingga saat ini”, jelas Assagaff.

Untuk itu, Perjuangan Martha Christina Tiahahu dapat menjadi pendorong spirit bagi kaum perempuan terlibat didalam ruang publik, memberikan kontribusi bagi kemaslahatan bersama, dan tidak hanya terpaku diruang domestik.

Semangat rela berkorban yang ditunjukkan oleh Martha Christina Tiahahu, kata Assagaff,  jangan sampai redup karena terbuai dengan nilai-nilai yang bersifat individual, hedonis dan materialistic.

Jadi, ketika kita melihat Tugu Peringatan Martha Christina Tiahahu yang berdiri tegak melawan badai tantangan, kita harus berjuang di era globalisasi agar masa depan semakin cerah, pintannya. (**)

 

 

 INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Thursday, 10 November 2016 03:16

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2016

Badan Nasional Penanggulangan Trorisme RI (BNPT) bekerja sama read more

Ambon- Badan Nasional Penanggulangan Trorisme RI (BNPT) bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPP) Maluku, menggelar Sosialisasi (Dialog) Desiminasi Peliputan dan Peningkatan Profesionalisme Media Dalam Meliput Isu-Isu Terorisme di Maluku, berlangsung di Aula UKIM Ambon, Kamis (3/11/2016).

Peserta Dialog berasal dari perwakilan pers di Maluku, perwakilan Mahasiswa, perwakilan Humas Polda Maluku, perwakilan Dinas Kominfo Maluku, perwakilan Humas Pemkot Ambon dan perwakilan Humas Provinsi Maluku.

Sekretaris FKPP Maluku Pdt Ade Manuhutu, S.Th. SE membuka dengan resmi Dialog tersebut mangatakan, Provinsi Maluku sangat berbeda dengan tempat lain di Indonesia namun bukan berarti tidak ada terorisme.

Dikatakan demikian, karena perilaku radikalisme ada dimana-mana orang yang radikal belum tentu terorisme, tetapi orang yang terorisme pasti radikal yang ujung-ujungnya adalah tindakan kekerasan.

Untuk diketahui, FKPP di Maluku belum bisa mendeteksi adanya radikal dan terorisme di daerah ini, namun demikian pihaknya selalu memberikan pencegahan dan selalu mendapat dukungan dari komponen masyarakat, pemuda, dosen, dan lain-lain.

Terhadap dialog ini kata Manuhutu, ada 13 pedoman sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2015, harus dimiliki oleh wartawan dalam meliiput dan menulis sebuah berita terorisme, salah satunya adalah informasi/berita teroris harus jelas sumbernya bukan beritanya sudah naik baru kemudian dilakukan konfirmasi.

Diharapkan, dialog ini dapat memberikan masukan dan pengalaman agar wartawan semakin lebih arif dan bijaksana dalam tugas peliputan isu terorisme di Maluku.(***)

img_518711

Ambon,

Tanggal 29 Oktober 2016 menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh masyarakat kota Ambon dimana hari tersebut dijadikan sebagai peringatan “Hari Musik Ambon”

  Demikian disampaikan Penjabat Walikota Ambon, Ir. Frans J. Papilaya, M.Si dalam sambutannya pada pencanangan Ambon menuju Kota Musik Dunia, Sabtu (29/10) di Lapangan Merdeka.

“Tanggal 29 Oktober 2016 menjadi tonggak sejarah baru bagi kebangkitan musik Ambon dalam kancah pembangunan nasional yang berdimensi Internasional karena itu tidak berlebihan maka tanggal ini dijadikan sebagai peringatan Hari Musik Ambon,” katanya.

Papilaya menjelaskan di tahun 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) RI menggagas konsep program untuk menjadikan Ambon Sebagai Kota Musik Dunia versi UNESCO, dimana musik menjadi instrumen pembangunan guna mendatangkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

img_5231Papilaya mengakui untuk menjadi kota musik dunia tentunya diperlukan proses yang panjang, apalagi dengan berbagai keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki kota Ambon, maka bantuan maksimal dari BEKraf RI sangat diharapkan.

 “Pemerintah dan masyarakat Kota Ambon menyambut dengan gembira dan menaruh harapan program ini akan mendapat dukungan dari BEKraf dan Pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bekraf RI, Triawan Munaf, mengatakan Ambon identik dengan musik, oleh sebab itu sudah tepat apabila kota ini dicanangkan sebagai kota musik di Indonesia dan diakui juga oleh dunia.

“Hanya Ambon yang memiliki brand sebagai kota musik. Kota-kota lain di Indonesia sudah dihimbau agar tidak memakai brand tersebut,” tukas Munaf. (RA/MT)

Ambon, 

Tim Komisi VIII DPR-RI yang berkunjung ke Maluku menyerahkan sejumlah bantuan dari kementerian yang merupakan mitra kerjanya kepada pemerintah provinsi senilai Rp 2,2 miliar.

Bantuan sosial tersebut diserahkan Ketua Tim Komisi VIII DRP-RI, Achmad Mustaqim dan diterima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Ambon, Selasa (1/11).

Bantuan yang diserahkan di antaranya Rp1,5 miliar dari Kementerian Agama, di mana peruntukan dan penggunaannya akan diatur oleh Pemprov bersama Kanwil Kementerian Agama Maluku.

Sedangkan sisanya Rp 746 miliar berasal dari Kementerian Sosial untuk membiayai sejumlah program rehabilitasi sosial di Maluku, diantaranya bantuan asistensi kelompok lanjut usia (Aslut) tahun 2016 sebesar Rp 360 juta kepada 900 lansia terlantar. Masing-masing lansia menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu per orang selama dua bulan.

Selain itu bantuan kebutuhan pokok senilai Rp 15 juta kepada 100 orang Lansia atau Rp 150 ribu per orang, bantuan asistensi sosial sebesar Rp 181 juta kepada 300 penyandang disabilitas berat, di mana masing-masing memperoleh Rp 300 ribu selama dua bulan.

Begitu juga bantuan kebutuhan anak tahun 2016 sebesar Rp 40 juta dan dibagikan kepada 200 anak masing-masing sebesar Rp 200 ribu per orang selama satu tahun dan bantuan usaha ekonomi produktif sebesar Rp 150 juta untuk disalurkan kepada 30 orang korban penyalahgunaan napza, masing-masing sebesar Rp 5 juta per orang.

Ketua Tim Komisi VIII, Achmad Mustaqim berharap bantuan yang diserahkan tersebut, dapat membantu penanganan berbagai masalah sosial di Maluku, terutama mengurangi beban penyandang masalah sosial.

"Khusus bantuan dari Kementerian agama, kendati pemanfaatannya akan diatur oleh kanwil Kementerian Agama di Maluku, tetapi diharapkan dapat berdampak memperkuat jati diri Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama," katanya.

Menurutnya, Komisi yang dipimpinnya selalu memanfaatkan kunjungan ke daerah untuk menyerahkan berbagai bantuan dari kementerian terkait yang menjadi mitra kerjanya, sehingga diharapkan dapat berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi.

Wagub Zeth Sahuburua mengapresiasi bantuan kementerian terkait yang diserahkan dan berharap komisi VIII dapat memperjuangkan aspirasi dan rencana pembangunan yang diprogram pemerintah provinsi Maluku di masa mendatang.

Menurutnya, perkembangan pembangunan di Maluku yang semakin pesat, tidak terlepas dari berbagai masalah sosial yang terjadi, terutama peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, bertambahnya para penyandang masalah sosial serta kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak.

Selain itu, Maluku juga telah dipetakan oleh BNPB sebagai salah satu daerah yang rentan bencana alam gempa bumi dan air pasang (tsunami) karena terletak pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yakni Pasifik, Indo Australia dan Eurasia.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.

Di samping itu juga rawan bencana banjir dan tanah longsor sebagai akibat perubahan musim timur dan barat, maupun pengaruh iklim dari negara tetangga Australia.

"Karena itu kami berharap perhatian serius pemerintah pusat terhadap kondisi di Maluku dengan melakukan berbagai langkah antisipasi bencana alam, sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban jiwa maupun harta benda saat terjadi bencana," katanya. (TM)

Wednesday, 02 November 2016 06:49

Search

Page 41 of 50

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 

INFO BMKG

Top