Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin


AMBON - Jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar penyelenggara pesta demokrasi menghindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang selama melaksanakan tugas.

"Hal penting yang mesti dikawal saat ini adalah, jalannya pelaksanaan pilkada serentak, baik Pilkada Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, karena akan menentukan masa depan pemerintahan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang " ujar Gubernur Assagaff, sesaat setelah acara Serah Terima Pelaksanaan Tugas antara dirinya dengan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (23/6).

Lebih lanjut dia katakan, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, dirinya ingin menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Panwaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar berdiri tegak, setegak-tegaknya di atas ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku.

"Hindari keberpihakan dan penyalahgunaan wewenang. Sebab saudara-saudara akan diperhadapkan dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaan, baik itu kepada institusi yang berwenang, kepada masyarakat dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur Assagaff.

Dirinya meminta agar pihak yang berwewenang memperhatikan berbagai hal-hal teknis yang ada di lapangan, dengan memberi pencerahan dan arahan secara tegas, independen, profesional kepada semua petugas pelaksana di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran internal KPU dan Bawaslu sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

“Saya menaruh perhatian kepada KPU dan Bawaslu, Panwaslu dan jajarannya, yang selama ini telah menunjukan kinerja yang konsisten dan terukur. Saudara-saudara tentu telah meletakan cara-cara berdemokrasi yang jujur, adil dan bermutu,” ucap Assagaff.

Pengalaman penyelengaraan pada pilkada-pilkada sebelumnya, mauupun pilkada di daerah lain di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga.Ini penting disampaikan, mengingat, bahwa Maluku dimasukan sebagai salah satu provinsi dengan kategori daerah rawan konflik pilkada oleh Bawaslu Pusat.

“Ini sinyal dan peringatan. Karena itu harus disikapi dengan benar dan juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar-benar pula,” ingat Assagaff.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada aparat keamanan untuk benar-benar memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya maupun Sapta Marga serta sumpah prajurit.

“Itu adalah komitmen serta integritas diri yang mesti saudara-saudara pegang teguh. Sebab dari situlah harkat dan martabat sebagai seorang penjaga Negara dipertaruhkan. Dan di sanalan terletak sumber perjuangan dan nilai-nilai kejuangan yang mulia bagi negara bangsa dan daerah,” ujar Assagaff.

Untuk para bupati/walikota, dirinya juga berharap dapat berkoordinasi dan mengawasi  setiap perkembangan situasi keamanan dan ketertiban umum memasuki masa tenang, terutama pada hari pencoblosan maupun pada saat perhitungan suara.

“Pemerintah daerah (Pemda) tidak punya kewenangan untuk mengintervensi hal-hal teknis yang menjadi wilayah kerja penyelenggara, tetapi pemda wajib memfasilitasi dan mengkoordinasi instansi atau lembaga-lembaga manapun demi kusuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten/kota," paparnya.

Karena itu, menurut Assagaff, bila dibutuhkan, lakukanlah rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif, sehingga memungkinkan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak politik mereka secara baik, aman, lancar, bebas intimidasi dan demokratis.

Sebelumnya, Plt Gubernur Maluku yang adalah Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua dalam sambutannya menjelaskan,  sesuai konstitusi yang diamanatkan sebagai Plt Gubernur Maluku, maka dirinya telah menjalankan 5 tugas dan wewenang utama yakni, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada di daerah serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan pembahasan Ranperda,  melakukan pengisian dan pergantian pejabat, yang keseluruhannya telah diupayakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan seoptimal mungkin. 

Diakuinya, berkaitan dengan situasi keamanan semasa kampanye, dimana ditandai naiknya suhu politik maupun “gesekan” di tataran masyarakat, akan tetapi situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku tetap terjaga dengan baik, berkat dukungan aparat keamanan baik TNI maupun Polri serta peran serta seluruh elemen masyarakat.

Selaku Plt dirinya juga terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait dengan penyelenggaraan pilkada baik pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun pilkada Bupati/Wakil Bupati Maluku Tenggara dan pilkada Walikota/Wakil Walikota Tual.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu/Panwaslu yang mana puncak telah digelar Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan melibatkan KPU, Bawaslu/Panwaslu, Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura maupun seluruh Bupati/Walikota yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi kesiapan masing-masing daerah, dan semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah siap menyelenggarakan Pilkada,” terang Sahuburua.

Sedangkan terkait dengan aturan menjaga netralitas Birokrasi di pilkada, pihaknya juga telah mempertegas pada setiap kesempatan pembinaan, dengan memerintahkan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian agar bertindak profesional dan sesuai aturan apabila ditemui pelanggaran.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran serius netralitas ASN yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, Sahuburua katakan, koordinasi dan konsolidasi terus diperkuat melalui OPD masing-masing dengan cara merealisasikan program kerja secara efektif dan efisien, mendorong penguatan peran strategis, mengupayakan kerja yang inovasi, menciptakan peluang investasi, menambah daya saing daerah dari ekspor daerah serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Untuk beberapa moment strategis dalam hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Maluku kami laksanakan termasuk penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2017 yang telah ditetapkan sebagai PERDA, dan sekaligus mendapatkan apreasisi OPINI oleh BPK pada Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini prestasi membanggakan yang tekah 3 kali berturut-turut kita raih dalam masa kepemimpinan Maluku 2014-2019,” tandas Sahuburua.

Hadir dalam acara tersebut, Pangdam XVI Pattimura, Mayjen Suko Pranoto, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus, Pimpinan KPU/Bawaslu, Panwaslu, Ketua DPRD Maluku----, pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku.(*)

 

 

 

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)


AMBON-Tradisi Pukul Sapu atau Baku Pukul Manyapu, yang berlangsung setiap 7 Syawal di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, diharapkan bisa berkembang menjadi salah satu lokomotif penggerak sektor pariwisata di Maluku. 
“Melalui khasanah budaya tradisional ini, selain mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, dampaknya juga dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri,” demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua pada acara Pesta Buday Atraksi Pukul Sapu Lidi di Negeri Mamala, Jumat (22/6).  
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, sebut Sahuburua, memberikan apreasiasi kepada masyarakat, yang mampu menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada sekitar abad XVII ini.
Budaya pukul sapu lidi kata Sahuburua, memiliki nilai historis, antara lain dalam rangka mengenang perjuangan Kapten Tulukabessy beserta pasukannya melawan penjajahan VOC Belanda dalam perang Kapahaha (1643-1646 M), dimana perang ini untuk mempertahankan Benteng Kapahaha dari serbuan penjajah VOC yang ingin mendirikan markas VOC atau Kongsi Dagang Belanda di Teluk Sewatelu, Ambon.
“Pada konteks ini dapat dipahami, sesungguhnya budaya pukul sapu lidi memiliki nilai-nilai kejuangan, keberanian, kebersamaan dan persaudaraan yang sangat tinggi,” ucapnya.
Sejatinya, kata Sahuburua, sebagai anak cucu yang mewarisi budaya ini, khususnya masyarakat Mamala dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum atraksi ritual tersebut sebagai modal sosial kultural dalam rangka membangkitkan kembali semangat heroisme dan cinta tanah air, keberanian memperjuangkan hak dan kebenaran, kerelaan berkorban untuk kepentingan banyak orang, serta kelapangan jiwa untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI dan Kebhinekaan Tunggal Ika.
Dalam momentum ini, dirinya mengajak agar masyarakat untuk merevitalisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini. Sebab jika, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya sapu lidi ini hilang, maka sangat mungkin akan terjebak pada ritual yang kering dan hampa nilai atau absurd, dan secara sosiologis biasanya menimbulkan benturan kepentingan serta tubrukan-tubrukan sosial yang berakhir dengan konflik dan kekerasan.
“Sebaliknya jika, kita mampu mengawal dan mentranformasikan nilai-nilai yang di kandungnya, saya yakin wisata budaya sapu lidi ini akan semakin diminati oleh banyak orang, khususnya wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan income masayarakat untuk hidup sejahtera,” tutur Sahuburua.
Untuk itu, dirinya juga berharap, agar media massa dapat membantu memberitakan kepada masyarakat dunia bahwa Maluku, khususnya negeri Mamala saat ini, bukan lagi daerah konflik, tetapi telah bertransformasi menjadi daerah yang sangat aman, tempat bersemayam nilai-nilai kasih sayang hidup orang basudara.
“Karena itu, atraksi budaya pukul sapu ini harus dipromosikan hingga mendapat tempat dan dikenal luas secara nasional maupun internasional, karena dampaknya tidak hanya mendatangkan devisa bagi daerah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dua desa masing-masing Desa Mamala dan Desa Morela,” ucapnya.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir saat menghadiri acara dengan atraksi yang sama di Desa Morella, mengatakan, Maluku sebagai negeri Al-Mulukh, negeri raja-raja menyimpan kekayaan adat budaya yang melimpah. “Adat dan  budaya  itu patut dirawat dan dilestarikan sebagai pusaka hidup dari generasi ke generasi,” ungkap Thahir.
Disebutkan, Negeri Morella dan negeri-negeri di Jazirah Leihitu memiliki tradisi dan adat yang patut diapresiasi, sebab ditengah gencarnya modernisasi dan globalisasi, namun tradisi adat Pukul Manyapu ini masih tetap bertahan dan eksis. “ Itu berarti Pemerintah Negeri dan masyarakat adat memiliki ketahanan dan kekompakan dalam menjaga dan merawat praktek-praktek adat yang merupakan pusaka hidup,” terangnya.
Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah kabupaten Maluku Tengah selalu memgapresiasi dan akan terus mendukung pesta budaya atraksi pukul sapu lidi ini sebagai upaya melestarikan budaya dan adat istiadat serta nilai-nilai patriotism dan nilai-nilai agama untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan di negeri dan daerah serta pembangunan nasional.
“Untuk itu saya berharap agar masyarakat adat dan ahli waris di negeri Morella kiranya tetap peduli dalam memelihara dan melestarikan budaya pukul sapu lidi dengan sebaik-baiknya,” ungkap Leleury.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghargai dan melestarikan adat istiadat dan budaya, memelihara keamanan dan ketertiban, menjalin silaturahmi, menjadi pelopor dalam memantapkan toleransi hidup umat beragama serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Hadir dalam pesta budaya atraksi Pukul Sapu Lidi di Desa Mamala dan Morella, Kabupaten Maluku Tengah, Muspida Maluku, Forkopimda,  Wakil Bupati Maluku Tengah M.Leleury, Tokoh-tokoh masayarakat, tokoh adat, Said Assagaff, Mantan Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal (*)

(sumber dan foto : Humas Provinsi Maluku)

Thursday, 21 June 2018 16:10

Launching Pesparani Nasional 2018

 

     

     

 

 

Tuesday, 05 June 2018 03:10

Laporan IPK Maret 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Maret 2018

 

Laporan IPK Maret 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 03:05

Laporan IPK Februari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Februari 2018

 

Laporan IPK Februari 2018.xlxs

Tuesday, 05 June 2018 02:46

Laporan IPK Januari 2018

Berikut kami lampirkan Laporan IPK posisi Bulan Januari 2018

 

Laporan IPK Januari 2018.xlxs



AMBON - Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) I Tingkat Nasional, bakal dilaunching di Ambon pada tanggal 8 Juni mendatang, bertempat di Gedung Serba Guna Xaverius, Ambon. Saat ini persiapannya mencapai 75 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua kepada wartawan, usai memimpin Rapat Persiapan Menuju Sukses Pesparani I Tingkat Nasional Tahun 2018, di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (30/5).

“Direncanakan launching 8 Juni,  dimana Dirjen Bimas Katolik akan datang beserta Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LP3KN) dari Jakarta. Dan panitia telah siap. Tadi sudah menyampaikan laporan berupa gambaran pekerjaan sudah rampung kira-kira 75 persen,” ungkap Sahuburua.

Saat rapat, Sahuburua yang merupakan Ketua Umum Pesparani I Tingkat Nasional di Maluku, meminta agar panitia lokal juga berkoordinasi dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

“Koordinasi dengan walikota. Kalau boleh umbul-umbul setiap jarak 10 meter satu biar ramai,”katanya.

Dia menyebutkan ada lima hal yang harus menjadi perhatian, dan perlu segera disiapkan, yaitu pembangunan atau penyiapan lokasi, persiapan lomba yakni penyiapan gedung lomba dan perlengkapannya, jadwal pelaksanaan lomba, teknikal meeting dan sebagainya.

“Berkaitan dengan Dewan Juri, kami minta Dewan juri LPK3N tingkat nasional. Kalau yang berasal dari lokal harus yang berkualifikasi. Untuk ini juga, kita akan berkoordinasi untuk minta dari tingkat nasional dan ini juga harus menjadi perhatian serius,” tuturnya..

Untuk persiapan seminar atau Musyawarah Nasioanal (Munas), panitia juga akan berkoordinasi dengan LP3KN, sehingga baik LP3KN maupun panitian daerah punya tanggungjawab masing-masing.

“Baik LP3KN maupun panitia daerah masing-masing punya tanggung jawab sehingga semuanya berjalan dengan baik dan manfaatnya untuk daerah Maluku terlihat. Saya juga minta agar dalam seminar kita sampaikan masalah pembangunan  daerah Maluku,’’ paparnya.

Sahuburua mengingatkan soal persiapan pameran berupa penyiapan lokasi pameran, seperti ijin penggunaan lokasi, perlengkapan, acara pembukaan pameran, partisipasi masing-masing kontingen, dan lain-lain agar disiapkan dengan baik.

“Berapa daerah yang ikut hingga koordinasi dengan 34 provinsi ini perlu. Apa yang mau dipamerkan,” terang Sahuburua.

Dilanjutkan, terkait persiapan wisata yaitu penyiapan lokasi mana yang harus dikunjungi, transportasi kontingen, dan teknis pelaksanaan wisata, dan lain-lain segera disiapkan dengan baik.

“Untuk menjual objek wisata, objek yang harus dikunjungi harus disiapkan toilet dan juga air,” tukasnya.

Dikatakan, suksesnya Pesparani Nasional dibutuhkan kerjasama semua pihak hingga diutuhkan tekad bersama dalam kebersamaan.

“Semua akan terselenggara dengan baik selain tekad kita, dibutuhkan kesatuan dan persatuan dan juga kebersamaan,” tegasnya. (*)

(sumber: Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru telah berusaha optimal terhadap pencegahan lingkungan alam sekitar Gunung Botak, akibat pencemaran penggunaan merkuri.

Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties, pada kegiatan Focus Group Disscusion (FGD) tentang Peran Pemerintah dalam Pengawasan penggunaan merkuri terhadap dampak kerusakan lingkungan dan kesahatan masyarakat, pada aktivitas pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, digelar Ombudsmen RI Perwakilan Maluku, di Ambon, Senin, (25/5).

“Pemerintah daerah bersama pemkab telah berusaha optimal. Bahkan kami pun turut mengajak pihak pihak TNI - Polri untuk membantu pengamanan, pengawasan dan pencegahan meluasnya pencemaran akibat penggunaan merkuri,” tandas Sahuburua.

Bahkan lebih dari itu,  kata Sahuburua, perkembangan kegiatan pertambangan di Gunung Botak mendapat perhatian pemerintah pusat melalui Presiden RI, Joko Widodo, yang telah menginstruksikan untuk melakukan penutupan tambang emas Gunung Botak.

“Presiden bahkan meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Buru bersama stakeholder menindak tegas pihak-pihak atau oknum yang melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara menebar merkuri dan sianida. Namun, mungkin saja belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan oleh kebanyakan pihak,” tutur Sahuburua.

Berkaitan dengan kegiatan diskusi ini, lanjut Sahuburua, selaku pemerintah daerah, pihaknya memberikan apresisasi kepada Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Maluku dan jajarannya yang telah penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

“Dengan demikian pemerintah daerah merasa terbantu dengan kegiatan ini, karena semua hadir disini sudah tentu untuk memberikan sumbang saran dan gagasan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah, tanpa harus menjadikan kegiatan ini sebagai media saling menyalahkan satu dengan yang lain,” kata Sahuburua mengingatkan.

Sahuburua yakin, komitmen dan kepedulian semua pihak untuk membantu pemerintah daerah mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengatasi permasalahan pertambangan emas di Gunung Botak Kabupaten Buru.

Sahuburua katakana, sama halnya dengan keinginan pemerintah daerah, kegiatan FGD ini yaitu, mengetahui sejauhmana pengawasan pemerintah terhadap penggunaan merkuri dalam pengelolaan emas pada pertambangan illegal di Gunung Botak,  mengetahui pengaruh terhadap kerusakan lingkungan atas penggunaan bahan merkuri oleh para penambang dalam aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak dan mengetahui dampak lain, khususnya kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan emas illegal di Gunung Botak.

Dalam rangka diskusi ini, dirinya menyampaikan beberapa pokok pikiran yang sekiranya dapat membantu untuk secara bersama mendapatkan dan menemukan solusi terbaik terhadap kondisi kekinian di lngkungan pertambangan rakyat gunung Botak pulau Buru, mengingat, secara ekonomis, potensi yang ada di perut bumi Kabupaten Buru mesti didayagunakan bagi kepentingan bersama, tanpa mengorbankan siapapun.

Sebagai bahan pertimbangan, Sahuburua menambahkan, Indonesia termasuk dalam salah satu wakil pemerintah dari 128 negara yang telah sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, yang dinamakan Konvensi Minamata tentang merkuri, di Kumamoto, Jepang pada 10 Oktober 2013.  

“Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang menjelaskan mengenai merkuri serta penggunaanya yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, satwa dan ekosistem dengan cara mengurangi sumber-sumber pencemaran merkuri dan metil merkuri dari aktivitas manusia,” jelasnya.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, sahuburua katakana, apa yang telah dilakukan bersama berbagai pihak, senantiasa memperhatikan peraturan-peraturan hukum nasional.

Menurut dia, Seperti pada beberapa peraturan nasional baik berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang antar lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturam Pemerintah no. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dengan demikian, diharapkan agar kita semua dapat mengambil hikmah dari kondisi yang terjadi di pertambangan Gunung Botak, sehingga dengan pengalaman ini, kita biasa menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut,” tandasnya. (*)

(sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon, melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pemerintah Provinsi Maluku, di Ambon, Senin (28/5).  

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, terkait masih ada sekira 524.067 atau 27 % masyarakat di daerah ini, yang belum tercover sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) di Provinsi Maluku. Untuk bisa mencapai Universal Health Coverage (UHC), BPJS Kesehatan Cabang Ambon harus bisa mencapai target minimal 95 persen pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang sesuai ketetapan pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia.  

Penandatangan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita, yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin Bin Thahir dan pimpinan SKPD terkait.  

Plt. Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, mengapresiasi BPJS yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menjamin dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

“Dengan penandatangan kerjasama ini diharapkan BPJS dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait di daerah ini, dapat bersinergi dalam menanggulangi peserta Jaminan Kesehatan yang sedang dan akan mendapatkan jaminan kesehatan secara terpadu,” tutur Sahuburua, usai acara penandatangan di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Maluku.  

Dia katakan, sebagai duta di bidang kesehatan, dirinya mengharapkan BPJS wajib memegang teguh kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat, dalam menjalankan program jaminan sosial di bidang kesehatan.

“Agar akses finansial atas pelayanan kesehatan dapat tercapai, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017, yaitu mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelalayanan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional,” paparnya.

Sahuburua menegaskan, itu merupakan hak dari setiap warga Negara, termasuk masyarakat di Provinsi Maluku, untuk  dapat memperoleh jaminan itu.

Sahuburua juga, meminta BPJS, untuk lebih aktif terjun ke lapangan mengcover masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dengan bersinergi bersama instansi terkait di daerah ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat masyarakat yang penyebarannya pada wilayah pulau-pulau.  

“Kita tidak boleh menunggu mereka datang. Kenapa? Karena untuk datang saja membutuhkan biaya yang besar, apalagi kita daerah kepulauan. Oleh sebab itu, BPJS harus proaktif untuk menjemput mereka, sehingga mereka bisa tercover dan hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan bisa mereka peroleh,” ujarnya menegaskan.

Sahuburua mengakui, kondisi geografis wilayah Maluku merupakan sebuah tantangan yang besar, dimana daerah ini terdiri dari 1.340 buah pulau, yang terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, 33 kelurahan dan 1.108 buah desa. Namun dia menyebutkan, itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih maksimal.

“Memang tantangan-tantangan yang harus kita hadapi juga cukup besar, tetapi kita harus berupaya semaksimal mungkin, karena kurang lebih 27 sampai 30 persen dari jumlah penduduk provinsi Maluku belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” uajarnya.

Selain tantangan geografis kewilayahan, Sahuburua juga berharap BPJS membangun koordinasi dan komunikasi dengan bupati/walikota. “Koordinasi dengan kabupaten/kota, dengan kecamatan.  Karena masyarakat kita itu titik beratnya ada di pedesaan,” ungkapnya.

Lantaran itu, dengan adanya perjanjian kerjasama ini, dia meyakini, dapat memberikan stimulant, membangun hasrat dan semangat untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di kabupaten/kabupaten teristimewa yang ada di daerah-daerah terpencil yang sampai saat ini belum tercover.

“Terimakasih kepada BPJS juga karena telah meraih hasil yang cukup gemilang. Tapi saya juga ingatkan untuk capaian target, kita belum maksimal, sehingga terkait dengan pelayanan ini,  harus pro aktif. Jangan masyarakat yang cari kita, tapi kita yang cari masyarakat, mengingat tugas kita ini telah diamanatkan di dalam UUD 1945,” tandas Sahuburua.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan, tugas walikota dan bupati adalah memastikan bahwa seluruh penduduknya harus tercover, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang sakit dan dibebankan.

“Untuk provinsi Maluku, kata Latumakulita, sampai dengan 25 Mei 2018, jumlah peserta JKN-KIS di Maluku sebanyak 1.325.814 jiwa. Itu artinya masih ada 524.067 penduduk Maluku yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah,” ungkap Latumakulita.

Dia menyebutkan, kuota yang dialokasikan melalui PBI APBN adalah sebanyak 89.360 sedangkan total kuota Provinsi Maluku sebesar 80.668 yang dialokasikan melalui APBD masing-masing kabupaten/kota dengan mengintegrasikan masyarakatnya di wilayah masing-masing.

Dia menambahkan, sisa PR dari pihaknya adalah mengcover seluruh masyarakat Maluku bisa terdaftar. “Kalau disesuaikan dengan data jumlah penduduk yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, semester I tahun 2018 sebesar 1.857 juta jiwa, tentunya jumlah masyarakat yang belum tercover  lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 600 ribu jiwa penduduk yang belum terjamin,” terangnya.

Data yang digunakan pihaknya, lanjut Latumakulita, adalah data sementara yakni jumlah penduduk masih 1.820 juta jiwa. Tetapi bertolak dari situ ada yang meninggal dan belum semua terlaporkan. Ini yang dikoordinasikan pihaknya dengan Dukcapil, untuk yang meninggal, sehingga ada kuota yang tersisa itu bisa diisi oleh yang baru lahir.

Dengan sinergi yang cukup bagus, dirinya yakin Provinsi Maluku akan bisa mencapai universal total coverage di akhir tahun. “Saya harap dengan dorongan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang saat ini sudah cukup bagus dan semua stake holder dapat target yang harus dicapai di tahun 2019 bisa tercapai,’’ pungkasnya. (*)

 

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)



AMBON - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas kerukunan antarumat beragama di daerah ini.

‘’Puasa yang kita laksanakan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi seharusnya, puasa bermakna untuk pembentukan pribadi yang memiliki kualitas hidup yang terbaik," ujar di sela-sela acara buka puasa yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama TNI-Polri dan masyarakat di gedung Islamic Center Ambon, Kamis (24/5).

Dalam spirit ini, saya mengajak umat beragama di Provinsi Maluku untuk kita tingkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama, sebagaimana upaya kita bersama untuk mengembangkan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama terbaik di Indonesia.

Menurut Sahuburua, puasa mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena puasa merupakan ibadah yang bersentuhan langsung dengan upaya melakukan pengendalian diri dari hawa nafsu amarah.

Pada dasarnya, kata Sahuburua, nafsu merupakan fitrah manusia, karena dengan potensi akal dan nafsulah manusia bisa membangun peradabannya, tetapi dengan nafsu dan akal pula, manusia bisa menjadi makhluk yang paling buas dan hina.

Menurutnya, realitas sejarah menunjukan bahwa semua manusia yang pernah hidup dan berjaya, apakah itu tokoh besar ataupun rakyat jelata, sebuah bangsa atau sebuah imperium yang pernah berjaya selama berabad-abad lamanya, bisa hancur dan menjadi hina dina karena dikuasai oleh hawa nafsu amarah.

‘’Ini disebabkan karena ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu amarah ini, sehingga merusak semua potensi positif yang kita miliki, dan menjadi sumber segala kerusakan, sebagaimana pelbagai problematika yang sedang kita hadapi dewasa ini,’ ucapnya.

Dia mencontohkan, masih sering terjadi perkelahian antar negeri atau kelompok, sodara deng sodara seng baku bicara karena berebut warisan, atau perebutan tanah adat, masalah korupsi, narkoba, makin berkembangnya perilaku hedonisme, free seks, pragmatisme.

Dia menambahkan contoh, rusaknya lingkungan hidup, hingga berkembangnya budaya hate speech, hoaks, dan persekusi media sosial, yang nyaris menimbulkan disintegrasi sosial bangsa ini.

Bahkan sesama anak bangsa, disebutnya, saling hujat dan memfitnah melalui sosial media serta cara kita menggunakan media sosial untuk mengumbar hawa nafsu kita dewasa ini, nyaris membuat bangsa ini kehilangan keadaban privat dan keadaban publiknya.

"Katong kehilangan rasa malu hati, kehilangan rasa hormat kepada sesame, serta kehilangan rasa cinta terhadap sesama. Semua itu, tak lain karena keterjebakan terhadap nafsu amarah,’’ kata Sahuburua mengingatkan.

Untuk itu, melalui momentum acara buka puasa bersama, dirinya mengajak seluruh basudara Muslim di daerah ini, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar  dapat memaknai hikmah puasa dalam rangka pembentukan karakter diri dan keadaban bangsa ini.

‘’Karena ibadah puasa merupakan moment yang sangat tepat untuk kita melakukan introspeksi diri serta berefleksi atau ber-muhasabah atau dengan kata lain, melalui latihan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini, katong samua bisa kalesang diri agar terjadi perubahan pola pikir dan karakter yang baru, yang lebih positif,’’ ucapnya. (*)

(foto dan sumber : Humas Provinsi Maluku)

Page 2 of 42
asiangames2018.id
Website Asean Games 2018
Logo Asean Games
Mengintip Makna Logo Asian Games 2018

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

LINK

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
17 - 18 April 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top